Sabtu, Februari 27, 2021

Telunjuk Raja di Kening Presiden

Tidak Ada Singasari dalam Babad Tanah Jawi

Penulisan (tafsir) sejarah selalu debatable terlebih bila berhubungan dengan kekuasaan. Kita sering mendengar ungkapan, sejarah ditulis para pemenang, tetapi kita pun juga mendengar bahwa...

Bagaimana Gerakan Anti-Feminis Memahami Feminisme?

Rasanya menggemaskan dikala sumber berbagai literatur bisa lebih mudah diakses, ada saja kelompok-kelompok yang masih suka berprasangka terhadap suatu wacana, alih-alih mempelajarinya. Gerakan menolak feminisme...

Kaum Cadar, Mari Belajar ‘Neriman’ dari Kaum Sarungan

Kaum sarungan identik dengan komunitas sosial yang religius taat beragama dan acapkali di posisi proletar. Kaum sarungan lebih mementingkan kultural dalam aktivitas sosialnya dan...

Tambang Emas Tumpang Pitu dan Lingkungannya

Beberapa waktu lalu pasca aksi di depan kantor gubernur Jawa Timur, terdapat beberapa komentar yang cukup tendensius dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur...

Teks Proklamasi versi coretan awal, Proklamasi Klad, ditulis atas nama “wakil2 bangsa Indonesia”. Soekarno dan Hatta ingin teks tersebut ditandatangani oleh semua hadirin di rumah Laksama Maeda saat itu. Namun, atas usul Sukarni, akhirnya Soekarno dan Hatta sepakat, pada teks Proklamasi versi otentik kemudian ditulis “atas nama bangsa Indonesia”.

Sejak 74 tahun lalu, setiap 17 Agustus, kita sudah biasa merayakan hari lahir negara-bangsa ini. Kita boleh saja terharu atau mungkin jadi melankolis pada kibaran merah-putih di angkasa, tapi jangan lama-lama. Sebab, jangan lupa: ini juga momen untuk membicarakan kembali perubahan fundamental pada teks proklamasi tersebut.

Apa pentingnya perubahan dari “wakil2 bangsa Indonesia” ke “atas nama bangsa Indonesia” bagi kita saat ini?

Perubahan itu, secara simbolik, menandai tertutupnya pintu bagi feodalisme di Indonesia. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia “atas nama bangsa Indonesia”, maka tak ada lagi cerita tentang pedang-pedang para raja memenggal kepala rakyatnya sendiri. “Atas Nama Raja” telah mati. Tidak ada lagi tempat untuk yang mengklaim sebagai “Wakil-wakil Tuhan” di muka bumi ini. Proklamasi Indonesia adalah panggung untuk berdirinya rakyat, sebagaimana harapan kala itu, di atas kaki mereka sendiri.

Demi menjaga semangat ‘atas nama rakyat’ itu, Soekarno dan Hatta bahkan dengan rendah hati disebut sebagai “proklamator” belaka, orang yang bertugas memproklamirkan kehendak rakyat Indonesia. Bukan sekonyong-konyong dengan ambisi sebagai pemimpin rakyat Indonesia.

Wilayah Indonesia, sehamparan pulau dan laut yang jauh sebelumnya diatur oleh jari telunjuk para raja dan kemudian jadi tempat para penjajah pesta-pora sambil meletuskan senapan, mulai mengatur siasat agar menjadi “pemerintahan modern”. Segala perangkatnya, dari yang legal-formal sampai ke perkakas ritual nasionalisme, satu per satu dipersiapkan sebaik mungkin.

Meski banyak keterbatasan, kita tak bisa lagi melangkah surut. Negara demokrasi—sebuah model pemerintahan yang masih belum jelas bentuk kongretnya bagi banyak rakyat Indonesia saat itu—tak bisa dibatalkan. Ucapan selamat tinggal untuk era kerajaan dan kolonial bergema di mana-mana.

Tapi, Proklamasi bukan jaminan bahwa negeri ini benar-benar telah meninggalkan feodalisme jauh di belakang. Karena, kemenangan simbolik itu adalah kemenangan yang gampang dilumpuhkan. Bahkan diam-diam, tanpa kita sadari, kemenangan itu telah dibenamkan. Ibarat rumput liar, feodalisme sangat lihai mencari tempat tumbuhnya sendiri. Mati satu tumbuh seribu. Usaha untuk benar-benar menutup pintu bagi feodalisme, dalam kerja nyata, bukanlah pekerjaan gampang.

Kini kita tahu, perjalanan negara kita, selama 74 tahun yang penuh bedil dan tepuk-tangan ini, adalah pertarungan tarik-menarik antara “Yang Demokratis” dan “Yang Feodal”. Kita tahu, Soekarno pun berada dalam tegangan itu: antara sebagai “Penyambung Lidah Rakyat” dan sebagai “Paduka Yang Mulia”.

Di zaman Orde Baru, anasir demokrasi dan feodalisme pun berjalin-kelindan satu sama lain. Begitu sulit memilah mana ‘Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan’ dan entah mana yang ‘Asal Bapak Senang’, entah seperti apa yang ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ dan entah mana yang hanya ‘menurut petunjuk Bapak Presiden’.

Habibie ataupun Gus Dur, yang tak punya kekuatan sistematik sebesar pendahulunya, sangat mudah diganti atau diambil-alih kekuasaannya. Nama besar Soekarno dalam karir Megawati tidak dapat dianggap kecil. Pun nama besar Soekarno dan Megawati dalam karir Puan Maharani.

SBY membangun partai politik baru dengan tiang-tiang lama, ‘partai keluarga’. Panggung besar untuk AHY tak bisa dilepaskan dari perpanjangan tangan SBY. Jokowi, kabarnya, mustahil jadi Ketua PDI Perjuangan karena bukan trah Soekarno. Sebagaimana anak presiden lainnya, ada yang mengatakan karir Kaesang dan Gibran akan cemerlang di dunia politik.

Dan Indonesia tak hanya kisah para elit pusat. Di daerah Tingkat I dan II, anak sampai cucu Gubernur atau Bupati/Walikota, bisa lebih berkuasa daripada orang tua atau kakek-nenek mereka sendiri. Tak jarang, kita temui kisah keluarga serta kerabat petinggi di daerah yang mendapatkan posisi penting dalam struktur pemerintahan, tanpa peduli bagaimana ribuan orang lainnya hidup-mati menapaki karir sebagai pegawai negara.

Apalagi semenjak otonomi daerah, nyaris tak ada halangan bagi tangan para penguasa lokal dan karib-kerabatnya untuk menjadikan daerah kekuasaan sebagai perluasan dari halaman depan rumah keluarga.

Berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia, apalagi daerah yang jarang disorot selama ini, dengan mudah kita temukan bagaimana suatu peraturan penting yang ditetapkan pejabat setempat disambut baik dengan berdirinya unit usaha keluarga pejabat itu sendiri di sekitarnya. Sektor-sektor lahan basah, seperti Pariwisata, Pekerjaan Umum, hingga Sektor Swasta sekalipun, seringkali menjadi tempat tumbuh-kembangnya bisnis keluarga pejabat.

Jangan lupa. Kita masih bernafas dengan polusi bahasa yang menyembur tiada henti dari corong-corong zaman kerajaan. Ada kuasa “orang dalam” dan ada pula manuver “orang dekat Gubernur”. Ada informasi “ring satu” dan ada pula campur-tangan “keponakan Walikota” sampai ke lobi-lobi kepada “adik Bupati”. Mulai dari “orangnya Bapak Fulan” sampai ke “seniornya Bapak Anu”. Dari “upeti berwajah ucapan terimakasih” sampai ke “titipan Bapak Kepala”.

Feodalisme, ternyata, bukan masa lalu.

Telunjuk ‘raja’ masih menempel di kening presiden kita. Negara kita, pemerintahan kita, memang dipimpin oleh seorang Presiden, tapi dikuasai orang-orang yang berlaku sebagai ‘raja’. Layaknya dalam sistem monarki, para raja itu susah diinterupsi apalagi dihalang-halangi. ‘Para raja’ terasa lebih menentukan nasib kita dibanding presiden atau mungkin diri kita sendiri. Kita, sebagai rakyat berderai, tak pernah tahu bagaimana persisnya raut muka para raja itu; ia terlalu tinggi di atas singgasana sementara kita terlalu rendah, begitu jauh, di bawah telapak kakinya.

Bagian dari raja yang paling dekat dari kita hanya ujung pedangnya, kemurkaannya, atau para anjing penjilatnya yang setiap saat berusaha menutup mata dan telinga kita dari segala kabar buruk tentangnya. Presiden kita muncul setiap hari di televisi, sementara para raja duduk ongkang-ongkang kaki di atas singgasananya, sambil memandang timbunan harta karun yang dikeruk-setor dari negeri ini.

Kita hidup dengan seribu pertanyaan bising dalam kepala dan entah apa jawabannya: Mengapa ‘para raja’ masih eksis di dalam negara modern? Ada celah apakah di dalam sistem pemerintahan kita sehingga para raja masih bisa menepuk-nepuk dada di negeri ini? Apakah ada lobang hitam dalam UU kita yang bisa menjadi tempat bersemayamnya pada raja? Mengapa keberadaan Presiden sebagai Kepala Negara tidak dapat menghalangi munculnya para raja di panggung negeri ini? Apakah kita benar-benar berada di negara yang didirikan “atas nama bangsa Indonesia?”

Kita menuntut negara tegak-berdiri ‘atas nama rakyat Indonesia’, tapi tak ada yang mendengarkan. Para Raja sibuk menggendong Putra Mahkota dengan tangan kanan sementara telunjuk di tangan kirinya masih menempel di kening Presiden kita.

Kita tak tahu sampai kapan negeri ini benar-benar menjadi negeri untuk semua rakyat. Selama tujuan dari politik adalah kekuasaan, maka selama itu ‘para raja’ akan terus mengukuh-tegakkan tiang-tiang monarkinya di atas tanah demokrasi.

Bila para raja masih duduk di atas singgasananya, maka kekuasaan yang akan kita saksikan akan seperti itu juga: Kekuasaan yang menjadikan rakyat hanya sebagai sekumpulan budak yang tidak bisa menentukan nasib sendiri; kekuasaan yang memosisikan perempuan hanya sebagai objek kesenangan; kekuasaan yang selalu melayangkan pedang ke sana ke mari sambil bercerita tentang kesucian ke seluruh penjuru dunia; kekuasaan yang berdiri hanya untuk memperluas kekuasaan itu sendiri; dan seterusnya.

Bila memang negeri ini diproklamirkan ‘atas nama bangsa Indonesia’, maka kita harus memulangkan para raja tersebut ke kampung halaman mereka: reruntuhan masa lalu. Semestinya tak ada lagi sejengkal tanah pun untuk feodalisme. Tapi, ‘para raja’ itu hanya akan berkirab dari negeri ini bila segala bentuk kekuasaan digunakan sebatas sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial, bukan sebagai tujuan.

Politik ‘atas nama rakyat’ pada prinsipnya bukanlah politik yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, sebab tujuan itu sendiri adalah kesejahteraan rakyat. Politik ‘atas nama rakyat’ jangan hanya jadi kemenangan simbolik, tapi semestinya menjadi kemenangan rakyat sampai ke tataran paling kongkret—kepemilikan tanah bersama, pemanfaatan SDA yang seimbang, keterbukaan akses pendidikan, kemudahan fasilitas kesehatan, dan seterusnya.

Kita sudah merasakan bahayanya bila tujuan akhir dari politik adalah kekuasaan belaka. Lihatlah, ketika para elit negeri ini berteriak ‘NKRI Harga Mati’ sementara nyawa rakyat malah harga murah, bukankah itu sesungguhnya mereka sedang menjadikan kekuasaan berkedok nasionalisme sebagai tujuan dari politik?

Lihatlah, sejak zaman Orde Lama sampai sekarang, hanya demi “keutuhan bangsa dan negara” sudah berapa orang yang terkapar di ujung bedil? Sudah berapa tanah yang dirampas? Sudah berapa anak-anak yang mati kelaparan? Sudah berapa perempuan diperkosa? Sudah berapa pelanggaran HAM yang tidak pernah selesai sampai sekarang?

Dengan kata lain, kita jangan terlalu gampang terharu pada sorak-sorai demi “keutuhan bangsa dan negara”. Kita justru harus berkata: awas bahaya laten feodalisme gaya baru dalam propaganda ‘NKRI Harga Mati’.

Tak ada jalan lain: Politik harus menjadikan kekuasaan sebagai sarana untuk merealisasikan ‘Keadilan Sosial adalah Harga Mati’.

Disampaikan sebagai pengantar dalam diskusi Refleksi Kemerdekaan: 74 Tahun Merdeka, Sudahkah RakyatMerdeka? Di KOMNAS HAM, 23 Agustus 2019.

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Berpegangan Tangan dengan Leluhur

Oleh: Arlita Dea Indrianty, SMAN 36 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Bicara tentang Indonesia tidak akan membawa seseorang pada titik...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Buntara Kalis

Oleh: Queen Vega Latiefah, SMAN 76 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Seperti cahaya rembulan di malam hari, seperti itu bayangan orang orang...

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Menilik Pencekalan Panglima Gatot

Insiden diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia terjadi hari Sabtu lalu, (21/10/2017) di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kejadiannya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dicekal untuk...

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.