Rabu, Januari 20, 2021

Oposisi Bungkam, Mahasiswa Melawan

Redupnya Arab Saudi

Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS) yang sejak awal kemunculannya sebagai putra mahkota pada tahun 2017 mendapatkan banyak sorotan karena dinilai punya keberanian...

Clifford Geertz dan Manusia-Manusia Panggung

Clifford Geertz pernah menulis "The Theatre State" yang barangkali banyak orang abai pada pandangannya itu. Mengapa abai? Ya, karena banyak orang sering hanya fokus...

Tuhan juga Hadir untuk Perempuan

Isu mengenai gender dan upaya penyetaraan menjadi sebuah agenda yang tidak akan ada habisnya untuk dibahas dan diperjuangkan. Realita menunjukkan bahwa perbedaan gender yang...

Sebuah Rumah Bernama Pleiku Stadium

Kebanyakan dari kita akan menganggap bahwa sepak bola adalah semua kegiatan yang berlangsung di dalam stadion—walau tentu saja hal itu benar—namun tidak semua, hanyalah...
Dhedi R Ghazali
Pecinta kopi, buku dan sastra. Penulis yang belum tenar.

Saat menulis opini ini, saya sedang mengingat kembali drama pemilu yang kembali mempertemukan Prabowo dan Jokowi. Sebuah pertarungan yang panas hingga membuat kalangan bawah terpecah menjadi dua kubu. Bahkan, muncul kata Cebong sebagai julukan bagi pendukung Jokowi dan Kampret bagi pendukung Prabowo.

Saya juga mengingat bagaimana kerusuhan yang pecah menjelang putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan korban jiwa. Namun, secepat kilat  ingatan itu menghilang. Saya justru tertarik untuk kembali mengingat drama rekonsiliasi yang saat itu dianggap menjadi sebuah win win solution untuk mengakhiri perpecahan antara pendukung dua kubu.

Drama itu mencapai antiklimaks ketika Prabowo dan Jokowi bertemu di Moda Raya Terpadu (MRT). Banyak pengamat yang mengatakan bahwa pertemuan itu menjadi sejarah penting, tapi bagi saya, pertemuan itu justru menjadi alarm bagi demokrasi yang mulai berjalan tidak sehat.

Pasca rekonsiliasi, kekuatan oposisi menjadi hancur lebur. Gerindra, PKS dan PAN sebagai partai politik yang seiring sejalan mulai kembali menari jalan masing-masing. Ketiga partai itu nyaris tidak lagi terlihat garang dan berisik kepada pemerintahan seperti saat pemilu berlangsung. Fakta ini semakin kentara menjelang pelantikan Jokowi sebagai Presiden periode 2019-2024.

Oposisi Bungkam, Mahasiwa Melawan

Menjelang pelantikan Jokowi sebagai Presiden periode 2019-2024, berbagai masalah datang menghampiri bangsa ini. Mulai dari konflik di Papua, bencana asap dan demo besar-besaran dari mahasiswa. Demo yang dilakukan mahasiswa sendiri cukup membuat masyarakat terkejut. Pasalnya sejak Jokowi mejabat sebagai Presiden 2014-2019, baru kali ini mahasiswa melakukan demo besar-besaran hingga menimbulkan kerusuhan.

Demo yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri bermula ketika RUU KPK muncul ke permukaan sampai pada akhirnya disahkan. Fenomena yang cukup mengejutkan adalah jika selama ini PKS, Gerindra dan PAN getol mengkritik pemerintahan Jokowi terkait pemberantasan korupsi, justru kali ini DPR satu suara menyetujui RUU KPK. Hal yang sama juga terjadi dalam RUU KUHP.

Fadli Dzon tidak lagi terdengar berisiknya, begitu juga dengan Fahri Hamzah. Tidak ada suara penolakan pula dari anggota DPR dari kubu PKS dan PAN. Begitu juga soal konflik di Papua dan bencana asap. Ketiga partai itu, yang biasanya berisik setengah mati ketika pemerintah lamban dalam menangangi sebuah permasalahan, saat ini justru bungkam.

Padahal, posisi oposisi dalam alam demokrasi sangat penting sebagai Check and Balances di dalam lingkaran kekuasaan. Hilangnya Check and Balances memunculkan potensi kekuasaan yang bisa digunakan sewenang-wenang karena pemerintah tidak dikontrol. Mahasiswa akhirnya tersadar dari tidur panjangnya sebab tidak ada lagi kubu oposisi yang mengkritik kebijakan pmerintah.

Iklim demokrasi menjadi tidak sehat dan membuat gerah. Padahal, idealnya, pemerintah yang seharusnya mendorong agar ada partai politik yang mengambil peran sebagai oposisi. Mengapa begitu? Karena dalam negara demokratis berlaku paradigma absolutely power tend to corrupt. Kekuasaan yang mutlak cenderung korupsi.

Bungkamnya oposisi dan menyatunya suara di dalam DPR menjadi tanda bahwa ada yang tidak beres dengan demokrasi di negeri ini. Tanda itu pula yang akhirnya membuat alarm demokrasi yaitu mahasiswa, berbunyi keras. Mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi. Mereka mengambil peran oposisi sebagai check and balances. Namun sayangya, demonstrasi tersebut disikapi pemerintah dengan tindakan yang agresif.

Tidak cukup sampai di situ saja, pemerintah melalui Wiranto justru memperkeruh suasana dengan mengeluarkan statement yang serampangan dengan mengatakan bahwa demo mahasiswa ditunggangi kelompok radikal serta ada agenda untuk menggagalkan pelantikan Jokowi. Padahal, rekan-rekan mahasiswa mengusung tuntuntan yang jelas dan sama sekali tidak ada tuntutan untuk menggulingkan maupun menjegal pelantikan Jokowi.

Opisis harus tetap ada

Dalam konteks demokrasi, peran koalisi oposisi sangat di­perlukan mengingat demokrasi memerlukan fungsi check and balances yang pada esensinya justru melindungi kepentingan rakyat itu sendiri. Jika koalisi pemerintah dan koalisi oposisi sama kuatnya maka yang paling diuntungkan adalah rakyat. Koalisi pemerintahan yang terlalu “gemuk” justru akan mengurangi kualitas dari demokrasi di samping dalam perspektif politik praktis akan mengurangi kelincahan pe­me­rin­tah karena perlu meng­ako­mo­dasi banyak kepentingan.

Untuk menjaga agar iklim demokrasi tetap sehat serta agar setiap kebijakan-kebijakan pemerintah di periode berikutnya tetap terkontrol, sudah saatnya fungsi koalisi partai tidak hanya sebatas menyediakan kendaraan menjelang pemilu.

Memang menjadi oposisi tidak enak sebab bersebrangan dengan penguasa sehingga sulit untuk menjangkau sumber daya yang ada. Namun, jalan itu tetap harus ada yang menempuh demi tersalurnya aspirasi rakyat yang secara langsung terdampak atas kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Dan tentu juga demi sehatnya alam demokrasi di bumi Pertiwi.

Dhedi R Ghazali
Pecinta kopi, buku dan sastra. Penulis yang belum tenar.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apa Itu Teo Demokrasi dan Nasionalisme?

Apa itu Konsep Teo Demokrasi? Teo demokrasi terdiri dari gabungan kata yaitu teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan...

Menilik Superioritas Ras dalam Film Imperium

Film Imperium yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Ragussis adalah sebuah film thriller yang menampilkan usaha seorang karakter utama yang mencoba untuk “masuk” ke...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Revolusi Mental Saat Pandemi

Vaksin Sinovac memang belum banyak terbukti secara klinis efektifitas dan efek sampingnya. Tercatat baru dua negara yang telah melakukan uji klinis vaksin ini, yakni...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

ARTIKEL TERPOPULER

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Bagaimana Masa Depan Islam Mazhab Ciputat?

Sejak tahun 80-an Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dikenal "angker" oleh sebagian masyarakat, pasalnya mereka menduga IAIN Jakarta adalah sarangnya orang-orang Islam liberal,...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.