OUR NETWORK

Merdeka dari Rasisme Elite Politik Indonesia

Bahwa kemerdekaan harus dinikmati oleh setiap orang warga Indonesia, termasuk saudara-saudara kita dari ujung timur Indonesia: Papua

Tayangnya film Bumi Manusia menjadi pengobat rindu bagi para penggemar karya legendaris sastrawan nasional Pramoedya Ananta Toer. Jadwal tayang di bioskop bertepatan menjelang perayaan kemerdekaan 74 tahun Republik Indonesia jadi momentum sekaligus menyimpan sisi ironis di dalamnya. Kenapa menyimpan ironis?

Ya, adalah sosok Minke, tokoh samaran “sang pemula” jurnalisme nasional Tirto Adhie Surjo, berjuang melawan hukum kolonial yang membelenggu kisah asmaranya dengan Annelies. Minke adalah panggilan melecehkan dari teman-teman sekolahnya orang-orang Belanda, yang berarti “monyet”.

Papua

Persis kemudian lontaran berbau rasis “monyet” ditumpahkan kepada sesama anak bangsa yang kebetulan berasal dari ras Melanesia. Mahasiswa asal Papua yang tengah menimba studi di Pulau Jawa menjadi bulan-bulanan kaum rasis dengan topeng nasionalisme Indonesia. Menyedihkan.

Sudah beberapa tahun belakangan menguatnya politik identitas tidak hanya menghasilkan sentimen intoleransi, tetapi juga rasisme terhadap etnis tertentu. Masih lekat dalam ingatan ketika saudara-saudara kita dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang jadi kambing hitam dalam kasus Lapas Cebongan.

Setali tiga uang dengan mereka yang sama-sama berasal dari daerah Indonesia Timur, dan kebetulan sama-sama berkulit lebih gelap. Situasinya makin rumit ketika sebagian elemen di Papua sudah sejak lama menyuarakan aspirasi kemerdekaan, melepaskan diri dari negara kesatuan kita.

Semangat nasionalisme yang kebablasan dan rasis menjadi bahan bakar untuk menyulut kemelut isu Papua. Dengan dalih mempertanyakan kesetiaan terkait soal pemasangan bendera Merah Putih, sekelompok orang menggeruduk asrama Papua di Surabaya.

Ketegangan juga sempat merembet ke beberapa kota lain. Sebagai reaksi, masyarakat di sejumlah kota Papua dan Papua Barat menggelar demonstrasi yang berujung rusuh. Gejolak meledak di Manokwari, Fakfak, dan Timika. Pemerintah sampai harus membatasi koneksi internet demi meredam kerusuhan.

Apa yang terjadi terkait rasisme terhadap saudara-saudara kita orang Papua tidak dapat dilepaskan dari perilaku elite politik kita sendiri. Sudah jamak bahwa bibit-bibit intoleransi dan diskriminasi menjadi senjata demi meraup dukungan suara oleh para pemburu kue kekuasaan.

Sikap intoleran tak hanya menyasar mereka yang berbeda ras dan agama. Bukan hanya umat Kristiani yang mengalami kesulitan mendirikan gereja. Di kalangan umat Islam yang berbeda aliran pun bermunculan korban, seperti persekusi terhadap kelompok minoritas Syiah dan Ahmadiyah.

Puncaknya, gelombang aksi selama Pilkada DKI Jakarta yang menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), gubernur dengan minoritas ganda: Tionghoa dan Protestan sekaligus. Ahok lalu diseret masuk penjara dengan dalih menista keyakinan umat Islam.

Beruntung, kita berhasil melalui tahun politik yang masih menyisakan ujaran kebencian bermuatan intoleransi dan rasisme. Kita telah memilih Jokowi sebagai presiden untuk semua elemen bangsa. Begitu pula tekad untuk memindahkan ibukota ke luar Jawa demi memperkuat Indonesia-sentris.

Sudah saatnya bangsa ini menatap lembaran baru, untuk meletakkan pondasi bagi kesetaraan untuk semua. Bahwa kemerdekaan harus dinikmati oleh setiap orang warga Indonesia, termasuk saudara-saudara kita dari ujung timur Indonesia: Papua.

Endang Tirtana
Si Anak Kampung yang merantau di Jakarta

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…