Sabtu, Maret 6, 2021

Menyoal Urgensi Jaminan Produk Halal

Imam Asy’ari, Takfirisme, dan Oase Perdamaian

Setelah mengarungi perjalanan intelektual yang panjang dalam mempertahankan mazhab Ahlussunnah, menjelang wafatnya Imam Abul Hasan al-Asy’ari (w. 324)—atau yang kita kenal dengan Imam Asy’ari—sempat...

Jawaban UAS Dituding Picu Konflik

Jawaban Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam sebuah acara ceramah agama, dituding bisa memicu konflik antarumat beragama di Indonesia. UAS diduga kuat telah melakukan penistakan...

Nasionalisme Sempit Kaum Reaksioner

Barangkali penting merefleksikan kembali gagasan besar Bung Karno yang termanifestasi dalam Pancasila saat suasana hari kemerdekaan ini. Mengingat, belakangan ini bermunculan nyanyian ‘sumbang’ beserta...

Kekuasaan (Bukan) Hak Istimewa

Budaya feodal adalah budaya yang tertanam lama dibumi Nusantara. Sistem kerajaan yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, membentuk sikap feodal. Sejarah panjang itu yang...
Fareh Hariyanto
Sedang kuliah di Jurusan Ahwalusasyiah Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini tidak lagi berwenang menerbitkan sertifikasi halal untuk produk makanan minuman. Meski demikian, Kementrian Agama (Kemenag) menekankan jika MUI masih berwenang menerbitkan fatwa dan menerbitkan sertifikasi auditor halal.

Putusan tersebut diberlakulam per 17 Oktober 2019, pemerintah memindahkan kewenangan penerbitan label halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kemenag. Sehingga nantinya seluruh produk makanan dan minuman di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal pada 2024.

Ada perbedaan substansial dari pemindahan kewenangan tersebut. Di mana selama ini, sertifikasi halal yang dikelola MUI sifatnya suka rela. Namun dengan adanya aturan itu mandatory yang sudah memiliki payung hukum oleh Undang-Undang sehingga oleh negara diaplikasikan melalui BPJPH bersifat wajib.

Aturan yang didasarkan pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal itu memberi tenggat waktu selama 5 tahun kepada seluruh pengusaha maupun industri rumah tangga makanan minuman untuk mengurus label halal ini. Pada lima tahun pertama, masa pengajuannya dimulai pada 17 Oktober 2019-17 Oktober 2024.

Pun begitu pemberlakuan sertifikasi halal itu baru dikhususkan untuk produk makanan dan minuman, serta produk dan jasa terkait keduanya. Sementara, untuk produk lainnya seperti obat dan kosmetik, belum diberlakukan.

Alur dari proses tersebut berasal dari hasil fatwa MUI, lalu kemudian oleh BPJPH barulah dikeluarkan sertifikasi halalnya. Tidak hanya produk makanan minuman dari industri skala nasional, sertifikasi halal juga wajib dimiliki produk-produk dalam skala lokal maupun rumah tangga.

Tuai Pro Kontra

Beberapa hari setelah ditetapkan, muncul beragam tanggapan di masyarakat. Baik yang setuju dengan aturan tersebut maupun respon yang berseberangan. Maklum saja untuk saat ini besaran biaya yang dikenakan untuk sertifikasi masih belum jelas rinciannya secara detail.

Diketahui sebelum aturan ini ditetapkan, biaya yang diterapkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) terdiri dari biaya administrasi sekitar Rp1 juta serta biaya proses sertifikasi yang besarannya bervariasi tergantung produk dan supply chain management.

Jika dilihat dari kacamata masyarakat seberapa penting adanya pelebelan produk halal ini memang masih menjadi perdebatan. Kalangan pedagang ada yang merasa keberatan dengan aturan itu lantaran enggan mengeluarkan biaya tambahan guna proses sertifikasinya.

Pun tidak semua pedagang mengeluhkan aturan itu namun tidak sedikit yang menyoalkan urgensi dari penetapan kebijakan tersebut. Mengingat dalam tenggat lima tahun kedepan produk yang memiliki sertifikasi halal tidak hanya pada makanan dan minuman kemasan saja namun juga lapak-lapak pedagang kaki lima yang menjual produk makanan dan minuman di Indonesia juga diwajibkan memiliki sertifikat.

Semantara jika dilihat dari sisi konsumen hal ini justru menjadi angin segar untuk menjamin segala sesuatu yang diperoleh itu laik. Mengingat untuk di Indonesia adanya label halal menjadi poin penting untuk jaminan bagi konsumen karena mayoritas masyarakatnya muslim.

Namun tidak hanya itu saja, dengan perkembangan aksesbilitas pariwisata yang tinggi dari berbagai masyarakat diseluruh penjuru dunia. Menjadikan banyak negara di dunia juga memiliki perhatian untuk mendirikan lembaga penjamin produk halal tersebut.

Bukan tanpa alasan, hal tersebut juga untuk mengakomodir kunjungan wisatawan muslim saat datang ke suatu negara yang memang memiliki penduduk mayoritas non muslim. Upaya tersebut menjadikan perhatian khusus bahwa sertifikasi produk halal juga menjadi perhatian negara lain.

Tak hanya jaminam bagi konsumen saja, adanya pelebelan tersebut juga bisa menjadi sinyalemen agar setiap produk yang beredar di masyarakat berasal dari bahan-bahan yang diizinkan berdasarkan syariat dan tidak memiliki kandungan yang membahayakan bagi tubuh manusia.

Jadi Konsumen Cerdas

Berbicara tentang kandungan makanan berbahaya baru-baru ini Tim Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Banyuwangi menemukan kandungan berbahaya dalam degan jelly. Tim Labkesda diminta oleh Polres Banyuwangi untuk menguji kandungan dari minuman tersebut.

Hasil temuan Labkesda mencatat adanya kandungan formalin dan bahan berbahaya lainnya dalam sample yang diujinya. Tak cukup dengan itu, tim Labkesda bersama anggota dari Polres Banyuwangi juga turun langsung di lokasi tempat industri degan jelly di wilayah Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Banyuwangi. (Radar Banyuwangi, 19 Oktober 2019)

Kasus diatas memiliki beberapa perspektif, ditilik dari aturan syariat Islam penggunaan zat kimia yang membahayakan dalam makan atau minuman hukumnya haram. Apalagi, bila hal tersebut sudah terbukti dengan uji medis dan fakta di lapangan.

Apa pun yang dikonsumsi oleh umat Islam, selain harus memenuhi unsur halal, mesti pula dikategorikan thayyib, aman dikonsumsi, dan tidak membahayakan tubuh manusia. Pun begitu, hukum itu tak hanya berlaku bagi formalin saja. Zat kimia apa pun yang dapat membahayakan dan digunakan juga dihukumi sama.

Terkait kadar yang ditentukan tak berlaku disini jika sudah terbukti memiliki kandungan yang membahayakan tubuh. Atas dasar sadd adz-dzari’ah guna mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah. Maka konsumsi zat kimia berbahaya yang terkandung dalam makanan itu dilarang.

Temuan yang diperoleh Labkesda dan Polres Banyuwangi semoga menjadi iktibar bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam memilah dan memilih produk makanan atau minuman yang akan dikonsumsi. Sehingga hak yang seharusnya diperoleh konsumen tidak diciderai oleh oknum pedagang nakal.

Akhirulkalam, apapun aturan yang ditetapkan pemerintah tetap saja semua fungsinya akan kembali ke masyarakat. Upaya sederhana bagi kita untuk bisa terhindar dari produk makanan dan minuman berbahaya bisa dilakukan dengan tetap selektif serta menjadi konsumen cerdas.

Fareh Hariyanto
Sedang kuliah di Jurusan Ahwalusasyiah Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apa Hubungannya Toleransi dan Kearifan Lokal?

“Hai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya...

Lubang Hitam Narasi Teroris Selama Pandemi

Sudah lima hari sejak saya terkonfirmasi positif Covid-19. Rasanya begitu berat, alih-alih sekedar menyerang fisik, rupanya virus ini juga menyerang mental. Untuk itu, saya...

Pendidikan yang Berkebudayaan, Mencipatakan Manusia Kreatif dan Otonom

Review Buku: Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2020). Pendidikan nasional sudah seharusnya tidak meninggalkan akar-akar...

Tanah dan Transmigrasi

Peliknya urusan pertanahan dipadukan dengan samarnya transmigrasi di Indonesia menjadikan perpaduan masalah yang sulit diurai. Pasalnya permasalahan terkait tanah bukan sekedar konflik kepemilikan dan...

Idealisme Mati Sejak Mahasiswa, Apa Jadinya Bangsa?

Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tampaknya sudah sangat sering mahasiswa mendengar slogan perjuangan tersebut. Apalagi mahasiswa dengan cap "organisatoris" dan "aktivis". Organisatoris dan aktivis adalah...

ARTIKEL TERPOPULER

Pendidikan yang Berkebudayaan, Mencipatakan Manusia Kreatif dan Otonom

Review Buku: Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2020). Pendidikan nasional sudah seharusnya tidak meninggalkan akar-akar...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.