Banner Uhamka
Selasa, September 29, 2020
Banner Uhamka

Menata Kembali Demokrasi

Tak Selamanya Komunis Itu Kafir, Belajarlah dari Gus Dur

Di zaman ini, khususnya di negara kita yang serba darurat ini, istilah komunis menjadi sangat peyoratif. Komunis selalu dikaitkan dengan kebengisan, cabul, dan tentu...

Apa yang Tuhan Lakukan Sebelum Menciptakan Alam?

Bayangkan kalau di kampung Anda ada orang kaya raya dengan kekayaan yang tak mampu ditandingi oleh orang paling kaya raya di dunia. Jika sekarang...

Papua dan Air Mata

Sangat disayangkan bulan Agustus yang dikenal sebagai bulan kemerdekaan dinodai dengan rendahnya etika moral kemanusiaan. Air Mata mana yang tidak membasahi pipi seseorang tatkala...

Ilusi Calon Independen Pilkada 2020

Siang tadi, seorang teman mengirim pesan whatsapp, yang isinya meminta kesediaan saya memberi KTP untuk keperluan kandidat untuk calon independen kepala daerah. Argumennya untuk...
Dadan Rizwan
Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Ketua Umum Forum Intlektual Muda Nahdliyin (FIMNA)

Apa yang disampaikan oleh “Sang Pendekar Pena” bernama Mahbub Djunaidi, dengan apa yang sedang terjadi di gedung-gedung pemerintahan kita saat ini menggambarkan situasi yang paralel.

Bagaimana tidak, demokrasi kita saat ini sedang dibunuh secara perlahan dengan cara-cara yang demokratis oleh orang-orang yang mengatasnamakan pelaksana demokrasi. Akibatnya, demokrasi itu sendiri telah kehilangan roh dan subtansinya.

Secara histori-realistis, pasca tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, terdapat upaya besar untuk melakukan rekonfigurasi terhadap sistem pemerintahan yakni pembenahan semua institusi negara berikut penyelenggara negara agar menjadi terbuka dan demokratis.

Sayangnya, setelah kran kebebasan itu digaransi oleh konstitusi, esensi arah reformasi ini belum juga terwujud. Ruang berdemokrasi kita saat ini tengah mengalami kemandegan dengan tekanan-tekanan yang ekstrem dan berpotensi menghasilkan fragilitas (kerapuhan) pada demokrasi itu sendiri.

Demokrasi Semakin Menghawatirkan

Kehawatiran tentang kerapuhan demokrasi ini tentu bukan tanpa alasan, hal ini bisa dilihat dari meluasnya intoleransi, meruncingnya benturan politik primordial, masifnya berita bohong (hoax), hingga pembatasan ekspresi-ekspresi kebebasan. Selain itu, faktor lain yang bisa dijadikan penentu sebagai penyangga demokrasi adalah pelaksanaan penegakan hukum, partai politik, serta kebebasan sipil.

Secara normatif, hukum merepresentasikan garis batas hubung dalam kelola kekuasaan (authority), baik di atas negara maupun masyarakat. Melalui hukum, kekuasaan demokratis itu diabsahkan. Oleh karena itu, pada hakikatnya hukum dibuat sebagai upaya perlindungan masyarakat (social defences) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social walfare).

Dalam karyanya yang berjudul “Introduction to the Study of the Law of Constitution”, Albert V Dicey (1885), mengatakan bahwa penyelengaraan hukum (role of law) dalam sebuah negara harus memuat tiga unsur penting, yaitu hukum sebagai pedoman tertinggi (supremacy of law), kesamaan kedudukan di mata hukum (equality before the law), dan pelaksanaan hukum harus berorientasi pada kemanusiaan (constitution based on ruman rights).

Faktanya, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Praktik perilaku buruk aparat penegak hukum masih sering menghiasi penegakan hukum kita. Misalnya oknum polisi, jaksa, hakim, malah terjebak dalam konspirasi mafia kasus korusi hukum dengan elit kepentingan.

Akibatnya, hukum tidak berfungsi untuk menegakan keadilan, ketertiban dan kebenaran, tetapi malah dijadikan alat penguasa untuk mencari kemenangan di dalam sengketa atau berperkara di pengadilan.

Pilar kedua adalah peran Partai Politik (parpol). Partai politik merupakan wadah penyaluran aspirasi politik rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, partai politik memainkan berbagai fungsi penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Seperti komunikasi politik, perekrutan politik, pendidikan politik, serta berperan penting dalam proses pembuatan kebijakan dan aturan perundang-undangan.

Sayangnya, kinerja parpol masih sangat jauh dari yang diharapkan. Partai politik semakin dirusak oleh ulah politisinya yang terjerat skandal korupsi-kekuasaan demi biaya politik dan kekayaan diri. Berdasarkan data KPK pada November lalu, dari 891 koruptor yang dijerat, sebanyak 545 orang atau 61,17 % adalah anggota partai politik. Tentu ini adalah sebuah kehatiran demokrasi.

Jika dianalogikan, partai politik adalah sebuah mesin, sementara demokrasi adalah hasilnya. Ketika mesin itu beroperasi dengan baik sesuai prosedur, maka hasilnya juga baik dan sesuai prosedur. Begitupun juga sebaliknya. Dengan demikian, bagaimana wajah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sangat bergantung pada sejauh mana parpol mampu menjaring, menyeleksi, dan memilih kader terbaiknya untuk di calonkan sebagai pemimpin.

Sementara itu, penyangga ketiga adalah adanya kebebasan sipil. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945, ditegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Itu artinya, rakyat adalah pemegang kedaulatan atau “pemegang saham” tertinggi di republik ini. Di dalam segala aspek pembuatan peraturan maupun kebijakan publik, rakyat, dan kepentingannya, adalah titik pijak yang paling utama dan diselenggarakan untuk kepentingan rakyat.

Sayangnya, perwujudan kebebasan masyarakat sipil belum sepenuhnya terealisasi. Pada kutub negara muncul sejumlah regulasi dan instrumen kebijakan yang orientasinya mengekang kebebasan masyarakat sipil. Sementara pada kutub masyarakat sendiri, berlangsung fenomena dominasi baru kelompok kuat pada golongan minoritas yang mengarah pada kekacauan. Akibat dari semua itu, sebagian elemen-elemen masyarakat sipil tidak mendapatkan ruang aman dan nyaman di saat mengekspresikan kebebasannya.

Berdasarkan laporan dari Lembaga penelitian independen Freedom House, pada kurun waktu 2005-2013, Indonesia mendapatkan predikat negara bebas (free), sejajar dengan Australia, Finlandia, Kanada, dan negara maju lainnya. Sayangnya, peringkat itu merosot sejak 2014-2018, sehingga kini Indonesia hanya mendapat status “setengah bebas” (partly free). Itu artinya, dalam aspek hak politik dan kebebasan sipil, Indonesia mengalami penurunan dan butuh banyak perbaikan.

Upaya Perbaikan 

Untuk dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, maka partai politik harus melakukan pembenahan secara revolutif. Ada tiga hal penting yang harus di perbaiki oleh setiap partai politik untuk mampu menjadi partai dan pemimpin yang berkualitas, yaitu pola rekrutmen, sistem kaderisasi, dan transfaransi pengelolaan kekuangan partai. Partai harus mengubah pola rekrutmen, kaderisasi dan manajemen keuangan dari yang sifatnya tertutup ke arah yang lebih transparan, terbuka, dan demokratis.

Di era digital dan pertumbuhan penggunaan internet yang pesat, seharusnya tidak sulit bagi partai politik untuk berubah lebih modern-demokratis dengan menciptakan platform yang memungkinkan rakyat menilai kinerja partai dan politisi yang dipilihnya, misalnya melalui aplikasi mobile, website interaktif, dan lain sebagainya.

Dalam memberantas korupsi dan kekacauan demokrasi, kita perlu memfungsikan aturan hukum (rule of law) agar tercipta kondisi pemerintahan yang baik (good governance). Seperti kata Lubis (2018), demokrasi tidak mungkin bisa berjalan kalau rule of law tidak jalan. Jika rule of law “macet”, maka good governance juga tidak bisa berfungsi. Apabila kedua hal tersebut tidak berfungsi, maka kita membutuhkan pemimpin yang kuat: the rule of man.

Terakhir, perlu adanya penguatan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, LSM, Ormas, mahasiswa, dan para cendikiawan mesti menjadi corong artikulasi kepentingan rakyat. Lembaga-lembaga itu mesti menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran politik masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang inklusif dan terkonsolidasi dengan baik niscaya dapat menjadi kekuatan dalam menaikkan posisi tawar rakyat di hadapan konfrontasi kuasa oligarki yang kian menjadi-jadi.

Dadan Rizwan
Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Ketua Umum Forum Intlektual Muda Nahdliyin (FIMNA)
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pengkhianatan Cinta

''Pernahkah Anda melihat orang yang berbuat jahat terhadap orang yang amat dicintainya?'' seseorang bertanya pada Abu Dzar al-Ghiffari, sahabat Rasulullah SAW. ''Pernah, bahkan sering,''...

Minang, Tan Malaka dan Dialektikanya

Minang kembali diperbincangkan di panggung politik nasional. Kali ini bukan karena tokoh dan pemikirannya, melainkan karena ucapan “Semoga Sumatera Barat mendukung Pancasila.” Tulisan ini tidak...

Optimasi Peran Wakil Rakyat di Tengah Pandemi

Mengutip pendapat Cicero dalam Phoebe E. Arde-Acquah (2015), terdapat sebuah adagium hukum yang menyatakan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Secara konstitusional, adagium hukum...

Miskonsepsi Seks dengan Persetujuan

Pada 13 September 2020 lalu, terunggah sebuah kiriman di Instagram yang berjudul “Kupas Tuntas Pakta Integritas UI dan Pendidikan Sex dengan Persetujuan” yang di...

Jika Cantik Hanya Mengikuti Standar Industri

Belakangan ini perbincangan mengenai bagaimana diri kita maupun bagaimana industri mendefinisikan standart kecantikan kembali ramai diperdebatkan. Mulai dari gerakan perempuan dukung perempuan yang dianggap...

ARTIKEL TERPOPULER

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.