Kamis, Maret 4, 2021

Masyarakat Adat Sebagai Penyandang Hak

Oposisi Bungkam, Mahasiswa Melawan

Saat menulis opini ini, saya sedang mengingat kembali drama pemilu yang kembali mempertemukan Prabowo dan Jokowi. Sebuah pertarungan yang panas hingga membuat kalangan bawah...

Benarkah PRRI dan Orde Baru yang Menghancurkan Minangkabau?

Pertanyaan tentang kenapa Minang tidak seperti dulu lagi, telah menjadi beban tersendiri bagi orang Minang. “Dulu” di sini mengacu pada masa-masa kejayaan orang Minang....

Imam Asy’ari, Takfirisme, dan Oase Perdamaian

Setelah mengarungi perjalanan intelektual yang panjang dalam mempertahankan mazhab Ahlussunnah, menjelang wafatnya Imam Abul Hasan al-Asy’ari (w. 324)—atau yang kita kenal dengan Imam Asy’ari—sempat...

Belajar dari @Katolik Garis Lucu

Saya sangat gembira. Kegembiraan itu tak bisa saya tutup-tutupi. Betapa tidak, saya melihat betapa kita sebenarnya potensial untuk beragama secara spritual, bukan  semata ritual. Itu...
Nurul Firmansyah
Advokat dan Peneliti Hukum I Tertarik menggunakan pendekatan multidisplin & interdisplin (Socio-Legal) untuk telaah hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menggunakan istilah kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional untuk menunjuk entitas masyarakat adat. UUD 1945 tak menjelaskan dua istilah tersebut sebagai istilah yang sama atau berbeda.

Namun, pada pelbagai pengaturan perundang-undangan yang mengatur soal masyarakat adat, istilah umum yang digunakan adalah masyarakat hukum adat, masyarakat adat dan desa adat.

Teks konstitusi

UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hak, yaitu dalam Pasal 18 b ayat (2), 28 i dan 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pasal 18 b ayat (2) menyebutkan; “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.”

Pengakuan keberadaan masyarakat adat tersebut mempunyai persyaratan pemberlakuan (conditionalities), yaitu; pertama, masyarakat adat bisa dibuktikan masih hidup (actual existing); kedua, keberadaan masyarakat adat berkesesuian dengan perkembangan masyarakat; dan ketiga, masyarakat adat berkesesuaian dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 28 i dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menjelaskan aspek hak masyarakat adat secara spesifik. Pasal 28 i menyebutkan bahwa ikatan masyarakat adat dengan tanah dan sumber-sumber alamnya adalah salah satu unsur pembentuk ‘identitas budaya’ masyarakat adat.

Ikatan tersebut kemudian dirumuskan sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang secara detil dijelaskan dalam pasal 6 (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyebutkan bahwa; “Identitas masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

Sedangkan, Pasal 32 ayat (1) dan (2) menyebutkan secara implisit bahwa negara menghormati nilai-nilai budaya masyarakat dan bahasa daerah sebagai bagian dari hak konstitusional.

Secara umum, konstitusi kita menempatkan hak masyarakat adat bersifat khusus karena terkait dengan identitas dan kebutuhan khusus masyarakat adat sebagai suatu kelompok sosial organik berbasis tradisi.

Istilah yang digunakan dalam konstitusi untuk mengidentifikasi hak masyarakat adat ini disebut sebagai hak tradisional atau hak asal usul. Secara konsep, hak tradisional ini adalah “hak bawaan” yang melekat dan tak terpisahkan dengan identitas masyarakat adat itu sendiri.

Penafsiran Konstitusionalitas

Masyarakat adat sebagai subjek penyandang hak menjadi isu sentral dalam pelaksanaan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat. Wiratraman (2014) menjelaskan bahwa rumusan masyarakat adat sebagai subjek hak dapat dilihat dalam dua hal.

Pertama, Perlindungan hak masyarakat adat tak bersifat individual, melainkan pengakuan atas suatu “kolektiva.” Sifat kolektiva ini berimplikasi pada bentuk perlindungan hukum yang bersifat kolektif juga, sehingga perlindungan hukum secara individual masyarakat adat masuk dalam kategori perlindungan warga Negara.

Kedua, Pengakuan terhadap hak-hak yang bersifat “kolektiva” tersebut berkaitan dengan unit sosial ‘kesatuan masyarakat hukum adat.’ dan Hak-hak tradisional dari unit sosial tersebut. Unit sosial ini bisa diidentifikasi dengan nama yang beragam, seperti Nagari, Negeri, Marga dan sebagainya.

Putusan Mahkamah Konstitusi N0.35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) mempertegas posisi masyarakat adat sebagai subjek hak. Putusan MK 35 merumuskan dua hal dalam konteks posisi masyarakat adat sebagai subjek hak, yaitu; Pertama, Mahkamah Konstitusi menyebutkan masyarakat adat sebagai subjek hukum penyandang hak dan pemangku kewajiban yang mempunyai kedudukan hukum sama seperti subjek hukum lainnya; seperti individu dan badan hukum.

Kedua, Masyarakat adat berkembang secara evolutif. Mahkamah Konstitusi nampaknya merujuk pada pendapat ilmuwan sosiologi klasik; Emile Durkheim tentang evolusi perkembangan masyarakat, yaitu perkembangan masyarakat dari masyarakat mekanis menjadi organis.

Dalam konteks ini, masyarakat adat adalah tahapan awal (masyarakat mekanis) menuju masyarakat modern (masyarakat organis), sehingga bisa ‘berubah’ dan bahkan ‘punah’ dalam bentuk baru, yang disebut dengan ‘masyarakat modern.

Selanjutnya, untuk memastikan siapa sebenarnya masyarakat hukum adat tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan indikator keberadaan masyarakat adat yang hidup secara de facto (actual existence), baik bersifat teritorial, geneaologis, maupun fungsional.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan, setidaknya secara fakultatif, masyarakat adat mengandung unsur-unsur yang dapat dilihat keberadaan eksistensinya, yaitu pertama, adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in group feeling), kedua, adanya pranata pemerintahan adat, Ketiga, adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, Keempat, adanya perangkat norma hukum adat dan, Kelima, terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

Demikianlah, konstitusi kita telah menjelaskan dengan tegas kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, baik itu yang telah disebutkan dalam teks konstitusi maupun penafsiran konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi.

Nurul Firmansyah
Advokat dan Peneliti Hukum I Tertarik menggunakan pendekatan multidisplin & interdisplin (Socio-Legal) untuk telaah hukum.
Berita sebelumnyaMenyingkap Spirit Desa
Berita berikutnyaIlmu Hitam dan Dukun Santet
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Idealisme Mati Sejak Mahasiswa, Apa Jadinya Bangsa?

Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tampaknya sudah sangat sering mahasiswa mendengar slogan perjuangan tersebut. Apalagi mahasiswa dengan cap "organisatoris" dan "aktivis". Organisatoris dan aktivis adalah...

Demitologisasi SO 1 Maret

Menarik bahwa ada kesaksian dari Prof. George Kahin tentang SO 1 Maret 1949. Menurutnya, SO 1 Maret bukanlah serangan balasan pertama dan terbesar dari...

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

ARTIKEL TERPOPULER

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.