Jumat, Oktober 30, 2020

Ilusi Calon Independen Pilkada 2020

Nadiem Makarim dan Lelucon Link and Match

Mengatakan satu pos kementerian atau lembaga pemerintahan lebih baik dan strategis dibanding yang lain tentu saja tidak tepat. Antara satu kementerian dengan kementerian yang...

Bolehkah Kita Bertanya Di Mana Tuhan?

Orang yang bernalar sehat pada umumnya tak akan sulit untuk menerima ketentuan bahwa pertanyaan tentang sesuatu tentu harus sesuai dengan watak sesuatu yang hendak...

Lingkungan Hidup dan Pola Pikir Tersumbat

Lingkungan hidup merupakan unsur yang sangat penting dalam melangsungkan kehidupan. Bahkan, baik itu unsur biotik yang terdiri dari berbagai jenis makhluk hidup dan unsur...

Dilema Kabut Asap Riau

Musim kemarau kembali datang dan musibah yang tidak menjadi hal baru di Riau (khususnya) kembali terulang. Permasalahan ini sudah terjadi sejak tahun 1997 dan...
Anwar Saragih
Penulis Buku Berselancar Bersama Jokowi

Siang tadi, seorang teman mengirim pesan whatsapp, yang isinya meminta kesediaan saya memberi KTP untuk keperluan kandidat untuk calon independen kepala daerah. Argumennya untuk melawan potensi oligarki di daerah.

Pertama, saya tidak anti terhadap penggunaan KTP saya untuk keperluan politik. Saya pernah menyerahkannya untuk keperluan pendirian partai politik.

Keduasaya pernah menyerahkan KTP saya untuk keperluan calon independen sampai akhirnya kandidat tersebut tidak lolos verifikasi KPUD karena sulitnya syarat pencalonan kepala daerah melalui calon perseorangan.

Pun hingga hari ini, tidak sepatah kata pun keluar dari bakal calon tersebut yang pernah serahkan KTP, soal ketidakmampuannya lolos menjadi calon dan sudah diapakan KTP saya.

Asumsi saya, waktu itu KTP tersebut hanya digunakan untuk sebuah posisi tawar mendapatkan rekomendasi pengurus pusat partai politik.

Sebenarnya, tak ada soal bagi saya, sebab gimik seperti itu sah saja sebagai bagian dari stategi politik kandidat untuk nilai tambah rekomendasi dukungan partai politik.Namun, jika alasannya untuk melawan oligarki kekuasaan jelas saya tidak sepakat.

Karena, sejatinya pemilihan umum akan melahirkan oligarki baru dalam sebuah sistem pemerintah. Pada pemahaman yang sederhana, oligarki politik adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada ditangan minoritas kecil.

Lebih lanjut, menurut Jeffry A Winters (2011) mengkonstruksikan pada dua dimensi yaitu dimensi pertama, oligarki yang bertautan dengan kekuasaan dan kekayaan materil. Dimensi kedua, oligarki yang terikat dengan jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik.

Pun obsesi calon independen untuk melawan oligarki untuk sebuah argumen nilai dan moral hanya sebuah ilusi. Sebab, salah satu elemen penting dari pertarungan politik selain modal ekonomi dan modal sosial terdapat faktor intelektualitas dan kepemimpinan.

Hal ini selalu direpsentasikan bagian dari elit yang tidak semua orang tidak memiliki akses untuk mendapatkannya dan secara alamiah kedepannya, ketika calon independen menang akan otomatis melahirkan oligarki baru di daerah dengan orang yang berbeda.

Karena harus berhadapan dengan DPRD Kota/Kabupaten dalam proses kebijakan yang membutuhkan lobby yang tak mudah. Artinya kemunculan calon independen hanya sebagai fondasi awal membangun oligarki dengan bentuk dan format berbeda.

Lebih saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, sebagai dasar Pilkada Serentak 2018, potensi bakal calon independen untuk bisa maju menjadi kandidat semakin sulit.

Karena syarat minimal dukungan calon perseorangan yang maju tingkat bupati/wali kota yaitu 10 persen untuk jumlah DPT hingga 250.000; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 250.000-500.000; 7,5 persen untuk jumlah DPT antara 500.000-1 juta; dan 6,5 persen untuk jumlah DPT di atas 1 juta.

Pun hal tersebut tidak hanya berbentuk berkas administrasi saja, namun harus dibuktikan dengan metode verifikasi faktual yang harus memeriksa seluruh dokumen dukungan untuk calon independen yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu dukungan.

Ini bukan soal optimis atau pesimis terhadap potensi calon independen akan mampu meraih syarat dukungan dalam proses pencalonan. Tapi masyarakat melalui lembaga pengawas pemilu bisa mengawasi potensi kecurangan dalam proses verifikasi calon independen yang akan maju tahun depan. Sama halnya dengan pengawasan kandidat dalam potensi mahar partai politik untuk Pilkada 2020.

Anwar Saragih
Penulis Buku Berselancar Bersama Jokowi
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pemuda dalam Pergerakan Nasional Pandemi Covid-19

Peringatan hari Sumpah Pemuda mempunyai makna yang khusus d imasa Covid 19 saat ini. Tak bisa dipungkiri bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara...

Pilu-Kasih di Medan Aksi

Malam itu menjadi momen yang tak terlupakan. Saya kira, saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan atau nongkrong di kafe favorit bersama sang kekasih....

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Kelamnya Dunia Politik di Thailand

Apa yang kalian bayangkan tentang negara Thaiand? Ya, negara gajah putih tersebut sangat dikenal dengan keindahannya. Apalagi keindahan pantai yang berada di Krabi dan...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Pemuda, Agama Sipil, dan Masa Depan Indonesia

Sejarah sangat berguna untuk mengetahui dan memahami masa lampau, dalam rangka menatap masa depan, ungkap Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Semestinya tidak hanya dibaca sebagai...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.