Banner Uhamka
Rabu, September 30, 2020
Banner Uhamka

Haruskah Munas Partai Golkar Dipercepat?

Senjakala Tembakau di Indonesia

Itulah sepatah kata dari seorang pecandu rokok yang kebetulan saya temui di salah satu angkringan. Dalam percakapan itu, ia menjelaskan bahwa bisnis rokok pertama...

Pulau Lombok yang Terdesak Pembangunan

Saya kurang tahu tepatnya, tapi entah sejak kapan pulau Lombok menjadi terkenal. Dulu, saya harus menjelaskan panjang lebar bahwa Pulau Lombok bukan Pulau cabai,...

Gundala Putra Petir dan Hak Kekayaan Intelektual

Hari ini penikmat film tanah air dimanjakan oleh kehadiran salah satu film pahlawan super lokal berjudul Gundala. Film ini merupakan adaptasi dari komik Gundala...

Terorisme dan Zona Merah Pejabat Negara

Aksi-aksi kekerasan dengan berbagai modusnya terus terjadi di negeri ini. Kekerasan yang kita saksikan dengan bermacam motifnya tentunya mengancam stabilitas dan keamanan bangsa. Keamanan...
Eko Setiobudi
Dr Eko Setiobudi, SE, ME Dosen di STIE Tribuana Bekasi

Partai Golkar kembali bergejolak, kali ini terkait dengan desakan kader dan beberapa elit Partai Golkar yang mendesak dilakukannya percepatan diselenggarakannya Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar sebelum Desember 2019.

Desakan percepatan ini kemudian mengerucut pada kandidat bursa calon Ketua Umum Partai Golkar yang pro percepatan Munas dan Munas tetap Desember 2019. Dimana Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) disebut-sebut sebagai representasi calon yang pro percepatan Munas, dan pada sisi lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang disebut-sebut pro Munas tetap Desember 2019.

Meskipun juga ada nama-nama lain yang muncul dalam bursa calon seperti Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisyam dan lain-lain. Bahkan para kandidat dan tim sukses masing-masing juga sudah mendeklarasikan diri termasuk saling klaim dukungan dari pemilik suara dalam Munas Partai Golkar. Artinya kerja-kerja politik menuju munas sudah dilakukan sampai pda tingkat terendah pemilik suara yakni di tingkat DPD II Partai Golkar.

Salah satu alasan mencuat mengenai desakan percepatan Munas ini adalah terkait dengan penurunan perolehan suara partai Golkar pada Pileg 2019 lalu. Berdasarkan Hasil Rekapitulasi KPU, perolehan suara Partai Golkar adalah sebesar 17.229.789 suara (12,31 persen), atau menurun dari perolehan suara Partai Golkar dalam Pileg 2014 yakni sebesar 18.432.312 (14,75 persen).

Dengan perolehan suara pada Pileg 2019 tersebut, Partai Golkar menempati posisi ketiga setelah PDIP dengan jumlah 27.053.961 suara (19,33 persen) dan Partai Gerindra dengan jumlah perolehan suara 17.594.839 (12,57 persen). Dengan jumlah tersebut, Partai Golkar diprediksi memperoleh 85 kursi DPR RI dari target 110 kursi DPR RI.

Disadari betul bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan menjelang Pemilu 2019, cukup banyak isu-isu internal yang dihadapi oleh Partai Golkar yang tentunya berdampak langsung pada penurunan perolehan suara Partai Golkar baik dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 dan 2018, maupun pada Pileg 2019.

Isu-isu internal tersebut diantaranya adalah dualisme kepengurusan Partai Golkar antara versi Aburizal Bakrie pada satu sisi dan versi Agung Laksono pada sisi lain. Meskipun akhirnya bersatu kembali dengan penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali yang dimenangkan oleh Setya Novanto.

Ditetapkannya Setya Novanto yang notabene adalah Ketua Umum Partai Golkar sebagai tersangka oleh KPK berdampak pada gelombang konflik internal antara kubu Pro Setya Novanto dan kubu Pro Munaslub, yang kemudian berujung pada diangkatnya Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar yang mendapatkan amanat untuk menyelenggarakan Munaslub Partai Golkar.

Dan Rapat Pleno DPP Partai Golkar akhirnya menetapkan Airlangga yang terpilih sebagai Ketua Umum definitif Partai Golkar secara aklamasi melalui rapat pleno yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta Rabu, 13 Desember 2017. Keputusan aklamasi dicapai setelah Aziz Syamsuddin mengundurkan diri dari pencalonan sebagai ketua umum Golkar. Keputusan ini akhirnya ditetapkan melalui Munaslub Partai Golkar pada Desember 2017.

Artinya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum terpilih menyadari betul bahwa dirinya harus “memadamkan badai internal” akibat konflik berkepanjangan, serta harus melakukan kerja-kerja konsolidasi internal menuju pemilu 2019 dengan sisa waktu konsolidasi yang sangat pendek, yakni kurang lebih dalam kurun waktu 1 tahun yakni tahun 2018. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan berat dan membutuhkan konsentrasi, soliditas dan kerjasama dari semua pihak dari mulai DPP sampai dengan tingkat organisasi yang paling bawah.

Dengan perolehan suara pada Pileg 2019 sebesar 17.229.789 suara atau 12,31 persen yang menempatkan Partai Golkar pada peringkat ke-3 perolehan suara secara nasional dan dengan mempertimbangkan pendeknya waktu  persiapan dan konsolidasi organisasi (sekitar 1 tahun), maka perolehan ini tentunya menjadi hasil dari sebuah kerja keras, kerja cerdas dan kerja nyata yang sudah dilakukan oleh Airlangga Hartarto.

Bagaimanapun konflik berkepanjangan dan badai internal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi beban masa lalu bagi Partai Golkar dibawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Sebelum pelaksanaan Pileg 2019, banyak kalangan memprediksi bahwa perolehan suara Partai Golkar dibawah 10 persen. Namun melalui kerja kerasnya, Airlangga Hartanto mampu membawa Partai Golkar menjadi pemenang ketika dengan perolehan suara sekitar 12, 31 persen atau hanya turan 2 persen dari perolehan suara pada pileg 2014.

Oleh sebab itu, paling tidak ada beberapa prestasi yang harus diakui oleh semua kalangan terkait dengan kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Yakni (1) mewujudkan soliditas jajaran pengurus Partai Golkar yang sebelumnya dilanda konflik internal berkepanjangan.

(2) secara efektif mampu melaksanakan konsolidasi dan koordinasi disemua level kepengurusan dalam 1 tahun terakhir untuk mendorong berjalannya semua program kerja menuju Pileg 2019. Dan untuk ini, Airlangga Hartarto mampu membuktikan bahwa perolehan Partai Golkar masih di atas 10 persen dari suara sah nasional.

Pada sisi lain, harus disadari dan diakui bahwa pelaksanaan pemilu secara serentak, baik Pileg (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota), pemilihan DPD serta Pilpres telah berdampak pada;

Pertamakonsentrasi partai yang terbelah. Pada sisi lain harus melalukan konsolidasi dan kerja-kerja politik untuk memenangkan Pileg, dan pada sisi lain harus melakukan kerja-kerja politik untuk memenangkan Capres/Cawapres yang diusungnya. Hal ini tentunya bukan sebuah pekerjaan mudah ibarat membalik telapak tangan.

Tanpa soliditas kepengurusan dari tingkat DPP sampai dengan DPD II yang ditandai dengan kesinambungan program, maka dua tugas utama tersebut diatas, sepertinya mustahil untuk dilakukan secara bersamaan.

Kedua,pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak juga berdampak pada parti-partai utama pengusung Capres. Joko Widodo yang notabene adalah kader PDI Perjuangan sehingga berdampak langsung terhadap perolehan suara PDI Perjuangan. Hal yang sama adalah Prabowo yang notabene adalah Ketua Umum Partai Gerindra yang berdampak langsung terhadap perolehan Partai Gerindra dalam Pileg 2019.

Sebagaimana diketahui bahwa Pileg 2019 perolehan suara PDIP mengalami kenaikan dari 23.681.471 atau sebesar 18,95 persen pada Pileg 2014 menjadi 27.053.961 atau sebesar 19,33 persen pda pileg 2019. Hal yang dengan perolehan suara Partai Gerindra, dari 14.760.371 atau sebesar 11,81 persen pada Pileg 2014 menjadi 17.594.839 atau sebesar 12,57 persen pada Pileg 2019.

Fakta yang demikian membuktikan bahwa pemilu serentak 2019 memberikan keutungan besar bagi partai utama pengusung capres/cawapres. Seolah-olah menyebutkan bahwa kalau memilih Jokowi sebagai Capres berarti wajib memilih PDIP dalam Pileg, demikian juga kalau memilih Capres Prabowo berarti wajib memilih Partai Gerindra dalam Pileg.

Kondisi yang demikian tentunya juga berdampak pada Partai Golkar, sekaligus membuktikan bahwa tanpa kerja keras semua jajaran pengurus dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto sehingga bisa meraih 12,31 persen suara.

Eko Setiobudi
Dr Eko Setiobudi, SE, ME Dosen di STIE Tribuana Bekasi
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

The Social Dilemma, Algoritma Media Sosial Manipulasi Pengguna

Di masa pandemi virus corona, kita sangat bergantung pada perangkat-perangkat lunak agar kita tetap bisa berhubungan dengan teman, keluarga dan rekan kerja yang tidak...

Pengkhianatan Cinta

''Pernahkah Anda melihat orang yang berbuat jahat terhadap orang yang amat dicintainya?'' seseorang bertanya pada Abu Dzar al-Ghiffari, sahabat Rasulullah SAW. ''Pernah, bahkan sering,''...

Minang, Tan Malaka dan Dialektikanya

Minang kembali diperbincangkan di panggung politik nasional. Kali ini bukan karena tokoh dan pemikirannya, melainkan karena ucapan “Semoga Sumatera Barat mendukung Pancasila.” Tulisan ini tidak...

ARTIKEL TERPOPULER

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.