Rabu, Maret 3, 2021

Data Dunia Digital Dan Demokrasi dalam Binari

Tite dan Pondasi Kejayaan Brazil

Mimpi Brazil bersinar di Piala Dunia 2018 sirna. Lajunya terhenti di babak perempat final akibat gagal menaklukkan Belgia. Tim favorit juara itu harus menelan...

Sikap Publik Terhadap Seks dalam “Dua Garis Biru”

Sewaktu SMA dulu, pada pelajaran Biologi, kami memasuki bab pembahasan alat reproduksi manusia. Ketika guru membahas alat kelamin (laki-laki/perempuan) hampir seisi kelas cekikian hingga...

Menyoal Urgensi Jaminan Produk Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini tidak lagi berwenang menerbitkan sertifikasi halal untuk produk makanan minuman. Meski demikian, Kementrian Agama (Kemenag) menekankan jika MUI masih...

Meneguhkan Spirit Perjuangan Pemuda

Ungkapan heroik di atas merupakan sebuah kata bijak dari seorang sastrawan Indonesia bernama Pramoedya Ananta Toer. Melalui kata tersebut, Pram ingin menggambarkan betapa peran...
Giri Lumakto
Digital Ethicist, Educator | Pemerhati Pendidikan Literasi Digital dan Teknologi | Alumni Australia Awards STA Queensland Uni of Technology, 2019 | Awardee LPDP, 2016 | Grad of University of Wollongong, Australia | Mafindo Researcher | Kompasianer of The Year 2018 | Best Specific Interest Nominee 2018 | LinkedIn: girilumakto | Twitter: @lumaktonian | Email: lumakto.giri@gmail.com

Tanggal 15 September kemarin dunia merayakan International Day of Democracy. Dimulakan dengan kepemimpinan Pricles (430 SM), kota Athena di Yunani menjadikan demokrasi sistem pemerintahan kuat. Walau sistem ini telah dianut di pelbagai tempat sebelumnya. Namun orang-orang Yunani-lah yang pertama kali mengkoinkan istilah demokrasi (demos dan kratos).

Plato yang bersimpati pada prinsip demokrasi diatas tiran melahirkan karya Republic, Statesman, and The Law. Lalu, konsep demokrasi dijabarkan sang murid, Aristoteles dalam karyanya Politics. Socrates pun menelaah lebih lanjut prinsip, sistem, dan nilai demokrasi dalam karyanya Republic. Pemahaman ini pun menyebar via bermacam medium, peristiwa, bahkan perlawanan berabad-abad lamanya.

Sistem demokrasi dibangun di atas prinsip suara rakyat adalah titah kuasa suatu negara. Demokrasi berhasil bertahan dan tumbuh seiring sistem pemerintahan negara seperti teokratis, totalitarian, dan otoritarian. Sampai saat ini, mayoritas negara dunia menganut (setidaknya mengaku) berpaham demokrasi.

Dari generasi awal pengusung prinsip dan sistem demokrasi. Hingga kita yang memandangi notifikasi. Demokrasi ditelaah dan dipelajari turun temurun melalui translasi tulis di awal era agraris. Lalu menurun menjadi demokrasi sistem konkrit tertulis dalam perundangan di era industrialis. Sedang di era digital, demokrasi menjadi prinsip aliran data yang penuh kepentingan dan rekayasa.

Semua data dalam dunia digital, baik teks, integer, foto, audio, dan video didasarkan pada kode biner. Biner (binary) yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan bit (angka 0 dan 1) merupakan perintah (command) yang mengalir, menggerakkan, dan mengorganisasi banyak sekali database, software dan hardware terkoneksi dalam sistem.

Sistem yang bekerja ini dibuat oleh individu yang kemudian didistribusi, direplikasi, dan diotomatisasi kepada mesin berupa kecerdasan buatan. Dan untuk menguasai dan memahami sistem ini, diperlukan waktu, tenaga, dan fokus dari orang-orang yang pawai dan telaten dalam teknologi digital.

Lompatan eksponensial dalam penguasaan teknologi manusia memang baru terjadi kurang dari 3 dekade. Walau komputerisasi data telah dimulai abad ke 18 oleh Charles Babage. Namun baru dibuat ke dalam jejaring global di awal tahun 90-an. The Web menjadi cikal bakal internet modern dan platform sosial media yang kita tahu saat ini.

Sejak jejaring pertukaran informasi akademis dan militer ARPANET berhenti di awal 1990-an. The Web besutan Tim Berners-Lee menandai demam dotcom di awal abad 20. Korporasi teknologi besar pun lahir dan bertahan lebih dari 30 tahun. The Web atau Internet kini menjadi media kebebasan berpendapat, euforis, escapis, sampai otoritarian mogul teknologi, bahkan pemerintahan.

Demokrasi, Sistem Rapuh di Ekosistem Digital

Sejak lama demokrasi menjadi rangkaian aturan tertulis yang mengatur hajat hidup bangsa. Jika era agraris berdemokrasi dengan perwakilan untuk golongan sendiri. Memperjuangkan kesejahteraan bersama. Maka, pada era industri demokrasi diwakili oligarki konglomerasi untuk kemajuan bersama. Sedang demokrasi yang kini kita hadapi diungkap Yuval Noah H. dalam artikelnya di The Atlantis, tahun 2018.

“Perhaps in the 21st century, populist revolts will be staged not against an economic elite that exploits people but against an economic elite that does not need them anymore. This may well be a losing battle. It is much harder to struggle against irrelevance than against exploitation.”

Yang dimaksud Yuval dengan irrelevansi adalah ketidakmampuan manusia modern saat ini menjawab tsunami data dan kebutuhan kecakapan digital. Malah bisa dikatakan kecerdasan manusia kini tidak lebih hebat dari artificial intelligence.

Tak heran Barr, dkk (2015) menyebut generasi saat ini memindahkan otak ke dalam kantong kita. Atau lazimnya, kini smartphone kita lebih smart daripada pemiliknya. Barr, dkk menemukan bahwa daya berpikir kognitif banyak partisipan dalam 2 eksperimennya dipengaruhi signifikan oleh ponsel mereka.

Daya kritis berpikir dan menyaring limpahan informasi diserahkan sepenuhnya pada mesin peramban dan platform sosmed. Konsekuensinya, irrelevansi dalam demokrasi pun terjadi cepat dan langsung.

Aspirasi publik kini bisa disuarakan via tagar. Mengumpulkan ribuan individu untuk aksi massa via grup chat bisa dilakukan. Berpikir ala oposisi politik pun dijalankan dalam grup chat dan linimasa dengan suplai informasi tiada henti. Betapapun artifisial mekanismenya.

Demokrasi menjadi tidak adaptif bertahan di ekosistem digital. Rekayasa informasi dan disrupsi supervisi pemerintah mengurangi nafas hidup demokrasi suatu negara. Walau tidak ada negara demokratis yang mengakui secara absolut mengatur arus informasi dan memonitor warga negaranya. Namun peran dunia digital memampukan pemerintahan menjadi tirani.

Siva Vaidyanathan, dalam bukunya Anti-Social Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy (2018) banyak menyinggung ‘tirani’ era digital. Baik oleh pihak ketiga maupun pemerintahan sendiri.

Walau penggulingan Hosni Mubarak digaungkan dan diinisiasi via sosmed yang memicu aksi di Tahrir Square di Mesir pada 2011. Namun, gejolak politik di Mesir justru semakin buruk akibat eksploitasi dunia digital atas informasi setelah Mubarak. Setelah Morsi (2012) dan el-Sisi (2013) berkuasa, mimpi revolusi Tahrir Square perlahan menghilang.

Pada 2016 negara pengusung demokrasi pertama, Inggris bercerai dengan Uni Eropa karena propaganda terstruktur, sistematis, dan masif UKIP. Pemilu Amerika Serikat pun dikotori propaganda penggiring opini dalam kemenangan Trump di 2017. Kedua rongrongan digital akan demokrasi dari 2 negara paling demokratis ini diduga terkait skandal psychographic Cambridge Analytica pimpinan Alexander Nix.

Sebelumnya di tahun 2017, muncul tragedi kemanusiaan di Myanmar cukup memilukan. Kabarnya, disinformasi dan ujaran kebencian difasilitasi pemerintahan junta militer. Sejak 2015, propaganda negatif terhadap Muslim Rohingya diluncurkan secara klandestin.

Narendra Modi menjadi contoh pemimpin negara yang mampu mengelola citra dirinya di sosmed dengan cara apapun. Dengan menggandeng layanan gratis akses Facebook, Free Basic pada 2016. Modi berhasil menekan segala bentuk aksi subversif dan mengancam tatanan pro-fasis Hindu dibawah partai Bharativa Janata Party (BJP) melalui sosmed.

Hal serupa dilakukan rezim Duterte di Filipina pada 2016. Ia berhasil mengurung aspirasi oposisi dengan narasi makar. Disinformasi disebar dan didukung Duterte dan pasukan sibernya. Perundungan siber sampai dengan persekusi di dunia nyata dialami banyak penentang Duterte. Sampai saat ini.

Indonesia pun mengalami demokrasi yang tidak sehat lagi berkat dunia digital. Serangan hoaks yang beredar kala Pemilu memicu persekusi, ujaran kebencian, bahkan memicu konsentrasi massa. Sampai saat ini, polarisasi politik di sosmed selalu hampir bisa menggoreng isu yang bahkan tidak berkait politik.

Demokrasi kian kabur di tengah hempasan binari. Solusi yang dicipta seakan tak bisa mengatasi keruntuhan perlahan demokrasi. Untuk kemudian berganti tirani?

Salam,

Giri Lumakto
Digital Ethicist, Educator | Pemerhati Pendidikan Literasi Digital dan Teknologi | Alumni Australia Awards STA Queensland Uni of Technology, 2019 | Awardee LPDP, 2016 | Grad of University of Wollongong, Australia | Mafindo Researcher | Kompasianer of The Year 2018 | Best Specific Interest Nominee 2018 | LinkedIn: girilumakto | Twitter: @lumaktonian | Email: lumakto.giri@gmail.com
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

Mencermati Inflasi Menjelang Ramadhan

Beberapa pekan lagi, Bulan Ramadhan akan tiba. Bulan yang ditunggu-tunggu sebagian umat muslim ini adalah bulan yang istimewa karena masyarakat muslim berusaha berlomba-lomba dalam...

Kasus Khashoggi Makin Mendunia

Hari ini, 1 Maret 2021, Biden mau umumkan resmi di Washington keterlibatan MBS dalam pembunuhan Kashoggi. Menarik. KAS pasti meradang. Ini konflik pertama, yg sulit...

Jujur Itu Hebat, Artidjo Personifikasi dari Semua Itu

Satu demi satu orang tumbang dibekap covid, penyakit lain atau karena usia. Pagi ini saya kembali dikejutkan oleh berpulangnya Artidjo Alkostar, kawan lama yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.