Sabtu, Februari 27, 2021

Amandemen GBHN: Kudeta Merangkak terhadap Demokrasi

Kaum Zionis dan Muslim Aswaja, Ada Apa?

Hingga detik ini, musuh kaum Muslim terus bergelora di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Di Indonesia sampai hari ini...

Virus Politik Pembunuh Demokrasi Kita

Apa yang menjadi sinyalemen penulis beberapa waktu ke belakang kini semakin menjadi kenyataan. Usulan amandemen terhadap UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN berkembang menjadi...

Ilmu Hitam dan Dukun Santet

Realitas hidup konkrit menunjukkan bahwa manusia ada dan hidup di dalam kosmos. Ia merupakan bagian dari kosmos dan lazimnya disebut mikro kosmos, sementara makro...

Awas Gagal Paham Tujuan Kelompok Teror

Ketika terjadi aksi terorisme seperti bom bunuh diri, maka kita sering kali memaknai hal itu sebagai aksi menebar ketakutan. Nah, ketika tak terjadi aksi...
Endang Tirtana
Endang Tirtana
Si Anak Kampung yang merantau di Jakarta dan Alumni Pesantren Kulliyatul Muballigien Muhammadiyah Padangpanjang

Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba wacana amandemen konstitusi kembali mengemuka. Sebagian elite partai politik menggulirkan usulan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersidang untuk melakukan “amandemen terbatas”. Poin utamanya, menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN) dan mengembalikan fungsi MPR untuk menetapkan GBHN.

Sejatinya publik mafhum adanya, bahwa kedudukan MPR telah jauh menurun sejak rangkaian proses amandemen terhadap UUD 1945. MPR tak lagi punya kekuasaan strategis yang pernah disandang sebelum reformasi, seperti memilih presiden tanpa melalui pemilihan umum secara langsung. Publik patut curiga, ada agenda apa di balik kesepakatan politik tersebut?

Jauh sebelumnya bangunan ketatanegaraan yang pernah begitu kokoh menyangga sistem otoritarian Orde Baru tersapu angin demokratisasi. Tuntutan reformasi mengamanatkan agar jabatan-jabatan penting dalam politik dipilih langsung oleh rakyat, tak terkecuali jabatan presiden. Alhasil, kekuasaan MPR dilucuti tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan presiden bukan lagi mandataris MPR.

Mereka para elite yang mendominasi perpolitikan saat ini berdalih bahwa perjalanan bangsa pasca-reformasi telah kehilangan arah. Kemunculan sosok Presiden Jokowi yang gigih melancarkan pembangunan dijadikan bemper akan perlunya GBHN sebagai panduan. Tapi publik bertanya-tanya, apakah sebetulnya mereka lebih rindu pada mendiang Soeharto yang dijuluki Bapak Pembangunan?

Pada masa kejayaan Orba, kekuasaan tersentral di lingkaran kepresidenan. Partai-partai politik dijinakkan, parlemen bersidang tanpa suara-suara oposisi, mengesahkan segala putusan Sang Bapak. Reformasi telah mengubah segalanya, di mana eksekutif dan legislatif berperan sebagai check and balances. Kritik bebas dilontarkan senyaring mungkin, dan oposisi getol menguliti kebijakan pemerintah.

Yang harus dicermati, munculnya dua kekuatan politik yang saling bersinergi pasca-Pemilu 2019 lalu berpotensi kuat mendorong proses amandemen tersebut. PDIP dan Gerindra yang sebelumnya saling berseberangan kini menjalin rekonsiliasi. Diyakini bahwa kepentingan besar di balik penjajakan koalisi strategis tersebut adalah persiapan menuju gelaran Pemilu 2024 mendatang.

Patut diapresiasi bahwa Jokowi sudah bersikap menolak amandemen. Jokowi sendiri yang merupakan representasi dari golongan elite baru produk dari desentralisasi dan pemilihan langsung akan habis masa jabatannya. Bukan tidak mungkin bahwa PDIP bertekad untuk melanggengkan posisi sebagai partai penguasa pada 2024. Dalam politik, segala cara dapat ditempuh, termasuk menggolkan gagasan memilih kembali presiden lewat sidang MPR.

Koalisi PDIP dan Gerindra akan menjadi kekuatan besar di parlemen usai pelantikan anggota legislatif sebentar lagi. Ditambah dengan partai-partai koalisi, kekuasaan mutlak nyaris tak bisa dibendung. Usulan agar kursi pimpinan MPR ditambah demi mengakomodasi jatah partai-partai bisa dipandang sebagai konsesi demi memuluskan agenda terselubung tersebut.

Amandemen untuk menghidupkan kembali GBHN tak lain adalah kudeta merangkak terhadap capaian demokrasi kita. Perjuangan berdarah-darah dan korban mahasiswa hendak digadaikan demi empuknya kursi kekuasaan. Sulit diharapkan hadirnya tokoh-tokoh baru dalam sistem yang dikunci oleh elite-elite dominan. Publik harus tegas menolak dan melawan manuver khianat terhadap cita-cita reformasi.(*)

Endang Tirtana
Endang Tirtana
Si Anak Kampung yang merantau di Jakarta dan Alumni Pesantren Kulliyatul Muballigien Muhammadiyah Padangpanjang
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Berpegangan Tangan dengan Leluhur

Oleh: Arlita Dea Indrianty, SMAN 36 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Bicara tentang Indonesia tidak akan membawa seseorang pada titik...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Buntara Kalis

Oleh: Queen Vega Latiefah, SMAN 76 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Seperti cahaya rembulan di malam hari, seperti itu bayangan orang orang...

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Menilik Pencekalan Panglima Gatot

Insiden diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia terjadi hari Sabtu lalu, (21/10/2017) di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kejadiannya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dicekal untuk...

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.