Menjadi Cina di Indonesia

3832

Situasi membara pada Mei 1998. Saat itu saya baru kelas 1 SD dan, sungguh, saya tak paham apa-apa. Saya hanya ingat bahwa pada satu malam, mama dengan terburu menarik saya ke luar rumah, di mana orang-orang telah berkerumun dan berlalu lalang dengan muka tegang. Kompleks tempat saya tinggal di Jakarta Barat memang mayoritas dihuni warga keturunan Cina, termasuk juga saya dan keluarga.

Situasinya tak keruan. Kerusuhan tengah merebak, dan banyak warga keturunan Cina jadi sasaran amuk massa–entah dirampok, dibunuh ataupun diperkosa–sebagai “tumbal reformasi”. Sial, papa saya kala itu terjebak di bandara, tak bisa ke mana-mana karena situasi sedang panas-panasnya. Alhasil, hanya ada mama di rumah bersama tiga anaknya.

Kami bersiaga di luar agar bisa segera kabur bila terjadi apa-apa. Masalahnya, tak ada satu pun orang rumah yang bisa menyetir mobil kecuali papa. Saya ingat, mama segera menemui saudara jauh yang kebetulan tinggal bertetangga dengan kami. Di sana, ada satu sepupu perempuan saya yang baru saja belajar mengemudi.

“Kamu bisa nyetir, kan?” tanya mama.

“Ya kalau kondisinya begini, sih, ya mau enggak mau bisa,” jawab sepupu saya sembari tersenyum gugup.

Untungnya tak ada apa-apa pada malam itu. Semua masuk kembali ke rumah, dan sejauh yang saya tahu, kerusuhan tak sampai menjalar masuk ke kompleks perumahan kami.

Sekali lagi, kala itu saya betul-betul tak paham dan hanya bisa bertanya kenapa?

Tumbuh besar sebagai minoritas membuat saya menyadari bahwa saya adalah liyan di tengah masyarakat. Sejak lahir hingga kuliah, total saya sekeluarga telah pindah rumah tujuh kali, dari Ciledug, Tangerang, ke Margahayu, Bekasi, hingga ke Kebayoran Lama, Jakarta. Namun, di mana pun saya tinggal, kondisinya tak jauh beda.

Sering sekali, terutama saat masa SD hingga SMA, saya mendapati berbagai celetukan bernada tak enak soal latar belakang ras saya, entah kala berjalan santai sepulang sekolah, atau sekadar bermain futsal di sekitar kompleks perumahan.

“Dasar Cina.”

“Woi, Ncek.”

“Lo kira lo keren, hah?”

Begitu kira-kira kata mereka. Dan biasanya, saya bakal otomatis naik pitam, walau sesungguhnya tak bisa berbuat banyak menanggapinya.

Suatu hari, saya pernah mengadukan hal ini pada papa saya. Tapi dia hanya tertawa kecil dan berkata, “Bilang aja sama mereka, ‘ncek’ itu artinya ‘paman’ tahu. Memangnya gue paman lo?”

Saya sangat tak puas dengan jawaban papa saat itu.

Mau tak mau, karena merasa segan dan tak diterima oleh orang-orang non-keturunan Cina, pergaulan saya kian hari kian sempit saja. Hingga SMA, 95 persen teman main saya adalah sesama warga keturunan Cina, dan kebencian akan mereka yang bukan “bagian dari kami” rasanya terus membesar saja.

Biasanya, saya dan kawanan saya punya panggilan terhadap mereka yang mengaku sebagai pribumi atau warga asli itu. Misalnya saja “huanna” yang berarti “orang asing”. Sering pula kami menyebut mereka sebagai “tiko” atau “fan gui” yang sesungguhnya saya sendiri kurang paham artinya. Namun, banyak yang bilang bahwa masing-masing kata itu bermakna “babi” dan “setan”.

Walau tak paham betul maknanya, kata itu begitu sering terucap. Bila dipikir-pikir, rasanya aneh juga. Bila ingin balik mencerca, kenapa harus menggunakan bahasa asing yang sulit dimengerti oleh mereka? Saya merasa ini jadi salah satu bentuk inferioritas saya dan kawan-kawan kala itu, yang berusaha ingin mencela tanpa mereka sadari sehingga secara tak langsung berusaha menghindari konfrontasi.

Tak hanya di lingkup pertemanan, secara tak langsung keluarga besar pun ikut melanggengkan sekat-sekat sosial yang ada. Keluarga bisa geger bila ada salah satu sanak saudara yang menjalin hubungan dengan pribumi. Jangankan berpacaran, sekadar berteman saja bisa mendapat peringatan untuk berhati-hati.

Anehnya, saat masuk SMA saya mulai menemui teman-teman Cina yang takut untuk menjadi “terlalu Cina”. Bila ada seorang kawan yang rambutnya bergaya poni lempar dengan sedikit jabrik di atasnya, mengenakan kalung rantai atau celana panjang cutbray, pastilah ia akan dicela karena katanya terlihat seperti “Cina Kota” alias “Cinko”. Daerah Kota merujuk pada kawasan pecinan di sekitaran Glodok, Jakarta.

Mau tak mau, hal ini membuat saya tumbuh sebagai warga keturunan dengan lingkup pergaulan eksklusif, plus menyimpan perasaan inferior dan khawatir untuk menjadi terlalu Cina. Saya krisis identitas.

Semua baru berubah ketika saya masuk kuliah. Mengambil jurusan jurnalistik di sebuah kampus swasta, saya dihadapkan pada lingkup pergaulan yang jauh lebih beragam. Warga keturunan Cina di jurusan ini tidak dominan. Alhasil, saya perlahan mesti menyesuaikan diri.

Saya jadi berkawan akrab dengan teman dari berbagai latar belakang, entah yang berasal dari suku Jawa, Batak, Flores, Papua, dan sebagainya. Bertahun-tahun bersama mereka, mata saya jadi terbuka, bahwa dunia yang saya jalani sebelumnya begitu sempit dan penuh prasangka.

Pada April 2014, saya sempat mewawancarai Nosa Normanda dalam kapasitasnya saat itu sebagai dosen antropologi dan sosiologi Binus International. Ia menjelaskan, wajar bila seseorang memutuskan untuk berkumpul bersama kawanannya saja, apalagi di tengah kehidupan multikultur kota besar seperti Jakarta, untuk mencari rasa aman.

Namun, ketakutan untuk memperluas pergaulan, artinya semakin sedikit referensi kita akan kelompok lainnya, berpotensi memunculkan prasangka buruk yang berujung pada lahirnya beragam stereotip di tengah masyarakat.

“Semakin tidak ingin tahu semakin besar pula stereotipnya. Karena, ketakutan itu seperti ruang kosong di kepala kita yang kita isi terus dengan asumsi dan imaji. Seakan kita tahu banyak, padahal kita tak tahu apa-apa,” ujar Nosa.

Di sisi lain, mengutip kata-kata sosiolog Herbert Blumer, kelompok mayoritas pun kerap mengembangkan perasaan-perasaan penuh prasangka terhadap minoritas. Prasangka ini bisa mencakup perasaan bahwa diri mereka superior, perasaan bahwa minoritas adalah orang asing, perasaan wajar bila mereka mendapat berbagai fasilitas dan keistimewaan sosial, serta bahkan kekhawatiran bila minoritas bakal merebut berbagai keistimewaan yang mereka miliki sebagai kelompok dominan.

Ini mungkin dapat menjelaskan perlakuan diskriminatif kelompok dominan terhadap saya yang minoritas sedari kecil hingga remaja.

Lebih jauh, ada beberapa pilihan yang bisa diambil kelompok minoritas dalam hubungannya dengan mayoritas. Pertama, mengasimilasi diri mereka dengan mengenakan ciri-ciri yang menjadi atribut khas kelompok dominan. Saya rasa ini yang terjadi pada saya dan teman-teman semasa SMA kala kami khawatir untuk menjadi “terlalu Cina”.

Kedua, memisahkan diri dari masyarakat luas yang dominan dan mendiskriminasi minoritas. Ini pula yang terjadi pada saya sampai sebelum masuk kuliah.

Ketiga, melakukan pemberontakan frontal atau konfrontasi langsung. Yang satu ini tak pernah saya alami.

Mengetahui berbagai hal ini, saya mulai bisa melihat posisi saya di tengah masyarakat dengan lebih jelas. Terlebih lagi, salah satu perbincangan dengan dosen jurnalistik di masa kuliah, Raudy Gathmyr, cukup membuka mata saya.

Sebagai warga keturunan Arab, nyatanya Raudy juga kerap merasakan pengalaman pahit terkait rasisme sedari ia kecil. Hal ini jadi ironis karena garis keturunan keluarga Gathmyr sesungguhnya memiliki sejarah politik kental dan bahkan ikut serta dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia.

Sebut saja Ali Gathmyr yang merupakan mantan pejuang dan perintis kemerdekaan asal Palembang, serta pernah menjabat sebagai Ketua DPRD pertama Sumatera Bagian Selatan (meliputi Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan) 1945-1955. Belum lagi adiknya, Abdullah Gathmyr, yang merupakan anggota parlemen Indonesia dari Partai Masyumi di masa awal kemerdekaan.

“Setelah lama berkontemplasi, akhirnya saya dan banyak anggota keluarga kami berkesimpulan bahwa rasisme pada dasarnya tidak akan pernah mati selama ada perbedaan. Itu akan terjadi kapan pun dan di mana pun, selama masih ada relasi mayoritas-minoritas di tengah masyarakat plural. Jadi, it’s taken for granted. Itu kelaziman dalam setiap kemajemukan–meski itu tidak lantas dianggap sebagai sesuatu yang baik,” ujar Raudy.

Jauh menengok ke belakang, diskriminasi terhadap warga keturunan Cina pun sesungguhnya telah terjadi sejak era kolonial Belanda. Diperkirakan, kebijakan “apartheid” Belanda-lah yang secara artifisial menciptakan “minoritas Cina” saat itu, walau warga keturunan ini telah tinggal di Indonesia secara turun-temurun dan sebagian bahkan bisa ditarik garis genealogisnya hingga 1600-an.

Setelahnya, kerap muncul ketegangan dengan warga pribumi hingga keturunan Cina pun sering dijadikan kambing hitam, khususnya bila tengah terjadi krisis nasional, sebut saja kekerasan pada 1947 jelang peristiwa Madiun 1948 hingga pembantaian massal pasa tragedi 1965 yang membuka jalan bagi berdirinya pemerintahan Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto.

Di era Orde Baru tersebut, Soeharto sempat menerapkan kebijakan asimilasi bagi warga keturunan Cina. Dalam buku Orang Indonesia Tionghoa: Mencari Identitas karangan Aimee Dawis (2010), dijelaskan bahwa saat itu segala bentuk kebudayaan yang berbau Cina dilarang untuk ditampilkan di depan umum.

Pemerintah menutup semua sekolah berbahasa Mandarin. Penggunaan bahasa itu di muka umum juga dicekal. Warga Cina pun diimbau untuk mengubah namanya dengan nama pribumi untuk menunjukkan komitmen pada negara. Akibatnya, kebanyakan orang Cina yang lahir setelah 1966 hanya berbicara, menulis, dan membaca dalam aksara latin dan bahasa Indonesia. Memang ada kelompok Cina totok yang masih mewariskan bahasa Mandarin pada anak-cucunya, tapi itu terbatas pada bahasa percakapan sehari-hari dan biasanya tak dilakukan di depan umum.

Walau menekan warga keturunan Cina dengan kebijakan asimilasi, di sisi lain Soeharto juga memberi ruang besar bagi mereka untuk bergerak di bidang ekonomi. Dawis bahkan mencatat, warga keturunan Cina setidaknya mengendalikan 70 persen sektor perekonomian, walau secara jumlah mereka hanya setara 3 persen dari total 240 juta penduduk Indonesia saat itu.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terang-terangan, dan hak istimewa yang diberikan pada para cukong akhirnya kerap memantik amarah pribumi. Ini menimbulkan kecemburuan sosial dan perlakuan diskriminatif dari pribumi, khususnya kelas menengah ke bawah, pada warga keturunan Cina. Ini pun menjelaskan “ledakan sosial” yang terjadi saat kerusuhan Mei 1998, kala orang-orang Cina tersebut jadi “target kolektif” massa.

Mempertimbangkan semua hal di atas, jadi wajar bila melihat gejolak sosial yang terjadi belakangan di sekitar pemilihan gubernur DKI Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belakangan begitu banyak mendapat tekanan akibat dugaan penistaan agama.

Mendadak, semua jadi serba hitam-putih. Bila Anda mendukung Ahok, seakan sudah pasti Anda mengkhianati ajaran-ajaran Islam. Bila Anda adalah Muslim sejati, sudah sepatutnya Anda menuntut Ahok untuk dipenjara.

Namun sesungguhnya, posisi Ahok serba salah karena ia adalah keturunan Cina, sesederhana itu. Sejarah bangsa ini telah berbicara dengan sendirinya bahwa ia adalah “target kolektif” di tengah pusaran politik nasional.

Belum lagi melihat berbagai cara yang dilakukan masing-masing kubu untuk “membakar” suasana. Dahulu, Vladimir Lenin telah menjelaskan pada kita soal propaganda dan agitasi.

Menurut Lenin, propaganda merupakan penggunaan argumen-argumen filosofis, sejarah, dan ilmu pengetahuan dengan cara persuasif untuk memengaruhi kaum terdidik dan yang berpikiran sehat. Sementara itu, agitasi adalah penggunaan slogan-slogan emosional, parabel-parabel, dan kebenaran yang diungkap sebagian untuk memengaruhi kaum yang tidak terdidik, kaum yang agak terdidik dan yang tidak berpikiran sehat.

Teori Lenin tersebut jadi relevan dengan keseharian kita saat ini, kala debat filosofis jadi keseharian rutin dalam membela pasangan calon favorit jelang pemilihan gubernur. Di sisi lain, kebenaran hanya diungkap sebagian untuk memproduksi hoax dan agama telah jadi bahan bakar utama dalam beragitasi.

Sementara saya, minoritas keturunan Cina ini, hanya bisa bertanya tanpa henti, “Apa ruginya bila saya mati hari ini?”

Komentar anda