Menakar Arah Referendum Turki

632
Pendukung Presiden Turki Tayyip Erdogan mengibarkan bendera nasional dalam sebuah reli untuk referendum di Konya, Turki, Jumat (14/4). ANTARA FOTO/REUTERS/Umit Bektas

Kudeta 15 Juli 2016 telah memberikan dampak sangat besar bagi Turki. Selain suasana pemeriksaan yang semakin ketat di hampir semua stasiun kereta, bandara, dan terminal, kudeta tersebut juga menghadirkan dinamika sosial di dalam dan luar negeri. Setelah kudeta gagal yang menewaskan lebih dari 200 lebih jiwa tersebut, pemerintah terus melakukan pemeriksaan dan penelusuran kepada beberapa orang yang diyakini memiliki relasi dengan aktor kudeta.

Sejauh ini situasi keamanan di Turki cukup stabil. Jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir, stabilitas politik dan ekonomi Turki menghadapi tantangan besar. Sebut saja ancaman terorisme melalui serangakian ledakan bom yang telah menewaskan banyak warga sipil dan juga pihak keamanan yang terjadi di beberapa kota seperti Ankara, Istanbul, Izmir, dan Kayseri.

Selain itu, di bidang ekonomi, nilai tukar mata uang Lira yang terus melemah hingga pernah menyentuh angka 3,9 TL (Turkish Lira) terhadap dolar Amerika Serikat. Namun demikian, sampai hari ini, kondisinya masih fluktuatif dan hanya bergerak pada level 3,6-3,7 TL (per 1 USD).

Sebagai antisipasi dan sekaligus solusi memperkuat stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan, Pemerintah Turki telah menawarkan pilihan kepada publik untuk melakukan referendum. Tepatnya hari ini, 16 April 2017.

Secara historis, referendum di Turki telah melewati jalan panjang dan menjadi babak sejarah yang menarik untuk terus ditelusuri. Tercatat sudah enam kali referendum dihelat oleh negara bekas Kesultanan Usmani ini. Di antaranya adalah pada tahun 1961, 1982, 1987, 1988, 2007 dan 2010.

Secara statistik, referendum tahun 1982 mencetak pencapaian hasil yang sangat tinggi. Dengan jumlah pemilih “Evet” (Ya) yang mencapai 91,4% (hampir menyentuh 19 juta pemilih), sedangkan pemilih “Hayır” (Tidak) hanya 8,6% (sekitar 1,6 juta pemilih). Pada sisi lainnya, dari enam kali penyelenggaraan referendum, sebanyak lima kali (1961, 1982, 1988, 2007 dan 2010) pemilih “Evet” selalu melampaui ambang batas threshold (di atas 50%).

Turki yang Lebih Kuat
Eksistensi AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi), Partai Pembangunan dan Keadilan, mendapatkan respons yang baik dari publik. Sejak menguasai pemerintahan selama 14 tahun terakhir, partai berlambang “Lampu Pijar” ini terus membangun gerakan hampir di seluruh pelosok Turki. Salah satu sasaran mereka adalah gençler (para pemuda) yang umumnya adalah mereka yang berada di perguruan tinggi dan yang menekuni bidang bisnis.

Referendum 16 April 2017 telah melalui tahapan kepada publik Turki. Tepatnya pada 10 Februari 2017 Presiden Reccep Tayyip Erdoğan menandatangani persetujuan paket amandemen konstitusi. Sebelumnya pada 21 Januari 2017 sebanyak 339 anggota parlemen sepakat untuk mengubah 18 poin dalam konstitusi dan selanjutnya diratifikasi oleh presiden.

Referendum 16 April tentu saja akan menjadi babak sejarah baru bagi Turki. Paket amandemen konstitusi yang menawarkan sistem presidensial diyakini menjadi pilihan terbaik untuk menghadirkan kedaulatan Turki, baik di dalam maupun luar negeri. Jika hasil referendum nantinya melampaui ambang batas, di atas 50%, maka dipastikan sistem pemerintahan Turki akan berubah menjadi presidensial yang sebelumnya menganut sistem parlementer; keberadaan Perdana Menteri akan dihapus dan digantikan dengan Wakil Presiden.

Pihak oposisi, terutama partai CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), Partai Rakyat Republik, selalu menekankan bahwa tawaran referendum sistem presidensial akan semakin mengokohkan status quo pemerintahan yang sekarang dan cenderung menganut paham otoritarian. Sebagai generasi pewaris dan penjaga nilai-nilai Kemalist (pengikut Mustafa Kemal Atatürk), pihak oposisi merasa ide referendum hanya akan memberikan kekuasaan tanpa batas dalam konstitusi baru.

Di Turki, dikenal terma “Tek Adam” (hanya satu pemimpin—makna literlek), yang berarti kewenangan penuh yang akan dimiliki hingga periode 2029. Kondisi ini merupakan kekhawatiran dari pihak oposisi yang masih menganggap bahwa tidak ada yang bisa menggantikan sang pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Hal senada juga terus disampaikan oleh pihak oposisi lain seperti HDP (Halk Demokrasi Partisi)—Partai Demokratik Rakyat, yang pro-Kurdi, tetap menentang dan menolak pengakhiran sistem parlementer.

Akan tetapi, melalui referendum ini juga hal-hal yang mendasar tidak diubah. Dan konstitusi Turki akan tetap bernafaskan prinsip sekulerisme. Secara tegas, hal ini bisa dijumpai dalam pembukaan konstitusi Turki (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) yang menyatakan bahwa identitas negara Turki adalah berbentuk Republik (pasal 1), Turki adalah negara hukum yang berdasarkan atas nasionalisme Atatürk, demokratis, dan laik (pasal 2), dan bahasa Turki sebagai bahasa nasional, bendera negara yang terdiri dari gambar Bulan Sabit dan Bintang, lagu kebangsaan İstiklal Marşı ,dan Ankara sebagai ibu kota negara.

Yang menarik adalah dalam pasal selanjutnya (pasal ke-4) dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya pengubahan pasal 1, 2, dan 3: “Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”

Slogan Yeni Türkiye

Istanbul sebagai kota dengan populasi terbesar di Turki yang mencapai (14,8 juta jiwa per 2016) tentu menjadi sentral untuk meraih suara dalam setiap momen pemilihan umum (dan referendum). Geografis Turki terbagi ke dalam tujuh Bölge (wilayah), di antaranya Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Dari sebaran wilayah tersebut, total sebanyak 78 kota yang tersebar di seluruh wilayah Turki. Pada sisi lain, statistik populasi Turki mencapai 79.814.871 jiwa.

Pemerintahan Republik Turki dalam beberapa bulan terakhir selalu menyerukan pembangunan dan penanaman nilai-nilai nasionalisme kepada rakyatnya. Suasana seperti ini bukanlah hal baru. Akan tetapi, yang menarik adalah seruan dengan slogan “Yeni Türkiye” (Turki yang Baru).

Dalam setiap kesempatan pidato publik dan kampanyenya, Presiden Erdoğan biasanya menyebutkan empat hal: tek millet (satu bangsa), tek bayrak (satu bendera), tek vatan (satu tanah air), dan tek devlet (satu negara). Ini adalah sebuah medium yang diambil untuk terus menciptakan rasa solidaritas dan mempertegas identitas sebagai orang Turki. Sekaligus ajakan untuk mengambil bagian partisipasi aktif dalam pembangunan. Serta langkah strategis yang ditempuh untuk memperkuat dan memperoleh simpati dari rakyat.

Sejak mendeklarasikan sebagai negara Republik pada 29 Oktober 1923, Turki mengalami fase panjang perjalanan sosial dan politik. Geliat pembangunan di kota besar seperti Istanbul adalah contoh kecil yang bisa merepresentasikannya. Pencapaian pembangunan yang mendapatkan restu dari publik terus dikampanyekan.

Narasi sosial untuk membangun Turki yang besar dan kuat terus disiarkan oleh media pemerintah. Dan sebagai upaya menuju 100 tahun kemerdekaannya pada 2023 nanti, Turki telah dan sedang melakukan program partisipasi kepada rakyatnya dan pembaruan fasilitas publik yang meliputi jalan raya, jembatan, bandar udara, metro (kereta bawah tanah), Avrupa Tüneli (tol bawah laut—yang membelah Selat Bosphorus) dan museum-museum yang menyimpan nilai wisata sejarah budaya.

Meskipun demikian, banyak juga sisi lain yang juga terus menjadi sorotan publik. Misalnya saja, penangkapan ribuan orang termasuk hakim, jaksa, dosen, dan polisi yang diduga terlibat dalam kudeta 15 Juli lalu. Situasi ini berimplikasi negatif terhadap independensi yudikatif Turki yang merosot ke posisi 151 dari 180 negara di dunia. Pihak Pemerintah Turki meyakini bahwa Fethullah Gülen adalah aktor di balik kudeta Juli kemarin.

Seperti disampaikan oleh Ahmet Kasim Han, pakar politik dari Universitas Kadirhas, kepada BBC, “parlemen yang bertindak sebagai juri akan segera dihapus.”

Konteks referendum Turki adalah Referendum Obligatoir. Artinya, prosesi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mengikat seluruh rakyat karena dianggap sangat penting. Secara teoritik, jenis referendum lainnya yakni fluktuatif dan konsultatif.

Sebanyak 55,319,222 pemilih akan berpartisipasi dalam referendum 16 April 2017. Dari jumlah tersebut pemilih yang berusia 18 tahun sebanyak 1,269,282. Sebagai catatan tambahan, kurang lebih tiga juta pemilih yang berada di luar negeri, tersebar di 57 negara telah menggunakan hak suaranya pada 27 Maret-9 April lalu.

Untuk memaksimalkan prosesi referendum 2017 ini, sebanyak 167,140 kotak suara telah disebar ke seluruh Turki, dan sebanyak 461 berada di lembaga pemasyarakatan (penjara). Untuk waktu pemilihan, akan diberikan dari jam 8 pagi hingga 5 siang. Sedangkan untuk wilayah seperti Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Şamlıurfa, Trabzon, dan daerah sekitarnya akan dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 4 siang (penyebutan ini karena sekarang adalah musim semi, siang lebih panjang dari malam).

Adapun masa kampanye referendum sudah berakhir pada 15 April 2017 jam 6 siang. Ketentuan ini sesuai arahan Dewan Pemilihan Tertinggi, Turki (Yüksek Seçim Kurulu).

Di luar referendum tersebut, juga masih banyak pekerjaan pemerintahan Turki. Gelombang pengungsi dalam jumlah besar tentu saja akan menjadi polemik sosial di masa yang akan datang. Juga keinginan Turki agar menjadi anggota penuh Uni Eropa sejak resmi ditetapkan sebagai kandidat pada 12 Septemer 1963 yang sampai sekarang belum direstui.

Hasil referendum 16 April 2017 ini menarik ditunggu. Apakah referendum hari ini mampu mengubah hasil referendum 1982 yang hingga hari ini masih berlaku?

Komentar anda