Banner Uhamka
Rabu, September 30, 2020
Banner Uhamka

Negara Patriarki dan Memanusiakan Perempuan

BPJS Kesehatan, Apa Tantangannya?

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82/2018 perubahan Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu isinya yang menarik adalah dicantumkannya...

SBY dan Media Asing dengan Sejuta Taktik Politik

Saat elite partai disibukkan dengan usulan debat pilpres 2019 dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab, saya justru tertarik dengan isu miring tentang Susilo...

Depolitisasi, Fanatisme, dan Hiperpolitisasi Agama

Tesis kebebasan mengungkapkan bahwa fanatisme agama lahir akibat tiadanya kebebasan di ruang publik. Itu artinya fanatisme memiliki makna yang searah dengan otoritarianisme dan kediktatoran....

Dinamika UU Terorisme di Tahun Politik

Beberapa waktu lalu, wacana atasi hoax dengan UU Terorisme bukan hanya menyulut perdebatan di tengah masyarakat, tapi juga menuntut logika tersirat. Menyulut perdebatan karena...
Dzaki Aribawa
Pelajar di SMAN 8 Jakarta; Pembaca, Penulis, Pendengar, dan Pembicara.

Di bawah teriknya sinar matahari, gelombang hitam warna payung bergerak bersama kibaran bendera warna-warni beriringan teratur dari Sarinah kearah Monas. Derap langkah ribuan pasang kaki bersama terhenti di Taman Aspirasi. Di depan “wajah” pemerintah Indonesia, sautan orasi dan tuntutan mereka layangkan—berharap didengar telinga penguasa. Masa aksi menutut untuk segera disahkannya Rancangan Undang – Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Beda jalanan Medan Merdeka dengan gedung Senayan. Lima hari sebelumnya, 3 Desember 2018, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hanya dihadiri 151 orang, sedang 409 lain berhalangan hadir. Apa yang oleh dituntut masa aksi lima hari setelahnya, boleh jadi tidak begitu bertaut dengan kepentingan pada yang diperharapkan. Rancangan Undang – Undang (RUU) yang dihasilkan DPR tiap tahunnya tidak pernah lebih dari sepuluh (Formappi) dari yang tidak banyak itu tiada satu nya merupakan RUU PKS.

Berlindung di bawah ketiak kekuasaan, kekerasan pada akhirnya ialah suatu yang niscaya datang bagi mereka yang lemah—ia tidak ber-agama, ber-ras, atau ber-gender sekalipun. Bergerak lebih dekat pada ranah seksual dan gender, membahas kekerasan maka berarti berbicara mengenai relasi kekuasaan yang berkawan dengan budaya patriarki. Lewat pendekatan ini, perempuan akan dan selalu (mengutip judul buku Simone de Beauvoir) menjadi the  second sex.

Jika menuntut penguasa dalam tubuh otoritas-otoritas negara adalah sebuah rintangan, maka menuntutnya dalam sebuah bingkai kebudayaan yang patriarki boleh jadi menjadi rintangan yang berkali-kali lipat beratnya. Negara yang patriark, juga kapitalis dan rasis melalui kebijakan dan tindakan yang diambil secara struktural dan sistematis cenderung bersifat diskriminatif pada perempuan. Upaya melawan subordinasi perempuan melalui keterwakilan 30% perempuan di parlemen, nyatanya tidak membawa hasil yang signifikan pada kondisi kolektif perempuan bangsa ini.

Narasi gender dan seksual oleh negara, tidak pernah memiliki tempat kecuali ejekan misoginis politisi saling “mem-banci-kan” lawan, atau dalam penanganan kekerasan seksual seperti pemerkosaan, berbalut dengan jubah indah fundementalisme agama, tidak pernah meninggikan korban—sampai datang kasus “luar biasa” yang tidak bisa ditolak negara.

Kasus pemerkosaan yang berujung pembunuhan gadis berusia 14 tahun oleh 14 remaja pada 2016 di Bengkulu menyita perhatian publik—yang memaksa negara untuk sejenak menaruh perhatian. Mendapatkan momentumnya, Komnas Perempuan bersama Forum Pengada Layanan untuk mempublikasikan naskah akademisi RUU PKS yang merupakan jawaban atas kondisi yang oleh Komnas Perempuan dianggap sebagai “Darurat Kekerasan Seksual.”

Sebuah kekhawatiran yang bukan tanpa alasan, dalam laporan bertajuk “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018” yang dirilis oleh Komnas Perempuan, Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2017 sejumlah 348.446 kasus, bertambah 89.296 kasus dari tahun sebelumnya. Bahkan data BPS menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan berumur 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan.

Kondisi ini seakan menegaskan kembali wajah bengis maskulinitas dalam wajah kekerasan. Coba tanya kepada para pelaku tawuran pelajar, bagi mereka (remaja laki-laki) : kekerasan merupakan sebuah simbol kejantanan—superioritasnya satu tubuh diatas tubuh lain. Relasi kuasa yang berlangsung massif dan mengakar, menenggelamkan dirinya pada sebuah otoritas yang dikenali kepada mereka yang jantan—mereka yang laki-laki.

Apabila kita mencoba untuk melihat dan sedikit merefleksikan sembilan poin apa yang oleh RUU PKS sebagai kekerasan seksual, maka pembacaannya tentu tidak akan berhenti pada tubuh dengan tubuh. Sekalipun kata “seksual” dekat dengan eksistensi tubuh manusia dan ketergantungan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam proses reproduksi, konstruksi sosial yang ada dalam menciptakan kondisi ini tidaklah sama. Gerda Lerner dengan indah menggambarkan kondisi ini :

“Laki-laki dan perempuan berada pada sebuah panggung. Keduanya tidak bisa bermain tanpa satu sama lain, peran mereka dibagi secara adil dan setara. Namun panggung dibuat dan ditata oleh laki-laki. Naskah ditulis, sandiwara disutradai, dan diinterpretasi oleh laki-laki. Mereka menampilkan diri mereka pada peran yang paling menarik, bagian paling heroik dengan memberikan peran pendukung pada perempuan.”

Apa yang kita lihat hari ini, menegaskan kembali mengenai panggung sang laki-laki yang menyutradarai dan mengatur peran perempuan. Kasus pemerkosaan misalnya, dalam banyak kasus, seorang pemerkosa (yang mayoritas laki-laki) akan merasa bersalah dan mencoba untuk bertanggungjawab pada ayah dari korban; barulah sang ayah yang memutuskan tindak tanduk sang anak. Perempuan, terlebih dalam penanganan kasus kekerasan hanya diberikan bangku untuk para penonton.

Apabila kita secara naif melayangkan harapan pada keluarga sebagai medium penanaman nilai kemanusiaan, maka hal itu tidak sejauh ini tidak pernah menjadi sebuah jawaban. Nyatanya, kedekatan dan interaksi sosial intim yang terdapat pada kekerabatan dan keluarga, malah menjadi “lumbung” bagi tindakan kekerasan.

Dengan dominasi laki-laki dalam melakukan tindak kekerasan dalam sebuah keluarga, akhirnya kita tidak hanya berurusan dengan aktivitas seksual sebagai problem akhir. Keterbatasan pada akses menuju kepemilikan aset yang selama ini merupakan privilise laki-laki, memperparah keterpinggiran perempuan dalam perannya. Hal ini pun tidak jarang dieksploitasi laki-laki melalui pembatasan gerak perempuan dalam ranah publik serta aktivitas domestik rumah tangga maupun aktivitas-aktivitas produksi yang dihitung berdasarkan cost benefit ala laki-laki.

Pada ranah paling privat seperti hubungan seksual sekalipun, perempuan tidak punya hak atas otoritas atas tubuhnya melalui kontrol atas reproduksi dan kontrasepsi. Perempuan, baik tubuh hingga peran nya diobjektifikasi melalui kacamata patriarki.

Setidaknya, dalam usahanya merekonstruksi panggung-nya Lerner, RUU PKS hendak melakukan penataan kembali pada panggung, naskah, penggarapan, hingga pembagian peran khususnya pada tataran gender dan identitas seksual. Hadir sebagai payung hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, RUU PKS memberikan sebuah rujukan komperhensif dalam upaya “menghapus” fenomena ini. Sebuah usaha optimistis dalam pencegahan pada level akar rumput yang terstruktur; upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban; dan penindakan pada pelaku.

Seakan hendak melawan arus deras hegemoni patriarki yang menghambat pergerakan perempuan dalam menuntut hak-hak nya, kondisi pertarungan politik electoral yang menyandera akal sehat seperti belakangan barangkali adalah sebuah pukulan berat. Perjuangan-perjuangan terorganisir dalam upaya untuk menggerus maskulinitas dan menempatkan perempuan pada peran yang layak perlu tetap merawat optimismenya. Tentu menjatuhkan seluruh harapan kita pada kekuatan negara yang sedang sama-sama “homo homini lupus” adalah tindakan yang sangat-sangat pragmatis.

Adalah kita yang merupakan jawaban. Kekuatan kolektif yang dari para manusia yang memanusiakan manusia lain bisa menjadi sebuah gerakan alternatif arus baru dalam upaya menghapus kekerasan seksual sambil melawan ketidakpedulian negara. Kita punya semboyan yang sama dengan Minke, pahlawan dalam Tetralogi Buru :

“Deposuit Potentes de Sede et Exaltavit Humiles”

“Dia rendahkan mereka yang berkuasa dan mengangkat mereka yang terhina”

 

Dzaki Aribawa
Pelajar di SMAN 8 Jakarta; Pembaca, Penulis, Pendengar, dan Pembicara.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

The Social Dilemma, Algoritma Media Sosial Manipulasi Pengguna

Di masa pandemi virus corona, kita sangat bergantung pada perangkat-perangkat lunak agar kita tetap bisa berhubungan dengan teman, keluarga dan rekan kerja yang tidak...

Pengkhianatan Cinta

''Pernahkah Anda melihat orang yang berbuat jahat terhadap orang yang amat dicintainya?'' seseorang bertanya pada Abu Dzar al-Ghiffari, sahabat Rasulullah SAW. ''Pernah, bahkan sering,''...

Minang, Tan Malaka dan Dialektikanya

Minang kembali diperbincangkan di panggung politik nasional. Kali ini bukan karena tokoh dan pemikirannya, melainkan karena ucapan “Semoga Sumatera Barat mendukung Pancasila.” Tulisan ini tidak...

ARTIKEL TERPOPULER

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.