Banner Uhamka
Kamis, Oktober 1, 2020
Banner Uhamka

Jangan Sampai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Wanita Vs Poligami

Kekerasan terhadap orang lain tidak dibenarkan dalam hokum, termasuk kekerasan terhadap wanita. Wanita secara kodrat lebih lemah daripada lelaki. Namun wanita memiliki peran yang...

Ramuan Pencegahan Kekerasaan Seksual

Bagi masyarakat awam, pada umumnya kekerasan seksual diidentikkan dengan pemerkosaan. Seiring dengan perkembangan zaman bentuk kekerasaan seksual  beraneka ragam. Terhitung sejak tahun 2008-2013 ada...

Nasib Korban Tanpa Perisai di Bumi Pertiwi

Jamila adalah tokoh utama dalam naskah Pelacur dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet. Jamila terlahir dari keluarga miskin yang didaerahnya menjual anak perempuan untuk...

Urgensi Penetapan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dalam Melindungi Fisik dan Jiwa Perempuan Indonesia

Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah kekerasan seksual, yang berefek pada gangguan fisik dan psikis. Tidak sedikit korban kekerasan seksual yang...

Berjuang untuk perempuan di Indonesia agar tidak ada lagi kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan segera sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Demikian yang disampaikan oleh Baiq Nuril pegawai honorer SMA N 7 Nusa Tenggara Barat. Baiq Nuril yang mendapat perlakuan kekerasan seksual dari Kepala sekolah SMA N 7 Nusa Tenggara Barat melaporkan hal tersebut atas dugaan pelecehan dengan menyerahkan bukti rekaman percakapan. Baiq Nuril dinyatakan bersalah lantaran melakukan pelanggaran UU ITE penyebaran konten elektronik. Ia divonis hukuman enam bulan penjara dan denda senilai 500 juta rupiah.

Hal ini menyita perhatian anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR Rieke Diah Pitaloka. Beliau Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan Komnas Perempuan saat ini Indonesia dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Rieke Diah Pitaloka mendukung Baiq Nuril melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA N 7 Nusa Tenggara Barat. Komisioner Komnas Perempuan Masruchah sependapat dengan Rieke. Menurut Masruchah, saat ini banyak kasus kekerasan yang menimpa perempuan di negeri ini. Karena itu, Komnas Perempuan dan gerakan masyarakat sipil telah mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sejak 2015.

Kekerasan seksual memang tidak hanya terjadi di Negara kita Indonesia, banyak terjadi juga kekerasan di negara lain. Hal yang membedakan disini adalah Undang-Undang untuk melindungi perempuan di Negara tersebut. Seperti Negara tetangga kita yaitu  Filipina.

Filipina,Negara tetangga kita memiliki Undang-Undang anti pelecehan seksual sejak tahun 1995 yang diberlakukan untuk melindungi dan menghormati martabat para pekerja,karyawan, dan pelamar kerja dan para pelajar di Institusipendidikan atau pusat pelatihan.

Undang-undang tersebut yang terdiri dari 10 bagian menjelaskan definisi pekerjaan, pendidikan atau pelatihan yang terkait pelecehan seksual secara rinci, dan menentukan tindakan-tindakan yang termasuk pelecehan seksual. UU ini juga menyebutkan bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemberi kerja dalam kasus pelecehan seksual, serta menetapkan hukuman untuk pelanggaran tersebut.

Beralih ke Malaysia, Malaysia mengambil langkah maju dalam perlindungan hak-hak perempuan pada tahun 2017 dengan mengubah Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga-nya untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang yang memperluas sanksi pidana untuk pelanggaran seks terhadap anak-anak. Sejumlah upaya untuk mengesahkan undang-undang untuk mengakhiri pernikahan anak gagal, dan Malaysia adalah satu dari sedikit negara yang tidak mengumpulkan data jumlah pernikahan anak. Pemerkosaan dalam pernikahan bukanlah kejahatan di Malaysia.

Beralih ke Eropa. Di Inggris, Undang-Udang Diskriminasi tahun 1975 telah atau perilaku tak diinginkan yang bersifat seksual dan perilaku yang bertujuan atau berdampak menghina martabat seseorang, atau menciptakan intimidasi, permusuhan, merendahkan, mempermalukan atau menyinggung mereka.

Kembali ke Indonesia, aturan terkait pelecehan seksual sebenarnya telah disusun di dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Pengahapusan Kekerasan Seksual. Akan tetapi sampai saat ini draf RUU tersebut belum selesai dibahas dan belum diubah sejak 1986 untuk menyertakan pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk diskriminasi. UU ini menyatakan pelecehan terjadi ketika ada perlakuan tak diinginkan atas dasar jenis kelamin juga disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI.

Perempuan Indonesia yang mendapat perlakuan kekerasan seksual enggan melaporkan tindakan tersebut ke pihak yang berwajib lantaran komnas perempuan mengatakan  laporan kekerasan seksual berakhir di jalur mediasi. Inilah yang membuat angka kenaikan kekerasan seksual di Indonesia. Sebagai pihak perempuan ia merasa tidak mendapat perlakuan adil.

Data Komnas Perempuan menyebut jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017 berjumlah 335.062 kasus. Jumlah kekerasan naik drastis dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus. Kekerasan selama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang terdapat pada pasal 289 sampai dengan pasal 296 , namun hanya meliputi pencabulan dan pemerkosaan. Ika mengatakan masih banyak yang belum diatur kitab itu, misalnya pelecehan seksual di kampus. Sehingga banyak kasus tidak bisa masuk ke ranah hukum.

Sementara itu, dalam RUU P-KS ada sembilan jenis kekerasan seksual yang akan diatur spesifik. Hal ini meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Tidak hanya satu atau dua orang yang mendukung RUU penghapusan kekerasan seksual di Indonesia,berbagai organisasi aktivis telah menyerukan pendapat serta dukungan mereka. Karena tidak hanya Baiq Nuril yang menjadi korban kekerasan, namun banyak diluaran sana yang menjadi korban. Harapan perempuan Indonesia ialah mendapat perlindungan dari pemerintah dengan segera disahkannya Undang-Undang tentang kekerasan seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah dibahas selama bertahun-tahun di periode 2014-2019 tidak kunjung disahkan hingga hari ini. Sementara jika RUU tersebut tidak disahkan hingga pergantian masa jabatan anggota DPR RI, maka proses pembahasan yang dilakukan selama empat tahun dalam Program Legislasi Nasional terancam harus diulang kembali mulai dari nol.

Harapan kami para perempuan Indonesia adalah dengan disegerakannya pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Baik ibu,rumah tangga,pelajar ataupun karyawan dapat tenang dan tanpa tertekan apabila mendapat perlakuan kekerasan seksual sehingga mereka dapat melapor kepada pihak yang berwenang karena mereka merasa telah mendapat perlindungan dari undang-undang.

Sudah lama perjalanan pengajuan Ruu penghapusan kekerasan seksual ini hingga sekarang masih diperbincangkan. Sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual dan jangan hanya jadikan wacana saja. Perempuan adalah makhluk lemah yang tidak mempunyai kekuatan besar apabila sudah mendapat perlakuan kekerasan seksual.

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pancasila dan Demokrasi Kita Hari Ini

Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak selamanya sejalan dengan ideologi negara kita, Pancasila. Legitimasi Pancasila secara tegas tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan difungsikan sebagai...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Dua Perwira di Bawah Pohon Pisang (Kenangan Kekejaman PKI di Yogya)

Yogya menangis. Langit di atas Kentungan muram. Nyanyian burung kutilang di sepanjang selokan Mataram terdengar sedih. What's wrong? Ono opo kui? Rakyat Ngayogyakarta risau, karena sudah...

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

Lebih Baik Dituduh PKI daripada PKS

Ini sebenarnya pilihan yang konyol. Tetapi, ketika harus memilih antara dituduh sebagai (kader, pendukung/simpatisan) Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.