OUR NETWORK

Unek-Unek Buruh Media Digital Setelah Polemik Tuyul Tribunnews

Buruh Media bekerja untuk siapa: publik atau pemilik media?

Tulisan ini sekelumit komentar saya sebagai seorang buruh media, sesudah hadir dalam diskusi Sindikasi, “Siapa Cepat Dia Dapat:Di Mana Publik dalam Industri Media Digital?”. Diskusi yang sedianya digelar untuk memediasi perdebatan sepekan belakangan antara Remotivi dan Tribunnews: tentang sebutan ’tuyul Kompas-Gramedia’ di tulisan Haychael, balasan Pemred Tribun yang merasa dizalimi, dan ujung-ujungnya apakah bos media masih memikirkan publik ketika merancang skema bisnisnya dalam lanskap media digital.

Hanya anggota Dewan Pers yang datang, sedangkan perwakilan Tribun batal ikut berdialog. Saya sejak awal menduga, siapa pun dari Tribun yang sempat berniat hadir, pasti bakal rikuh sih. Karena satu-satunya jawaban paling mujarab dari Tribun merespons cemoohan dan tuduhan tuyul klik adalah buka-bukaan kondisi dapurnya. Yakin, betulan mau?

Buka-bukaan dapur bagi pengelola media (digital maupun yang lain) sudah seperti pengakuan kekalahan. Kita sering mendengar istilah “senjakala media”, kan? Nah, yang terjadi sebetulnya senjakala duit iklan. Semua platform media yang berusaha mencari laba kena imbasnya dalam taraf masing-masing, sepanjang kurun lima tahun terakhir

Berikut sekilas rangkuman masalah bagi pembaca yang tak terlalu familiar dengan isu tersebut. Pada intinya, meluasnya penetrasi internet menggasak mereka yang selama ini menjadi aktor perantara informasi publik. Raksasa macam Google dan Facebook sukses merebut kue iklan hingga dua per tiga angka nasional sebelum mereka hadir, sekaligus menggerus perhatian publik dari platform lama macam TV dan radio. Korporasi-korporasi pun ikut sadar: beriklan tidak harus lewat media massa. Lengkap sudah penderitaan para bos media.

Industri media selalu disebut investasi jangka panjang. Jangan bicara ROI pakai ukuran 3 tahun kayak manufaktur atau tambang kalau mau bikin situs berita atau apalah. Harus dibangun dulu basis pembaca, reputasi, dan pengaruh, sebelum media bisa mencari potensi pemasukan.

Masalahnya, alat produksi sekarang bukan media digital yang pegang. Internet hanya sebatas diregulasi oleh pemerintah, berbeda dari mesin cetak ketika surat kabar dan majalah masih berjaya dulu. Alat produksi yang membantu menyebarkan tulisan saya ini saja, penguasa sejatinya ya dedengkot Silicon Valley sana.

Kalau media yang dikelola kecil, karyawan tak sampai 50 orang, mungkin tak terlalu masalah dari aspek ongkos produksi. Kegalauan terbesar datang dari mereka yang telanjur membangun imperium. Pegawai ratusan atau malah ribuan orang, tersebar di nyaris semua provinsi. Dulu uang iklan sangat mudah didapat. Sekarang mendadak seret. Ada sekian kepala yang harus dipenuhi haknya oleh manajemen. Saya paham, pasti pusing berada di posisi pengelola media macam itu.

Diskusi Sindikasi sudah mengerucut pada identifikasi penting membedah persoalan industri media kita: mulai dari obsesi mengejar klik yang berlebihan, judul menipu, mutu liputan rendah.

Salah satu problem di hulu adalah skema bisnis. Orang punya sebutan sendiri-sendiri. Saya menyebutnya “mentalitas baliho”. Kebanyakan media (digital) di republik ini, yang mencari laba, dibangun dengan siasat agar sebanyak mungkin mata manusia memandangnya. Makin banyak mata memandang—ibarat baliho tentu makin strategis penempatannya macam di ruas Gatot Subroto di Jakarta—makin besar selera korporasi menempatkan pariwara produknya di “baliho” milik media tersebut.

Siasat menggaet sebanyak mungkin pembaca jadilah judul clickbait, split page/paging/satu berita dipecah jadi lima halaman, dan lain sebagainya.

Pertanyaannya, benarkah jalan pedang membangun baliho adalah satu-satunya cara bagi media berorientasi laba bertahan di rimba industri? Dari berbagai diskusi yang saya ikuti, termasuk diskusi Sindikasi, jawabannya jelas tidak. Sudah banyak inisiatif dilakukan. Menerapkan skema langganan, jualan data, bikin in-house agency, offline campaign, sampai mengajak pembaca patungan agar liputan berkualitas terus hadir.

Masalahnya, tiap solusi tidak bisa dipukul rata. Ada solusi yang cocok dijalankan media kecil, sementara untuk perusahaan media yang wajib menghidupi ratusan hingga ribuan pegawai, sebagian solusi di atas belum bisa menambal ongkos produksinya dibanding metode baliho.

Tampaknya di titik inilah perbedaan pendapat yang tajam muncul—tercermin dari debat Remotivi dan Tribun. Penolakan pengelola media atas kritik perihal mutu kontennya, asumsi saya, berangkat dari pemikiran macam ini: situ punya tawaran alternatif untuk menghidupi ratusan karyawan saya?

Saya tidak sedang bilang sikap defensif itu benar. Mau tak mau, kritik adalah hal lumrah ketika media memilih menggratiskan informasi, menggratiskan produknya. Ketika siapa pun bisa membaca, tanpa perlu keluar uang, kritik dan rasa tak suka semakin murah pula. Toh, nyaris tidak ada lagi loyalitas pembaca dalam lanskap media digital masa kini. Lebih naif lagi jika perusahaan meminta pembaca memahami kesulitan industri ini.

Tapi, buruh media mana pun tidak boleh lupa, mata uang industri ini sejak lama adalah kepercayaan pembaca. Tanpa itu semua, media sama sekali kehilangan harganya. Tragis lho, andai tempat kerja saya diserang karena liputan, saya berlindung di balik kredo pilar keempat demokrasi, tapi di lain kesempatan saya justru menghindar saat publik menuntut akuntabilitas.

Bagi buruh media macam saya, polemik Tribunnews-Remotivi terasa segar. Setelah 20 tahun berkembang di Indonesia, rupanya butuh satu esai provokatif untuk membuat banyak orang merenungi kondisi industri media digital kiwari. Sebab selama ini, diskusi soal pola bisnis terbatas di kalangan bos-bos saja. Tentu ada saja buruh yang malah ikutan halu, baper, atau mencoba ngeles. Mulai dari menyerang Remotivi secara ad hominem (“Ah, mereka lagi penggalangan dana, makanya butuh perhatian publik”), atau sepenuhnya tutup mata tentang cara bosnya mencari uang untuk menggaji mereka saban akhir bulan.

Internet, sekalipun bagai pisau bermata dua, tetap membuka berbagai peluang yang dulu tidak pernah tersedia. Seharusnya, cita-cita dan idealisme media jangan keburu dikubur. Impian setiap jurnalis adalah menghadirkan karya jurnalistik terbaik dan bisa hidup layak dari kerja intelektual itu. Mari kita sambut tantangan ini bersama-sama. Termasuk tidak ragu berdialog bersama mereka yang mengkritik perusahaan kita. Perlu lebih banyak ruang diskusi bareng, misalnya sarasehan berbagi trik, demi menyelaraskan kualitas dengan kepusingan menambal ongkos produksi. Atau, jika punya niat tidak mencari laba, marilah pekerja media menjajal setiap kemungkinan urunan publik untuk mewujudkan mimpi menghadirkan kerja jurnalistik yang ideal.

Minimal, janganlah baper. Terutama kalau sebagian dari pembaca tulisan ini berniat tetap bertahan menjadi buruh media berorientasi profit seperti saya. Kuncinya jangan sampai abai dengan cara kerja mediamu. Jangan pernah tak mau peduli pada mekanisme perusahaan mencari untung.

Pahamilah, atau ajak diskusi atasanmu, kenapa di tempat kalian bekerja harus ada kuota berita harian (kadang sampai sepuluh), kenapa saat menulis artikel kita dianjurkan ramah SEO, kenapa iklan banner-nya intrusif dan menyedot kuota, atau kenapa sebagian wartawan harus membawa proposal iklan saat liputan. Sadari dulu hal-hal mendasar macam itu.

Liputan harian memang melelahkan, kadang kita sudah capek meluangkan waktu memahami seluk-beluk pengelolaan media. Sayangnya, pemahaman macam itu niscaya diperlukan. Setidaknya agar buruh media paham apa yang sedang kita kerjakan, mimpi siapa yang sedang mereka bantu wujudkan: publik atau pemilik media?

Managing Editor VICE Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…