Senin, Januari 25, 2021

Tersandung Logika Taliban

Sudah Tua Masih TK

Mungkin pembaca masih ingat ungkapan mantan presiden ke 4 negeri ini, almarhum Kyai Haji Abdurahman Wahid, sewaktu beliau menjabat presiden bahwa “DPR kayak taman...

Menjawab Ahmad Daryoko, Parasit 212

Sudah sejak lama orang ini kerap menyebarkan kabar bohong. Motif di balik itu sebenarnya karena sakit hati. Orang ini pernah jadi Ketua Serikat Pekerja...

Saatnya Jokowi Memilih Kabinet Agile (Gesit dan Lincah) [Bagian 2 – Habis]

Oleh karena itu, perubahan budaya kerja menuju agile perlu dilakukan tidak hanya di level staf, tapi juga di sisi manajerial (Klik tulisan bagian 1...

Menakar Pasca Normalisasi Hubungan Diplomatik UEA-Israel

Kali pertama dalam sejarah konstelasi politik Timur Tengah, salah satu negara kawasan Timur Tengah melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Uni Emirat Arab (UEA)...
Avatar
Airlangga Pribadi Kusman
Meraih PhD dari the Asian Studies Centre, Murdoch University. Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Direktur Centre of Statecraft and Citizenship Studies, Universitas Airlangga.

Salah satu narasi arus utama yang lalu-lalang di jagat media sosial terkait dengan argumen pembenar inisiatif revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi adalah adanya talibanisasi di internal KPK. Propaganda ini digoreng ibarat berbagai macam masakan; ada masakan ala daging balado, daging rendang, daging semur segala rupa. Intinya, untuk mempengaruhi pola pikir khalayak publik akan ancaman nyata bahaya Taliban/ISIS/Wahabi/HTI/takfiri/Islamis-Anarcho yang mengancam keutuhan negeri kita dari rumah KPK.

Pertama-tama saya geli dengan logika ini, karena propaganda sarat micin ini tersebar dari para buser dan endorser yang itu lagi itu lagi. Diolah dengan analisa sok keren yang sering kali menghina akal sehat oleh mereka yang sok iye. Namun, selanjutnya setelah saya pikir lagi, saya jadi miris dan sedih karena ternyata twit dan dengungan mereka termakan oleh netizen: ada virus Taliban, Islam garis keras yang tumbuh di KPK menyerang Indonesia.

Yang saya bayangkan saat ini adalah, saat ini pelan-pelan kita menuju pada suasana demokrasi iliberal yang tengah terkonsolidasi. Sebuah demokrasi di mana, selain hak sipil dan politik semakin melemah, juga pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan negara semakin melemah dan berpotensi dihancurkan. Ketika kesemua itu bekerja melalui  penciptaan persetujuan (manufacturing consent) yang dibentuk oleh banyak kalangan netizen dan dilakukan sambil ketawa-ketawa.

Bayangkan, ruang penciptaan tata kelola bernegara kita dibunuh pelan-pelan dan kita merayakannya sambil bersuka-cita, penuh humor dan guyonan sok filsuf! Saya sendiri juga enggak suka dengan kelompok ekstrem kanan dan berkali-kali saya bertengkar ribut adu mulut dengan mereka. Tapi, coba perhatikan kembali, kontradiksi utama, jantung persoalan kita itu bukan di Taliban atau Wahabi, bos!

Semua itu akibat ketimpangan sosial yang menguat, institusi publik yang tidak responsif melayani warga, janji modernitas berupa mobilisasi vertikal dan kesejahteraan yang didapat melalui jenjang pendidikan yang teringkari, disfungsi tatanan politik dan dominasi pasar dan tirani institusi finansial tanpa batasan politik di negara neoliberal dan penjarahan sumber daya negara oleh kekuatan oligarki melalui praktik korupsi di negeri kita.

Semua hal itu memunculkan reaksi balik berupa fanatisisme nasionalis kanan, rasisme kulit putih dan antiimigran serta ekstremisme beragama di negeri kita.

Pendeknya, jangan terbolak balik menempatkan mana kontradiksi pokok dan respons terhadapnya. Negara dijarah dan dirampok oleh oligarki itu masalah pokok kita; tampilnya kelompok garis keras itu respons reaksioner atas problem pokok kita.

Jadi, lucu kalau institusi yang bekerja untuk menghantam praktik penjarahan sumber daya negara dihabisi dengan logika Taliban. Ini lagi saya mau bilang ya soal argumen Taliban. Dulu pas pemilihan presiden banyak survei bilang bahwa sarang Taliban atau kalangan fundies itu di tubuh aparatur sipil negara (ASN). Kalau memang demikian, lalu kenapa respons presiden justru membatasi bahwa pegawai KPK harus ASN?

Kenapa presiden justru tidak tetap membuka partisipasi lebih luas dari masyarakat sipil sebagai pegawai KPK, kalau masalah fundies dan talibannya justru pada ASN. Ini kan bunuh diri logika namanya, bray!

Bacaan terkait

Berkoalisi Membinasakan KPK

Denny Siregar dan Usaha Merobohkan Independensi KPK

Berburu Dukun Santet Bernama Radikalisme

Surat Penting untuk Pak Jokowi tentang Kematian KPK

Pak Jokowi, KPK Menjemput Maut

Avatar
Airlangga Pribadi Kusman
Meraih PhD dari the Asian Studies Centre, Murdoch University. Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Direktur Centre of Statecraft and Citizenship Studies, Universitas Airlangga.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra dan Jalan Lain Filsafat

Persinggungan eksistensial manusia dengan beragam realitas peradaban tidak mengherankan melahirkan berbagai pertanyaan fundamental – filosofis. Mempertanyakan, membandingkan, dan memperdebatkan beragam produk peradaban, salah satunya...

Ujian Konsistensi Penanganan Konsistensi Sengketa Hasil Pilkada

Jelang sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi kerap timbul bahasan atau persoalan klasik yang selalu terjadi. Sebagai lembaga peradilan penyelesai sengketa politik,...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Menteri Agama Memang untuk Semua Agama, Mengapa Tidak Kita Dukung?

Pernyataan Menteri Agama, Gus Yaqut, bahwa dirinya adalah “menteri agama untuk semua agama” masih menyisakan perdebatan di kalangan masyarakat. Bagi mereka yang tidak sepakat,...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

The Social Dilemma: Logika Eksploitatif Media Sosial

Seorang teman baru bebas dari dunia gelap. Mengkonsumsi narkoba menjadi gaya hidupnya. Padalah kehidupannya tak terlalu suram bagi ukuran kelas menengah. Tapi kehidupannya itu...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.