Minggu, April 11, 2021

Rindu GBHN, Kebiri Nasional

10 Tahun Perjalanan Hati Keluarga Yudhoyono

Saya senang dengan keluarga Yudhoyono. Selalu membuka diri untuk diketahui oleh publik. Sangat sadar akan diperhatikan. Juga sadar untuk mencari perhatian. Citranya adalah keluarga bahagia....

Buya Syafii: Zuhud Keseharian, Berkemajuan dalam Pemikiran

Dari 37 surat pendek dalam Juz Amma, surat At Takasur diantara yang paling sering saya lafazkan dalam bacaan sembahyang. Selain karena pendeknya, pesan moral...

Fenomena Aktivis di Era 4.0

Perkembangan teknologi informasi tidak dapat dihindarkan dari generasi muda. Kemajuan teknologi membawa sebuah perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku...

Waspada Gambar dan Video Hoax di Media Sosial

Seeing is believing, kata pepatah. Artinya, melihat itu lebih meyakinkan. Satu gambar bisa mengalahkan seribu kata. Karena itu, banyak pihak memakai berbagai efek visual...
Avatar
Heru Harjo Hutomo
Penulis dan perupa, alumnus Center for Religious and Cross-Cultural Studies UGM Yogyakarta.

Reformasi ternyata menyisakan banyak masalah. Dalam percaturan agama, reformasi memang identik dengan tuntutan perubahan yang digulirkan oleh kalangan Protestan. Tentu senantiasa ada paradoks dalam implementasinya. Ide dasar yang melatari reformasi adalah tuntutan untuk melakukan modernisasi. Tapi, secara doktriner mereka menuntut pula adanya purifikasi. Maka, tenarlah para penganjur reformasi di Barat sebagai kalangan puritan.

Sejarah telah membuktikan bahwa karakter khas kalangan reformis, yang dalam bidang keagamaan identik dengan kalangan modernis, adalah inkonsistensi: di satu sisi mereka menginginkan modernisasi, tapi di lain sisi mereka ingin kembali ke masa silam yang secara doktriner dipandang lebih suci dari masa sekarang.

Beberapa waktu lalu bergulir wacana untuk kembali mengamandemen UUD ’45. Kalangan yang merasa punya andil dalam peristiwa reformasi 22 tahun lalu beramai-ramai ingin memfungsikan kembali GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), yang otomatis akan mengubah pula tata negara Indonesia. Adalah Amien Rais yang, konon, disebut-sebut sebagai salah satu tokoh reformasi, yang pertama kali mengamandemen UUD ’45.

Sepak terjang sosok yang satu ini memang terkenal “ngewuhke silit” seperti yang orang Jawa bilang. Saya kira ia adalah preseden buruk bagi perjalanan politik Indonesia. Tingkahnya yang ngewuhke silit tersebut rupanya juga diikuti para elite politik negeri ini. Mereka menggulirkan wacana untuk kembali mendudukkan MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. Apa artinya itu?

Artinya, kedaulatan rakyat ingin kembali dikangkangi. Sebab, dengan mendudukkan kembali MPR sebagai majelis tertinggi, maka presiden bukan lagi mandataris rakyat, tapi—sebagaimana di zaman Orde Baru—mandataris MPR. Civil society pun pelahan namun pasti semakin dikebiri. Kebiri nasional!

Rakyat adalah bayi, demikianlah ide dasar yang melatari keinginan untuk melakukan amandemen. Seolah para elite politik negeri ini tak lagi percaya pada rakyat yang selama ini mereka gembar-gemborkan sebagai tuan yang mereka wakili. Satu hal yang patut diketahui, tujuan demokrasi dapat dikatakan tercapai apabila rakyat, yang merupakan subyek demokrasi itu sendiri, mandiri, kreatif-inovatif, aktif dan partisipatif.

Rakyat dapat menentukan hidupnya sendiri tanpa harus diwakili laiknya bayi. Sebab, sebenarnya yang tahu kebutuhan rakyat adalah rakyat itu sendiri. Pemerintah, dalam hal ini, hanya berfungsi sebagai fasilitator sekaligus penjaga tegaknya aturan main yang mesti ada dalam ruang publik.

Indonesia bukanlah milik orang per orang atau golongan tertentu. Indonesia adalah ruang kosong yang menunggu pemenang kontestasi (the ruling class) untuk mengatur publik. Tentu negosiasi dan daya persuasif menjadi penting di sini. Negosiasi menjadi syarat mutlak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia yang majemuk. Ruang publik adalah sebuah ruang percaturan dan kontestasi antar berbagai kepentingan yang berbeda. Karena itu, Indonesia sudah semestinya adalah hasil negosiasi dari berbagai kepentingan yang berbeda tersebut.

Kontestasi atas berbagai kepentingan yang berbeda di ruang publik dapat dilihat mulai dari pemilu, perdebatan-perdebatan publik, polemik di berbagai media massa ataupun percaturan diskursus di media-media sosial di mana kesemuanya bertautan dengan hajat hidup orang banyak.

Di sinilah apa yang disebut sebagai civil society menemukan wujud nyatanya: rakyat yang berinisiatif atas hidupnya sendiri, rakyat yang berkontestasi atas hidupnya sendiri, dan pemerintah yang memfasilitasi serta menjaga keberlangsungan kontestasi rakyat di ruang publik tersebut secara proporsional.

Kontestasi rakyat di ruang publik semacam ini akan berjalan sebagaimana mestinya apabila satu-satunya aturan main yang harus ada dalam sebuah kontestasi dipatuhi semua warganegara Indonesia: Pancasila dan UUD ’45. Semua kepentingan yang berbeda mesti diterjemahkan dalam kerangka Pancasila dan UUD ’45 tersebut. Tak boleh ada sedikit pun yang menyimpang darinya. Sebab, ruang publik memang mensyaratkan adanya nalar publik.

Kenapa harus nalar publik? Karena Indonesia bukanlah milik orang per orang atau golongan tertentu (majemuk). Dan hanya Pancasila yang selama ini mampu diterima semua golongan yang ada di Indonesia. Tak usah saya bahas perdebatan klasik antara, katakanlah, liberalisme dengan sosialisme atau sekularisme dengan keberagamaan.

Masing-masing orang atau golongan mesti paham bahwa kita hidup di sebuah negara-bangsa yang majemuk. Kepentingan orang per orang atau golongan sah untuk disuarakan dan merebut simpati publik selama tak menyimpang atau berkhianat terhadap garis-garis yang telah dicanangkan Pancasila tersebut.

Baca juga

HTI, Yahudi Madinah, dan Perongrong Negara Kesepakatan

Bulan Juni, Bulan Sukarno, Bulan Indonesia

Kita, Pancasila dan Langgam Kemajemukan Bangsa

Merawat Kemajemukan, Menjaga NKRI

Kebhinekaan Itu Sunnatullah, Hentikan Politisasi Pluralisme!

Avatar
Heru Harjo Hutomo
Penulis dan perupa, alumnus Center for Religious and Cross-Cultural Studies UGM Yogyakarta.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kebebasan Berpendapat Masih Rancu

Kebebasan berpendapat merupakan sebuah bentuk kebebasan yang mutlak bagi setiap manusia. Tapi belakangan ini kebebasan itu sering menjadi penyebab perpecahan. Bagaimana bisa kebebasan yang...

Laporan Keuangan? Basi?

Berbicara soal laporan keuangan, tentu sudah tidak asing lagi di telinga orang ekonomi, apalagi yang bergelut dalam dunia akuntansi. Secara singkat, laporan keuangan adalah...

Mengenang Hans Küng (1928-2021), Tokoh Dialog Antar Agama

Bagi para pegiat dialog antar agama, sosok dan pemikiran Hans Küng tak asing lagi. Namanya kerap disebut seiring dengan pemikirannya tentang upaya mewujudkan perdamaian...

Stop Propaganda Anti Syiah, Bersatulah Sunni dan Syiah

Apabila kita search dengan kata kunci Syiah, entah itu di youtube, google, instagram, dan lain sebagainya. Kita pasti akan menemui berbagai gambar atau video...

Kudeta Militer Myanmar, Asumsi Media Tentang Posisi Indonesia

Pada awal tahun 2021 dunia internasional dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi di salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yakni Myanmar. Negara yang dulunya...

ARTIKEL TERPOPULER

Jihad Versi Kristen?

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti kata jihad sebagai usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. Mengamati definisi ini paling tidak kita memiliki pengertian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Remaja dan Zona Nyaman

Remaja pada umumnya selain terlihat fisiknya yang berubah, tetapi juga mengubah perlahan tentang pola pikirnya. Pola pikir ini berhubungan dengan sebuah tahanan sesorang remaja...

Presiden Joe Biden: Gesture pada Islam dan Dunia Muslim

Joe Biden telah empat bulan lalu dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke 46 pada 20 Januari 2021. Joe Biden bersama pasangan wakil presiden Kamala...

Stop Propaganda Anti Syiah, Bersatulah Sunni dan Syiah

Apabila kita search dengan kata kunci Syiah, entah itu di youtube, google, instagram, dan lain sebagainya. Kita pasti akan menemui berbagai gambar atau video...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.