Banner Uhamka
Kamis, Oktober 1, 2020
Banner Uhamka

Pengkhianatan Kaum Elit Terhadap Demokrasi Indonesia

Beberapa Catatan untuk Martin Suryajaya dan Pendukung Jokowi

Pada 6 September lalu Martin Suryajaya, penulis buku dan salah satu kolumnis Indoprogres, datang ke acara Klub Buku Jambu. Saat itu ia bersama Airlangga...

Erick Ingin Kerja, Mereka Malah Menganggu!

Akhir-akhir ini, ada gerombolan oknum-oknum yang ingin memaksakan kehendak untuk mengisi kursi-kursi komisaris. Ketika keinginan itu tak tercapai, mereka secara sistematis dan masif melakukan...

Duh, Ironi Privasi dan Kita yang Diawasi

Sejak mulai diberlakukannya tatanan normal baru Juni lalu, kantor saya mulai memberlakukan presensi pegawai secara online dengan share location melalui aplikasi Whatsapp sesuai jam kerja...

Rupa Pendidikan di Tengah Wabah

Wabah Covid-19 telah banyak mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Kini kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan tanpa harus tatap muka. Namun regulasinya telihat seperti solusi...
Made Supriatma
Peneliti masalah sosial dan politik.

Saya barusan membaca koran The Sydney Morning Herald (SMH), sebuah koran terbitan Australia. Koran itu bilang, Jokowi sesungguhnya lebih tertarik untuk membikin pemerintahan yang mayoritas (majority rule). Dia nggak tertarik pada demokrasi.

Saya kira itu ada benarnya walaupun saya tidak sepenuhnya setuju (nanti akan saya jelaskan dibawah). Kemarin saya juga membaca di salah satu koran yang mengutip Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa di Indonesia itu tidak ada oposisi. Apa yang dikatakan oleh Prabowo itu sangat sering saya dengar semasa bersekolah dari SD hingga universitas lewat pelajaran PMP atau Penataran P4.

Rejim Orde Baru yang dipimpin mantan mertuanya Prabowo selalu mendengung-dengungkan itu. Indonesia tidak mengenal oposisi. Kita lebih mengedepankan musyawarah. Kita adalah bangsa yang bergotong-royong. Kita bangsa timur yang sopan, santun, dan beradab.

Kecuali bahwa musyawarah itu berarti musyawarah para elit. Gotong royong kita adalah gotong royong mereka yang paling kuat dan berkuasa. Kesopanan, kesantunan, dan keadaban kita adalah untuk keluarga batih bukan diluar itu. Ketika keluar dan mempertahankan kepentingan sendiri, kita sesungguhnya sangat brutal dan tidak beradab. Perhatikan saja bagaimana kita berlalu-lintas. cf

Dan, secara sepintas, tampaknya politik kita memang sedang menuju pada majority rule. Namun saya tidak sepenuhnya sreg dengan ini. Pengertian majority rule mengandaikan rakyat yang mayoritas yang memerintah. Si Polan dan si Badu juga ikut menentukan. Walaupun dia hanya memilih.

Kenyataannya tidak demikian. Si Polan dan si Badu memang memilih. Tapi dia hanya sekedar memilih. Dia tidak ada kuasa apapun atas pilihannya. Ketika pemilihan selesai, si Polan dan si Badu tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang sudah dipilihnya.

Sesudah pemilihan, para kandidat yang dipilih si Polan dan si Badu bebas menentukan apa saja. Disinilah masalahnya.

Sejak sebelum pemilihan si Polan dan si Badu bermusuhan. Masing-masing bersikeras bahwa calonnya yang terbaik dan calon lainnya adalah ancaman eksistensial untuk hidupnya. Sikap si Polan dan si Badu ini bertambah keras karena dikompori oleh para influencer dan para buzzer masing-masing calon.

Pemilihan usai. Rasa pahit di mulut si Polan dan si Badu tidak kunjung hilang. Mereka masih beradu mulut; dan kadang cekcok itu berlanjut menjadi ajakan untuk gelut atau berantem.

Namun lain dengan calon-calon yang dipilih oleh Badu dan Polan. Sesudah pemilihan, mereka justur mencecap rasa manis. Provokasi dan pemecahbelahan yang sangat keras mereka lakukan saat kampanye mereka tinggalkan. Mereka saling cium pipi kiri dan kanan. Koran The Sydney Morning Herald merumuskan dengan baik, “Now they are ready to hop into bed together.” Sekarang mereka bersiap untuk melompat ke ranjang bersama-sama.

Bukan. Ini bukan pemerintahan mayoritas. Ini pemerintahan hasil kongkalikong para elit. Sebelum pemilihan mereka memecah-belah pemilihnya. Mereka menebarkan ketakutan. Lewat provokasinya mereka membikin pendukung sebelah ketakutan hingga berak di celana.

Bahkan para intelektual publik pun ikut berpartisipasi menebar ketakutan ini. Seorang filsuf dan teolog bahkan keluar dengan doktrin “minus malum toleratur ut maius tollatur” (setan yang lebih kecil dibenarkan untuk mengenyahkan yang lebih besar – the lesser evil is tolerated in order to remove the greater).

Masalahnya kemudian (sudah dapat diduga sebelumnya) adalah bahwa setan yang lebih besar itu tidak disingkirkan. Setan yang lebih besar itu justru dirangkul dan diajak tidur seranjang. Sekalipun demikian, saya toh mendengar juga pembelaan, “setan yang kecil ini harus merangkul yang besar untuk menjinakkannya.”

Yang kita lihat saat ini adalah persatuan yang kuat para elit. Mereka sangat toleran. Benar apa yang ditulis Koran Tempo dibawah ini. Untuk para elit, sekarang saatnya berbagi. Semua dapat bagian. Semua senang.

Atas beaya siapa? Jelas yang tidak dapat bagian adalah para jelata. Si Polan dan si Badu terus menerus cekcok. Dan para elit itu tidak menghentikan provokasinya.

Para provokator dan buzzer ini sudah menjadi kelengkapan untuk menjalankan pemerintahan. Merekalah yang memberi ‘penjelasan’ atas semua kebijakan para elit. Ketika mereka menghadapi kesulitan untuk korupsi, mereka menciptakan cerita polisi Taliban vs. polisi India di KPK. Mereka memberikan rasionalisasi mengapa KPK harus “dikontrol”(baca: dilemahkan). Fungsi pemberantasan korupsi harus dikembalikan kepada polisi dan kejaksaan, yang oleh publik dilihat sebagai dua sapu kotor untuk membersihkan rumah yang juga sudah berantakan.

Yan kita lihat adalah pengkhianatan para elit. Koalisi para elit untuk membohongi rakyat dan para jelata — dengan memecah belah hingga ke tingkat yang sangat emosional.

Para elit kita sangat tidak tertarik pada demokrasi. Mereka tidak tertarik pada perimbangan kekuasaan. Mereka tidak mau kekuasaan mereka dikontrol. Padahal tujuan dari demokrasi adalah memecah para elit agar mereka tidak bersatu mengangkangi rakyat.

Itulah sesungguhnya fungsi dari demokrasi. Dia menciptakan perimbangan kekuatan agar yang berkuasa bisa dikontrol. Elit pun terpilah menjadi dua bagian: yang memerintah dan yang beroposisi. Pihak oposisi memberikan alternatif atas apa yang dilakukan pemerintah.

Demokrasi itu mengharuskan pikiran sehat. Demokrasi itu mengandalkan persuasi, bukan provokasi. Demokrasi itu meminta akal sehat bukan akal busuk. Demokrasi bukan pemerintahan oleh mayoritas elit untuk memperdaya rakyat.

Made Supriatma
Peneliti masalah sosial dan politik.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pilkada dan Jerat Klientelisme

Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mulai semarak. Kurang lebih 270 daerah (Kota/Kabupaten dan Provinsi) akan menyelenggarakan pesta demokrasi elektoral ini. Tentunya Pilkada tahun...

Pancasila dan Demokrasi Kita Hari Ini

Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak selamanya sejalan dengan ideologi negara kita, Pancasila. Legitimasi Pancasila secara tegas tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan difungsikan sebagai...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Dua Perwira di Bawah Pohon Pisang (Kenangan Kekejaman PKI di Yogya)

Yogya menangis. Langit di atas Kentungan muram. Nyanyian burung kutilang di sepanjang selokan Mataram terdengar sedih. What's wrong? Ono opo kui? Rakyat Ngayogyakarta risau, karena sudah...

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

ARTIKEL TERPOPULER

Lebih Baik Dituduh PKI daripada PKS

Ini sebenarnya pilihan yang konyol. Tetapi, ketika harus memilih antara dituduh sebagai (kader, pendukung/simpatisan) Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka...

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.