Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/geotimes/wordpress/wp-content/plugins/Plugin/plug.php on line 23
Pendidikan Ekonomi ala Jokowinomics | GEOTIMES
Selasa, Maret 9, 2021

Pendidikan Ekonomi ala Jokowinomics

Selera Rendahan Tribunnews, Penjilat Pantat SEO

Dalam sebuah seminar, Pemred Tribunnews Dahlan Dahi menyebut bahwa saat ini jurnalis menulis bukan untuk dibaca manusia, tapi memuaskan kriteria yang diminta mesin. Dahlan...

Jangan Jadi Pendidik Expired

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2020, saya tertarik mengulas tentang tradisi membaca dan menulis yang kemudian saya kaitkan dengan tugas pendidikan...

Masih Bolehkah Jualan Klepon di Negeri Khilafah?

Baiklah, kembali lagi soal khilafah. Hipotesis saya adalah mana lebih dulu diusahakan, apakah Khilafah untuk menegakkan Syariat Islam atau Syariat Islam untuk menegakkan Khilafah? Dua...

Indonesia Maju Tak Lepas dari Pendidikan!

Ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk membangun suatu bangsa, maka faktor yang paling penting adalah membangun manusianya. Hal ini tentu sangat sesuai dengan Undang-Undang...
Avatar
Dandhy Dwi Laksono
Jurnalis, penulis, dan Pendiri Watchdoc, perusahaan film dokumenter. Pada 2015, selama 365 hari, bersama "Ucok" Suparta Arz, Dandhy bersepeda motor mengelilingi Indonesia di bawah bendera Ekspedisi Indonesia Biru.

Setelah gagasan membuka Fakultas Media Sosial, Jurusan Meme, atau Fakultas Ekonomi Digital, Jurusan Toko Online, kini Presiden kembali dengan gagasan baru yang tak kalah “visioner”. Presiden Joko Widodo mengusulkan adanya Fakultas Kelapa Sawit.

Produsen minyak sawit seperti Wilmar dan Oreo sebagai pelanggannya, tentu terhibur di tengah kampanye Greenpeace yang membeberkan bukti-bukti lapangan bahwa perusahaan yang berbasis di Singapura ini merusak lingkungan, meski konon produknya bersertifikat RSPO.

Ini juga dukungan moral yang tak kecil bagi bank-bank internasional yang mengucurkan kredit ke perusahaan kelapa sawit seperti ANZ (Australia), HSBC (Inggris), Citi Group (Amerika), atau Maybank (Malaysia).

Moratorium (jeda) ekspansi lahan baru bagi kelapa sawit yang diputuskan Presiden Jokowi selama tiga tahun, jelas tidak ada apa-apanya bagi perusahaan multinasional dan lembaga-lembaga keuangannya karena mereka telah melihat dukungan politik dan moral yang lebih substansial dan jangka panjang di balik gagasan presiden ini atas keberlangsungan investasi mereka.

Membuat fakultas berarti memasukkan ekonomi sawit (monokultur) ke dalam sistem pendidikan nasional. Bagi Jokowi, Politeknik Kelapa Sawit atau IPB saja tak cukup, meski sebagian guru besarnya telah mengabdi kepada industri ini dengan berbagai dalih ilmiah, mulai dari kelapa sawit adalah tanaman hutan hingga perusahaan sawit lah yang sebenarnya melakukan penghutanan kembali (reforestasi).

Dalam nalar ekonomi Jokowi, pendidikan harus melayani tren (yang muncul bersama ekspansi modal). Maka Fakultas Ekonomi itu kuno dan usang. Harus menjadi Fakuktas Ekonomi Digital dan Jurusan Toko Online. Sebab di sanalah para pemodal atau venture capital sedang membiakkan uangnya. Uang itu harus didukung dengan suplai tenaga kerja yang dicetak dari kampus-kampus.

Bukankah salah satu unicorn Indonesia adalah Tokopedia? Apa salahnya perguruan tinggi diarahkan ke sana? Kalau perlu Akademi Perhubungan Darat diganti menjadi Akademi Transpotasi Berbasis Aplikasi, Jurusan Ojek Online. Karena GoJek adalah unicorn Indonesia yang mendunia.

Fakuktas Komunikasi di Unpad atau Desain Komunikasi Visual di ITB juga sudah usang. Lebih baik Fakuktas Media Sosial, Jurusan Meme. Atau mungkin Jurusan Vlog, Jurusan Gimmick, atau —ini dia— Jurusan Pidato Berbasis Film-Film Box Office.

Dalam dunia fotografi atau videografi, nalar pendidikan seperti Presiden Jokowi ini tidak mementingkan dasar-dasar pemahaman atau pakem-pakem kunci seperti komposisi, dimensi, framming, sequence, atau angle. Tapi kurikulumnya berbasis tren, seperti “bagaimana teknik foto selfie agar bokeh” atau “durasi ideal untuk video berformat display potrait di Instagram TV”

Semua yang diajarkan langsung tak relevan begitu tren dan teknologi berkembang. Semua lulusannya mendadak gegar karena tak memiliki fundamental yang cukup untuk mengembangkan kemampuannya sendiri secara deduktif guna merespon perkembangan zaman.

Orang-orang berpikiran seperti ini lupa bahwa Zukerberg tidak lahir dari Fakultas Medsos, Jurusan Facebook di Harvard. Jack Ma tidak lahir dari Fakultas Ekonomi Digital Jurusan Toko Onine di Peking University. Bahkan tak satupun pendiri empat unicorn Indonesia itu lulusan Fakultas Ekonomi Digital seperti yang dibayangkan presiden.

Bahkan Jokowi sendiri menjadi Walikota, Gubernur, dan Presiden, bukan lulusan Fakultas Politisi dan Pejabat, Jurusan Nawacita atau Jurusan Revolusi Mental.

Menjadi spesifik tentu penting di dunia yang semakin kompleks. Tapi apakah akan tetap relevan dalam perkembangan yang cepat, itu yang lebih utama. Mengapa kita tidak membuka Fakultas Pedagang Kaki Lima, Jurusan Milo Kepal atau Donat Mi? Sebab kita tahu, spesifikasi atau spesialisisasi yang hanya berbasis tren, akan rentan kehilangan relevansi ketika tren lain datang.

Ini belum membicarakan nalar keberpihakan. Mengapa gagasannya fakultas monokuktur (tanaman tunggal skala besar) seperti sawit atau kopi? Mengapa tidak fakuktas multikultur yang lebih relevan dengan akar sosial dan lingkungan para petani kita?

Tak ada jawaban lain kecuali memang orientasinya melayani perkebunan modal besar. Fakuktas Tumpang Sari, Jurusan Mina Padi tak ccok untuk kreditur-kreditur besar seperti HSBC atau Maybank.

Sinar Mas atau Raja Garuda Mas tak akan tertarik memberikan dana CSR kepada kampus yang membuka Fakultas Ekonomi Analog, Jurusan Madu Hutan. Karena madu butuh ekosistem lebah, dan lebah membutuhkan beberapa jenis tanaman yang juga bisa diambil buahnya seperti durian.

Hutan-hutan di Baduy adalah contoh penghasil madu dan durian yang konsisten berpasangan. Itulah multikultur. Dan itulah kekuatan ekonomi nusantara.

Tapi politisi seperti Jokowi tak perlu khawatir diserang lawan-lawan politiknya untuk perkara-perkara seperti ini. Apalagi Jokowi tak sendiri. Partai anggota koalisi seperti PSI juga memiliki nalar ekonomi yang sama.

Sepanjang tak meributkan “Perda Syariah” atau “mengkriminalisasi ulama”, lawan-lawan politik –yang menjadi oposisi saja gagal– ini, tak akan hirau dengan hal-hal seperti ini. Kriminalisasi umat seperti Budi Pego yang menolak tambang emas di Banyuwangi atau Pak Azis di Kendal yang menolak pabrik semen, bukan konsumsi lawan politik Jokowi. Tapi sepotong bendera, baru jadi persoalan.

Jadi hingga lima tahun berikutnya –jika terpilih lagi– gagasan “revolusi pendidikan” akan terus muncul bahkan mungkin direalisasikan.

Ide berikutnya barangkali perlunya membuka Akademi Militer, Polisi, Perkebunan, dan Pertambangan, Jurusan Centeng Sawit dan Batubara. Saya yakin, lawan-lawan politiknya yang juga sesama oligarki akan menyambut gembira dan segera melupakan kekalahan mereka.

Avatar
Dandhy Dwi Laksono
Jurnalis, penulis, dan Pendiri Watchdoc, perusahaan film dokumenter. Pada 2015, selama 365 hari, bersama "Ucok" Suparta Arz, Dandhy bersepeda motor mengelilingi Indonesia di bawah bendera Ekspedisi Indonesia Biru.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apresiasi dan Masalah Tersisa Pencabutan Perpres Miras

Kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tindakan berani dan jujur Presiden Jokowi untuk mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi...

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

Dialektika Hukum Kepemiluan

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, hukum dan politik merupakan dua hal yang memiliki keterikatan secara timbal balik. Hubungan timbal balik antara hukum dan politik tersebut...

Ujian Kedewasaan Digital Kita

Teknologi digital diciptakan agar tercapai pemerataan informasi tanpa pandang bulu, namun sayangnya kini dampak negatif yang tak terelakkan adalah munculnya disinformasi, berita bohong, hingga...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

ARTIKEL TERPOPULER

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.