Kamis, Januari 21, 2021

Pak Gubernur Edy, Seberapa Penting Halalisasi Danau Toba?

Saatnya Jokowi Menyusun Kabinet Antikorupsi

Wacana mengenai komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf makin hangat menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Rekonsiliasi yang berujung pada ajakan bagi oposisi untuk bergabung menyusun pemerintahan...

Data dan Bagaimana Tempurung Kepala Kita Memprosesnya

Laporan dari Reuters ini dan laporan-laporan dari New York Times yang saya baca beberapa saat setelah bencana di Palu sungguh membuat saya berpikir. Bukan...

Jokowi Presiden Tanpa Visi dan Inkonsisten

Rekam jejak kebijakannya tak terstruktur. Cenderung acak, tidak konsisten, bahkan kontradiktif antara satu dan yang lain. Suatu kali menyatakan banjir dan macet di Jakarta akan...

Disabilitas dan Musik Sebagai Karya

Kita selalu berpikir bahwa kita hidup untuk bisa "berguna", baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, bahkan untuk negara dan kemanusiaan. Dengan konsep...
Firman Situmeang
Pegiat Literasi di Toba Writers Forum.

Wacana menjadikan Danau Toba sebagai objek wisata halal kembali mencuat dan makin menghangat hari-hari ini. Hal ini termaktub dalam pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi terkait percepatan pengembangan Danau Toba demi menggenjot jumlah wisatawan asing, khususnya wisatawan Muslim dari Malaysia dan Brunei.

Salah dua agenda yang diusungnya adalah membangun masjid dan melarang pemotongan ternak babi secara sembarangan oleh masyarakat di sekitar Danau Toba.

Rencana tersebut tak pelak mendapat kritik dari berbagai pihak, khususnya masyarakat Batak di sebagian besar penjuru negeri, saya salah satunya. Ada beberapa alasan mengapa wacana tersebut layak ditolak.

Pertama, berkaitan dengan ternak babi. Sejatinya tuntutan dari masyarakat pegiat Danau Toba, termasuk mahasiswa GMKI yang sempat menggeruduk Kantor Gubernur, adalah agar Gubernur Edy segera menutup perusahaan peternakan babi yang selama ini mencemari air Danau Toba. Namun, alih-alih mengabulkan tuntutan tersebut, Edy justru memukul balik warganya sendiri dengan wacana pelarangan pemotongan babi secara sembarangan dengan dalih penampakan babi di depan umum akan membuat wisatawan Muslim kabur.

Kedua, Danau Toba bukan wisata religi melainkan wisata alam dan budaya sehingga wacana halalisasi tersebut amat tidak masuk akal. Alih-alih menghalalkan, Edy Rahmayadi seharusnya mencoba menggali lebih dalam terkait potensi yang dimiliki Danau Toba dan masyarakatnya. Entah itu potensi alam yang belum termaksimalkan atau potensi budaya Batak yang teramat kaya tersebut. Misalnya dengan membangun atau merevitalisasi bangunan atau miniatur yang mendukung status Danau Toba sebagai objek wisata berbasis budaya.

Jangan lupa bahwa Danau Toba bukanlah objek wisata baru, namun pernah berjaya di masa lalu. Dan kejayaan itu terjadi bukan karena statusnya sebagai objek wisata halal melainkan karena potensi alam dan kekhasan budaya yang dimiliki masyarakat setempat. Karenanya, daripada sibuk mewacanakan halalisasi, ada baiknya pemerintah provinsi fokus untuk menemukan atau merevitalisasi ikon-ikon objek wisata Danau Toba yang sudah ada sehingga kembali difavoritkan oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara.

Gubernur Edy Rahmayadi

Ketiga, wisata halal bukan jaminan. Pak Edy mungkin lupa bahwa, meskipun Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan objek wisata halal terbaik di dunia, nyatanya menurut Global Muslim Travel Index 2019 dibandingkan berwisata ke Indonesia, pelancong Muslim dunia justru lebih tertarik berwisata ke negara-negara macam Thailand, Singapura, hingga negara-negara Eropa yang notabene tidak berlabel halal.

Juga di dalam negeri. Meski kita memiliki banyak objek wisata halal semacam Lombok, kawasan wisata yang paling populer di Indonesia justru adalah Bali yang notebene tidak berlabel halal.

Bahkan saking populernya, ketika Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud datang ke Indonesia, alih-alih berwisata ke Aceh atau Lombok yang berlabel halal, beliau justru lebih memilih mendaratkan kakinya ke Bali. Alasannya sederhana, karena keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Dewata.

Lagipula tak perlulah menjadi objek wisata halal untuk menjadi ramah bagi wisawatan Muslim. Sebagaimana di Bali pemerintah hanya perlu memastikan ketersediaan kebutuhan primer wisatawan Muslim, yakni makanan halal dan musalla. Dan lagi, saya berasumsi bahwa halalisasi Danau Toba bisa jadi menjadi bumerang tersendiri karena konsep halal bukan bagian dari masyarakat setempat. Apalagi bila halalisasi diikuti dengan datangnya pedagang berjargon halal dari luar daerah.

Lagi pula kalau objek wisata halal di daerah Muslim saja belum bisa digarap secara baik, bagaimana bisa kita berharap Danau Toba akan menjadi objek wisata halal yang menjanjikan? Masa Danau Toba hendak dijadikan kelinci percobaan.

Keempat, memantik kegaduhan. Meski Gubernur Edy berdalih bahwa halalisasi Danau Toba merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan, wacana tersebut bisa jadi dicurigai sebagai upaya Islamisasi di Tanah Batak. Kita tak boleh lupa bahwa dua kabupaten terdekat dengan Danau Toba, yakni Toba Samosir dan Samosir, merupakan daerah dengan mayoritas penduduknya lebih dari 90 persen adalah Kristen/Katolik. Bahkan di Samosir 99 persen warganya menganut agama Kristen, Katolik, maupun agama lokal.

Maka, tak usah heran wacana halalisasi tersebut berpotensi mengusik hubungan antar umat beragama di Tanah Batak yang selama ini terjalin secara baik. Terlebih ketika isu SARA yang menimpa umat Kristen sedang hangat dibicarakan di Indonesia. Jangan pula hanya gara-gara ego gubernur, kepentingan masyarakat justru yang dikorbankan.

Sama halnya masyarakat di daerah Muslim yang akan marah bila wisata halalnya diubah menjadi wisata non-halal. Maka, masyarakat di sekitar Danau Toba bisa juga akan marah bila wisata budayanya dipaksa menjadi wisata halal. Nah, daripada menelurkan ide-ide yang keblinger, lebih baik Pak Edy yang terhormat menggagas langkah-langkah yang lebih progresif. Entah itu menertibkan perusahaan pencemar Danau Toba semacam Aquafarm, Japfa, maupun Toba Pulp Lestari. Pak Edy dan jajarannya perlu mengkaji dan memeriksa ulang posisi hotel-hotel agar tidak mencemari air Danau Toba.

Sebagai penutup saya hendak menekankan bahwa kepopuleran suatu objek wisata tidak bergantung pada halal atau tidaknya. Sama sekali tidak. Popularitas suatu objek bergantung pada daya tarik, pelayanan, dan diferensiasinya dibandingkan objek wisata lainnya.

Baca juga

Habis Zonasi Halal, Terbitlah Festival Babi

Benarkah Presiden Jokowi Pro-Lingkungan Danau Toba?

Bagaimana Pariwisata Dibangun Dari Darah Warganya

“Landmark”, Pariwisata Kota Gaya Modern

Firman Situmeang
Pegiat Literasi di Toba Writers Forum.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apa Itu Teo Demokrasi dan Nasionalisme?

Apa itu Konsep Teo Demokrasi? Teo demokrasi terdiri dari gabungan kata yaitu teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan...

Menilik Superioritas Ras dalam Film Imperium

Film Imperium yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Ragussis adalah sebuah film thriller yang menampilkan usaha seorang karakter utama yang mencoba untuk “masuk” ke...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Revolusi Mental Saat Pandemi

Vaksin Sinovac memang belum banyak terbukti secara klinis efektifitas dan efek sampingnya. Tercatat baru dua negara yang telah melakukan uji klinis vaksin ini, yakni...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

ARTIKEL TERPOPULER

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Bagaimana Masa Depan Islam Mazhab Ciputat?

Sejak tahun 80-an Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dikenal "angker" oleh sebagian masyarakat, pasalnya mereka menduga IAIN Jakarta adalah sarangnya orang-orang Islam liberal,...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.