OUR NETWORK

Menuju Kolaborasi yang Efektif demi Kesuksesan SDGs

“Jika semua kepentingan berkolaborasi, maka dapat diyakini pelaksanaan program SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) akan mampu untuk dilaksanakan”. Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada acara World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, September 2019.

Pada agenda dan tempat lainnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk kebutuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim di Indonesia. Dua peristiwa yang memiliki kesamaan agenda dan tujuan, yaitu penyediaan pendanaan sebagai instrumen untuk merealisasikan komitmen Indonesia mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Ujung dari akhir pelaksanaan SDGs dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup adalah masyarakat sejahtera yang didasari oleh kondisi fisik lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan. Namun, dalam realitasnya, untuk mewujudkannya sering kali ketiadaan dan keterbatasan pendanaan menjadi alasan yang dikeluhkan, dan ini menjadi faktor penghambat aksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan, termasuk aksi adaptasi guna merespons dampak dan ancaman perubahan iklim.

Melihat isu hambatan pembiayaan, saya memfokuskan pada tantangan dari keterbatasan pendanaan, yaitu mengoptimalkan potensi dana yang ada dan masuk dari sektor swasta, LSM, dan donor. Ada beberapa aspek yang berpengaruh terhadap “keterbatasan pendanaan”.

Pertama, ketiadaan prioritas. Program dan kegiatan setiap kementerian/lembaga (K/L), Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang memiliki isu lingkungan dan perubahan iklim dianggap sebagai program/kegiatan yang harus didanai karena terpenuhi dari sisi kerangka logis yang ada saat ini, tanpa melihat sejauhmana program dan kegiatan berefek kepada kepentingan lainnya.

Ciri aksi adaptasi adalah melibatkan lebih dari satu institusi dan hasil dari kegiatannya dirasakan oleh lebih dari satu sektor atau bidang.

Kedua, ketiadaan penilaian terhadap kebutuhan pembiayaan adaptasi, yang berasal dari hasil identifikasi kebutuhan aksi adaptasi, yang di dalamnya termasuk intervensi teknologi dan kegiatan peningkatan kapasitas. Saya sering menemukan, proses perencanaan berhenti di tahap listing kegiatan.

Ketiga, ketiadaan sistem informasi tunggal yang mampu memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan pendanaan yang bersumber dari APBN, bantuan pendanaan internasional, sektor swasta dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

Momentum dari kesadaran urgensi dari kolaborasi dan komitmen pemerintah melalui peluncuran badan pengelola pendanaan menjadi peluang untuk memiliki sistem yang mampu menerobos tiga hambatan di atas.

Badan pengelola pendanaan memprioritaskan kepada aksi adaptasi-penyusunan rencana dan indikator aksi adaptasi, penyiapan instrumen teknis/operasional, pembuatan peta kajian risiko dan kerentanan, penyusunan peraturan menteri sampai peraturan gubernur/peraturan bupati, pemasangan early warning system, pembangunan tanggul atau alat penahan longsor, penelitian dan pengembangan jenis/varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi kering atau basah, dan banyak aksi adaptasi lainnya.

Ini semua oleh kementerian/lembaga atau pemda atau pihak pengusul lainnya (perguruan tinggi, LSM dan sektor swasta) dinilai memenuhi prinsip atau kualifikasi sehingga dikategorisasikan sebagai prioritas aksi.

Alat yang dapat dipakai sebagai instrumen analisis adalah cost and benefit, atau cost effectiveness analysis atau penggunaan multi-criteraia analysis serta instrumen lainnya. Agar dimensi adaptasinya (ketika aksi/kegiatannya saling terhubung dengan kepentingan antar aktor/stakeholder) terasa, maka seluruh instrumen tadi dilaksanakan melalui pendekatan deliberasi publik.

Prioritas yang dipilih sepatutnya didasari oleh pertimbangan dan penilaian yang sifatnya ilmiah/saintifik yang muncul dari informasi yang diberikan dari hasil kajian kerentanan, dampak, dan risiko iklim. Kajian ini menghasilkan daftar aksi adaptasi yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan wilayah atau daerah.

Aksi adaptasi dapat bersentuhan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kelembagaan serta teknologi. Dari seluruh potensi aksi adaptasi, mana prioritas yang harus segera dilaksanakan untuk menjawab tujuan adaptasi yang telah disepakati (tertuang dalam perencanaan pembangunan).

Aspek prioritas tentu sudah memikirkan sampai detail. Misalnya untuk kebutuhan teknologi, sudah diidentifikasi jenisnya, lokasinya di mana, dari mana teknologi diperoleh; apakah tersedia di dalam negeri atau harus impor, sehingga informasi tersebut bermanfaat dalam menilai jumlah kebutuhan pendanaannya.

Yang terakhir, bagaimana informasi mengenai kebutuhan aksi adaptasi, yang berujung kepada prioritisasi aksi adaptasi dikelola dalam satu sistem data dan informasi yang diacu secara formal oleh berbagai pemangku kepentingan. Sistem data dan informasi ini harus dimanfaatkan sebagai menu kegiatan penting dan prioritas. Misalnya, apabila ada LSM atau lembaga donor yang berkeinginan membantu aksi adaptasi, maka program atau kegiatan dan lokasinya harus direkomendasikan oleh sistem data dan informasi ini sebagai usulan/tawaran/rekomendasi intervensi.

Sebaliknya, potensi tumpang tindih kegiatan, baik yang didanai oleh APBN, LSM/donor atau sektor swasta dapat dihindari dan dampak dari kegiatan dapat dipantau, dinilai, dan dianalisis untuk intervensi berikutnya.

Sistem ini dianggap sebagai dashboard aksi adaptasi di Indonesia. Penguraian untuk menjawab tantangan terhadap keterbatasan dan pemanfaatan tambahan pendanaan untuk aksi adaptasi di atas; misalnya wilayah rentan diketahui, dan apa lingkup program, berapa pendanaan yang dibutuhkan atau tersedia untuk dijalankan, nama program, serta siapa saja pemangku-kepentingan yang melakukannya. Ke depan pendanaan aksi perubahan iklim, joint climate mitigation-adaptation tepat guna dan tepat sasaran serta terealisasinya efektifitas dan efesiensi pemanfaatan jumlah dan modal yang tersedia.

Dashboard ini menjadi jawaban terhadap persoalan klasik, yaitu koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi  antarpemerintah, pemerintah dan aktor nonpemrintah lainnya. Dalam penelitian yang saya lakukan, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan berjalan secara ideal jika ditopang dengan tata kelola yang baik. Tata kelola berjalan secara maksimal apabila dibangun berdasarkan kualitas modal sosial yang baik pula.

Modal sosial yang dimaksud bukan saja membutuhkan tingginya partisipasi masyarakat dan pemerintah, leadership, dan trust antarpemangku kepentingan, namun juga ketersediaan infrastruktur.

Dengan adanya infrastruktur (sistem) ini,  selain menjawab tantangan persoalan keterbatasan pendanaan yang disebabkan dan berefek pada ketidakefektifan program/kegiatan, tapi juga membongkar pemahaman bahwa koordinasi dan komunikasi dijalankan dengan cara konvensional. Padahal penggantian aparatur pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat, misalnya, adalah sebuah keniscayaan. Sistem ini harus dilembagakan melalui kewajiban adanya transformasi data/informasi kegiatan yang detail ke dalam sistem tersebut.

Tulisan terkait

Pak Jokowi, Mohon Bentuk Kabinet Keberlanjutan Indonesia

Pidato Revisionis* Presiden Terpilih [Visi Keberlanjutan Indonesia]     

Refleksi 5 Tahun Jokowi dalam SDGs

Antara UUD 45, Pancasila, dan SDGs

Merealisasikan Nawacita Jokowi dan SDGs 20130

Ari Mochamad
Pegiat Lingkungan dan Perubahan Iklim. Penilik Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Jakarta. Aktif di proyek Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) Usaid.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…