Senin, April 12, 2021

Jual Beli Data Pribadi

TVRI, Televisi Tanpa Visi?

Dunia pertelevisian di Indonesia pernah mencapai puncaknya, yaitu saat frekwensinya dibuka untuk penyiaran TV swasta. Sejak itulah para pebisnis TV swasta bersaing merebut uang...

Politik Identitas: Antara Angan dan Realitas

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai kemajemukan yang tak lagi dapat diperbantahkan: suku-bangsa, agama (dan pluralitas intra-agama), budaya, bahasa, dan lainnya. Kemajemukan ini...

Definisi Agama Radikal

Dalam sebuah diskusi saya ditanya,"Apa definisi beragama radikal itu?" Definisi saya adalah beragama dengan menganggap umat lain sebagai saingan, atau bahkan musuh. Baik sekadar bersaing...

Siapa Penguasa KPK Sebenarnya?

Siapa yang sebetulnya berkuasa di Komisi Pemberantasan Korupsi? Alexander Marwata, Komisioner KPK 2015-2019, yang mengikuti tes Calon Pimpinan KPK 2019-2023 pernah bercerita. Dia pernah ditolak...
Adam Qodar
Pria kelahiran Balikpapan 6 Mei 1994. Saat ini bekerja di salah satu NGO di Indonesia, dan juga sedang menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Aktif sebagai pegiat literasi media, dan juga komunitas sosial, diantaranya 1000 Guru Jogja, Sedekah Kreatif Edukatif (SKE), dan juga Relawan Difabel Jogja.

Penjualan informasi data pribadi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab meresahkan masyarakat. Seperti investigasi yang dilakukan oleh Kompas, data pribadi diperjualbelikan secara bebas dengan harga bervariasi di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit.

Bahkan, data yang dijual memuat informasi-informasi penting, seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, pendapatan per bulan, hingga nama orangtua.

Tanpa disadari, informasi data pribadi tersebut kita berikan ketika mengisi formulir pendaftaran, baik dalam pembukaan rekening, maupun dalam bentuk pendaftaran aplikasi lainnya yang memerlukan data-data pribadi konsumen yang kemudian data itu mengalami komodifikasi dengan diperjualbelikan.

Sebagai contoh, ketika kita mengisi formulir aplikasi, kita memasukan data pribadi kita. Lalu selang beberapa waktu, ada lembaga lain yang menghubungi kita dengan menggunakan data yang pernah kita masukan. Hal ini juga telah menandakan bahwa internet pun telah telah menjadi area “tambang data” (data mining).

UU Keterbukaan Informasi Publik

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pasal 17 (h) bab 5, informasi yang dikecualikan yakni informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

Yaitu, riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Dengan ini, maka oknum yang telah mengambil data pribadi konsumen dapat dikatakan melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dikuatkan oleh pendapat yang dikemukakan oleh pakar Ilmu Komunikasi, Dr. Fajar Junaedi, S.IP., M.Si., bahwa penjualan data pribadi secara etik tidak bisa dibenarkan.

Informasi yang sifatnya pribadi adalah milik individu pemiliknya. Dan jika informasi pribadi dari individu tertentu dimiliki oleh badan publik, maka penggunaannya harus sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama pasal 17 (h).

Badan publik tidak berhak memberikan informasi publik kepada pemohon jika menyangkut informasi pribadi, demikian pasal ini mengaturnya. Maka, dalam perspektif etika teleologi, penggunaan informasi pribadi harus sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

Jika sudah ada aturan yang mengaturnya, pertanyaan berikutnya yang muncul ialah, dimanakah pengawasan UU Keterbukaan Informasi Publik? Maraknya penjualan data pribadi ini telah menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan terhadap data publik oleh badan publik. Siapa yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini?

Tentu saja lembaga-lembaga yang berwenang, dan salah satu diantaranya Komisi Informasi. Peran dari Komisi Informasi seharusnya lebih strategis dalam membantu mencegah penjualan data pribadi tersebut.

Literasi UU Keterbukaan Informasi Publik pun juga masih sangat minim dilakukan. Peran lembaga ini seharusnya dapat diperkuat kembali, mungkin bagi sebagian orang tidak begitu mempermasalahkan dengan adanya penjualan data informasi tersebut, namun jika arahnya sudah pada aspek merugikan atau menggangu kenyamanan publik, hal ini perlu dilakukan penindakan yang tegas.

Adam Qodar
Pria kelahiran Balikpapan 6 Mei 1994. Saat ini bekerja di salah satu NGO di Indonesia, dan juga sedang menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Aktif sebagai pegiat literasi media, dan juga komunitas sosial, diantaranya 1000 Guru Jogja, Sedekah Kreatif Edukatif (SKE), dan juga Relawan Difabel Jogja.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Bertahan Disegala Kondisi

Pandemi COVID-19 membawa beragam nilai positif. Bagi dunia pendidikan, selain orangtua mengetahui betapa susahnya Pendidik (guru/dosen) mengajar anak didik, pendidik juga bisa belajar secara...

Bagaimana Cara Mengatasi Limbah di Sekitar Lahan Pertanian?

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani. Pada bidang pertanian terutama pertanian konvensional terdapat banyak proses dari penanaman hingga pemanenan,...

Terorisme dan Paradoks Keyakinan

Jika Brian May, gitaris grup band Queen, menulis lagu berjudul "Too Much Love Will Kill You", dalam terorisme barangkali judul yang lebih tepat, "Too...

Kebebasan Berpendapat Masih Rancu

Kebebasan berpendapat merupakan sebuah bentuk kebebasan yang mutlak bagi setiap manusia. Tapi belakangan ini kebebasan itu sering menjadi penyebab perpecahan. Bagaimana bisa kebebasan yang...

Laporan Keuangan? Basi?

Berbicara soal laporan keuangan, tentu sudah tidak asing lagi di telinga orang ekonomi, apalagi yang bergelut dalam dunia akuntansi. Secara singkat, laporan keuangan adalah...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Jihad Versi Kristen?

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti kata jihad sebagai usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. Mengamati definisi ini paling tidak kita memiliki pengertian...

Umat Kristiani Bukan Nashara [Kaum Nasrani]

Dalam bahasa Arab, kata "nashara" merupakan bentuk jamak dari "nashrani". Sebutan "umat Nasrani" secara salah-kaprah digunakan untuk merujuk pada umat Kristiani, penganut agama Kristen....

Terorisme dan Paradoks Keyakinan

Jika Brian May, gitaris grup band Queen, menulis lagu berjudul "Too Much Love Will Kill You", dalam terorisme barangkali judul yang lebih tepat, "Too...

Mengenang Hans Küng (1928-2021), Tokoh Dialog Antar Agama

Bagi para pegiat dialog antar agama, sosok dan pemikiran Hans Küng tak asing lagi. Namanya kerap disebut seiring dengan pemikirannya tentang upaya mewujudkan perdamaian...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.