Banner Uhamka
Selasa, September 29, 2020
Banner Uhamka

Mulai dari Pemilu, Menghilangkan Stigma Negatif bagi ODGJ

Tulisan Muhidin M Dahlan Soal Minang itu Tidak Lucu Sama Sekali

Sejak kanak-kanak sampai menjelang dewasa, saya sangat dekat dengan nenek. Sementara ibu dan bapak yang bekerja sebagi pegawai negeri sudah berangkat kerja setiap pagi....

Mencari Tuhan di Tengah Pandemi Corona

Dunia seketika kalang kabut, kehidupan umat manusia di seluruh negara menjadi redup, nyaris mati. Sebuah virus yang mematikan datang dan menyebar tak terbendung dari...

Embargo AS Pemicu Kemandirian Medis Iran

Selama 4 dekade, negeri Paman Sam Amerika Serikat (AS) terus berupaya untuk mencegah kemajuan Republik Islam Iran dalam berbagai bidang terutama nuklir dengan cara...

Jangan Jadi Pendidik Expired

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2020, saya tertarik mengulas tentang tradisi membaca dan menulis yang kemudian saya kaitkan dengan tugas pendidikan...
Robby Karman
Sekjen DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 2018-2020

“Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia (mungkin juga dunia) orang gila, eh, orang nonwaras ikut nyoblos. Prestasi luar biasa.” Begitulah salah satu cuitan warganet pada linimasa twitter.

Cuitan tersebut merupakan komentar terhadap cuitan berita pelaksanaan pemilihan umum 2019 di salah satu rumah sakit jiwa. Stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mengikuti pemilu masih beredar luas di masyarakat.

Bahkan muncul hoaks bahwa ODGJ sengaja diberi hak pilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memenangkan paslon tertentu. Beredar foto orang dengan gangguan jiwa sedang di data untuk dibuatkan KTP elektronik.

Foto tersebut diberi keterangan bahwa ODGJ sengaja di data agar bisa nyoblos. Padahal, yang sesungguhnya terjadi, KPU bekerjasama dengan Disdukcapil melakukan perekaman KTP elektronik guna pengecekan dan pemutakhiran data untuk daftar pemilih khusus. Lantas bagaimana sebenarnya kedudukan ODGJ dalam pemilu?

ODGJ mempunyai hak untuk memilih berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat berhak untuk memilih, mencalonkan diri dan menjadi penyelenggara pemilu. Gangguan jiwa dimasukkan ke dalam golongan disabilitas.

Hanya saja, karena memilih merupakan tindakan hukum, maka syarat pemilih harus cakap secara hukum. Oleh karena itu, ODGJ yang mau memilih harus disertai surat keterangan dokter. Apakah baru pemilu kali ini ODGJ mempunyai hak pilih?

Dari pemilu pertama tahun 1955 ODGJ sudah mempunyai hak pilih. Pemilih ODGJ bukan hal baru dalam dinamika pemilu di Indonesia. Hanya terlihat ada upaya menggoreng isu ODGJ untuk menuduh KPU melakukan kecurangan memenangkan paslon tertentu.

Kenyataannya, tuduhan ini tidak terbukti, hasil pemilu di beberapa Rumah Sakit Jiwa (RSJ) memperoleh hasil yang variatif. RSJ Grogol Jakarta paslon Joko Widodo–Ma’ruf Amin unggul dibanding lawannya. Sementara di RSJ Aceh paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungguli Jokowi–Amin.

Sementara itu, di RSJ Solo kedua paslon memperoleh suara yang sama yakni 29 suara. Logikanya, jika KPU sengaja memobilisasi ODGJ untuk kemenangan salah satu paslon, harusnya hasil seluruh RSJ seragam, tidak variatif seperti data di atas.

Jika kita lihat di media sosial, komentar-komentar warganet masih banyak yang bernada candaan yang mengarah kepada ejekan terhadap ODGJ maupun paslon. Misalnya pada berita di mana paslon Jokowi–Amin menang di RSJ, banyak yang berkomentar orang gila pilih orang gila. Begitupun sebaliknya, saat ada berita Prabowo menang di RSJ, muncul juga komentar bernada penghinaan.

Hal itu semua masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menghilangkan stigma negatif bagi ODGJ.

Robby Karman
Sekjen DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 2018-2020
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Miskonsepsi Seks dengan Persetujuan

Pada 13 September 2020 lalu, terunggah sebuah kiriman di Instagram yang berjudul “Kupas Tuntas Pakta Integritas UI dan Pendidikan Sex dengan Persetujuan” yang di...

Jika Cantik Hanya Mengikuti Standar Industri

Belakangan ini perbincangan mengenai bagaimana diri kita maupun bagaimana industri mendefinisikan standart kecantikan kembali ramai diperdebatkan. Mulai dari gerakan perempuan dukung perempuan yang dianggap...

Civil Society, Pariwisata Nasional, dan Dikotomi Ekonomi Vs Kesehatan

Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata telah menjadi sumber pendapatan devisa terbesar nomor dua (280 triliun Rupiah pada 2019) di Indonesia untuk kategori non-migas. Ini...

PKI dan Narasi Sejarah Indonesia

Bagaimanakah kita menyikapi narasi PKI dalam sejarah Indonesia? Sejarah resmi mencatat PKI adalah organisasi politik yang telah menorehkan “tinta hitam” dalam lembaran sejarah nasional,...

Janji Manis Penyelesaian HAM

Setiap memasuki bulan September, negeri ini selalu dibangkitkan dengan memori tentang sebuah tragedi kelam yang terjadi sekiranya 55 tahun silam. Peristiwa diawali dengan terbunuhnya enam...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.