Jumat, Desember 4, 2020

Bung Karno Tak Pernah Didakwa Makar

Terima Kasih, Pak JK “Sang Juru Damai”

Pak Jusuf Kalla (JK) tidak lagi menduduki jabatan wakil presiden di negeri ini. Dalam sambutannya saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) di ICE BSD,...

Delusi tentang Kehendak Tuhan pada Pilpres

Teman saya seorang pendukung Prabowo. Ia tampak yakin bahwa Prabowo akan menang dalam Pilpres 2019. Orang yakin boleh-boleh saja, tapi ada beberapa hal yang...

Kami Harus Terus Bekerja, Justru Karena Pandemi

Dua hari berturut-turut ini saya mendengar kabar meninggalnya tiga orang rekan kerja kami di ATR/BPN, satu di Kalimantan Barat, satu di Nusa Tenggara Barat,...

Mengarungi Alam Pikiran Eyang Habibie

Sewaktu almarhum kakek saya masih hidup. Ia pernah berkata—kurang lebih demikian, “saya berharap, kelak cucu-cucu saya seperti sosok Habibie.” Kalimat itu pernah terlontar ketika...
Avatar
Anggara Suwahjuhttp://anggara.org/
Bekerja untuk Institute for Criminal Justice Reform
Tak banyak yang tahu jika Bung Karno saat diadili di Landraad Bandung dan Bung Hatta saat diadili di Den Haag tidak pernah didakwa dengan Makar atau Anslaag.
 
Pada saat gerakan nasionalisme lagi sangat kuat, lalu muncul Revolusi yang digerakkan oleh PKI pada 1926. Revolusi yang muncul di Sumatera Barat dan Jawa Barat tersebut dibarengi dengan pengumuman pembentukan Republik. Namun, seperti yang dikuatirkan oleh Tan Malaka, revolusi itu hanya sekedar “putch” yang cepat dihabisi oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi akibat dari revolusi itu ternyata begitu membekas di kalangan masyarakat Belanda di Hindia Belanda.
 
Ketika PNI muncul di 1927, kalangan masyarakat Belanda di Hindia Belanda menjadi resah. Meski Gubernur Jenderal Andries Cornelis Dirk de Graeff tidak melihat kesamaan gerakan antara PKI dan PNI, namun masyarakat Belanda yang masih konservatif melihat PNI sebagai ancaman baru bagi kedudukan dan supremasi dari masyarakat Belanda di Hindia Belanda pada saat itu
 
Gubernur Jenderal d Graeff yang beraliran liberal tidak langsung melakukan penindakan. Ia yang beraliran liberal itu memandang bahwa pemerintah Hindia Belanda masih bisa bekerja sama dengan golongan nasionalis terutama nasionalis moderat yang diwakili oleh para Bupati di Hindia Belanda. Ia bahkan memuji peranan para Bupati tersebut dalam sidang Dewan Rakyat.
 
Namun, masyarakat Belanda terus mendesakkan tuntutan kepada Gubernur Jenderal de Graeff agar segera dilakukan penindakan terhadap PNI. Sang Gubernur Jenderal tetap tidak bergeming, karena ia percaya bahwa kerjasama dengan golongan nasionalis sangat diperlukan dan ia juga percaya bahwa PNI tidak akan melakukan tindakan sembrono seperti yang dilakukan oleh PKI
 
Dibawah kepemimpinan Bung Karno, PNI menjadi semakin radikal dan hal ini semakin memicu tekanan yang sangat hebat dari masyarakat Belanda (yang masih konservatif) kepada sang Gubernur Jenderal (yang beraliran liberal). Tekanan itu juga muncul di kalangan pemerintahan di Batavia. Ia mulai berubah pikiran, namun sebagai seorang liberal dan taat terhadap hukum, Gubernur Jenderal de Graeff enggan menggunakan kekuasaan luar biasanya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ia memilih menggunakan jalur hukum. Menurutnya, cukuplah kekuasaan luar biasa itu digunakan terhadap PKI dan untuk terakhir kalinya. Sang Gubernur Jenderal lalu mengumumkan sikap pemerintahannya dalam sidang Dewan Rakyat di Batavia.
 
Pada 24 Desember 1929, Jaksa lalu memerintahkan polisi untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah para pemimpin PNI sekaligus melakukan penangkapan terhadap para pemimpin PNI tersebut. Bung Karno sebagai pemimpin PNI juga turut ditangkap. Awalnya Jaksa hendak mendakwa Bung Karno dan para pemimpin PNI lainnya dengan tuduhan anslaag/makar. Namun, ternyata mereka sama sekali tidak menemukan bukti bahwa para pemimpin PNI termasuk Bung Karno sedang mempersiapkan anslaag/makar tersebut, maka dicarilah tuduhan lain.
 
Pada 18 Agustus 1930, persidangan terhadap para pemimpin PNI dimulai. Di Landraad Bandung, Bung Karno didakwa dengan pasal penghasutan (Pasal 153 bis KUHP – telah dihapus berdasarkan UU No 1 Tahun 1946) dan terlibat dalam organisasi kejahatan (pasal 169 KUHP). Dakwaan ini sesungguhnya lemah, namun karena sudah diambil tindakan penegakkan hukum, pemerintah Hindia Belanda, yang diwakili Jaksa tetap berkeras untuk menggunakannya.
 
Menariknya Gubernur Jenderal Hindia Belanda, de Graeff yang beraliran liberal, saat itu malah mengira si Bung Besar akan bebas, mengingat lemahnya dakwaan terhadap si Bung Besar. Ia juga tak pernah berharap bahwa Bung Karno akan diputus bersalah, buatnya, cukuplah bila si Bung Besar diadili di Pengadilan dan hal itu diharapkan akan membawa efek gentar terhadap gerakan nasionalis radikal.
 
Namun, sejarah berkata lain, pada 22 Desember 1930 pukul 09.00 di Gedung Landraad Jalan Viadutch Negorij Bandung, Ketua Landraad Bandung Tn. Mr. Sigenbeek van Heukelom memvonis hukuman 4 tahun penjara bagi Bung Karno karena terbukti terlibat dalam organisasi kejahatan. Itu sebabnya Mr. Sartono, seorang ahli hukum cum politikus, mengambil keputusan untuk membubarkan PNI.
Sebuah keputusan yang dikecam oleh Bung Hatta. Tentu saja kita harus maklum perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh Mr Sartono dan Bung Hatta. Sebagai ahli hukum, Mr Sartono berpandangan bahwa jika Bung Karno terbukti terlibat dalam organisasi kejahatan, maka secara mutatis mutandis, PNI adalah organisasi kejahatan. Sementara Bung Hatta menggunakan sudut pandang politik.
 
Bagaimana dengan Sang Gubernur Jenderal de Graeff? Ia mengaku terkejut dan tak percaya dengan keputusan pengadilan tersebut. Sesunggunya, Ia tak pernah berharap si Bung Besar akan diputus bersalah, karena itu Ia menyayangkan keputusan Pengadilan tersebut. Meski tak suka dengan keputusan tersebut, Sang Gubernur Jenderal tak segera bereaksi, ia memilih menunggu untuk bisa memperbaiki keputusan tersebut. Ia juga sempat menulis surat pada bos – bosnya di Belanda yang intinya menekankan putusan pengadilan terhadap bung Karno tersebut sangat memalukan martabat dari Hukum Belanda. Ia meyakini, jika pengadilan di gelar di Belanda, maka si Bung Besar akan dibebaskan.
 
Saat waktunya tepat, Gubernur Jenderal de Graeff memberikan semacam “grasi” kepada Bung Besar sehingga Bung Besar tak perlu menjalani seluruh hukumannya. Bung Karno lalu dibebeaskan pada 31 Desember 1931.

Avatar
Anggara Suwahjuhttp://anggara.org/
Bekerja untuk Institute for Criminal Justice Reform
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.