Minggu, Oktober 25, 2020

Bersama Harmoni tanpa FPI

Hapuskan Olahraga, Budayakan Merokok

Adakah olahragawan sukses yang merokok? Atau adakah orang yang suka olahraga sekaligus perokok berat? Kayaknya gak ada. Artinya kalau mau mengurangi populasi perokok, salah...

Oase Muhammadiyah di Bumi Papua

Dakwah pencerahan Muhammadiyah di bumi Papua benar-benar terasa. Sejumlah amal usaha Muhammadiyah (AUM) di bidang pendidikan dan sosial berkembang pesat. Buktinya, hingga kini Muhammadiyah...

Yang Setia Dan Yang Mengabdi: Melampaui Spiritualitas

Tidak banyak peristiwa sehari-hari yang mampu memaksa saya melakukan perbincangan dengan diri saya sendiri. Hari ini adalah salah satunya. Hari ini saya berangkat kerja dengan...

Hukum Tata Cara Mengendus Kuasa, Kuliah Gratis untuk Refly Harun

Semoga Saudara Refly Harun dalam keadan sehat akal wal afiat!! Awalnya saya merasa tidak begitu penting untuk memberi tanggapan akademis terhadap saudara Refly Harun. Kendati...
anwar kur
Alumnus STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta

Wacana pembubaran Front Pembela Islam (FPI) bukan kali ini saja ramai. Ia berjalan beriringan bersama kekerasan demi kekerasan  terhadap siapa saja yang dianggap musuh oleh FPI.

Meski begitu, di level ini saya masih meyakini kalau Imam Besar Habib Rizieq Syihab (HRS) tidak selamanya sepakat dengan laku-laku kekerasan tersebut. Terbukti, ia cukup terbuka kepada publik soal penentangannya atas laku kriminal yang acapkali diperagakan oleh oknum-oknum anggotanya.

Apalagi penuturan Haikal Hassan dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk “kelompok 212 mau ke mana” tampaknya semakin meneguhkan pandangan tersebut. Dikatakan olehnya, sewaktu demonstrasi 212 pecah, HRS sempat mencegah simpatisannya berlaku anarki, kendati pihak aparat yang bertugas menembaki mereka dengan gas air mata.

Akan tetapi, Mark Woodward (2016) punya pendapat lain. Indonesianis ini menyebut bilamana peristiwa tersebut seolah memberikan peluang bagi HRS secara khusus, dan FPI pada umumnya, untuk menghapus memori kolektif mengenai kekerasan yang telah dilakukan mereka melalui arus politik.

Lebih jauh, untuk menamakan demonstrasi “superdamai” pada gelaran yang berkulminasi pada arus 212 itu sama saja telah memutarbalikkan setrategi historisnya. Bahkan, untuk mendaku “superdamai” pada aksi tersebut, FPI pada saat bersamaan telah melakukan sesuatu yang non-sequitur, alias tidak sesuai.

Dengan kata lain, FPI terlampau banyak memiliki sejarah kekerasan dan intimidasi sejak masa berdirinya di tahun 1998. Sentilan Denny Siregar berjudul Kalau FPI Dibubarkan…  setidaknya cukup gamblang menunjukkan hal itu.

Intinya, sekelompok Muslim paramiliter dengan tagline “amar ma’ruf nahi munkar” sebagai garis besar haluannya ini menargetkan “dosa dan kebiasaan buruk” pada kelompok yang dianggap berbeda, apalagi menyimpang secara syariat untuk kemudian diserang dan/atau diintimidasi.

Di lain pihak, FPI kerap mencitrakan dirinya dalam sebuah ibarat sebagai “anaknya” Nahdlatul Ulama (NU). Karenanya, kalau sesekali FPI masih terlihat “bandel”, itu mohon maklum.

Pertanyaannya, jika FPI mengklaim dirinya sebagai “anak” dari NU, apakah NU mengakui FPI sebagai anaknya? Atau paling tidak, melalui hubungan yang seperti apa sehingga NU bisa punya “anak” seperti FPI? Wallahu a’lam.

Akan tetapi, secara sederhana, ditinjau secara ritual peribadatan FPI memang cenderung akrab dengan tradisi amaliyah NU. Soal takdzim kepada cucunda Kanjeng Nabi Muhammad yang masyhur kita sebut Habaib, FPI juga masih satu pandangan dengan NU. Demikian halnya dengan teologi kalam, NU dan FPI sama-sama pengikut Abu Hasan al-Asy’ari.

Namun, buru-buru perlu disadari pula, bahwa keduanya memiliki perbedaan yang cukup fundamental, yakni soal prinsip bernegara. NU sejauh ini masih memegang teguh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk final, sejak ditetapkan oleh para pendiri bangsa sampai setidaknya dalam bentuk seperti sekarang.

Sementara itu, HRS berikut pendukungnya menginginkan NKRI bersyariah, dengan agenda “Piagam Jakarta” reborn. Di titik kesadaran inilah, seperti dicatat Kholid Syeirazi (2017), kendati di satu pihak FPI memiliki kemiripan dengan NU, senyatanya ia juga punya titik temu dengan sejumlah ormas Islam yang mendukung agenda formalisasi syariat Islam seperti HTI,  MMI, atau PKS pada pihak yang lain.

Karena itu, tidak heran jika pada gelaran aksi bela Islam—berikut jilid-jilidnya—FPI bisa begitu mesra beraliansi dengan para pengusung wacana penegakan syariat Islam di Indonesia. Maka, wajar apabila panggilan untuk bersikap resisten kepada Basuki Tjahaja Purnama mendapat sambutan yang cukup gempita dari publik.

Persoalannya, apakah dengan modal spekulasi politis yang menduga adanya agenda FPI hendak mengubah bentuk atau sekurang-kurangnya sistem bernegara kita, lantas ia perlu dibeku atau bubarkan?

Tentu tidak semudah itu. Sebab, hal ini justru akan dipandang sebagai upaya untuk semakin menciderai prinsip-prinsip demokrasi, di mana setiap lontaran ide dan gagasan itu dilindungi betul oleh undang-undang. Dilemakah? Pasti.

Lagi pula, keinginan untuk mengelola sebuah negara dengan asas, katakanlah syariat Islam, sudah ada sejak dulu. Dan, tampaknya ide untuk mendirikan negara Islam itu akan terus terpelihara.

Kang Hasanuddin Abdurrahman (2019) dalam sebuah artikelnya berjudul Menangkal Radikalisme dengan Pemberantasan Korupsi di detik.com mencatat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi pasang-surutnya ide tersebut.

Disebut olehnya, bahwa salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah tingkat kepuasan setiap orang atas keadaan negara sekarang, atau terhadap kinerja pemerintah. Kalau pemerintah memuaskan dan dianggap baik, kontan keinginan untuk mengubah negara dalam format lain itu akan pupus dengan sendirinya.

Sebaliknya, kalau orang menganggap kinerja pemerintah atau pengelolaan negara ini buruk, maka gagasan itu akan semakin bergelora. Dan, salah satu parameternya adalah korupsi. Tentu, salah banyaknya tidak terhitung jumlahnya, atau seperti sering dikutip oleh Sandiaga Uno sebagai ketidakadilan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Lalu, dari bejibun persoalan itu para pengusung wacana formalisasi syariat Islam ini melakukan propagandanya dengan menawarkan pikiran alternatif. Jika HTI secara terang-terangan mengkampanyekan sistem “khilafah” ala tafsir mereka, berbeda dengan FPI yang menawarkan “NKRI bersyariah”.

Islam Yes, Khilafah No! jilid 2

Sekilas, ide itu memang terasa mashook dalam rangka melipur penderitaan “umat”. Namun, harus segera disadari pula kalau ia juga penuh kerapuhan. Gus Nadirsyah Hosen, misalnya, sampai menerbitkan dua jilid buku untuk membincang diskursus itu.

Pendek kata, tidak ada jaminan keadilan sosial dalam formalisasi syariat Islam, menurut tafsir baik HTI, FPI, dan ormas atau parpol lainnya, selama penyelenggaranya juga korup bahkan tidak adil sejak dalam pikiran.

Korup sejak dalam pikiran ini pun bentuknya bisa bermacam-macam. Sialnya, kekorupan ini juga tak luput melawat dan bahkan cukup sering diperagakan oleh para pengusung ide formalisasi syariat Islam.

Kepongah-beringasan dan laku menang-menangan FPI yang seolah-olah paling islami sehingga merasa layak menjadi wakil Tuhan dalam membumihanguskan patologi sosial dan “iman” dari muka bumi, adalah salah satu variannya. Dan, jika penggulungan-tikarnya didasarkan pada fakta tersebut, kiranya hal itu memang perlu dipertimbangkan.

Jangan lewatkan

Dalam NKRI Tak Ada Orang Kafir!

“Masturbasi Antiklimaks” FPI

“Islam Kaffah” yang Bagaimana?

Membedah Islam Politik, Politik Islam, dan Khilâfah

Sekali Lagi Soal Dalil Khilâfah HTI

anwar kur
Alumnus STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

Lelaki Dilarang Pakai Skin Care, Kata Siapa?

Kamu tahu penyakit lelaki: mau menunjukkan kegagahan! (Ayu Utami, Maya) Sering kali, drama dari negeri ginseng menampilkan para aktor maskulin dengan wajah glowing (bersinar) yang menggunakan skin care (perawatan kulit...

Digitalisasi Bisnis Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 telah mengubah secara drastis dunia usaha. Dari pasar, proses bisnis, sumber pendanaan, konsumen, tenaga kerja, tempat kerja, hingga cara bekerja, semuanya berubah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alih-alih menerapkan lockdown. PSBB itu sendiri berlangsung selama...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.