OUR NETWORK

Awas, Pukulan Telak Jokowi!

Agenda ini jelas mengkhianati hasil reformasi dan mencemooh adab demokrasi

Pasca pemilihan umum dan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024, alam politik negeri ini tampak dinamis. Kita disuguhkan kemesraan politis antar partai politik, padahal sebelumnya di antara mereka ada politik cemburu, bahkan sampai bikin jatuh.

Di balik kemesraan komunikasi politik antar parpol itu, ternyata tersirat upaya membangun koalisi strategis untuk kepentingan politik 2024, termasuk agenda strategis lain, yaitu amandemen Undang-undang Dasar 1945.

Amandemen itu bertujuan untuk mengembalikan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang akan merumuskan dan memutuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, publik melihat ada agenda lain yang ditumpang dalam rencana itu, yaitu mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota MPR.

Jika itu terjadi, maka parpol mayoritas yang membangun aliansi akan menjadi partai penentu pemilihan presiden 2024 melalui MPR. Agenda ini jelas mengkhianati hasil reformasi dan mencemooh adab demokrasi. Sebab, salah satu kekuatan demokrasi, rakyat secara langsung berhak menentukan pilihannya di bilik suara.

Sikap parpol

Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat, jelas menginginkan amandemen UUD 1945. Hal ini seperti diberitakan Tempo, Peta Sikap Partai-partai Politik soal Rencana Amandemen UUD 1945 (Senin, 12 Agustus 2019).

PDIP, melalui Wakil Ketua MPR Ahmad Basara mendorong diadakannya amandemen UUD 1945. Perubahan yang diusulkan ialah pada kewenangan MPR menetapkan kembali haluan negara (GBHN). Menurutnya, haluan negara yang diusulkan bukan hanya haluan pembangunan nasional oleh pihak eksekutif semata, melainkan juga menghadirkan haluan lembaga-lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD.

Partai Gerindra, sepakat dengan amandemen konstitusi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengusulkan agar amandemen dilakukan dengan mengembalikan UUD 1945 ke versi asli terlebih dulu. Selain itu, sepakat dengan rencana pengaktifan kembali GBHN yang menurutnya sesuatu yang positif dan konstruktif.

PKB juga menyatakan sepakat dengan agenda amandemen. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Abdul Kadir Karding, kesepakatan partainya hanya pada soal kewenangan MPR menetapkan GBHN, karena ada patokan bersama dalam pembangunan nasional, yang tak melulu berganti setiap terjadi pergantian kepemimpinan. Partai Nasdem melalui Sekretaris Jenderal Johnny G. Plate mengatakan partainya sepakat mengubah UUD 1945. Menurut Johnny, NasDem ingin pembangunan berkesinambungan sehingga perlu diatur dalam GBHN.

Dari pernyataan para petinggi parpol itu, tampak jelas semakin menguatkan dugaan publik, bahwa dibalik agenda amandemen ada agenda politik untuk kepentingan Pemilu 2024. Lantas, bagaimana sikap presiden terpilih Jokowi merespons hal ini?

Sikap Jokowi

Jokowi mendengar kekhawatiran rakyat yang hak suaranya akan dirampas. Secara tegas ia menolak agenda amandemen UUD 1945 dan mengembalikan GBHN.

Sikap Jokowi ini semakin menguatkan bahwa ia adalah sang pembela suara rakyat, sosok presiden merakyat yang berpikir dengan cara rakyat. Simak pernyataan lengkapnya:

“Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat, masak saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR,” kata Jokowi saat bertemu pimpinan media massa di Istana Kepresidenan pada Rabu (14/8/2019). Jokowi pun menilai bahwa rencana pembangunan yang dibutuhkan Indonesia adalah rencana yang dinamis dan bisa dengan cepat mengantisipasi perubahan.

“Dunia bergerak begitu cepat dan dinamis. Kita harus bisa merespons dan punya perencanaan yang fleksibel untuk merespons perubahan itu,” kata mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pernyataan itu menjadi pukulan telak kepada partai-partai politik yang memiliki agenda-agenda politis dalam rencana amandemen. Sikap jokowi ini adalah sikap kita, rakyat Indonesia.

Terima kasih Pak Jokowi, sang penjaga demokrasi dan penyelamat suara rakyat. Rakyat akan terus mengawal dan membela dalam melawan kekuatan-kekuatan yang ingin merampas suara politik rakyat.

Selamat dilantik lagi menjadi pemimpin Indonesia untuk seluruh rakyat, supaya maju, berdaulat, dan bermartabat.

Kolom terkait:

Tanpa Oposisi, Apa Artinya Demokrasi

Endang Tirtana
Si Anak Kampung yang merantau di Jakarta

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…