Kamis, Desember 3, 2020

Ujaran Kebencian dalam Pusaran Ruang Publik

Orang-Orang (Luar) Biasa, Orang-Orang Baik

Andrea Hirata kembali mengeluarkan novel terbarunya awal tahun ini: Orang-orang Biasa (OOB). Seperti sebelumnya, Andrea berhasil menyihir saya untuk tidak beranjak membaca novelnya. Sekali baca harus...

Jokowi dan Mimpi Perpu KPK

Sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK). Walaupun desakan penyelamatan lembaga...

Apakah Tujuan dari Politisasi Masjid?

Kali ini jagat ruang publik dihebohkan dengan sebuah polemik: sahkah politisasi masjid? Bolehkah masjid dipolitisasi? Pertanyaan di atas adalah pertanyaan absurd. Masjid, seperti halnya gereja...

Corona, Mobilitas Global, dan Insentif Pariwisata

Juli tahun 2019 lalu, pada International Symposium of Journal Antropologi Indonesia (ISJAI) di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, antropolog Anna Tsing bercerita soal nyamuk Aedes...
Avatar
Tuti Budirahayu
Pengajar di Departemen Sosiologi dan Wakil Dekan II FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

Direktur LBH Pers Asep Komaruddin (kanan), Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras Putri Kanesia (kiri), dan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting (tengah) memegang sejumlah tulisan yang mengritisi Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran� Kebencian atau hate speech di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (10/11). Surat edaran tersebut dinilai dapat berpotensi dapat mengkriminalisasi seseorang serta membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Direktur LBH Pers Asep Komaruddin (kanan), Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras Putri Kanesia (kiri), dan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting (tengah) memegang sejumlah tulisan yang mengkritisi Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (10/11). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Berhati-hatilah berbicara, menulis atau berkomentar tentang suatu hal di ruang publik, jika tidak ingin terjerat oleh aturan tentang ujaran kebencian (hate speech). Ini berlaku sejak 8 Oktober 2015 ketika Kepala Polisi RI Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Menurut surat edaran tesebut, ujaran kebencian adalah tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Aspeknya meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Ujaran kebencian dapat melalui media kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

Hate speech dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia bisa jadi merupakan hal yang biasa. Sama halnya ketika orang melakukan ‘rumpian’, ‘rerasan’, ‘gosip’, atau bentuk-bentuk obrolan masyarakat di komunitas warung kopi, ‘cangkrukan’ atau di sudut-sudut jalan. Fungsinya sebagai alat atau cara untuk mengontrol tindakan anggota masyarakat yang dianggap keluar dari batas norma. Rumpian, rerasan atau gosip itu menjadi kontrol sosial yang efektif bila dilakukan pada komunitas komunal dengan tipe masyarakat bersolidaritas mekanis, di mana hubungan-hubungan sosial di antara anggotanya begitu intim atau dekat.

Berbeda halnya jika kebiasaan menggosip itu dibawa pada kehidupan masyarakat dengan bentuk relasi sosial yang lebih kompleks. Masyarakat modern yang terfragmentasi ke dalam berbagai golongan, ras, etnis, agama atau kelompok-kelompok sosial lainnya cenderung akan bereaksi dengan obrolan-obrolan yang tidak menyenangkan di ruang publik.

Rumpian atau rerasan yang memiliki fungsi kontrol sosial cukup efektif bagi masyarakat komunal berbalik menjadi senjata tajam yang bisa menimbulkan perpecahan atau konflik sosial berkepanjangan pada masyarakat modern bila tujuan melakukan kontrol sosial itu dilakukan dengan cara yang tidak beretika.

Bertemunya berbagai individu atau kelompok-kelompok masyarakat di ruang-ruang publik, seperti di warung kopi, mal, kafe atau berbagai tempat nongkrong anak-anak muda, bahkan di dunia maya dengan kehadiran berbagai media sosial yang sangat massif, menjadi penanda penting bagi kehidupan masyarakat modern. Filsuf Jerman Jurgen Habermas menunjukkan bahwa ruang publik pada masyarakat modern memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi.

Ruang publik merupakan wahana beradunya berbagai wacana dan opini-opini masyarakat. Melalui ruang publik inilah warga masyarakat diuji kematangan dan kedewasaannya dalam berdemokrasi. Bila ruang publik digunakan sebagai tempat untuk memojokkan kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan diri atau kelompoknya, maka sudah pasti reaksi keras akan bermunculan dari masyarakat.

Ruang publik akan menjadi efektif dan berdaya kuat mendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi ketika pengguna ruang publik itu mampu menegakkan etika kehidupan berdemokrasi. Seperti sikap dan tindakan bertoleransi, saling menghargai dan menghormati hak masing-masing individu, mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, tidak menonjolkan keunggulan diri sendiri, tidak bersikap arogan dengan memandang rendah orang lain, berkata, bertindak dan berperilaku sopan.

Bila etika dan kedewasaan berdemokrasi pada masyarakat Indonesia sudah terbentuk dengan baik, maka ruang publik dapat dijalankan fungsinya sebagai sarana untuk menyatakan opini, pendapat, kepentingan, kegelisahan-kegelisahan politis warga, argumen, dan bahkan kontrol sosial kepada penyelenggaran negara. Dengan begitu,  ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan, mudah diakses oleh semua orang, dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

Jika demikian, aturan tentang ujaran kebencian atau bahkan hukuman pidana kepada orang-orang yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian tidak lagi diperlukan.

Avatar
Tuti Budirahayu
Pengajar di Departemen Sosiologi dan Wakil Dekan II FISIP Universitas Airlangga, Surabaya
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.