Senin, Januari 18, 2021

Ujaran Kebencian dalam Pusaran Ruang Publik

Mengajak Hijrah Para Pekerja Seks Komersil

PENJEMPUT saya di Bandara Adi Sumarmo berkata, sedianya lokasi pengajian malam itu adalah Pendopo Kecamatan Pilangkenceng. Namun, Bupati Madiun Ahmad Dawami tiba-tiba memerintahkan agar...

Kakek dan Otong No Vaksin?

Para "kritikus'' Jokowi meleleh! Kritiknya loyo. Tak relevan lagi. Kenapa? Tantangan para oposan dijawab lugas presiden. "Vaksin gratis untuk seluruh rakyat," kata Presiden Joko Widodo, Rabu...

Jangan Lihat Siapa Gus Mus, tapi Apanya!

Sejak isu penistaan yang melibatkan nama besar calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bergulir, muncul banyak sekali ragam dukungan sekaligus penolakan...

Saad bin Ubadah dan Absennya Politik Representasi dalam Khilafah Rasyidah (Bagian 1)

Siapakah Saad bin Ubadah? Nama ini terdengar asing di telinga kita. Dia adalah seorang sahabat Nabi pemuka Anshar yang terlibat melakukan Baiat Aqabah di...
Avatar
Tuti Budirahayu
Pengajar di Departemen Sosiologi dan Wakil Dekan II FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

Direktur LBH Pers Asep Komaruddin (kanan), Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras Putri Kanesia (kiri), dan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting (tengah) memegang sejumlah tulisan yang mengritisi Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran� Kebencian atau hate speech di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (10/11). Surat edaran tersebut dinilai dapat berpotensi dapat mengkriminalisasi seseorang serta membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Direktur LBH Pers Asep Komaruddin (kanan), Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras Putri Kanesia (kiri), dan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting (tengah) memegang sejumlah tulisan yang mengkritisi Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (10/11). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Berhati-hatilah berbicara, menulis atau berkomentar tentang suatu hal di ruang publik, jika tidak ingin terjerat oleh aturan tentang ujaran kebencian (hate speech). Ini berlaku sejak 8 Oktober 2015 ketika Kepala Polisi RI Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Menurut surat edaran tesebut, ujaran kebencian adalah tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Aspeknya meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Ujaran kebencian dapat melalui media kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

Hate speech dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia bisa jadi merupakan hal yang biasa. Sama halnya ketika orang melakukan ‘rumpian’, ‘rerasan’, ‘gosip’, atau bentuk-bentuk obrolan masyarakat di komunitas warung kopi, ‘cangkrukan’ atau di sudut-sudut jalan. Fungsinya sebagai alat atau cara untuk mengontrol tindakan anggota masyarakat yang dianggap keluar dari batas norma. Rumpian, rerasan atau gosip itu menjadi kontrol sosial yang efektif bila dilakukan pada komunitas komunal dengan tipe masyarakat bersolidaritas mekanis, di mana hubungan-hubungan sosial di antara anggotanya begitu intim atau dekat.

Berbeda halnya jika kebiasaan menggosip itu dibawa pada kehidupan masyarakat dengan bentuk relasi sosial yang lebih kompleks. Masyarakat modern yang terfragmentasi ke dalam berbagai golongan, ras, etnis, agama atau kelompok-kelompok sosial lainnya cenderung akan bereaksi dengan obrolan-obrolan yang tidak menyenangkan di ruang publik.

Rumpian atau rerasan yang memiliki fungsi kontrol sosial cukup efektif bagi masyarakat komunal berbalik menjadi senjata tajam yang bisa menimbulkan perpecahan atau konflik sosial berkepanjangan pada masyarakat modern bila tujuan melakukan kontrol sosial itu dilakukan dengan cara yang tidak beretika.

Bertemunya berbagai individu atau kelompok-kelompok masyarakat di ruang-ruang publik, seperti di warung kopi, mal, kafe atau berbagai tempat nongkrong anak-anak muda, bahkan di dunia maya dengan kehadiran berbagai media sosial yang sangat massif, menjadi penanda penting bagi kehidupan masyarakat modern. Filsuf Jerman Jurgen Habermas menunjukkan bahwa ruang publik pada masyarakat modern memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi.

Ruang publik merupakan wahana beradunya berbagai wacana dan opini-opini masyarakat. Melalui ruang publik inilah warga masyarakat diuji kematangan dan kedewasaannya dalam berdemokrasi. Bila ruang publik digunakan sebagai tempat untuk memojokkan kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan diri atau kelompoknya, maka sudah pasti reaksi keras akan bermunculan dari masyarakat.

Ruang publik akan menjadi efektif dan berdaya kuat mendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi ketika pengguna ruang publik itu mampu menegakkan etika kehidupan berdemokrasi. Seperti sikap dan tindakan bertoleransi, saling menghargai dan menghormati hak masing-masing individu, mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, tidak menonjolkan keunggulan diri sendiri, tidak bersikap arogan dengan memandang rendah orang lain, berkata, bertindak dan berperilaku sopan.

Bila etika dan kedewasaan berdemokrasi pada masyarakat Indonesia sudah terbentuk dengan baik, maka ruang publik dapat dijalankan fungsinya sebagai sarana untuk menyatakan opini, pendapat, kepentingan, kegelisahan-kegelisahan politis warga, argumen, dan bahkan kontrol sosial kepada penyelenggaran negara. Dengan begitu,  ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan, mudah diakses oleh semua orang, dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

Jika demikian, aturan tentang ujaran kebencian atau bahkan hukuman pidana kepada orang-orang yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian tidak lagi diperlukan.

Avatar
Tuti Budirahayu
Pengajar di Departemen Sosiologi dan Wakil Dekan II FISIP Universitas Airlangga, Surabaya
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Wacana sebagai Represifitas Tersembunyi

Dewasa ini, lumrah dipahami bahwa represifitas diartikan sebagai tindakan kekerasan yang berorientasi pada tindakan fisik. Represifitas juga acap kali dikaitkan sebagai konflik antara aparatus...

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan....

Memaknai Syair Lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Lagu yang diciptakan oleh musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, melahirkan Sebuah mahakarya lagu yang begitu indah dan memiliki makna yang dalam. Lagu...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

penerapan etika bisnis dalam CSR dan lingkungan hidup

Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan kompetitif menuntut para pembisnis untuk meningkatkatkan daya saingnya. Namun kebanyakan dari mereka masih belum mengerti bagaimana...

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.