Sabtu, Oktober 31, 2020

Ujaran Kebencian dalam Pusaran Ruang Publik

Bantahan Tuduhan BPN Prabowo-Sandiaga Mendelegitimasi KPU

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) terhadap 1.426 responden periode Maret 2019 menyatakan, 15,4 persen pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin sangat yakin Komisi Pemilihan...

Dana Desa untuk Pelayanan Warga di Desa

Pelayanan publik merupakan istilah yang baru dibicarakan dua dekade ini secara intensif di tanah air. Pada masa sebelum tahun 2000-an, pemerintah memang telah merancang...

Generasi Y dan Pola Berbagi

Dalam buku Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069 (1991), William Strauss dan Neil Howe merumuskan sebuah teori yang mengemukakan bahwa generasi...

Tragedi Cinta Allah di Bumi Indonesia

Tragedi cinta di dunia yang terancam pertama kali terjadi ketika Adam dan Hawa diturunkan Tuhan ke bumi. Tuhan memisahkan mereka di bumi. Adam di...
Avatar
Tuti Budirahayu
Pengajar di Departemen Sosiologi dan Wakil Dekan II FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

Direktur LBH Pers Asep Komaruddin (kanan), Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras Putri Kanesia (kiri), dan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting (tengah) memegang sejumlah tulisan yang mengritisi Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran� Kebencian atau hate speech di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (10/11). Surat edaran tersebut dinilai dapat berpotensi dapat mengkriminalisasi seseorang serta membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Direktur LBH Pers Asep Komaruddin (kanan), Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras Putri Kanesia (kiri), dan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting (tengah) memegang sejumlah tulisan yang mengkritisi Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (10/11). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Berhati-hatilah berbicara, menulis atau berkomentar tentang suatu hal di ruang publik, jika tidak ingin terjerat oleh aturan tentang ujaran kebencian (hate speech). Ini berlaku sejak 8 Oktober 2015 ketika Kepala Polisi RI Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Menurut surat edaran tesebut, ujaran kebencian adalah tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Aspeknya meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Ujaran kebencian dapat melalui media kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

Hate speech dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia bisa jadi merupakan hal yang biasa. Sama halnya ketika orang melakukan ‘rumpian’, ‘rerasan’, ‘gosip’, atau bentuk-bentuk obrolan masyarakat di komunitas warung kopi, ‘cangkrukan’ atau di sudut-sudut jalan. Fungsinya sebagai alat atau cara untuk mengontrol tindakan anggota masyarakat yang dianggap keluar dari batas norma. Rumpian, rerasan atau gosip itu menjadi kontrol sosial yang efektif bila dilakukan pada komunitas komunal dengan tipe masyarakat bersolidaritas mekanis, di mana hubungan-hubungan sosial di antara anggotanya begitu intim atau dekat.

Berbeda halnya jika kebiasaan menggosip itu dibawa pada kehidupan masyarakat dengan bentuk relasi sosial yang lebih kompleks. Masyarakat modern yang terfragmentasi ke dalam berbagai golongan, ras, etnis, agama atau kelompok-kelompok sosial lainnya cenderung akan bereaksi dengan obrolan-obrolan yang tidak menyenangkan di ruang publik.

Rumpian atau rerasan yang memiliki fungsi kontrol sosial cukup efektif bagi masyarakat komunal berbalik menjadi senjata tajam yang bisa menimbulkan perpecahan atau konflik sosial berkepanjangan pada masyarakat modern bila tujuan melakukan kontrol sosial itu dilakukan dengan cara yang tidak beretika.

Bertemunya berbagai individu atau kelompok-kelompok masyarakat di ruang-ruang publik, seperti di warung kopi, mal, kafe atau berbagai tempat nongkrong anak-anak muda, bahkan di dunia maya dengan kehadiran berbagai media sosial yang sangat massif, menjadi penanda penting bagi kehidupan masyarakat modern. Filsuf Jerman Jurgen Habermas menunjukkan bahwa ruang publik pada masyarakat modern memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi.

Ruang publik merupakan wahana beradunya berbagai wacana dan opini-opini masyarakat. Melalui ruang publik inilah warga masyarakat diuji kematangan dan kedewasaannya dalam berdemokrasi. Bila ruang publik digunakan sebagai tempat untuk memojokkan kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan diri atau kelompoknya, maka sudah pasti reaksi keras akan bermunculan dari masyarakat.

Ruang publik akan menjadi efektif dan berdaya kuat mendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi ketika pengguna ruang publik itu mampu menegakkan etika kehidupan berdemokrasi. Seperti sikap dan tindakan bertoleransi, saling menghargai dan menghormati hak masing-masing individu, mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, tidak menonjolkan keunggulan diri sendiri, tidak bersikap arogan dengan memandang rendah orang lain, berkata, bertindak dan berperilaku sopan.

Bila etika dan kedewasaan berdemokrasi pada masyarakat Indonesia sudah terbentuk dengan baik, maka ruang publik dapat dijalankan fungsinya sebagai sarana untuk menyatakan opini, pendapat, kepentingan, kegelisahan-kegelisahan politis warga, argumen, dan bahkan kontrol sosial kepada penyelenggaran negara. Dengan begitu,  ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan, mudah diakses oleh semua orang, dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

Jika demikian, aturan tentang ujaran kebencian atau bahkan hukuman pidana kepada orang-orang yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian tidak lagi diperlukan.

Avatar
Tuti Budirahayu
Pengajar di Departemen Sosiologi dan Wakil Dekan II FISIP Universitas Airlangga, Surabaya
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Menjaga Kesehatan Tubuh dari Covid-19

Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting dilakukan semua kalangan. Apalagi dengan kondisi alam yang semakin merabahnya virus covid 19. Terkadang hal sederhana yang rutin...

Kesehatan Mental dan Buruh

Kerja adalah cerminan kesehatan jiwa. Semakin baik tempat kerja, semakin kecil kemungkinan kita mengalami masalah kejiwaan. Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation secara...

Charlie Hebdo, Emmanuel Macron, dan Kartun Nabi Muhammad

Majalah satir Charlie Hebdo (CH) yang berkantor di Paris kembali membuat panas dunia. CH merilis kartun Nabi Muhammad untuk edisi awal September 2020. Padahal...

Imajinasi Homo Sapiens Modern dalam Menguasai Dunia

  Foto diatas ini mewakili spesies lainnya yang bernasib sama, tentu bukan hanya Komodo, masih ada dan masih banyak lagi hewan yang bernasib sama sebut...

TBC Mencari Perhatian di Tengah Pandemi

Pada awal Maret, Indonesia melaporkan kasus Coronavirus Disease-2019 yang dikenal sebagai COVID-19, terkonfirmasi muncul setelah kejadian luar biasa di Wuhan, Cina. Penyakit ini disebabkan...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

KDRT Saat Pandemi

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini...

Charlie Hebdo, Emmanuel Macron, dan Kartun Nabi Muhammad

Majalah satir Charlie Hebdo (CH) yang berkantor di Paris kembali membuat panas dunia. CH merilis kartun Nabi Muhammad untuk edisi awal September 2020. Padahal...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.