Minggu, April 11, 2021

Tragedi Orlando, Gun Culture, dan Gun Control

Saatnya Bilang Good Bye ke “Tiger Mom”?

Nasib generasi X tidak terlalu indah agaknya. Seolah menjalani masa transisi tiada habisnya. Saat masih kanak-kanak, mereka mengalami didikan keras dari orangtua yang berasal...

RUU HIP dan Jejak “Hantu” Komunisme

Penolakan terhadap RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang oleh sejumlah kalangan, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) dicurigai beraroma "anti komunisme" memperlihatkan bahwa komunisme masih...

Pak Jokowi, Ini Lho Untung-Rugi Rekonsiliasi

Pertarungan elektoral Pemilihan Presiden 2019 telah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024. Kendati demikian, upaya rekonsiliasi...

Pendekatan “Baru” terhadap Ayat-Ayat Jihad

Setiap kali terjadi tindakan terorisme yang dilakukan oleh seorang atau kelompok Muslim, seperti penembakan di Orlando, Florida, AS, yang menewaskan 49 orang, perhatian kembali...
Avatar
Arli Aditya Parikesit
Pengajar di STAI Al-Hikmah, Jakarta. Meraih PhD bidang bioinformatika dari Universitas Leipzig, Jerman.

senpi
Senjata api yang dijual dipajang di toko senjata api Roseburg. DOK. VOA Indonesia

Dunia sekali lagi dikejutkan dengan kasus penembakan massal. Kali ini terjadi di Orlando, Florida. Klub Pulse diserbu oleh Omar Mateen, yang bersenjata api AR-15. Korban meninggal ada 49 jiwa. Terlepas dari apa sesungguhnya motif Omar melakukan hal mengerikan itu, juga kelengahan Biro Investigasi Federal (FBI) yang melepasnya setelah dua kali mewawancarainya, ternyata Omar bisa membeli senjata AR-15 dengan mudah dan legal.

Peristiwa penembakan massal ini sudah terjadi berkali-kali di Amerika Serikat. Kita tentu masih mengingat dengan baik penembakan massal di Virginia Tech (2007). Ketika itu mahasiswa Indonesia bernama Partahi Lumbantoruan menjadi korban. Peristiwa mengerikan itu seakan sudah menjadi rutinitas di negeri Paman Sam tersebut.

Sebenarnya, konvensi Palermo, yang merupakan perjanjian internasional yang diinisiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah mengatur perdagangan senjata api. Hanya saja, yang diatur adalah senjata api ilegal. Yang legal tidak diatur di situ.

Yang menjadi pertanyaan kita semua, mengapa peristiwa penembakan massal mudah terjadi di AS? Mengapa senjata api sangat mudah dijual di sana?

Kita tak bisa menutup mata dengan sejarah bangsa AS yang memang berbeda dengan bangsa lain. Sewaktu imigran dari Inggris pertama kali menginjakkan kaki di Amerika Utara pada awal abad ke-17, di sana belum ada hukum, dan belum ada aparat kepolisian yang dapat melindungi mereka dari ancaman native american maupun binatang buas seperti beruang Grizzly.

Satu-satunya instrumen yang dapat diandalkan adalah membentuk milisi yang dilengkapi senjata api guna menangkal ancaman-ancaman tersebut. Milisi senjata api, yang sampai sekarang masih sangat kuat keberadaannya di AS, menjadi tulang punggung bangsa tersebut untuk memperluas wilayahnya, dari 13 koloni di pantai timur, sampai ke wild-wild west yang awalnya didominasi Meksiko.

Sejarah ekspansi tersebut diabadikan dalam novel Winnetou karangan Karl May, maupun tokoh Buffalo Bill. Agar milisi bersenjata tersebut mendapat payung hukum, Kongres AS meratifikasi Amandemen Kedua konstitusi mereka, yang mengizinkan warganya membeli dan menyimpan senjata secara legal.

Tidak hanya itu, AS juga memiliki National Rifle Association (NRA), kelompok lobi sangat kuat di Kongres. Karenanya, keinginan pemerintah Barack Obama untuk membatasi peredaran senjata api sampai saat ini tidak pernah optimal. Melihat sejarah dan politik senjata api AS yang sangat berbeda dengan bangsa lain, tentu amat sulit jika kita menilai gun culture mereka dengan standar kita sendiri.

Mencermati pola pikir ini, jika kita takut dengan ancaman perampokan bersenjata, solusinya adalah kita harus melindungi diri dengan senjata api. Konstitusi AS memberikan jaminan penuh jika kita membela diri dengan cara seperti itu.

Sejarah dan pergolakan politik kita tentu sangat berbeda dengan AS. Kita tidak mengenal gun culture maupun petualangan oportunis ala wild-wild west. Karena itu, konstitusi kita tidak mengatur hal itu secara spesifik, namun Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 dan Nomor 8 Tahun 1948 mengaturnya. Petunjuk teknis regulasi senjata api diserahkan kepada Surat Keputusan Kapolri, yang mengatur kaliber, eligibilitas, perizinan, dan latar belakang calon pemilik senjata.

Berdasarkan instrumen perundangan tersebut, tak mungkin semua orang bisa memiliki senjata api secara legal. Berdasarkan UU No. 12/DRT/1951, kepemilikan senjata secara ilegal diancam oleh hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Jadi, bisa disimpulkan, berbeda sekali dengan AS, kita mengadopsi gun control, bukan gun culture.

Biasanya, setelah melalui proses seleksi dan penapisan yang sangat ketat, yang dapat memiliki senjata api secara legal, misalnya, adalah pejabat negara maupun swasta, pengacara, dan atlet PERBAKIN, selain TNI dan Polri. Itu pun setelah senjata api digunakan, mereka harus membuat berita acara kepada kepolisian.

Kontrol senjata di Indonesia membuat kepemilikan senjata ribet, dan kegunaannya terlalu terbatas dibanding keruwetan administrasinya.

Akan tetapi, sama dengan di negara lain, senjata api dapat diperoleh di pasar gelap, dan dirakit secara gelap juga. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti, senjata api rakitan di Indonesia umumnya berasal dari Lampung dan Sulawesi Selatan, dan digunakan pada musim-musim tertentu.

Senjata api rakitan ini yang digunakan oleh perampok dan pembegal, dan mereka juga dapat memberikan efek teror dalam hal tertentu. Namun, karena keandalan dan akurasi senjata rakitan tidak sebaik senjata asli, maka kepolisian selalu lebih unggul jika berhadapan dengan mereka. POLRI juga sering mengadakan razia senjata api ilegal maupun yang izinnya sudah tak berlaku lagi.

Melihat perbandingan antara kebijakan senjata api di AS dan Indonesia, kita sebenarnya bersyukur sampai sekarang tak pernah ada wacana untuk mengubah gun control menjadi gun culture. Hingga kini, walaupun terkadang dinodai oleh oknum-oknum, penegak hukum kita masih konsisten mengawasi peredaran senjata api di Tanah Air secara ketat.

Indonesia sebaiknya konsisten meniru regulasi senjata api model Eropa, di mana peredaran senjata diatur secara ketat. Sebagai contoh, Swiss mewajibkan semua warga negara prianya pada usia tertentu untuk wajib militer. Dengan demikian, semua pria dewasa di sana pernah memiliki akses ke senjata api. Hanya, karena mereka terlatih secara militer dan sangat menaati hukum, jarang terjadi penembakan massal.

Berbagai kasus penembakan massal di AS sudah membuktikan bahwa akses yang terlalu mudah kepada senjata api akan sangat memfasilitasi kejahatan skala besar (felony). Seburuk-buruknya motif kejahatan seorang kriminal, jika akses terhadap senjata api sangat dibatasi, efek buruk dari ekses kejahatannya dapat dikurangi dan dibendung secara signifikan oleh penegak hukum.

Avatar
Arli Aditya Parikesit
Pengajar di STAI Al-Hikmah, Jakarta. Meraih PhD bidang bioinformatika dari Universitas Leipzig, Jerman.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Laporan Keuangan? Basi?

Berbicara soal laporan keuangan, tentu sudah tidak asing lagi di telinga orang ekonomi, apalagi yang bergelut dalam dunia akuntansi. Secara singkat, laporan keuangan adalah...

Mengenang Hans Küng (1928-2021), Tokoh Dialog Antar Agama

Bagi para pegiat dialog antar agama, sosok dan pemikiran Hans Küng tak asing lagi. Namanya kerap disebut seiring dengan pemikirannya tentang upaya mewujudkan perdamaian...

Stop Propaganda Anti Syiah, Bersatulah Sunni dan Syiah

Apabila kita search dengan kata kunci Syiah, entah itu di youtube, google, instagram, dan lain sebagainya. Kita pasti akan menemui berbagai gambar atau video...

Kudeta Militer Myanmar, Asumsi Media Tentang Posisi Indonesia

Pada awal tahun 2021 dunia internasional dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi di salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yakni Myanmar. Negara yang dulunya...

Barter Fatwa, Bolehkah?

Saya tersentak atas pemberitaan media yang mensinyalemen adanya barter fatwa. Barter fatwa yang dimaksud adalah menukar fatwa halal dengan jabatan komisaris sebuah BUMN. Majalah Tempo...

ARTIKEL TERPOPULER

Jihad Versi Kristen?

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti kata jihad sebagai usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. Mengamati definisi ini paling tidak kita memiliki pengertian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Remaja dan Zona Nyaman

Remaja pada umumnya selain terlihat fisiknya yang berubah, tetapi juga mengubah perlahan tentang pola pikirnya. Pola pikir ini berhubungan dengan sebuah tahanan sesorang remaja...

Presiden Joe Biden: Gesture pada Islam dan Dunia Muslim

Joe Biden telah empat bulan lalu dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke 46 pada 20 Januari 2021. Joe Biden bersama pasangan wakil presiden Kamala...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.