Selasa, Oktober 20, 2020

Titik Balik Nasionalisme

Jaket Jokowi Bukan Sembarang Jaket

Ke pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) di Jakarta pada Kamis, 19 April 2018, Presiden Jokowi tak membawa buku peta berukuran besar atau...

Antivaksin: Menolak Umara dan Ulama

Wabah penyakit karena virus seperti campak dan rubela menyerang berbagai tempat. Bagi saya yang tumbuh besar di zaman Orde Baru, situasi ini terasa sebagai...

Risma dan Surabaya: Mencari Kota yang Ramah

Surabaya mungkin bukan kota yang sempurna. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pelancong yang datang memuji wajah tata kota ini yang makin ramah, lebih hijau...

Ganjar Pranowo dan Pabrik Sosis Impiannya

Ganjar Pranowo sepertinya memang ditakdirkan menjadi gubernur yang selalu bermimpi mendirikan banyak pabrik di Jawa Tengah. Setelah memicu kemarahan publik Jawa Tengah akibat kontroversi...
Avatar
Abdallah Sy
Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

ahmadiyah

Cetak biru (blue-print) nasionalisme adalah pemersatu bangsa. Nasionalisme bukan sekadar alat, melainkan nafas pergerakan untuk kemerdekaan. Nasionalisme lahir sebagai perekat sosial untuk mendobrak sekat-sekat priomordialisme yang didasarkan pada ras, suku, agama, kepercayaan, dan golongan yang sangat beragam.

Baru-baru ini, spirit nasionalisme terkoyak dengan sikap intoleransi yang semakin subur di bumi pertiwi ini. Benedict Anderson (wafat; 2015), seorang pemikir kenamaan, mendedikasikan seluruh pikirannya untuk menilik secara dalam makna nasionalisme di Indonesia.

Dalam catatannya, Anderson menemukan bahwa nasionalisme tumbuh dari solidaritas yang dimiliki oleh para pemuda saat itu. Solidaritas menjadi spirit berdirinya sebuah bangsa dan secara resmi dideklarasikan pada 28 Oktober 1928.

Kini, kita saksikan bersama, semangat primordialisme itu muncul kembali dan mengoyak visi suci sumpah yang digelorakan para pemuda saat itu. Tak pelak lagi, kekerasan yang mengatasnamakan agama tumbuh kembali di tengah-tengah iklim demokrasi.

Selama lima tahun terakhir terjadi penyerangan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik, Banten (2011), konflik Sunni dengan Syi’ah di Sampang, Madura (2013), pembakaran rumah ibadah di Singkil, Aceh (2015), dan pengeboman di Jalan MH Thamrin, Jakarta (2016). Rentetan peristiwa tersebut semakin menguatkan bahwa sentimen primordialisme kembali menjajah alam pikir masyarakat.

Belum lagi sentimen ras tampak menguat ketika pesta demokrasi kembali dilkasanakan. Secara serampangan masyarakat kerap memainkan isu agama dan etnis, bukan rekam jejak yang menjadi ukuran. Katakanlah, peristiwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi cermin bagaimana kita merespons demokratisasi. Potret tersebut semakin menjelaskan bahwa kita belum dewasa dalam berdemokrasi.

Keliru jika masalah ini diabaikan oleh pemerintah. Kita bisa berkaca pada Pakistan, negara yang kuat secara militer namun lemah dalam menyikapi kasus intoleransi. Kita saksikan bersama, bom bunuh di Lahore di saat Hari Paskah (2016). Tidak berlebihan sebuah negara akan dianggap gagal jika terus-menerus mendiamkan masalah intoleransi tanpa adanya penanganan yang serius.

Bukankan kita sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang final. Perdebatan yang didasarkan priomordialisme sudah dilampaui melalui perdebatan sengit para pendiri bangsa ini. Bukan tidak ada pertentangan pada saat itu, tapi kedewasaan sebagai negarawan mengantarkan pada satu titik kesepahaman, meminjam istilah Nurcholish Madjid (Cak Nur), “kalimatun sawa”. Titik temu masalah kepercayaan, misalnya, diselesaikan dalam pernyataan yang luar biasa: Ketuhanan yang Maha Esa.

Tak bisa dipungkiri, marwah Pancasila didistorsi oleh rezim Orde Baru selama tiga puluh tahun denga jargon “kesaktian Pancasila”. Hari ini, Ketuhanan yang Maha Esa diuji kembali dengan lahirnya “preman-preman berjubah” yang mengatasnamakan agama. Sentimen priomordialisme kini bangkit kembali.

Intoleransi merupakan ancaman serius bagi kebhinekaan kita. Setidaknya ada beberapa faktor masyarakat terprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan. Pertama, ada kekecewaan mendalam yang dirasakan masyarakat karena pemerintah belum menjawab hak mereka sebagai warga negara: kesejahteraan.

Kedua, di tengah-tengah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial lainnya belum terselesaikan, oknum-oknum—untuk tidak menyebut seluruh—pemerintah gagal menegakkan keadialn hukum. Praktik korupsi dan kolusi masih menjamur di tengah-tengah kita. Praktis sebagian pejabat negara tersandera kasus korupsi.

Atas kekecewaan itulah, masyarakat acapkali mencari jalan pintas untuk mengekpresikan kekecewaan mereka dan kerap menggunakan cara-cara yang inkonstitusional. Pada titik ini, sadar atau tidak sadar, nasionalisme kita tergerus oleh sikap intoleransi. Ironisnya, nasionalisme akan menjelma kembali sebagai primordialisme.

Avatar
Abdallah Sy
Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Mahasiswa Dibutakan Doktrin Aktivisme Semu?

Aktivisme di satu sisi merupakan “alat” yang bisa digunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan reformasi atau perbaikan ke arah baru dan mengganti gagasan lama...

Prekariatisasi Global dan Omnibus Law

"Setuju", dengan intonasi panjang penuh kebahagiaan peserta sidang secara serentak merespons pimpinan demi ketukan palu UU Cipta Kerja atau akrab dikenal sebagai Omnibus Law. Tok,...

Perang dan Cerita

Demonstrasi tolak RUU Cipta Kerja terjadi pada 8 Oktober 2020. Seperti aksi-aksi lainnya, kita barangkali bisa mulai menebak, bahwa sepulangnya nanti, hal-hal yang menarik...

Adakah Yahudi yang Baik di Mata Islam?

Yahudi, selain Kristen, adalah agama yang paling tidak disukai oleh kita, umat Islam di Indonesia atau di mana saja. Entah karena motif politik atau...

Legacy Jokowi, UU Cipta Kerja dan Middle Income Trap

“Contohlah Jokowi. Lihatlah determinasinya. Visinya. Ketegasannya ketika berkehendak menerapkan UU Cipta Kerja. Ia tak goyah walau UU itu ditentang banyak pihak. Ia jalan terus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Legacy Jokowi, UU Cipta Kerja dan Middle Income Trap

“Contohlah Jokowi. Lihatlah determinasinya. Visinya. Ketegasannya ketika berkehendak menerapkan UU Cipta Kerja. Ia tak goyah walau UU itu ditentang banyak pihak. Ia jalan terus...

Hakikat Demokrasi

Demokrasi bagi bangsa Indonesia sendiri adalah istilah baru yang dikenal pada paruh abad ke-20. Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, demokrasi dalam bentuknya yang modern...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.