Banner Uhamka
Jumat, September 25, 2020
Banner Uhamka

Tantangan Tito Karnavian

Empat Cendekiawan dari Ciputat

Tahun 70 awal yang merupakan masa pemerintah otoritarian, justru sangat subur para aktivis kampus yang kemudian mereka menjadi cendekiawan par excellent dengan reputasi bukan...

Kaleidoskop 2017: Tahun-Tahun Komodifikasi dan Stagnasi HAM

Tahun 2017 segera berlalu, diganti oleh 2018 yang akan segera menghampiri. Tahun demi tahun berlalu, waktu terus berganti, namun kondisi penegakan HAM masih belum...

Ceramah Salib Somad dan Pentingnya Pemahaman Antar-Iman

Dalam sebuah video viral di media sosial, Somad atau Ustaz Abdul Somad (UAS) menjawab pertanyaan jemaah, “Apa sebabnya ustaz kalau saya menengok salib, menggigil...

Koopsusgab dan Rivalitas TNI-Polri

Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) akhirnya dihidupkan kembali oleh Presiden Jokowi dan akan ditugaskan membantu Polri dalam penanggulangan terorisme. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto...
Avatar
Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

tito-k
Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian (kanan) di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Presiden telah menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan segera memasuki usia pensiun. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat secara aklamasi telah menerima pencalonan Komisaris Jenderal  Tito untuk disahkan di dalam Sidang Paripurna DPR.

Dalam program prioritas Kapolri yang disampaikan dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan pada 23 Juni 2016, Tito tidak secara eksplisit menempatkan isu strategis hak asasi manusia di dalamnya. Padahal, tantangan besar bagi Kapolri adalah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam koridor menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM.

Berdasarkan data pengaduan yang diterima Komisi Nasional HAM, Polri adalah lembaga yang paling banyak diadukan selama beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan dugaan pelanggaran pelanggaran hak atas keadilan (right to justice).

Besarnya pengaduan atas Polri tersebut tidak lepas dari kewenangan dan otoritas yang sangat besar dan luas yang dipegang oleh institusinya. Di dalam Pasal 14 – Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki 48 (empat puluh delapan) tugas dan wewenang.

Tugas dan wewenang tersebut di antaranya meliputi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat serta pelayanan masyarakat (public service). Kewenangan yang luas tersebut diduga sebagai faktor pemicu banyaknya pengaduan dugaan pelanggaran hak atas keadilan oleh Polri.

Materi yang diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM, selain persoalan administratif dan teknis, adalah terkait dengan dugaan pelanggaran due process of law. Di antaranya adalah berbagai dugaan yang meliputi penangkapan dan penahanan secara semena-mena, tersangka yang tidak disediakan pendamping hukum, penyelidikan/penyidikan yang diskriminatif, dan tindakan semena-mena dalam proses pemeriksaan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.

Terpenuhinya hak atas keadilan adalah fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang berbasis pada tatanan yang berdasarkan pada hukum (rule of law). Dalam bangunan rule of law, kepolisian adalah aktor penting dalam criminal justice system. Kepolisian berada di garda terdepan dalam criminal justice system, selain Kejaksaan, advokat, pengadilan, Mahkamah Agung, dan lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Hal itu diakui oleh Komisaris Jenderal Tito, di mana salah salah satu tantangannya sebagai Kapolri sebagaimana ia tuliskan di dalam program prioritas penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, adalah belum optimalnya sinergitas Polri dengan lembaga penegak hukum lain dalam criminal justice system.

Sebagai lembaga yang berada di hulu penanganan kasus, kepolisian dituntut profesional sehingga selektif dalam menyelidiki/menyidik kasus berdasarkan pada fakta yuridis, sosiologis, dan memenuhi asas keadilan. Jadi, bukan berdasarkan atas interpretasi hukum secara sepihak sehingga bisa melanggar hak atas keadilan.

Kualitas dan akuntabilitas penegakan hukum dari awal yang diemban oleh Polri akan menentukan proses penegakan hukum selanjutnya hingga putusan pengadilan. Polri memegang kewenangan dan tanggung jawab sangat besar untuk mewujudkan harapan masyarakat akan penegakan hukum yang berkualitas dan profesional.

Sebagai penegak hukum terdepan, polisi menjadi wajah dari negara dalam penegakan hukum, sehingga baik dan buruknya hukum dari perspektif masyarakat akan dilihat dari bagaimana Polri berhadapan dengan masyarakat, khususnya ketika menjalankan tugas penyidikan. Polisi dituntut untuk humanis dan menjadi pelayan publik yang bersahabat dengan masyarakat dan melindungi hak-hak tersangka, bukan sebaliknya.

Riuhnya apresiasi masyarakat dan pejabat publik atas fenomena “polisi baik” seperti dilakukan oleh Bripka. Seladi, anggota Polres Malang, yang rela untuk mengumpulkan sampah sebagai tambahan penghasilan, adalah ekspresi kerinduan masyarakat akan adanya polisi yang jujur dan rendah hati (humble).

Kerinduan masyarakat akan polisi yang baik dan jujur ini adalah tantangan bagi Kapolri baru untuk mewujudkannya, baik secara top down dan bottom up. Secara top down, para pejabat Polri dari tingkat pusat sampai di daerah, harus mampu menjadi contoh bagi anak buahnya. Teladan ini selain dalam bentuk perilaku yang sederhana dan humanis, juga dalam bentuk kebijakan yang mampu menekan potensi penyalahgunaan wewenang setiap anggota Polri pada setiap tingkatan.

Sedangkan secara bottom up, fenomena polisi-polisi jujur seperti Bripka. Seladi harus dipromosikan sebagai bentuk pembuktian bahwa polisi baik dan jujur adalah keniscayaan yang bisa ditunjukkan oleh masing-masing personil Polri. Anggota Polri yang berkinerja baik harus diapresiasi dan diberikan rewards yang memadai, dan sebaliknya.

Dengan begitu, tugas Komisaris Jenderal Tito jika dilantik menjadi Kapolri nanti tentu tidak akan mudah dan penuh tantangan. Namun, jika kelak Komisaris Jenderal Tito memegang jabatan Kapolri sampai pensiun atau selama tujuh tahun, diharapkan akan cukup baginya untuk membuktikan dan merealisasikan program-program prioritasnya tersebut untuk mewujudkan polisi yang jujur, humanis, profesional, dan menjunjung tinggi HAM.

* Tulisan ini merupakan pandangan pribadi

Terkait

Saya dan Bang Tito

Kapolri Baru dan PR Pemberantasan Terorisme

Avatar
Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

Erick Ingin Kerja, Mereka Malah Menganggu!

Akhir-akhir ini, ada gerombolan oknum-oknum yang ingin memaksakan kehendak untuk mengisi kursi-kursi komisaris. Ketika keinginan itu tak tercapai, mereka secara sistematis dan masif melakukan...

Menjarah Mahkota Kemuliaan MK

Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 1 September lalu menjadi hadiah sekaligus menjadi dilema bagi kesembilan hakim konstitusi di usianya yang ketujuh belas...

Memahami Kembali Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona jenis baru telah memasuki bulan ke-6 sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Per tulisan ini...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.