Kamis, Maret 4, 2021

Tanpa Rekonsiliasi PPP Akan Hancur

Mengungkap Kisah Radikalisme Agama di Pakistan

Among The Believers adalah sebuah film dokumenter yang mengisahkan sosok sentral di balik meningkatnya radikalisme agama di Pakistan. Dalam Screen Docs Expanded, di Erasmus...

HTI Dicabut, Upaya Mendirikan Khilafah Tetap Marak

Meski status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dicabut pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 sebagai...

Budi Waseso dan Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah

Tahun 2019 dan setelahnya menjadi tahun-tahun krusial bagi Bulog terbukti sudah. Ini terbaca dari dua curhatan Direktur Utama Bulog Budi Waseso sepanjang September 2019. Pertama,...

Stigma dan Nasib Pengungsi Suriah di Eropa

Migran dari Suriah, Sulaiman Touba, 16 tahun, dan sepupunya Ali Khalil, 20 tahun, mendekorasi pohon Natal di ruang keluarga mereka di kamp pengungsi di...
Avatar
Tatang Farkhanul Hakim
Ketua DPW PPP Kubu Humphrey Djemat

Penetapan Muhammad Romahurmuzy (Rommy) sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) pada 16 Maret lalu, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisa dimaknai berkah dan musibah bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebagai berkah, penetapan Rommy dapat membuka pintu terjadinya rekonsiliasi di internal PPP yang selama ini terpecah menjadi kubu Muktamar Jakarta dan Muktamar Pondok Gede. Karena Rommy yang semula menjadi Ketua Umum PPP versi Muktamar Pondok Gede dengan statusnya sekarang, telah dipecat. Kepemimpinan PPP versi Muktamar Pondok Gede pun lowong.

Menurut saya, para elit PPP versi Muktamar Pondok Gede tidak perlu memaksakan untuk mencari ketua umum baru lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) mereka yang berlangsung 20-21 Maret 2019 di Bogor. Lebih baik kita gelar saja rekonsiliasi nasional untuk menyatukan kembali PPP.

Saya selaku Ketua DPW PPP Jawa Barat hasil Muktamar Jakarta sudah siap untuk melakukan rekonsiliasi sesuai dengan arahan Ketua Umum PPP, Humphrey Djemat. Dengan begitu, PPP bisa semakin mantap untuk menjadi rumah besar umat Islam di pemilu 17 April mendatang. Bukan terseok seperti saat ini.

Tidak perlu lagi lah memaksakan kehendak untuk jabatan. Sebab yang lebih penting adalah PPP tetap bisa menjadi perahu bagi umat Islam menyalurkan aspirasinya di pemilu. Sehingga PPP bisa kembali lolos ke parlemen dan kepentingan umat Islam bisa tetap terakomodasi di negeri ini.

Lagi pula, hasil Muktamar Pondok Gede sebenarnya sudah cacat sejak semula. Rekomendasi Surya Dharma Ali yang sudah menjadi tersangka korupsi dana haji saat itu seharusnya tidak sah menjadi dasar Muktamar Pondok Gede. Keputusan Mahkamah Partai menyatakannya telah non-aktif, alias tidak lagi menjadi ketua umum karena sudah berada dalam tahanan seperti halnya Rommy saat ini dan memutuskan agar menggelar Muktamar Jakarta.

Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum Rommy menjadi ketua umum pun tidak tepat. Karena Kemenkumham bukan lembaga hukum seperti pengadilan, tapi lembaga pelaksana hukum. Sedangkan, di tingkat kasasi Muktamar Jakarta menang.

Menurut saya, mempertahankan SK Kemenkumham sama saja mengamini keinginan pemerintahan saat ini untuk memecah belah PPP yang memang tidak punya perhatian secara khusus pada umat Islam. Jelas itu merugikan PPP secara khusus dan umat Islam secara umum.

Mari rekonsiliasi saja. Bersama-sama mencari pemimpin baru untuk PPP ke depannya dan menentukan strategi agar menang pemilu. Jangan sia-siakan jalan yang sudah ada setelah penangkapan Rommy, sosok yang memang tidak ingin PPP bersatu sejak awal. Bahkan memperburuk citra PPP dengan kasusnya saat ini. Sudah cukup orang seperti dia memimpin PPP.

Akan tetapi, jika para pendukung Rommy tidak ingin rekonsiliasi dan tetap memaksakan ingin mengukuhkan Suharso sebagai PLT Ketua Umum, maka kehancuran PPP sudah di depan mata. Atas alasan apapun, apalagi karena takut tidak kebagian jatah di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin andaikata mereka terpilih, tidak dapat dibenarkan. Bahkan bisa saya katakan adalah pengkhianatan kepada umat Islam yang selama ini setia mendukung PPP.

Kenapa PPP bisa hancur karena tidak rekonsiliasi? Karena suara PPP Muktamar Pondok Gede sangat kecil. Kekuatan PPP sesungguhnya ada di Muktamar Jakarta yang sudah mengakar sampai ke tingkat bawah. Seperti di Jawa Barat, dari wilayah provinsi sampai desa masih lengkap kepengurusannya. Mereka tidak akan bekerja untuk PPP Muktamar Pondok Gede, sebab tahu cacat secara hukum.

Belum lagi ditambah tantangan yang semakin berat karena pemilu dilakukan secara serentak. PPP tidak memiliki calon presiden atau calon wakil presiden sendiri, sehingga tidak memiliki sosok secara nasional yang bisa menjadi vote getter. Berbeda dengan PDIP dengan Jokowi dan Gerindra dengan Prabowo Subianto. Begitupun dengan Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Mau mengandalkan Rommy? Sudah pasti akan semakin merusak citra PPP. Sebenarnya, sebelum dia terkena kasus korupsi pun citra PPP sudah rusak karena ambisi politik Rommy yang terlalu menghamba pada kekuasaan, bukan berpihak kepada umat Islam.

Dalam kondisi semacam itu, kekuatan PPP hanyalah basis akar rumput. Kader-kader militan yang siap berjuang untuk partai dan kepentingan Islam. Dan, basis tersebut adalah kader PPP Muktamar Jakarta. PPP yang asli dan sah tapi sengaja dipinggirkan oleh pemerintah.

Sekali lagi saya tekankan, hanya rekonsiliasi lah jalan yang bisa menyelamatkan PPP. Bukan Jokowi atau siapa pun. Kalau tidak bisa terjadi dan PPP benar hancur, artinya umat Islam sudah kehilangan rumah besarnya. Sejarah puluhan tahun PPP runtuh hanya karena keegoisan segelintir orang yang sibuk mengejar kekuasaan. Nauzubillahi min dzalik.

Avatar
Tatang Farkhanul Hakim
Ketua DPW PPP Kubu Humphrey Djemat
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Idealisme Mati Sejak Mahasiswa, Apa Jadinya Bangsa?

Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tampaknya sudah sangat sering mahasiswa mendengar slogan perjuangan tersebut. Apalagi mahasiswa dengan cap "organisatoris" dan "aktivis". Organisatoris dan aktivis adalah...

Demitologisasi SO 1 Maret

Menarik bahwa ada kesaksian dari Prof. George Kahin tentang SO 1 Maret 1949. Menurutnya, SO 1 Maret bukanlah serangan balasan pertama dan terbesar dari...

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

ARTIKEL TERPOPULER

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.