Banner Uhamka
Kamis, Oktober 1, 2020
Banner Uhamka

Menyembuhkan Luka: Melerai Dikotomi Pribumi-Nonpribumi

Singularitas dan Kecerdasan Spiritual

Big bang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun lalu sebagai awal proses terbentuknya alam semesta. Dengan ledakan itu terbuka ruang dan waktu; terbentuk materi dan...

Kepahlawanan Perempuan sebagai Ibu Kehidupan

  Kepahlawanan selama ini hanya diidentikkan sebatas gelar dan seremonial. Ini tidak salah, tetapi substansi gelar kepahlawanan sejatinya adalah untuk membangun hidup dan kehidupan. Kepahlawanan...

Mengenang Ahmad “Ate” Taufik

  "Tiadalah empat orang Muslim bersaksi bahwa seorang jenazah itu orang baik, maka Allah masukkan ia ke surga." Maka kami berkata: "Bagaimana jika cuma 3...

Jangan Bully Ustazah Nani Handayani

Ya, jangan lagi mem-bully Ustazah Nani Handayani “hanya” karena dia salah menulis ayat Al-Qur’an dan tak fasih membacakannya (dalam pengajian “Syiar Kemuliaan” di MetroTV...
Avatar
M. Kholid Syeirazi
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU)

Bangsa ini sedang terluka karena benturan, sebagian diwariskan oleh sejarah turun temurun. Isu pribumi dan non-pribumi tiba-tiba bangkit lagi dari timbunan sejarah kelam. Bagian kelam dari sejarah “kompeni” adalah membelah warga ke dalam tiga kasta perekonomian.

Belanda menguasai modal besar dan sektor ekonomi modern; Cina mengontrol sebagian besar perdagangan eceran, industri kecil, dan pengumpul barang; Pribumi menempati “kasta” terendah: kebanyakan pegawai negeri kolonial (ambtenaar), petani, dan buruh tani.

Ketika merdeka, kebijakan affirmative action dilakukan agar pribumi “naik kelas.” Program Benteng dijalankan sepanjang periode 1950–1957 untuk mendorong lahirnya usahawan pribumi melalui kebijakan alokasi lisensi dan proteksi. Hasilnya? Gagal! Jatah lisensi impor banyak dijual kepada pengusaha Cina. Lahirlah istilah Ali-Baba: yang punya lisensi Ali, yang menjalankan Baba. Kenapa ini terjadi? Pribumi tidak terlatih bisnis karena kelamaan menjadi birokrat, petani, dan buruh tani.

Situasi ini membuat frustrasi. Pada 1956, politisi ulung, Asaat, meminta modal Cina diperlakukan sebagai bagian integral dari ekonomi kolonial. Pada 1957, negara ambil tindakan. Modal asing diusir. Perusahaan-perusahaan Belanda di sektor perkebunan, perkapalan, perbankan, dan pertambangan dinasionalisasi. Karena kelas borjuasi domestik lemah, aset-aset Belanda yang disita tidak “digarap” swasta tetapi dirombak menjadi BUMN dan dikontrol tentara.

Langkah berikutnya, modal Cina dibatasi, PP No. 10 Tahun 1959 diterbitkan. Beleid ini mencabut izin perdagangan eceran Cina di tingkat desa. Dampaknya, ribuan toko Cina di desa ditutup paksa, sekitar 120 ribu orang Cina meninggalkan Indonesia karena ancaman kekerasan. Inilah sejarah kekerasan pertama terhadap etnis Tionghoa di Indonesia setelah merdeka. Kenapa ini terjadi? Frustrasi karena “kalah” di bidang ekonomi!

Upaya menghancurkan dominasi Cina terus dilakukan. Namun, semakin keras dilakukan, semakin disadari bahwa ia merupakan bagian integral dari struktur kapitalisme Indonesia. Di zaman Orde Baru, pengusaha Cina adalah bagian esensial dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di luar APBN (extra-budgetary revenues) bagi militer dan birokrat politik. Perselingkuhan modal asing, teknokrak, perwira militer, dan pengusaha Cina membuat pribumi semakin terisolasi.

Protes meluas, kerusuhan rasial pecah lagi pada 1974 mengiringi peristiwa Malari. Orang Cina lagi-lagi menjadi sasaran kemarahan. Presiden bertindak keras menghukum para pembangkang. Namun, Orde Baru kemudian mengadopsi kebijakan proteksi. Sejumlah usahawan pribumi muncul dari “rahim” negara. Mereka dibina dan diberi konsesi oleh negara melalui proyek APBN atau BUMN.

Mereka bukan kelas borjuis seperti di Eropa yang lahir di luar negara dan menjadi cikal bakal civil society yang mengimbangi negara. Mereka, dalam istilah Yahya Muhaimin (1991), adalah sejenis usahawan-birokrat atau client-businessmen yang tumbuh di dalam negara dan memperkuat negara. Fredd Riggs (1964) menyebutnya dengan pariah enterpreneur: pengusaha yang bergantung kepada fasilitas negara dan tumbuh berkat koneksinya dengan para birokrat.

Uang minyak memungkinkan negara mengongkosi kebijakan ekspansif-proteksionis dan menyuburkan kantong usahawan-birokrat melalui kegiatan perburuan rente. Pada dekade 80-an, seiring anjloknya harga minyak yang meluncur hingga level US$9 per barel, negara menempuh lagi kebijakan liberalisasi dan deregulasi. Ekonomi dipugar ulang di bawah preskripsi dogma neoklasik di bawah arahan Bank Dunia dan teknokrat pro-pasar.

Ekonomi tumbuh sepanjang dekade 90-an, tetapi kemudian rontok dihempaskan krisis moneter. Dan begitu krisis ekonomi meletus, kerusuhan anti-Cina kembali berkobar, banyak aset warga keturunan Tionghoa dijarah. Sumber kemarahan adalah sentimen bahwa Cina dominan dalam perekonomian. Menurut perkiraan Richard Robison dalam bukunya yang legendaris, Indonesia: The Rise of Capital (1986: 276-277), modal keturunan Tionghoa saat itu mendominasi sekitar 70-75% dari total investasi kapital domestik.

Kenapa kerusuhan rasial terus berulang-ulang pada 1960, 1974, 1998? Jawabannya: frustasi karena merasa “kalah” dalam perekonomian. Sentimen ini terjaga sepanjang Republik ini berdiri dan terus menjadi api dalam sekam. Api dapat berkobar menjadi jilatan api yang membakar begitu disulut oleh sentimen rasial yang ditukangi oleh politik kepentingan.

Menyembuhkan Luka
Pilkada DKI telah usai, tetapi kasus Ahok adalah pintu masuk membangkitkan lagi sentimen anti-Cina dan isu pribumi-nonpribumi. Suara menggoreng isu pri–nonpri mulai menggema di dunia nyata dan maya. Apakah Republik ini akan kembali dibakar amarah? Amandemen telah menghapuskan frase “asli” dalam konstitusi. Ini adalah terapi hukum untuk meredakan rasialisme dan prasangka sektarian.

Terapi budaya telah ditempuh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan menghapus kekangan, tekanan, dan prasangka kepada etnis Tionghoa. Mereka kini bebas merayakan Imlek yang dilindungi negara. Yang belum tuntas memang “rekonsiliasi” ekonomi. Persoalannya adalah jurang ketimpangan yang menganga.

Dalam Laporan Bank Dunia bertajuk Indonesia’s Rising Divide, rasio gini Indonesia pada akhir 2014, ketika SBY meninggalkan kekuasaan, adalah 0,41. Angka ini adalah tertinggi dalam sejarah Indonesia membangun. Menurut Bank Dunia, 1 persen orang terkaya Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai sekitar 77 persen kekayaan nasional.

Indonesia adalah negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand. Di Rusia dan Thailand, 1 persen orang terkaya di dua negara itu menguasai masing-masing 66,2% dan 50,5% persen total kekayaan nasional.

Sumber ketimpangan adalah involusi sektor pertanian dan industri serta liberalisasi perdagangan, keuangan, dan investasi. Satu lagi: penguasaan tanah! Warisan ketimpangan ini yang harus diamputasi oleh pemerintah Jokowi. Niat Jokowi membenahi pertanian, dengan menambah lahan pangan melalui redistribusi tanah, patut didukung.

Begitu juga upaya pemerintah membenahi infrastruktur pertanian yang rusak adalah cara terpuji mengangkat harkat-martabat petani. Di sektor ini menyemut 39 tenaga kerja yang miskin. Mereka itulah bagian terbesar dari 40% lapis terbawah dari piramida ekonomi nasional. Jika sektor ini dibenahi, kesenjangan akan berkurang, prasangka rasial dan luka-luka sejarah dapat terobati.

Avatar
M. Kholid Syeirazi
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU)
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Dua Perwira di Bawah Pohon Pisang (Kenangan Kekejaman PKI di Yogya)

Yogya menangis. Langit di atas Kentungan muram. Nyanyian burung kutilang di sepanjang selokan Mataram terdengar sedih. What's wrong? Ono opo kui? Rakyat Ngayogyakarta risau, karena sudah...

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

The Social Dilemma, Algoritma Media Sosial Manipulasi Pengguna

Di masa pandemi virus corona, kita sangat bergantung pada perangkat-perangkat lunak agar kita tetap bisa berhubungan dengan teman, keluarga dan rekan kerja yang tidak...

ARTIKEL TERPOPULER

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.