in

Menanti Invasi Kaum Perempuan

[Foto: www.techinasia.com]
Beberapa pekan lalu saya mendapatkan pertanyaan dari seorang sahabat saya soal kepemimpinan perempuan; adakah bedanya dengan kepemimpinan lelaki. Saya menyatakan ada, dan ada cukup banyak penelitian mengenai hal itu.

Saya juga bilang bahwa gender diversity, sebagai bagian dari keragaman lainnya, berkontribusi positif pada kinerja organisasi. Saya berjanji untuk mencarikan dan mengirimkan artikel-artikel jurnal yang relevan. Dan saya melupakannya.

Lalu, seluruh hal yang terjadi pada hari kemarin mengingatkan saya kembali kepada janji tersebut. Mulainya dengan peringatan ringan. Entah berapa WhatsApp Group yang saya ikuti mengirimkan pidato Jack Ma di Universitas Nairobi, Afrika. Pidato pada 20 Juli 2017 itu punya banyak isi, tetapi penghujung dari pernyataannya di situ adalah soal kepemimpinan perempuan. Dia menekankan untuk memperhatikan dengan saksama organisasi-organisasi yang memiliki banyak kaum perempuan di dalamnya, karena itu akan menjadi game changer.

Saya kira, orang sekelas Jack Ma tak pernah bicara sembarangan. Dan saya mulai memikirkan bagaimana organisasi-organisasi yang saya lihat di negeri ini maupun di dunia internasional mulai menunjukkan perubahan sejak lebih dari satu atau dua dekade lalu. Tetapi, memang masih banyak di antara organisasi besar yang belum mengambil manfaat dari kepemimpinan perempuan.

Presiden Joko Widodo mungkin adalah salah satu yang paling maju dalam hal ini. Dia punya menteri-menteri perempuan di posisi yang ekstrapenting. Mereka memimpin keuangan, hubungan luar negeri, lingkungan hidup dan kehutanan, juga kelautan dan perikanan, selain posisi yang secara “tradisional” diberikan kepada perempuan, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dan kementerian yang membidangi empat hal yang saya sebut pertama menunjukkan kinerja yang tidak mengecewakan, kalau bukan malah di antara yang paling menonjol.

Perempuan dan Keberlanjutan Perusahaan

Yang Jack Ma sendiri nyatakan sebetulnya lebih ke posisi perempuan sebagai wirausahawan (atau wirausahawati?) dan manajer. Dan, setelah sepagian dibombardir oleh kiriman pidato Jack Ma, di siang harinya saya kemudian menemukan sebuah artikel yang relevan. Tanpa berusaha mencari, saya dikirimi artikel yang baru saja terbit di jurnal Business Strategy and the Environment, Vol. 26/5 2017. Benar-benar masih mengepul dari dapur Wiley Online Library. Judulnya, “The Influence of Board Composition on Sustainable Development Disclosure”.

Apa yang kemudian saya temukan di artikel Muhammad Jizi itu sangat menarik. Saya kutipkan ringkasannya sebagai berikut: “Using a sample of FTSE 350 firms for the period 2007–2012, the results show that higher board independence facilitates the conveying of firms’ good citizenship image through enhancing societal conscience. The results also show that female participation on boards is favorably affecting CSR engagement and reporting as well as the establishment of ethical policies. Hence, the research suggests that boards with higher female participation and independence boost the legitimacy of CSR reporting. Board gender diversity and independence facilitates directing part of the firm’s scarce resources toward value maximizing social projects and subsequent reporting on these.”

Sampel perusahaannya menarik, karena memasukkan 350 perusahaan yang nilai pasarnya tertinggi di The Financial Times Stock Exchange (FTSE). Ini lebih banyak daripada kebanyakan penelitian yang memanfaatkan hanya anggota FTSE100 atau yang setara dengannya di berbagai bursa utama di dunia. Periode data yang diambil sendiri tidak cukup panjang, namun cukup menarik untuk melihat pola dari gejala yang relatif baru. Tak ada gunanya menarik data hingga tahun 1970-an, misalnya, kalau yang hendak diamati adalah hal yang memang belum terlalu lama muncul.

Baca Juga :   Seni dan Absennya Kemanusiaan [Catatan Kecil untuk Irma Hidayana]

Hasil penelitiannya sendiri konsisten dengan berbagai penelitian yang sudah pernah saya baca sebelumnya: semakin besar komposisi perempuan dalam posisi kepemimpinan perusahaan, maka perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan membesar, ditandai utamanya dengan meningkatnya sumberdaya yang disalurkan ke sana, juga keterbukaan atas kinerja sosial dan lingkungan perusahaan.

Dari seabrek penelitian lain, saya tahu bahwa perhatian pada aspek sosial dan lingkungan yang lebih tinggi membuat keberlanjutan perusahaan jadi lebih baik, termasuk dalam kinerja keuangan.

Para pemimpin perempuan, dalam penelitian Jizi, mendorong perusahaan menjadi lebih memperhatikan keberlanjutan dengan membuat beragam kebijakan yang berlaku bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Legitimasi laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga mereka naikkan, lagi-lagi di mata pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Laporan CSR kemudian tidak lagi menjadi basa-basi belaka, namun mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, dan mendorong perbaikan kinerja.

Invasi untuk Menyelamatkan Negeri

Itu juga yang menjadi pesan yang bahkan lebih dikuatkan lagi penghujung film dokumenter Where to Invade Next. Karya dokumenter terbaru Michael Moore itu—para penggemar pertunjukan drama dan pembenci perilaku Donald Trump sekarang bisa menonton karya mutakhirnya, “The Terms of My Surrender”, sebuah drama solo di Broadway mulai akhir Juli lalu—benar-benar mengaduk-aduk benak mulai dari awalnya. Film yang beredar tahun itulah yang saya tonton melalui TV kabel di malam hari.

Dibuka dengan bagaimana Italia memastikan seluruh pekerjanya bisa berlibur dengan baik, disusul segera dengan urusan makanan lezat bergizi bagi anak sekolah di Prancis. Lalu pindah ke Jerman untuk menunjukkan bagaimana manusiawinya hubungan antara perusahaan dengan pekerjanya (yang menjadi bagian dari direksi).

Setelahnya, ada pendidikan perguruan tinggi gratis di Slovenia dan pendidikan dasar yang menjadikan para siswa Finlandia menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Bagaimana Portugal memerlakukan pengguna narkoba serta sistem rehabilitasi narapidana yang benar-benar manusiawi di Norwegia. Semuanya jaw dropping, walau saya sudah banyak mengetahui hal-hal itu sebelumnya.

Baca Juga :   Melayani Pemudik atau Pencari Gengsi?

Tetapi, bagian akhir dari film itu benar-benar menjadi penutup yang jenius. Moore memilih dua negara yang bisa mengajarkan kepada kita semua soal betapa dahsyatnya hasil partisipasi perempuan di ruang publik. Yang pertama, di Tunisia, di mana perempuan benar-benar memegang kendali atas politik di sana, lewat demonstrasi besar yang meruntuhkan kediktatoran, lalu menegosiasikan hak-hak perempuan di parlemen yang dikuasai partai berhaluan Islam.

Sukses, kaum perempuan di sana kemudian mendapatkan hak-haknya secara penuh, dan kehidupan di sana—bukan saja kehidupan perempuan—menjadi jauh lebih baik.

Kedua, Islandia. Kalau ada yang menonton Inside Job, sebuah film dokumenter tahun 2010 mengenai kejahatan ekonomi yang dinarasikan oleh Matt Damon, pasti ingat bagaimana Islandia babak belur lantaran ditipu oleh proyeksi kelewat optimistik dari ekonom-ekonom bayaran yang memang bertugas untuk mengobarkan deregulasi. Di karya Moore, kita melihat kebangkitannya.

Ekonomi Islandia susut 80% lantaran kejahatan ekonomi, terutama patgulipat perbankan itu. Saya mengecek Google dan tercekat lantaran hutang negeri kecil itu jadi 10 kali lipat GDP-nya. Berbeda dengan AS yang hingga sekarang membiarkan para bankir Wall Street tetap berkeliaran, mendapatkan bail out dengan dalih too big to fail, membagi bonus raksasa untuk dirinya sendiri, dan terus menambah kekuasaan ekonominya; Islandia memenjarakan 70 bankir yang terlibat. Mereka dijauhkan dari masyarakat yang seluruhnya dirugikan oleh perilaku tengik mereka yang menjadikan sistem keuangan sebagai kasino.

Tetapi, untuk bangkit, tentu tak bisa sekadar memenjarakan para penjahat ekonomi itu. Islandia melihat bahwa satu-satunya bank yang selamat dari keruntuhan itu adalah satu bank yang dikelola sepenuhnya oleh perempuan. Mereka ogah mengikuti hawa nafsu “investasi” di sektor-sektor yang tak mereka pahami, seperti transaksi derivatif.

Hasilnya, mereka tegak berdiri sementara yang lain ambruk. Dari situ Islandia belajar bahwa berbisnis itu bukanlah soal mengejar keuntungan setinggi langit tanpa henti. Berbisnis sesungguhnya adalah memelihara komunitas, sama seperti mengelola negara.

Vigdís Finnbogadóttir adalah presiden keempat Islandia, yang memimpin dengan sukses antara 1980-1996, jauh sebelum kerakusan bankir memorakporandakan negeri itu. Ketika negeri itu hancur, kepemimpinannya yang sangat memelihara keutuhan dan kesejahteraan masyarakat kemudian menginspirasi banyak perempuan untuk mengambil alih bisnis. Maka, bukan saja satu-satunya bank yang selamat itu yang membesar, namun juga bisnis lain diambil alih kepemimpinannya oleh perempuan.

Perempuan juga mengambil peran yang jauh lebih besar di pemerintahan. Mereka melakukan tindakan-tindakan heroik menyelamatkan seluruh warga. Itulah yang menyebabkan The Independent (20/4/2012) menyematkan gelar the Heroines of Reykjavik kepada mereka.

Mereka semua memang berasal dari dan bekerja di Reykjavik, ibu kota Islandia. Sementara itu, Der Spiegel (22/4/2009) menyatakan apa yang mereka lakukan sebagai Cleaning Up the Men’s Mess.

Tiga orang CEO Islandia yang diwawancarai Moore menyatakan bahwa sudah terpatri dalam DNA perempuan untuk menjadi pemelihara bagi semua. Mereka yang memiliki ibu (siapa yang tidak?) dan saudara perempuan pasti menyetujui itu. Sementara kaum lelaki kerap lebih egois, memikirkan kepentingannya sendiri, atau maksimal kelompok kecilnya.

Baca Juga :   Vox Hoax Vox Dei

Sifat kompetitif dan agresif lelaki telah membawa Islandia—dan banyak negara lainnya—ke dalam kubangan krisis ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karenanya, mereka bertiga menasihati Moore, dan kita semua, tentang perlunya memberikan ruang kepemimpinan kepada perempuan.

Harapan untuk Keselamatan

Saya tersadar di ujung film itu. Merenungi kembali pelajaran dari Ma, Jizi, dan Moore. Perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa mendapatkan banyak manfaat kalau perempuan berpendidikan tinggi dan berhati mulia banyak duduk di direksi dan dewan komisaris. Perusahaan-perusahaan itu bisa jadi lebih kuat kinerjanya secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Presiden Jokowi mungkin butuh lebih banyak menteri perempuan lagi. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan mungkin perlu dipimpin perempuan agar industri dan perdagangan di Indonesia lebih diarahkan kepada keberlanjutan, bukan melawannya, seperti yang kerap ditunjukkan hingga sekarang.

Mungkin perundingan perubahan iklim akan jadi lebih sejuk bila kaum kaum perempuan semakin banyak menjadi negosiatornya. Mereka pasti lebih berpikir tentang nasib anak-anak dan cucunya, yang akan menghadapi bahaya besar bila janji negara-negara yang dituangkan ke dalam dokumen nationally determined contributions (NDC) cuma seperti sekarang.

Mereka akan merundingkan penurunan emisi yang lebih dalam lagi. Mungkin juga, kalau perunding dari AS didominasi perempuan, mereka bakal mengambil keputusan berbeda dari presiden pandir yang kebetulan sedang memimpin lantaran sistem demokrasi paling ganjil di dunia.

Kaum lelaki mungkin tak pernah benar-benar beranjak dewasa, masih persis seperti ketika kecil berebut mainan dan menjadikan seisi rumah berantakan. Dan cuma ibu dan kakak perempuan mereka yang selalu bisa meredakan perkelahian lalu membereskan mainan itu. Lelaki yang tampak dewasa pun sebetulnya hanya lebih tertib manakala ada kekasih dan istri yang membuatnya demikain. Dunia kini benar-benar membutuhkan ibu, saudara perempuan, kekasih dan istri.

Dalam opera Turandot karya Giacomo Puccini, Calaf, sang pangeran yang tak dikenal, menyanyikan Nessun Dorma—artinya kurang lebih “tak ada yang boleh tidur”—lantaran meyakini bahwa dia mampu mendapatkan cinta sang putri idaman. Mungkinkah Nessun Dorma menjadi aria yang menjadi lambang harapan seluruh lelaki untuk bisa diselamatkan perempuan dari dunia yang berantakan ini?

Saya tak bisa tidur mengharapkan invasi kaum perempuan untuk menyelamatkan dunia datang sesegera mungkin.

Written by Jalal

Jalal

Reader on Corporate Governance and Political Ecology
Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Jakarta.

Leave a Reply

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR