OUR NETWORK

Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kesejahteraan Buruh?

Perjuangan para buruh selama ini berpusat pada upaya menekan pemerintah untuk meninggikan upah minimum. Kalau sudah ditetapkan pemerintah, bagaimana pun kondisi perusahaan, ketentuan itu harus dipatuhi. Akhirnya terjadilah ketidakseimbangan.

Jawaban sederhana atas pertanyaan ini adalah buruh itu sendiri. Mereka orang dewasa yang bertanggung jawab atas segala sesuatu berkenaan dengan hidup mereka. Termasuk di dalamnya apakah mereka sejahtera atau tidak. Secara sederhana sejahtera itu menyangkut 2 hal, yaitu soal pemasukan dan pengeluaran. Sejahtera artinya bila pemasukan lebih besar dari pengeluaran, kebutuhan hidup tercukupi, dan ada sisa penghasilan yang bisa ditabung.

Sebenarnya tidak hanya buruh, setiap orang begitulah ketentuannya. Untuk sejahtera ia harus bekerja keras agar mendapat penghasilan yang memadai. Dalam hal buruh, ia harus bekerja keras, disiplin, tertib, dan giat belajar serta berlatih sehingga bisa naik jenjang karir. Kepada setiap karyawan di tempat saya bekerja saya selalu mengingatkan bahwa kenaikan gaji yang terasa perubahannya adalah kenaikan gaji saat promosi jabatan. Sudah merupakan fakta telanjang bahwa gaji foreman lebih tinggi dari operator, dan gaji supervisor lebih tinggi dari foreman. Kalau ingin menikmati gaji, berusahalah dengan keras agar naik ke jenjang karir yang lebih tinggi, jangan mau jadi operator seumur hidup.

Bagaimana caranya agar naik jabatan ke jenjang yang lebih tinggi? Kerja keras, tunjukkan hasil yang berbeda dari orang lain. Tunjukkan bahwa Anda bisa berkontribusi terhadap pengurangan biaya produksi. Belajar dan berlatihlah untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian. Itu semua menjadi dasar penilaian untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Ingat, orang rata-rata akan dibayar rata-rata. Anda tidak akan naik jabatan kalau tidak istimewa.

Lalu ada sisi lain, yaitu sisi pengeluaran. Berapa pun besarnya gaji, kalau tidak pandai mengelola, buruh tidak akan sejahtera. Maka buruh bertanggung jawab untuk mengelola gaya hidup dan pengeluarannya. Ada banyak buruh yang cerdas mengelola keuangan sehingga pada saat pensiun ia sudah punya cukup tabungan dan investasi untuk hidup mandiri, bebas secara finansial. Ada yang bahkan sudah mandiri sebelum pensiun. Yang tidak cerdas, boro-boro menabung, sekadar tidak berutang tiap bulan saja sudah sulit.

Tapi kan tidak semua orang bisa naik jabatan? Memang tidak. Lalu, kalau
semua orang bekerja keras, disiplin, tertib, dan produktif, apa yang terjadi? Kinerja perusahaan meningkat. Kalau perusahaan meraih laba yang lebih baik, karyawan bisa menuntut upah yang lebih tinggi atau bonus yang lebih besar. Bisakah? Bisa!

Justru perjuangan buruh seharusnya ke situ arahnya. Tuntut perusahaan untuk membayar gaji yang lebih tinggi karena buruh sudah berkontribusi besar. Kalau perusahaan meraih laba yang baik, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menolak. Kalau menolak, jalankan mekanisme mogok, yang memang dibolehkan oleh undang-undang.

Masalahnya, buruh sering kali menuntut kenaikan gaji tanpa terlebih dahulu menunjukkan kinerja. Kenaikan gaji artinya kenaikan biaya bagi perusahaan. Dalam situasi tertentu itu bermakna penurunan laba perusahaan. Tapi itu juga bisa berarti kerugian bagi perusahaan. Kalau gaji karyawan terus naik, sedangkan kinerja perusahaan tidak meningkat, perusahaan akan merugi dan bangkrut. Kalau bangkrut, status buruh akan hilang seketika. Ingat, status buruh hanya ada bila ada perusahaan. Perusahaan hanya ada bila ia memperoleh laba. Pemaksaan kenaikan gaji tanpa peningkatan kinerja sama artinya dengan usaha untuk memecat diri sendiri.

Ini bukan cerita teoritis. Industri tekstil dan garmen yang dulu banyak berkembang di Jawa Barat dan DKI kini banyak yang gulung tikar, atau pindah ke daerah lain, karena beban upah minimum yang tidak lagi sanggup mereka tanggung. Yang bertahan harus megurangi jumlah karyawan, dan menggantinya dengan mesin otomatis. Siapa yang menanggung akibat itu? Para buruh juga.

Perjuangan para buruh selama ini berpusat pada upaya menekan pemerintah untuk meninggikan upah minimum. Kalau sudah ditetapkan pemerintah, bagaimana pun kondisi perusahaan, ketentuan itu harus dipatuhi. Akhirnya terjadilah ketidakseimbangan. Kenapa opsi itu dipilih? Dugaan saya, karena itu lebih mudah. Buruh bisa menikmati kenaikan upah berkala tanpa perlu menunjukkan kinerja. Rajin malas naik gaji. Ini situasi yang tidak sehat.

Tuntutan kenaikan upah jauh lebih tepat diajukan kepada manajemen perusahaan tempat buruh bekerja. Dasar tuntutannya jelas. Perusahaan pemberi kerja adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk membayar gaji karyawannya. Tentu saja dengan konsekuensi peningkatan kinerja tadi.

Lalu apa peran pemerintah? Peran terbesar pemerintah sebenarnya hanya regulator dan penengah. Pemerintah seharusnya tidak berperan sebagai penentu upah. Upah adalah hasil negosiasi buruh dengan perusahaan. Pemerintah bertugas mengawasi agar negosiasi itu sesuai dengan ketentuan.

Adakah peran pemerintah yang lain? Ada banyak. Pemerintah harus menyediakan berbagai sarana yang memang merupakan domainnya untuk mempermudah hidup para buruh. Sarana yang dimaksud adalah sarana transportasi, perumahan, pendidikan bagi anak-anak buruh, dan sebagainya. Semua itu berpengaruh pada berapa besar biaya hidup yang dikeluarkan buruh setiap bulan. Kalau biaya-biaya untuk itu bisa ditekan dengan bantuan pemerintah, pengeluaran buruh pun akan menurun. Itu akan sangat berarti efeknya pada kesejahteraan mereka.

Peran lain adalah, membantu para buruh dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian para buruh melalui berbagai pelatihan dan pendidikan.

Prinsipnya, kesejahteraan itu adalah buah dari kerja keras, bukan hasil pemaksaan.

Penulis dan pekerja profesional.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…