Banner Uhamka
Sabtu, September 26, 2020
Banner Uhamka

Siapa Kelompok Radikal Islam Itu? [Catatan untuk Menteri Agama yang Baru]

Mengapa Musisi Rentan Depresi hingga Bunuh Diri?

Setelah meninggalnya musisi kondang DJ Avicii di Oman pada 20 April silam, saya memikirkan ulang ihwal musikus, depresi, dan meninggalnya mereka karena bunuh diri....

Anies Baswedan dan Otak Politik Mendulang Suara

Belakangan gambar dan konten pidato calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di markas Front Pembela Islam (FPI) menjadi perbincangan publik, termasuk dan terutama di...

Pesta Teror Dunia Pendidikan

Februari adalah masa-masa mulai memanasnya pesta teror di dunia pendidikan. Sampai pertengahan bulan, di beberapa daerah para murid kelas 9 dan 12 sudah dua...

Ketika Ridwan Kamil dan Ganjar Berkicau

  Nama Ridwan Kamil hari-hari ini kembali santer, terutama terkait isu kemungkinan dia akan berlaga di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Sebagai pemimpin daerah, Kang...
Avatar
Nadirsyah Hosenhttp://nadirhosen.net/
Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia – New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School, Australia; salah satunya mengampu kajian sistem pemilu dan konstitusi Australia.

Saya hendak jelaskan secara singkat soal kelompok radikal dalam Islam, yang kabarnya akan menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo periode kedua. Penjelasan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau menggunakan cara-cara Orde Baru yang justru akan kontraproduktif.

Secara umum yang bisa kita identifikasi sebagai kelompok radikal itu sebagai berikut:

Pertama, kaum takfiri yang menganggap kelompok selainnya sebagai kafir. Berbeda pandangan sedikit saja langsung kita dikafirkan. Ini radikal dalam keyakinan.

Kedua, kelompok jihadis yang membunuh orang lain atas nama Islam. Mereka melakukan tindakan di luar hukum tanpa alasan yang dibenarkan secara syar’i. Ini radikal dalam tindakan.

Ketiga, kelompok yang hendak mengganti ideologi negara dengan menegakkan Negara Islam dan/atau khilafah. Tindakan mereka merusak kesepakatan pendiri bangsa. Ini radikal dalam politik.

Karakter radikal di atas bisa merupakan kombinasi ketiganya: mengkafirkan, membunuh, dan mau mengganti Pancasila. Ini yang paling berbahaya, apalagi kalau mereka merupakan jaringan transnasional.

Namun, ada juga yang hanya takfiri dan membunuh saja, tapi mereka tidak main politik. Ada yang tidak takfiri dan tidak membunuh, tapi hanya mau mengganti ideologi negara. Artinya, perbedaan manhaj maupun aktivitas mereka juga harus kita petakan.

Perbedaan di antara ketiga kelompok di atas maupun variannya harus dipahami dengan benar sebelum mau melakukan program deradikalisasi. Ini artinya bukan sekadar main hantam saja sehingga malah akan memicu perlawanan yang reaktif.

Jangan pula terjebak dengan asesoris, misalnya yang pakai jilbab panjang atau celana cingkrang langsung dianggap radikal. Ini juga tidak benar. Harus lebih substantif pada pemahaman keagamaan, tindakan, dan gerakan mereka.

Jika mereka masih berada pada tahap radikal dalam keyakinan, maka harus dilakukan wacana tandingan. Jika sudah berupa tindakan, maka tindakan preventif tidak lagi cukup, namun perlu dilakukan penetrasi ke dalam kelompok tersebut. Bila sudah sampai pada gerakan politik, maka tidak bisa lagi dihadapi lewat kompromi politik karena ini sudah pertarungan ideologi.

Usulan saya, menghadapi kelompok radikal ini tak bisa hanya hantam dengan keras dan tegas, tapi harus dirumuskan langkah yang taktis dan strategis. Yang saya ungkap di atas baru mengidentifikasi saja. Salah identifikasi bisa berakibat salah langkah menghadapi mereka.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat bekerja kepada Menteri Agama yang baru, Pak Fachrul Razi. Semoga amanah dan sukses menjalankan tugas.

Bacaan terkait

Menteri Lukman dan Politik Takfir

Dalam NKRI Tak Ada Orang Kafir!

Siapa yang Kafir dan Pantas Mengkafirkan?

Lelaki Pemrotes Nabi dan Khawarij Zaman Now

Menteri Lukman, Bendera Tauhid, dan Tantangan Moderasi Beragama

Avatar
Nadirsyah Hosenhttp://nadirhosen.net/
Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia – New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School, Australia; salah satunya mengampu kajian sistem pemilu dan konstitusi Australia.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Disleksia Informasi di Tengah Pandemi

Perkembangan teknologi yang sudah tak terbendung bukan hal yang tabu bagi semua orang saat ini. Penerimaan informasi dari segala sumber mudah didapatkan melalui berbagai...

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

Erick Ingin Kerja, Mereka Malah Menganggu!

Akhir-akhir ini, ada gerombolan oknum-oknum yang ingin memaksakan kehendak untuk mengisi kursi-kursi komisaris. Ketika keinginan itu tak tercapai, mereka secara sistematis dan masif melakukan...

Menjarah Mahkota Kemuliaan MK

Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 1 September lalu menjadi hadiah sekaligus menjadi dilema bagi kesembilan hakim konstitusi di usianya yang ketujuh belas...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.