Senin, Januari 25, 2021

Setelah Jokowi Menghapus Perda Prematur

Mahkamah Kalkulator dan Nasib Perseteruan Jokowi-Prabowo

Ketuk palu Ketua Majelis Hakim Konstitusi pada sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada Jumat, 14 Juni 2019, ini...

Cemburu pada Sebuah Demo

Rasanya baru kali ini aparat kemanan Indonesia menyiapakan sebuah demonstrasi dengan luar biasa. Disambut dengan hangat, meriah, dan bahkan dengan fasilitas yang serba mewah....

Efek Streisand, Repdem, dan Jenderal Gatot

Tahun 2003, seorang fotografer (Kenneth Adelman) digugat oleh bintang Hollywood, Barbra Streisand (pemeran Bu Focker dalam film komedi Meet the Fockers). Nilai gugatannya mencapai...

Konvensi PSI, Bukan Kaleng-Kaleng

Sejak mengumumkan bahwa saya mantap maju dalam proses pemilihan calon walikota Tangerang Selatan (Tangsel), publik selalu bertanya, “Lewat partai apa?” Terus terang, saya belum...
Hifdzil Alim
Direktur HICON Law & Policy Strategies.

jokowi-perda
Presiden Joko Widodo mengumumkan Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 peraturan daerah bermasalah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Pemerintah pusat membatalkan 3.143 peraturan daerah bermasalah. Alasannya, produk hukum tersebut dianggap menghambat investasi. Tak hanya itu, memperpanjang jenjang birokrasi, diskriminatif terhadap kelompok minoritas, dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi adalah beberapa argumen lain yang disampaikan pemerintah untuk mendukung keputusan pembatalan.

Jumlah perda bermasalah tak surut setiap tahunnya. Media menulis, dalam kurun waktu 2001-2009, ada 3.091 perda yang bermasalah. Bahkan pada 2011, setidaknya 3.700 peraturan bentukan DPRD dan kepala daerah itu dinilai tak layak diberlakukan. Apa gerangan sampai pelaksana pemerintahan di daerah tidak cukup cermat menghindari pembentukan perda yang berpotensi dihapus oleh pemerintah pusat?

Kemungkinan terdapat tiga musabab lahirnya perda prematur. Pertama, kekurangpahaman. Perda—sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan—membutuhkan proses pembentukan yang sifatnya formil dan baku. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 12/2011, dalam membentuk peraturan harus melalui enam tahapan. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan. Dalam setiap tahapan termuat kerangka normatif yang mesti dipelajari.

Selain harus tunduk pada UU No. 12/2011, provinsi dan kabupaten/kota juga mesti mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sebagai informasi, dalam kurun 2011-2015, sudah muncul tiga kali pergantian aturan berkaitan dengan pembentukan perda. Terakhir dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

Perubahan aturan tentang pembentukan perda dan substansi yang terkandung di dalamnya sedikit banyak menyumbang ketidakpahaman pemerintah daerah dalam mengikuti standar formil pembentukan perda. Pada bagian ini, perlu diakui, lahirnya perda bermasalah tidak melulu menjadi kesalahan provinsi atau kabupaten/kota. Secara tidak langsung, ada campur tangan pemerintah pusat.

Belum lagi, kemampuan teknis perancang peraturan (drafter) di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota tidak sama. Menyamaratakan asumsi atas kemampuan teknis dari perancang (drafter) bukanlah pilihan yang bijak. Akibatnya, secara teknis, pembentukan perda seperti melenceng dari aturan baku yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kedua, perda disusun hanya untuk mengakomodasi kepentingan dan kekuasaan tertentu di daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, segala kebijakan yang menyasar rakyat dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus diatur dengan perda. Di samping itu, perda merupakan produk hukum tertinggi yang diterbitkan oleh daerah.

Perda memiliki peran sebagai basis legitimasi untuk semua kebijakan pemerintah daerah, khususnya untuk kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah. Letak perda yang strategis menggoda segala macam kepentingan dan kekuasaan yang bermain di daerah agar menyusup ke proses pembentukan perda. Alhasil, satu atau beberapa pasal dalam perda cenderung keluar dari materi muatan yang ditentukan dalam undang-undang dan tidak logis. Parahnya, pasal yang bermasalah itulah yang menjadi jantung perda.

Ketiga, perda tidak dapat menjawab akar masalah di masyarakat. Musabab ketiga ini adalah konsekuensi logis diakomodasinya kepentingan kekuasaan tertentu dalam perda. Alih-alih menjadi jalan keluar bagi problematika masyarakat, perda malah menimbulkan persoalan baru dan bertransformasi menjadi perda muspro (sia-sia).

Diakui atau tidak, tentu saja, perda bermasalah akan menghambat kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, provinsi dan kabupaten/kota perlu mengambil usaha preventif untuk menghindari terbitnya perda prematur.

Minimal ada tiga upaya yang dapat diinisiasi oleh pemerintah tingkat II atau tingkat I. Pertama, guna mengatasi kesenjangan pemahaman atas mekanisme maupun substansi perda, Permendagri menyediakan sarana konsultasi. Kabupaten/kota bisa meminta petunjuk ke provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Sedangkan provinsi memohon arahan ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Namun harus digarisbawahi, sarana konsultasi yang disediakan oleh hukum, tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan. Tidak boleh menggunakan “aji mumpung”. Konsultasi bukan sarana untuk plesir. Tim daerah yang dikirim ke pusat seyogianya merepresentasi masalah yang akan dimintakan petunjuk atau arahan. Jadi, ketika konsultasi, aparatur daerah dilarang “bedol desa” semua ke pusat. “Aji mumpung” sangat kontradiktif dengan pembentukan perda itu sendiri.

Kedua, kepentingan dalam pembentukan perda akan selalu ada. Akan tetapi, ia perlu diantisipasi. Idealnya, internal pemerintahan daerah yang bertugas mengamankan pembentukan perda dari intervensi dan infiltrasi kepentingan kelompok tertentu. Bila pemerintah daerah dan DPRD tak mampu membendung derasnya arus kepentingan, jalan satu-satunya adalah membuka kran partisipasi.

David Wilcox (1988) membagi partisipasi masyarakat dalam empat gradasi. Pemberian informasi, konsultasi, pembuatan keputusa bersama, dan tindakan bersama. Pemerintah daerah dan DPRD harus menyediakan, minimal, gradasi pemberian informasi dan konsultasi bagi kepada masyarakat. Dengan partisipasi publik, maka rakyat bakal mau menyumbangkan idenya. Lebih penting lagi, rakyat juga mau turut bertanggung jawab mengawal keberlakuan dan pelaksanaan ketentuan yang sudah disepakati dalam perda.

Ketiga, untuk mendukung pembentukan perda—selain mekanisme konsultasi dan fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah pusat—provinsi dan kabupaten/kota bisa menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan dukungan keahlian dari berbagai spesialisasi. Intinya, ada banyak opsi untuk mencegah lahirnya perda prematur. Dan yakinlah, pemenuhan hak rakyat bakal susah digapai jika landasan hukumnya masih bermasalah.

Hifdzil Alim
Direktur HICON Law & Policy Strategies.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Warna, Nada, dan Keberagaman Bangsa

Rifa Rosydiana Ratal SMAN 24 Jakarta Pemenang Lomba Menulis Esai “Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita”. Sahabat Khatulistiwa. Desember 2020 Berbagai kontras yang dimiliki warna dan berbagai...

Kebiri Kimia Amputasi HAM

Pada 7 Desember 2020 lalu, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi...

Sastra dan Jalan Lain Filsafat

Persinggungan eksistensial manusia dengan beragam realitas peradaban tidak mengherankan melahirkan berbagai pertanyaan fundamental – filosofis. Mempertanyakan, membandingkan, dan memperdebatkan beragam produk peradaban, salah satunya...

Ujian Konsistensi Penanganan Konsistensi Sengketa Hasil Pilkada

Jelang sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi kerap timbul bahasan atau persoalan klasik yang selalu terjadi. Sebagai lembaga peradilan penyelesai sengketa politik,...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

The Social Dilemma: Logika Eksploitatif Media Sosial

Seorang teman baru bebas dari dunia gelap. Mengkonsumsi narkoba menjadi gaya hidupnya. Padalah kehidupannya tak terlalu suram bagi ukuran kelas menengah. Tapi kehidupannya itu...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.