Selasa, Januari 19, 2021

Satu Tahun Pembantaian Salim Kancil

Jokowi dan Permasalahan Kebiri Kimiawi

Polemik hukuman bagi pelaku perkosaan masih belum berakhir, bahkan setelah Presiden Joko Widodo akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang...

Puncak Kesadaran Digital Kompas-Gramedia adalah Media Sekelas Tribunnews

Pekan lalu, Muhamad Heychael di Remotivi.or.id mengirimkan pukulan telak kepada Tribunnews.com. Tribunnews disebut sebagai “tuyulnya Kompas-Gramedia”. Kata tuyul di sini merujuk kepada hantu pesugihan...

Ketika Nasionalisme dan Merah-Putih Hanya Tameng

Setiap awal-awal Agustus, terutama menjelang tanggal 17, kita akan melihat pernak-pernik merah putih. Ada berupa gantungan kunci, bendera kecil, hingga bendera besar. Sepintas terlihat,...

Ketika KPK Tersandera Angket DPR

Di tengah derasnya arus desakan mundur Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi oleh banyak kalangan karena dinilai telah melanggar kode etik dan perilaku hakim, Mahkamah...
Avatar
Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

Pegiat lingkungan yang tergabung dalam solidaritas Surabaya untuk Salim Kancil melakukan aksi solidaritas terhadap pembunuhan petani penolak tambang pasir Lumajang bernama Salim Kancil di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/10). Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan pertambangan pasir di Lumajang dan menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap Salim Kancil seorang aktivis lingkungan. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/pd/15
Pegiat lingkungan yang tergabung dalam solidaritas Surabaya untuk Salim Kancil melakukan aksi solidaritas terhadap pembunuhan petani penolak tambang pasir Lumajang, Salim Kancil, di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/10). ANTARA FOTO/Umarul Faruq/

Pada 26 September 2016,  genap setahun pembantaian yang merenggut nyawa Salim Kancil. Ia dibunuh karena menolak kegiatan tambang pasir di Desa Selok Awar Awar Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Dalam peristiwa tersebut, Komnas HAM pernah menyampaikan pernyataan bahwa ada pembiaran aparat kepolisian karena sebelumnya ancaman terhadap Salim Kancil dan kelompoknya telah dilaporkan ke polisi namun tidak ada langkah pencegahan sampai terjadinya pembantaian itu. Pada saat kejadian, diduga ada mobil polisi yang hanya lewat saja padahal nyawa Salim Kancil saat itu mungkin masih bisa diselamatkan jika polisi bertindak cepat.

Proses hukum hanya berhenti di tingkat kepala desa yang telah divonis penjara selama 20 tahu. Sedangkan aktor-aktor lain yang diduga melakukan pembiaran, tidak diusut dan ditindak.

Kejadian tersebut adalah puncak gunung es dari anomali fungsi negara yang berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Alih-alih melindungi, dalam peristiwa Salim Kancil, kepala desa sebagai representasi dari kehadiran negara justru terlibat dan menjadi pelaku utama. Pun dengan polisi dan pemerintah daerah yang diduga melakukan pembiaran.

Studi yang dilakukan oleh Indonesia Legal Roundtable yang dipimpin oleh advokat senior Todung Mulya Lubis menyampaikan bahwa pada 2015, indeks perlindungan HAM menurun drastis. Ini berarti kualitas kinerja negara dalam melindungi HAM memburuk dibandingkan tahun 2014.

Fungsi negara melalui lembaga dan aparat penyelenggara pemerintahan baik di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk melindungi HAM kurang berjalan optimal. Negara seharusnya melindungi setiap orang dari tindakan pihak ketiga yang bisa berakibat pada pelanggaran HAM. Sebab, negara melalui aparatnya telah diberikan instrumen berupa kewenangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Komnas HAM antara 2012 – 2015 menerima setidaknya puluhan pengaduan dari pembela HAM di Indonesia yang begerak pada isu lingkungan, agraria, perburuhan, anti-korupsi, jurnalistik, pendidikan, LGBT, dan kebebasan mengemukakan pendapat. Mereka melaporkan ancaman yang mereka terima sebagai dampak dari aktivitasnya membela HAM.

Di tingkat internasional, menurut catatan dari Global Witness, sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang HAM, sepanjang tahun 2002 – 2014, 991 orang pembela lingkungan dan HAM di berbagai belahan dunia tewas dibunuh. Pada 2014, sebanyak 116 pembela lingkungan dan HAM tewas dibunuh di 17 negara atau rata-rata dua orang dibunuh setiap minggunya.

Pembunuhan paling banyak terjadi di benua Amerika Selatan dan Tengah, disusul di Asia Tenggara. Secara spesifik terbanyak terjadi di negara Brasil, Kolumbia, Filipina, dan Honduras.

Selain ancaman pembunuhan, para pembela lingkungan dan HAM menerima ancaman kriminalisasi atas aktivitasnya. Instrumen hukum yang semestinya diselaraskan dengan berbagai instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi, misalnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, ternyata tidak sedikit yang bergerak ke arah yang sebaliknya.

Hal ini, misalnya, terlihat pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi, Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara yang lebih banyak menguntungkan korporasi daripada masyarakat lokal dan adat, dan Undang-Undang tentang Kehutanan yang mengkriminalkan aktivitas masyarakat lokal dan adat di dalam hutan.

Walhasil, dengan kondisi demikian, upaya perlindungan HAM secara efektif mendapatkan perlawanan dari dalam tubuh negara sendiri. Iklim yang kontraproduktif ini mengakibatkan karut marutnya situasi pelaksanaan HAM secara nasional karena ketidaksinkronan regulasi dan sektoralnya pengurusan negara berdasarkan pada bidang atau “kapling” masing-masing.

Langkah mendasar dan fundamental untuk membenahinya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan agar selaras dengan nilai dan norma HAM yang berlaku universal dan juga telah menjadi hak konstitusional karena dijamin di dalam UUD 1945. Peran dari Badan Pembinaan Hukum Nasiona (BPHN) harus dioptimalkan sebagai lembaga yang melakukan kajian dan penyaringan atas rancangan peraturan perundang-undangan supaya tetap dalam koridor penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Dengan peraturan perundang-undangan yang harmonis, upaya dan pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi HAM menjadi lebih sinergis dan menyeluruh. Hal ini pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi warga dalam membela HAM dan membatasi ruang gerak bagi para pelanggar HAM.

Terkait

How Low Can You Go?

Avatar
Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Dilema Vaksinasi dalam Menghadapi Masa Transisi

Pandemi covid-19 telah membawa perubahan kebiasaan yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Selama masa pandemi, kebiasaan-kebiasaan di luar normal dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari...

Wacana sebagai Represifitas Tersembunyi

Dewasa ini, lumrah dipahami bahwa represifitas diartikan sebagai tindakan kekerasan yang berorientasi pada tindakan fisik. Represifitas juga acap kali dikaitkan sebagai konflik antara aparatus...

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan....

Memaknai Syair Lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Lagu yang diciptakan oleh musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, melahirkan Sebuah mahakarya lagu yang begitu indah dan memiliki makna yang dalam. Lagu...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

penerapan etika bisnis dalam CSR dan lingkungan hidup

Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan kompetitif menuntut para pembisnis untuk meningkatkatkan daya saingnya. Namun kebanyakan dari mereka masih belum mengerti bagaimana...

Perbedaan; Pendidikan Karakter, Moral dan Akhlak

Kita lihat bila Secara filosofis, terminologi pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan etika, dan pendidikan akhlak memiliki perbedaan. Terminologi pendidikan moral (moral education) lebih cenderung...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.