OUR NETWORK
Saatnya Golkar Menjadi Partai Modern
golkar-baru
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kanan) didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengibarkan bendera Golkar saat penutupan Musyawah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali, Selasa (17/5). ANTARA FOTO/Wira Suryantala

Keberhasilan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali menjadi momentum yang baik untuk menjelmakan Golkar sebagai partai modern. Transformasi Partai Golkar menuju partai modern ini diharapkan dapat menjadi model bagi partai lain dalam melaksanakan fungsi kepartaiannya yang sejak beberapa tahun lalu mulai terlihat stagnan.

Dalam sejarah kemunculan partai politik di Indonesia, Golkar termasuk partai yang sarat pengalaman dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sejarah juga mencatat bagaimana Golkar amat berperan menentukan arah kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru, tentu dengan kelebihan dan kekurangannya. Hal ini wajar belaka karena Golkar memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas politik dan pemerintahan rezim Orde Baru.

Namun, sejak kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998, para elite Golkar mulai menyadari kelemahannya ketika berafiliasi pada kekuasaan rezim Orde Baru. Upaya pembenahan partai juga dilakukan oleh elite partai ini karena mendapat penentangan dari publik.

Sebenarnya Golkar juga pernah mengalami masa-masa sulit ketika reformasi berlangsung. Hujatan dan tuntutan untuk membubarkan Golkar yang diidentikkan dengan rezim Orde Baru berhasil dilewati.

Bahkan dalam Pemilu 1999, sebagai momentum kekuasan yang demokratis, Partai Golkar terbukti masih mendapat dukungan dari masyarakat. Modal dukungan publik ini harus disadari oleh para elite Golkar untuk terus menjaga harapan publik, terutama dalam menyuarakan aspirasi mereka.

Menjadi Partai Modern
Fakta yang tidak terbantahkan dalam setiap kepemimpinan baru terbentuk di Partai Golkar akan memunculkan kekecewaan dari faksi-faksi yang berbeda dalam Golkar. Hal ini terjadi karena dinamika pemilihan ketua umum di Partai Golkar sangat dinamis dengan berbagai strategi dan intrik yang menyertai proses pemilihan tersebut. Justru yang dikhawatirkan dari hasil pemilihan ketua umum ini adalah hengkangnya sejumlah tokoh berpengaruh dari Partai Golkar.

Bahkan bukan tidak mungkin yang akan muncul adalah partai baru yang dibentuk oleh elite Partai Golkar yang tidak menerima hasil pemilihan itu. Sejarah membuktikan kecenderungan ini: asal usul berdirinya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Yang menarik, ketiga partai ini justru berhasil mengambil segmentasi pemilih Golkar dengan perolehan suara yang melewati nilai ambang batas parlemen.

Karena itu, Munaslub Partai Golkar yang banyak disorot oleh publik semestinya dapat menjadi titik awal bagaimana membangun partai modern ke depan. Bagaimanapun, sadar atau tidak, Partai Golkar memang telah menjadi lokomotif melakukan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia. Walau kita sangat sadar menjadikan partai politik di Indonesia sebagai partai modern tentu tidak mudah.

Kebiasaan lama dalam tubuh partai yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi harus mulai ditinggalkan. Dengan kata lain, partai modern harus dimulai dengan proses demokrasi di dalam partai itu terlebih dulu. Jika praktik hegemoni dan dominasi masih dilakukan oleh elite partainya, maka transformasi ke partai modern akan sulit terlaksana. Inilah sesungguhnya ciri pertama dari partai modern itu.

Sayangnya, keinginan seperti ini masih jauh dari harapan kader-kader Partai Golkar dan partai lain yang ada dalam sistem politik kita. Apalagi menyangkut keputusan ketua umum yang tidak bisa ditentang atau dilawan, meski konteksnya ingin memperbaiki kekeliruan dari kebijakan yang dibuat ketua umum.

Sulit dibantah feodalisme di tubuh partai politik kita masih sangat terasa atmosfirnya. Lihat saja berapa banyak ketua umum partai politik yang mau mendengar suara arus bawah. Faktanya tidak banyak. Ini akibat ketua umum partai ini dikelilingi oleh elite yang memang ingin mengambil keuntungan dari gaya kepemimpinan feodal tersebut.

Transformasi ke partai modern juga ditandai dengan pelaksanaan fungsi utama partai, khususnya melakukan komunikasi politik dengan konstituennya. Ini juga jarang dilakukan oleh elite partai politik. Betapa banyak publik yang mengalami disorientasi politik terombang-ambing dari satu isu ke isu yang lain dibiarkan begitu saja. Tak ada upaya klarifikasi dari partai politik yang berkuasa, termasuk menjelaskan ke mana arah kebijakan pemerintah yang sebenarnya.

Karenanya, tidak mengherankan hubungan konstituen dengan partai politik yang didukungnya tidak terbangun dengan baik. Kegagalan membangun komunikasi politik ini menyebabkan kepercayaan publik kepada partai semakin turun. Menurunnya kepercayaan publik kepada partai politik merupakan ancaman kepada kelangsungan sistem demokrasi yang dilaksanakan saat ini.

Fungsi komunikasi politik menjadi penting karena terkait juga dengan upaya partai politik mengumpulkan aspirasi publik dan menyuarakannya di lembaga perwakilan. Jika selama ini Partai Golkar lalai melaksanakan fungsi tersebut, pada kepemimpinan baru pasca Munaslub hal ini perlu dilaksanakan agar menjadi model bagi partai lain.

Kemandirian Partai
Ciri lain dari partai modern adalah kemandirian partai dalam hal pembiayaan aktivitas politiknya. Publik juga tahu betapa tidak mandirinya partai politik dalam melaksanakan fungsinya. Banyak kasus korupsi yang melibatkan kader partai karena mereka terdorong ikut bermain dengan proyek pemerintah sebenarnya menjadi bukti ketidakmandirian ini. Kader partai dituntut oleh elitenya untuk bisa menyediakan pembiayaan bagi partai dengan memanfaatkan jabatannya di lembaga legislatif.

Apalagi menjelang pemilu, kegiatan partai akan semakin banyak sehingga membutuhkan biaya cukup besar. Idealnya, sebuah partai modern tentu memiliki dana yang dapat dikelola, terutama dari sumbangan anggota dan donatur yang bersimpati dengan perjuangan partai politik. Begitu juga kemampuan untuk mendapatkan sumbangan yang berasal dari publik sebagai konstituennya. Sayangnya hal ini masih belum terwujudkan karena komunikasi politik antara partai dan konstituennya tidak terbangun.

Musyawarah Nasional Luar Biasa yang telah menyatukan kedua kubu di Partai Golkar yang bertikai selama ini adalah kesempatan untuk menjadikan Golkar partai modern hingga bisa menjadi contoh bagi partai lain. Sebagai partai besar dengan sumber daya melimpah, bukan tidak mungkin pada Pemilu 2019 mendatang Partai Golkar akan mendapatkan kembali posisi pentingnya di pemerintahan.

Yang terpenting dari itu semua, publik berharap kepada Partai Golkar agar bisa menjadi aktor utama terwujud partai modern di Indonesia.

Kolom Terkait:

Demokratisasi di Partai Golkar?

Saatnya Mereformasi Partai Politik

Asrinaldi Asril

Pengajar Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

OPINI TERBARU

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…