in ,

Risma dan Pembangunan Berkelanjutan


risma-aja
Sejumlah warga Surabaya berunjuk rasa menolak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Jakarta untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017, di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/8). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Seiring mendekatnya Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, perhatian publik yang digiring media terhadap topik ini juga semakin meningkat. Tak cuma partai, aliansi masyarakat sipil beserta sejumlah organisasi pun turut serta meramaikan bahasan ini dengan mengusung sejumlah calon. Hal ini semakin menjadi-jadi setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), gubernur petahana, menetapkan untuk maju melalui jalur partai.

Keputusan ini membuat sejumlah pihak yang tidak menginginkan Ahok sebagai gubernur lagi menjadi cemas dan langsung ribut memaksa calon lain yang tak kalah kuat, salah satunya adalah Tri Rismaharini (Risma), Wali Kota Surabaya saat ini yang berprestasi.

Sejumlah seruan dan bujukan untuk Risma menjadi calon gubernur Jakarta sontak menggeliat di mana-mana. Mulai dari masyarakat sipil, warga Kelurahan Kalianyar, Jakarta Barat, dan warga Jatinegara Ilir beberapa waktu lalu menggelar deklarasi mendukung Risma menjadi calon gubernur DKI. Alasan warga tersebut adalah karena ingin Jakarta dipimpin figur yang lebih merakyat dan mengedepankan dialog.

Kemudian disusul oleh pernyataan sejumlah alumni Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) yang juga menyatakan Risma pantas didukung untuk maju menjadi cagub DKI melawan Ahok.

Tak cuma itu, media massa pun turut berkonspirasi menggiring berita seolah-olah Risma akan maju menjadi cagub DKI. Sebuah pidato Risma di Surabaya yang menyatakan permintaan maaf akibat ia tidak menghadiri sebuah acara di Surabaya, di-framing menjadi permintaan maaf untuk maju menjadi cagub DKI. Tampaknya media sangat memanfaatkan topik ini untuk meningkatkan popularitas portalnya.

Baca Juga :   Membunuh Calon Perseorangan

Tak ayal ini membuat partai pengusung pun menjadi semakin mempertimbangkan untuk memboyong Risma ke Jakarta. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang awalnya hendak mengusung Ahok, tampaknya juga mengkaji ulang keputusan ini. Beberapa waktu lalu PDIP membentuk koalisi besar dengan sejumlah partai lain, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, PPP, dan PAN.

Semua memberi usulan pasangan untuk Risma. Gerindra dan PKS ingin Sandiaga Uno; PPP mengajukan Ustaz Yusuf Mansyur; Demokrat mempertimbangkan Anies Baswedan. Sejumlah pihak menilai bahwa membawa Risma ke Jakarta akan mampu membuat Risma mengikuti jejak Joko Widodo menuju kursi kepresidenan


Pola pikir ini semakin memperkuat daya Jakarta sentris; Jakarta menjadi batu pijakan untuk kekuasaan tertinggi dan terbesar di Indonesia. Jakarta menjadi daya tarik untuk optimalisasi popularitas kepentingan, dari politik hingga bisnis.

Lalu apa kabar dengan pemerataan pembangunan di Indonesia? Pemerataan hasil pembangunan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, 28,59 juta orang atau 11,22% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).

Jumlah orang miskin terbanyak berada di Provinsi Risma, Jawa Timur, sebanyak 4,78 juta jiwa. Lalu di posisi kedua disusul Provinsi Jawa Tengah (4,58 juta jiwa), kemudian Jawa Barat sebanyak 4,35 juta orang miskin. Peringkat keempat dan kelima ditempati Provinsi Sumatera Utara (1,46 juta jiwa), dan Lampung (1,14 juta jiwa). Ini belum termasuk daerah Indonesia Timur yang kecil secara jumlah, namun dengan kondisi lebih terabaikan.

Baca Juga :   Dedi Mulyadi di Tengah Isu SARA

Sementara itu, sejumlah program pembangunan di timur dan ujung barat Indonesia digawangi oleh institusi dan lembaga donor asing. Hal ini rentan bagi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Lembaga-lembaga tersebut memiliki power lebih besar dalam mempengaruhi arah pembangunan, dikarenakan kekuatan kapital. Sejumlah pemerintah daerah banyak yang “bisa dibeli” oleh kekuatan asing ini, ketika pemda hanya dihuni sumber daya manusia (SDM) bermental korup dan miskin idealisme dan integritas.

Gini Index untuk pemerataan penghasilan Indonesia adalah 0,34. Ini menunjukkan adanya ketidakmerataan penghasilan yang cukup besar di Indonesia. Gini Index merupakan ukuran tingkat penyimpangan distribusi penghasilan.

Gini Index untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia mencapai 0,46. Nilai ini menunjukkan adanya ketidakmerataan kepemilikan tanah yang cukup besar. Disparitas pembangunan menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai bagi Indonesia. Salah satu program Jokowi adalah meningkatkan intensitas implementasi Program Tol Laut dengan perluasan cakupan daerah untuk mengurangi disparitas harga. Namun, disparitas ini sayangnya mencakup berbagai sektor, termasuk SDM.

Pembangunan berkelanjutan, konon, sudah masuk dalam visi pembangunan Indonesia 2030 dan juga Nawacita Jokowi. Douglas Broderick (United Nations Resident Coordinator) menyebutkan bahwa salah satu tantangan Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) adalah masalah kesenjangan sosial, kondisi  kekerdilan anak, good governance, dan generasi muda.

Untuk menjawab tantangan di atas, kita harus membiarkan orang terbaik di daerah untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Tak cuma Surabaya, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Bandung, dan daerah-daerah lain yang punya kepala daerah berkualitas. Biarkan mereka menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk membantu pemerataan pembangunan berkelanjutan. Indonesia bukan hanya Jakarta, jangan seret semua potensi dan sumber daya ke Jakarta.

Baca Juga :   Menakar Adu Taktik Ahok Versus Yusril

Kepala daerah mesti menjadi teladan. Ketika kepala daerah terbaik melakukan urbanisasi ke Jakarta, penduduk juga punya justifikasi untuk melakukan hal yang sama. Hal ini semakin menyesakkan Jakarta yang over populasi. Sementara itu, jumlah penduduk Jakarta saat ini mencapai 10 juta jiwa. Ditambah dengan yang bermukim di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dan setiap hari commute ke Jakarta, maka menjadi 28 juta jiwa.

Kepadatan penduduk Jakarta Pusat bahkan mencapai 18.926 per km2. Ketika tanah Jakarta tak cukup lagi untuk warga yang ada, ini membuat Ahok semakin punya justifikasi untuk melakukan reklamasi.

Warga Jakarta janganlah terlalu egois merampas semua SDM daerah. Mari kembali mengingat substansi pembangunan berkelanjutan, prinsip pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Termasuk kebutuhan akan SDM, kepala daerah berkualitas di daerah sudah menjadi magnet untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Biarkan ini menjadi energi positif di daerah.

Biarkan Risma di Surabaya. Ini akan menjadi teladan bagi kepala daerah lain untuk bertahan dan konsisten membangun daerah sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan Indonesia. Cukup Jokowi menjadi pelajaran.


Written by Ibnu Budiman

Ibnu Budiman

Researcher Sustainability & resilience (su-re.co), Bachelor of Science (Geography), Universitas Indonesia, Founder Liberal Arts Club Forum Indonesia Muda

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR