in ,

Rame-Rame Mencari Figur Setara Ahok


Gubernur DKI Basuki Tjahaja Punama (kanan) bersama Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kiri) mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kabinet Kerja membahas Penilaian Standar Bisnis di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/5). Rapat tersebut juga membahas mengenai kemudahan berusaha (ease of doing business), ijin investasi, IMB, pendaftaran properti, ijin PLN untuk penyambungan listrik, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, akses perkreditan, perlindungan pada investor minoritas, penegakan kontrak, serta penyelesaian perkara kepailitan. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Punama dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/5). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16

Merumuskan strategi yang benar-benar jitu untuk mengalahkan petahana yang kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sungguh bukan hal yang mudah. Ini terbukti dari geliat para pengurus partai politik di DKI Jakarta yang intensif melakukan lobi ke sana-sini dan mencoba membangun koalisi gemuk untuk mengusung calon yang memiliki potensi mampu menyaingi popularitas Ahok.

Sejumlah partai besar tampak masih menimbang-nimbang keputusan terbaik agar tidak salah dalam melangkah. Secara politis, kekeliruan dalam memilih dan mengusung calon yang dijagokan dan kemudian ternyata kalah tentu akan menjadi tamparan yang bisa merusak reputasi partai besar.

Sejumlah survei yang masih menempatkan Ahok sebagai calon dengan dukungan suara pemilih tertinggi jelas menjadi bahan kalkulasi partai yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Sebagai petahana yang unik, profil Ahok di mata masyarakat DKI Jakarta memang mengundang perdebatan dan bahkan menjadi kontroversi. Tetapi, ketika sejumlah partai besar berteriak dan melontarkan berbagai kritik kepada Ahok, hasilnya ternyata tidak selalu signifikan.

Kalau mau belajar dari pengalaman pesta demokrasi sebelumnya, sering terjadi calon yang dikritik dan diperlakukan sebagi pesakitan oleh banyak pihak justru hasilnya malah mampu mendulang suara para pemilih yang bersimpati kepadanya.


Hingga saat ini, untuk menandingi popularitas dan elektabilitas Ahok agar tak terpilih kembali, para pengurus partai politik berupaya mencari figur-figur tertentu yang diharapkan mampu mencuri simpati para pemilih. Sosok seperti Tri Rismaharini, Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, dan Rizal Ramli adalah sejumlah nama yang muncul dan digadang-gadang dapat menandingi reputasi Ahok.

Nama Tri Rismaharini atau Risma disebut-sebut sebagai figur paling berpeluang untuk menantang popularitas Ahok. Sebagai Wali Kota Surabaya yang memiliki segudang prestasi dan juga memiliki profil yang unik—dikenal inovatif, disiplin, pekerja keras dan populer di arus bawah masyarakat—wajar bila Risma kemudian digadang-gadang sejumlah pihak untuk bersedia maju dalam kontestasi politik di DKI Jakarta.

Duet Risma-Sandi, misalnya, adalah paket kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diharapkan mampu menandingi Ahok. Jika nanti benar disandingkan dengan Sandiaga Uno, apakah Risma akan dapat menandingi Ahok tentu masih diiuji oleh waktu.

Jika dicermati, strategi yang dikembangkan sejumlah pengurus partai politik yang berusaha membangun koalisi besar sebagai basis untuk menantang Ahok sebetulnya tidak akan menjadi jaminan dapat memenangkan pertarungan politik di DKI Jakarta. Pengalaman selama ini telah menunjukkan tak ada pararelitas antara jumlah raihan suara partai politik dan suara masyarakat pemilih di lapangan.

Tidak mustahil strategi menandingi dominasi Ahok dengan cara membangun koalisi besar partai politik justru pada titik tertentu akan berdampak kontraproduktif. Karena sikap dan kekhawatiran mereka yang tak bisa mengalahkan Ahok, yakni kalau tidak didukung koalisi besar partai politik, sebetulnya justru akan berisiko menumbuhkan simpati massa pemilih. Akan muncul kesan di mata pemilih bahwa posisi Ahok saat ini adalah sebagai pihak yang dimarginalisasi, dikeroyok banyak pihak, dan semacamnya.

Kesan bahwa seorang calon adalah korban yang dipojok-pojokkan dan dikeroyok berbagai pihak selama ini terbukti malah mendongkrak popularitas calon yang bersangkutan. Kasus kemenangan Joko Widodo dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta beberapa tahun lalu maupun Pemilu Presiden adalah bukti kuat dari berkah menjadi calon yang terkesan dan dikesankan teraniaya.

Dengan membangun koalisi besar partai dan mengerucutkan calon yang berkontestasi hanya dua pihak, peluang untuk mengalahkan Ahok harus diakui memang lebih terbuka. Jika calon yang bertarung lebih dari dua, hampir bisa dipastikan Ahok akan lebih berpeluang untuk menang, karena suara pendukung kandidat lain terpecah-pecah—sementara suara pendukung Ahok sendiri harus diakui relatif solid.

Untuk memastikan pesta demokrasi di DKI Jakarta berjalan fair dan sekaligus menjadi pembelajaran bersama, sejatinya ada dua hal yang seharusnya dipikirkan para pengurus partai politik.

Pertama, para pengurus partai politik seyogianya tidak terjebak pada kebiasaan untuk mengusung dan lebih mengedepankan figur calon daripada program yang ditawarkan sebagai janji atau kontrak politik kepada konstituennya. Kebiasaan untuk lebih mengandalkan pertarungan antar figur seperti ini akan mengurangi nilai demokratis pilkada karena menafikan kecerdasan para pemilih yang makin lama makin rasional dan kritis.

Kedua, para pengurus partai politik sebaiknya tak menghabiskan energi hanya untuk memilih figur calon peserta pilkada, sementara melupakan tugas partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Bagi pengurus partai politik, akan lebih baik jika sejak awal mereka juga memikirkan bagaimana melakukan sosialisasi kepada para konstituennya untuk memilih calon gubernur DKI Jakarta berdasarkan janji politik yang ditawarkan, dan bukan karena alasan yang sifatnya parokhial.

Siapa pun gubernur DKI Jakarta yang bakal terpilih nanti, yang penting adalah apakah mereka memang memiliki program yang benar-benar jelas untuk mengatasi berbagai masalah yang tengah dihadapi Ibu Kota ini. Juga apakah program yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Nama-nama seperti Ahok, Risma, Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendara, Rizal Ramli, dan lain-lain sesungguhnya adalah pelaksana dan perencana program pembangunan yang menjadi manager sebuah daerah. Tidak penting siapa yang menang, karena di atas segalanya yang terpenting adalah kepentingan rakyat.


Written by Bagong Suyanto

Bagong Suyanto

Guru Besar dan Dosen Kemiskinan di Departmen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR