Jumat, Oktober 30, 2020

Uji Kompetensi, Modernisasi Partai, dan Pemilih Milenial

Politik Kita di Tengah “Tsamaraisasi Milenial”

Politik kita akhir-akhir ini diramaikan oleh perbincangan tentang kemunculan anak muda berbakat yang bergelut sebagai politisi. Ia adalah Tsamara Amany, mahasiswi semester 6 yang...

Pilkada 2018: Pilkada Rasa Pilpres 2019

Memasuki tahun 2018, hiruk pikuk politik nasional kian riuh diperbincangkan banyak kalangan. Ruang-ruang publik seperti media, baik cetak ataupun online, tak henti-hentinya memuat berita...

Misteri 1965, Cornell Paper, dan Generasi Strawberry

  Limapuluh dua tahun pasca peristiwa 30 September 1965, bangsa ini masih terus becermin pada masa lalu. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sudah dibubarkan Soeharto...

Politik Kecebong

Kecebong semakin naik daun saja di ruang publik kita beberapa hari ini. Padahal, dipandang dari segi apa pun, nyaris tak ada yang menarik dari...
Ali Rif'an
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia

Istilah “uji kompetensi” selama ini lebih sering dikaitkan dengan rekrutmen tenaga pengajar, tenaga kesehatan, ataupun tenaga profesional lainnya. Namun sangat jarang—bahkan mungkin tidak ada—uji kompetensi dipakai dalam konteks rekrutmen politik. Karena itu, adanya uji kompetensi terhadap para calon anggota legislatif (caleg) 2019 yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru-baru ini merupan terobosan segar yang patut disambut baik.

Dalam uji kompetensi itu, 11 tokoh independen non-partai didaulat sebagai penelis. Mereka antara lain adalah mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto.

Menurut hemat saya, ada sejumlah alasan penting mengapa uji kompetensi calon wakil rakyat layak didukung. Pertama, uji kompetisi merupakan upaya trasnparansi rekrutmen partai politik. Pasalnya, sudah jadi rahasia umum proses rekrutmen atau seleksi calon legislatif selama ini diwarnai oleh aroma kolusi, nepotisme, dan bahkan transaksional. Istilah “uang perahu” ataupun “mahar politik” kerap menyembul tiap rekrutmen politik digelar.

Hadirnya transparansi dalam rekrutmen politik—bahkan prosesnya diunggah ke ruang daring melalui media sosial—merupakan kabar baik bagi perkembangan demokrasi tanah air. Sebab, sebagaimana ditulis Chistine Sussane Tjhin (2005), salah satu prinsip demokrasi yang dijadikan sebagai dasar dari perkembangan institusional dan proses demokrasi adalah transparansi. Demokrasi tanpa transparansi ibarat pohon yang tak memiliki akar.

Kedua, uji kompetensi sebagai ikhtiar mencari wakil rakyat terbaik. Pasalnya, kedudukan anggota DPR sangat strategis di republik ini. Selain bertugas mengawasi jalannya pemerintahan dan menyusun undang-undang, para angota DPR adalah penentu akhir dari seleksi hampir semua jabatan penting, mulai dari seleksi calon komisioner KPK, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lainnya.

Tentu menjadi lucu jika para anggota DPR melakukan uji kompensi terhadap para pejabat tinggi negara padahal dirinya sendiri belum pernah dilakukan uji kompetensi. Itulah mengapa hadirnya uji kompetensi caleg merupakan upaya memunculkan akal sehat dalam konteks kehidupan bernegara. Secara jangka panjang, hal ini dapat memperbaiki citra DPR yang selama ini telah dipersepsikan amat buruk oleh publik.

Modernisasi Partai

Ketiga, uji kompetensi caleg merupakan upaya reformasi pelembagaan partai politik. Ini sekaligus otokritik terhadap sistem dan manajemen partai yang ada. Pasalnya, hampir setiap kebijakan partai—termasuk rekrutmen politik—selalu ditentukan ketua umum sebagai sang veto player. Dengan kata lain, adanya uji kompetensi berarti partai secara pelan-pelan sedang menggeser peran veto player di satu sisi dan memperkuat pelembagaan partai di sisi yang lain.

Ini penting karena mengutip Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968), pelembagaan partai merupakan proses memperoleh nilai baku dan stabil dalam berorganisasi. Lebih jauh, pelembagaan partai dapat dimaknai sebagai proses menuju modernisasi partai politik.

Keempat, uji kompetensi juga merupakan bagian dari tes integritas terhadap calon anggota legislatif. Ini relevan mengingat korupsi merupakan masalah krusial yang dihadapi partai politik selama ini.  Sebagai contoh, laporan KPK 2016 menunjukan sekitar 32 persen para tersangka suap dan korupsi berasal dari partai.

Usut punya usut, akar permasalah korupsi salah satunya karena rekrutmen partai yang tertutup serta mengabaikan sistem meritokrasi. Akibatnya, banyak partai harus mengalami penurunan elektabilitas cukup drastis lantaran sejumlah kader—bahkan ketua umumnya—tersangkut korupsi.

Pemilih Milenial

Kelima, secara politik, adanya transparansi dalam seleksi calon legislatif dapat mendatangkan simpati dari masyarakat pemilih, khususnya generasi milenial. Dalam hal ini, parpol akan diuntungkan karena, seperti kata Schawbel (2016), salah satu cara menarik simpati pemilih milenial adalah dengan menyelenggarakan proses-proses politik setransparan mungkin. Sebab, salah satu ciri generasi milenial adalah mereka akrab dengan media sosial dan informasi. Mereka hidup dan tumbuh dalam iklim keterbukaan.

Tentu dalam konteks politik elektoral 2019, kelompok milenial tidak boleh dianggap remeh. Menujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ceruk pemilih pada Pemilu 2019 diprediksi akan didominasi oleh pemilih milenial. Pemilih milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang 1981-1999 dan akan berusia 20-38 tahun serta jumlahnya mencapai sekitar 86 juta jiwa. Jika dipresentase, 48% pemilih pada Pemilu 2019 adalah generasi milenial (Hasanuddin Ali, 2017). Artinya, uji kompetensi caleg juga sangat menguntungkan bagi partai untuk menarik simpati pemilih muda.

Karena itu, terobosan PSI melakukan uji kompetensi caleg patut direplikasi dan dijadikan inspirasi partai lainnya. Selain sangat menggiurkan secara politik, uji kompetensi caleg tentu menjadi momentum memunculkan para wakil rakyat berkualitas. Sebab, seperti kata Iwan Fals dalam lirik lagu “Surat Buat Wakil Rakyat”, wakil rakyat kumpulan orang hebat/bukan kumpulan teman teman dekat/apalagi sanak famili.

Kolom terkait:

Menilik Eksperimen Politik Partai Solidaritas Indonesia

Grace dan Eksperimen Politik PSI

Berpolitik dengan Passion

Saatnya Golkar Menjadi Partai Modern

Politik Kita di Tengah “Tsamaraisasi Milenial” 

Ali Rif'an
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Imajinasi Homo Sapiens Modern dalam Menguasai Dunia

  Foto diatas ini mewakili spesies lainnya yang bernasib sama, tentu bukan hanya Komodo, masih ada dan masih banyak lagi hewan yang bernasib sama sebut...

TBC Mencari Perhatian di Tengah Pandemi

Pada awal Maret, Indonesia melaporkan kasus Coronavirus Disease-2019 yang dikenal sebagai COVID-19, terkonfirmasi muncul setelah kejadian luar biasa di Wuhan, Cina. Penyakit ini disebabkan...

Pemuda dalam Pergerakan Nasional Pandemi Covid-19

Peringatan hari Sumpah Pemuda mempunyai makna yang khusus di masa Covid-19 saat ini. Tak bisa dipungkiri bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang...

Pilu-Kasih di Medan Aksi

Malam itu menjadi momen yang tak terlupakan. Saya kira, saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan atau nongkrong di kafe favorit bersama sang kekasih....

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Pemuda, Agama Sipil, dan Masa Depan Indonesia

Sejarah sangat berguna untuk mengetahui dan memahami masa lampau, dalam rangka menatap masa depan, ungkap Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Semestinya tidak hanya dibaca sebagai...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.