Kamis, Januari 21, 2021

Senjakala Dewan Perwakilan Daerah

Dalam NKRI Tak Ada Orang Kafir!

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak ada orang kafir. Pemeluk agama disebut berdasar agama masing-masing: orang Islam, orang Kristen, orang Katholik, orang...

McDonaldisasi Politik Kita

Politik “jalan tol” kini sedang menjangkiti partai politik dan menjadi wajah baru dunia perpolitikan tanah air. Partai politik yang seyogianya bertugas untuk melahirkan kader-kader...

Pak Ridwan Kamil, Jangan Melacur di Pilgub Jawa Barat!

Apa kabar Pak Ridwan Kamil? Semoga Anda selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya adalah salah seorang warga Jawa Barat yang...

Belajar Melupakan Jakarta

Visi Mahathir Mohamad sudah cukup menjadi alasan. Negeri Jiran Malaysia memindahkan Ibu Kota Negara, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Persis pada 19 Oktober 1995,...
Avatar
Khairul Fahmi
Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), pengajar Hukum Tata Negara, peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Diskusi “Menemukan Figur Pimpinan DPD RI Masa Depan” di Komplek Parlemen, Jakarta (31/03). [Foto: dpd.go.id]
Tiada satu pun lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi luput dari ujian berat. Entah itu karena pimpinannya terjerat kasus penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, ataukah dalam wujud infiltrasi kepentingan luar yang hendak melumpuhkan bangunan institusi yang tengah dibangun.

 

Mahkamah Konstitusi, misalnya, ketika hampir sampai ke titik stabil pelaksanaan mandat pemenuhan rasa keadilan masyarakat, reputasinya malah runtuh akibat kasus korupsi yang menimpa Akil Mukhtar dan Patrilis Akbar. Demikian pula dengan Komisi Yudisial, saat proses pembenahan sistem rekrutmen dan pengawasan hakim dilakukan KY, Irawady Joenoes, salah seorang komisionernya, justru dinyatakan bersalah melakukan korupsi.

Hal senada juga menimpa Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di tengah perjuangan mempertahankan kuasa legislasi yang terus disubordinasi melalui Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD, institusi ini justru dirundung duka. Ketuanya, Irman Gusman, dihukum dalam kasus korupsi. Tidak sebatas itu, ujian yang jauh lebih berat pun tengah menunggu, di mana DPD dihadapkan pada upaya parpolisasi.

Bahaya Parpolisasi DPD

Dengan menyibak kembali lembar sejarah kelahirannya, DPD adalah reinkarnasi utusan daerah dan utusan golongan di MPR. Ketika MPR direformasi, komposisi keanggotaannya pun mengalami penyesuaian. MPR tidak lagi terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan, melainkan terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.

Adanya pembelahan kamar DPR dan DPD berangkat dari filosofi mandat yang diemban keduanya. DPR bertindak sebagai representasi politik yang dalam proses pengisian dan pelaksanaan wewenangnya dilakukan partai politik. Sementara DPD berperan sebagai representasi wilayah yang proses pengisian dan pelaksanaan tugasnya diwakili individu-invidu yang dipilih dari setiap daerah propinsi.

Dengan mandat konstitusional yang berbeda, antara keduanya mesti diletakkan sebuah batas demarkasi yang jelas. Hal itu ditujukan untuk menjaga agar proses pengambilan kebijakan nasional yang berhubungan dengan daerah diimbangi oleh DPD sebagai suatu kekuatan politik di luar DPR dan pemerintah. Upaya demikian sesungguhnya telah dilakukan pada masa awal DPD, yakni ketika proses pengisian pertama anggota DPD dalam Pemilu 2004, calon anggota DPD dipersyaratkan bukan pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 tahun sebelum pendaftaran calon.

Dalam perkembangannya, persyaratan yang demikian tidak lagi diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Mahkamah Konstitusi juga mengukuhkan ketiadaan syarat tersebut bagi setiap calon anggota DPD. Kebijakan itu pada akhirnya membuka ruang bagi pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD dalam Pemilu 2009 dan 2014. Akibatnya, DPD rentan dipimpin pengurus teras partai politik melalui proses konsolidasi anggota DPD dalam satu bendera partai.

Secara teori maupun praktik yang diterapkan di berbagai negara, senat atau DPD memang tidak diharamkan untuk diisi kader partai. Hanya saja, original intent UUD 1945 sesungguhnya tidak menghendaki demikian. Sebab, pertama, sebagaimana disinggung sebelumnya, kehadiran DPD adalah dalam rangka menggantikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang dihapus dalam proses perubahan UUD 1945.

Sebagai pengganti, semangat keberadaan Utusan Golongan dan Utusan Daerah untuk menampung keterwakilan daerah dan golongan yang tidak terwakili dalam partai politik tentu juga melekat pada DPD. Melalui DPD, daerah dan golongan yang ada dalam kebhinekaan rakyat Indonesia akan turut terwakili pada proses pengambilan kebijakan nasional terkait daerah. Dengan mandat itu, DPD memang harus steril dari partai politik.

Kedua, kepesertaan dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 dipisahkan secara tegas, di mana peserta pemilu untuk memilih anggota DPR adalah partai politik, sedangkan peserta pemilu anggota DPD adalah perseorangan.

Pemisahan tersebut menghendaki agar partai politik tidak terlibat dalam pemilihan anggota DPD, sebaliknya perseorangan pun tidak boleh menjadi peserta pemilu anggota DPR. Bila batas itu dilampaui, dalam arti terjadi kondisi di mana pengurus partai politik menjadi anggota ataupun pimpinan DPD, saat itu juga lembaga ini justru menjadi tempat bagi kuasa partai politik memperbesar kekuasaannya. Bahkan, DPD akan menjadi wadah pertarungan politik antar partai. Konstelasi politik dan mungkin juga “kerusakan” di DPR lama-kelamaan juga akan di tranfer dan menjadi bagian dari dinamika DPD.

Langkah Penyelamatan DPD

Agar DPD tidak mengingkari sejarah pendiriannya, berbagai upaya pengeroposan melalui intervensi partai politik harus segera diakhiri. Untuk jangka pendek, komitmen anggota-anggota DPD menjaga eksistensi lembaga tersebut amat diperlukan. Terkait hal itu, anggota DPD harus dalam posisi tidak membuka ruang bagi lembaganya untuk didominasi partai politik.

Sebaliknya, kalaupun ada sejumlah anggota DPD yang menjadi anggota dan pengurus partai, kepentingan menjaga mandat DPD harus lebih didahulukan dibanding agenda mengukuhkan dominasi partainya di DPD.

Dalam kerangka yang lebih luas, ancaman dominasi partai di DPD sebagaimana yang disaksikan hari ini menjadi alasan penting untuk memungut kembali syarat bahwa calon anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus partai politik beberapa tahun sebelum pencalonan dalam pemilu. Untuk itu, pembahasan RUU Pemilu yang tengah berlangsung harus dijadikan momentum untuk mengintroduksi syarat tersebut.

Dengan menerapkan kembali syarat itu, DPD diyakini akan kembali memiliki batas demarkasi dengan DPR. Keterwakilan politik dan daerah akan menunjukkan ciri dan rupanya masing-masing. Pada saat yang sama, langkah demikian juga untuk memastikan bahwa proses politik di DPR tidak akan sewarna dengan apa yang terjadi di DPD sebagai kamar yang berfungsi menjaga keseimbangan politik pusat-daerah.

Sebaliknya, bila fenomena yang terjadi di DPD dibiarkan atau berbagai upaya pembenahan tidak segera dilakukan, DPD kiranya akan sampai ke bagian ujung sejarahnya. Bila sudah demikian, kita pun layak mempertimbangkan untuk meminta agar lembaga ini dibubarkan.

Avatar
Khairul Fahmi
Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), pengajar Hukum Tata Negara, peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apa Itu Teo Demokrasi dan Nasionalisme?

Apa itu Konsep Teo Demokrasi? Teo demokrasi terdiri dari gabungan kata yaitu teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan...

Menilik Superioritas Ras dalam Film Imperium

Film Imperium yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Ragussis adalah sebuah film thriller yang menampilkan usaha seorang karakter utama yang mencoba untuk “masuk” ke...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Revolusi Mental Saat Pandemi

Vaksin Sinovac memang belum banyak terbukti secara klinis efektifitas dan efek sampingnya. Tercatat baru dua negara yang telah melakukan uji klinis vaksin ini, yakni...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

ARTIKEL TERPOPULER

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Bagaimana Masa Depan Islam Mazhab Ciputat?

Sejak tahun 80-an Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dikenal "angker" oleh sebagian masyarakat, pasalnya mereka menduga IAIN Jakarta adalah sarangnya orang-orang Islam liberal,...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.