Jumat, Januari 22, 2021

Seandainya Ahok Bebas

Titian Rapuh Saudagar Muda ke Politik

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kian menjelang. Sepanjang perjalanan masyarakat di seantero negeri akan menyaksikan banyaknya baliho-baliho besar yang berisi potret wajah para bakal...

Antara Firza, Rizieq, dan Seksisme dalam Politik

Kita boleh tidak setuju bahkan menentang dengan sikap politik Rizieq Shihab dan Front Pembela Islam (FPI), terutama terkait pandangan mereka yang sangat antipati terhadap...

Politik dan Lelucon Sandiaga

  Saya memilih untuk tersenyum ketika mendapatkan banyak video tentang komentar Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dalam mengatasi kemacetan yang tersebar di dunia maya....

Tjahjo Kumolo, Wiranto dan Sesat Pikir Dana Partai

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar jumlah dana bantuan partai politik (parpol) dinaikkan 10 kali lipat. Bantuan dari negara tadi diberikan berdasar perolehan...
Avatar
Wahyudi Akmaliah
Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Ahok adalah magnet berita yang menciptakan pusaran pembicaraan. Apa pun yang terkait dengannya akan memunculkan berita sehingga menjadi viral. Pembicaraan mengenai Ahok tidak hanya terjadi kepada orang yang menyukainya tetapi sekaligus yang membencinya.

Bagi orang yang menyukainya, ia adalah wajah representasi pemimpin Indonesia yang dibutuhkan; jujur, berani, dan memiliki kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak, meski ucapannya cenderung kasar dan blak-blakkan. Sebaliknya, bagi para pembencinya, Ahok adalah representasi dari rumor 9 naga yang menguasai Indonesia di tengah reproduksi stigma Tionghoa yang tidak surut, meski kekuasaan rezim Orde Baru tiarap pada tahun 1998.

Ucapannya yang diplintir terkait dengan Surat Al-Maidah mengartikulasikan secara kuat kebencian kelompok ini kepada Ahok. Dengan kata lain, apa pun yang terkait dengan Ahok membawa dua titik ekstrim yang tajam, pro dan anti.

Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis perkara yang menimpa Ahok ke Mahkamah Agung (MA) pada 2 Februari 2018 lalu juga tidak luput dari pembicaraan tersebut. Padahal, kita tahu bahwa setiap warganegara memiliki hak untuk membela dirinya dan semua di mata hukum dipandang sama. Pengajuan PK yang dilakukan Ahok ini berdasarkan putusan hakim terhadap Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, di mana Buni Yani dinilai secara sah dan terbukti melakukan pemotongan video Ahok di Kepulauan Seribu.

Akibat tindakan ini membuat Ahok menjalani persidangan dan kemudian diputuskan bersalah. Di sisi lain, bagi kuasa hukum Ahok, keputusan yang dibuat oleh majelis hakim itu merupakan bentuk kekeliruan dalam pengambilan keputusan (www.kompas.com, 26 Februari 2018).

Namun, upaya pengajuan PK ini direspons oleh sejumlah pihak yang menunjukkan sikap keberatan. Hal ini tercermin dari ucapan Kapitra Ampera, Ketua Bidang Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), yang menganggap bahwa permohon PK itu tidak layak untuk disidangkan karena tidak memenuhi syarat formil.

Syarat formil itu adalah seharusnya Ahok terlebih dahulu melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi atau kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Prosedur ini sendiri tidak dilakukan Ahok karena ia menerima putusan majelis hakim yang memutuskan vonis kepadanya 2 tahun penjara (www.news.okezone.com, 26 Februari 2018).

Keberatan yang sama juga diajukan oleh Eggi Sudjana yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Bagi Enggi, TPUA akan melakukan pelbagai upaya untuk melawan permohonan PK tersebut. Di sini, langkah pertama yang ditempuh adalah menyurati Mahkamah Agung (www.tempo.co, 21 Februari 2018).

Bagi Slamet Maarif, Ketua Persaudaraan Alumni 212, pengajuan PK tersebut tidak hanya bentuk ketidakadilan hukum, melainkan juga upaya pemerintah untuk memancing kemarahan umat kembali (www.tempo.co, 20 Februari 2018).

Dua titik oposisi biner ini terlihat saat sidang PK itu digelar pada 26 Februari 2018, ketika dua kubu, yang menolak dan mendukung Ahok saling berseberangan, berhadap-hadapan untuk mengekspresikan pendapatnya di halaman Pengadilan Negeri Jakarta. Pendukung Ahok yang berkostum merah berkumpul di sisi utara gedung pengadilan. Sementara itu, demonstran kontra Ahok terkonsentrasi di sisi selatan gedung pengadilan, di mana umumnya berpakaian putih-putih (www.kompas.com, 26 Februari 2018).

Memang, dua kelompok demonstrasi tidak bisa mencerminkan keterpecahan dukungan dalam politik nasional. Namun, hal itu menjadi representasi babak baru fase politik Indonesia menjelang 2019. Apalagi, jika Ahok kemudian dibebaskan melalui pengajuan PK ini.

Seandainya Ahok bebas, hal ini bisa berdampak dua hal. Satu sisi, hal ini bisa ditandai dengan adanya upaya perjuangan membangun imajinasi keindonesiaan yang lebih menguat dengan keragamaan yang dimiliki di ruang publik, di tengah menguatnya konservatisme agama.

Di sisi lain, hal ini bisa bermakna lain. Pembebasan Ahok bisa menggerogoti elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019 di tengah upaya tiga serangan dalih yang sebelumnya relatif gagal; antek aseng, anti-Islam, dan PKI. Meskipun tidak terkait dengan pusaran Pilkada Jakarta dan memiliki hak suara, tidak sedikit yang melakukan demonstrasi 212 dan 411 sebelumnya adalah pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014.

Mereka melakukan demonstasi lebih kepada kemarahan atas ucapan Ahok yang dianggap menghina al-Qur’an. Meski harus diakui, mereka yang ikut dalam demonstrasi 212 dan 411 juga memiliki ketersambungan dengan peta politik pada Pilpres 2014, di mana sebelumnya merupakan pemilih Prabowo untuk menjadi presiden di tengah menguatnya populisme Islam.

Dengan kata lain, dua pilihan itu akan menjadi buah simalakama tidak hanya untuk Jokowi, melainkan sistem demokrasi Indonesia sendiri yang sudah berjalan dua dekade (1998-2018). Meskipun telah melakukan kerja-kerja kemajuan untuk Indonesia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, khususnya pembangunan infrastruktur yang menghubungkan sejumlah area di pelbagai provinsi dan daerah Indonesia, hal ini akan menjadi pil pahit untuk Jokowi di tengah gelombang sentimen populisme Islam yang menguat.

Di tengah itu, tokoh alternatif di luar Prabowo sangat mungkin bisa muncul. Terkait dengan demokrasi, meski lebih mengedepankan proses prosedural dan terjadinya praktik-praktik korupsi di pelbagai daerah melalui tangkap tangan KPK menjelang Pilkada serentak, demokrasi dengan pemilihan langsung telah memunculkan wajah-wajah baru di Indonesia yang memberikan perubahan signifikan melalui para pemimpinnya  di beberapa daerah.

Dengan kata lain, demokrasi menjadi pilihan yang paling realistis untuk menghukum pemimpin yang tidak becus sekaligus memilih mereka yang dianggap dapat membangun Indonesia di daerah masing-masing.

Melihat situasi itu, di tengah dua pertarungan antara hyper-nasionalisme dan populisme Islam ini, menurut Vedi R. Hadiz (2017), membawa Indonesia kembali tikungan praktik illiberal demokrasi yang pernah dipraktikkan oleh rejim Orde Baru dengan wajah berbeda. Di sini, praktik kursif berupa kekerasan, penangkapan secara paksa bagi yang mengkritik, dan upaya mobilisasi massa untuk menekan kehendak ideologi tertentu menjadi semacam cara yang mulai wajar dilakukan di tengah memanfaatkan demokrasi yang mengandaikan siapa pun dan kelompok apa pun memiliki suara dan hak untuk bertindak.

Sementara itu, di tengah dua pertarungan tersebut, Indonesia kehilangan tradisi kritik kelas yang sering kali muncul dari kelompok kiri. Tradisi dan kelompok ini yang saat Orde Baru naik dihancurkan sampai akar-akarnya dalam peristiwa 1965-1966. Meski pasca rezim Orde Baru, narasi PKI kemudian selalu dimainkan untuk membangun suasana konflik, ketidakamanan, dan ketakutan sehingga tampak orang kuat, baik secara sistem ataupun person, diharuskan hadir menyelamatkan Indonesia.

Kolom terkait:

Tommy Soeharto dan Islamisasi Oligarki

Mengapa Ahok Batal Mengajukan Banding?

Jokowi Bukan Ahok

Ridwan Kamil, Ahok dan Sentimen Anti-Tionghoa

Mengapa Pilkada Jakarta Kali Ini Penting?

Avatar
Wahyudi Akmaliah
Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Capitol, Trump, dan Biden

Menjelang pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS, 20 Januari ini (Rabu malam waktu Indonesia), Washington kembali tegang. Penyerbuan gedung Capitol, Washington -- simbol demokrasi...

Pelantikan Joe Biden dan Pembangkangan Trump

Pelajaran Demokrasi untuk Dunia yang Terus Berubah Washington tegang menjelang pelantikan Presiden Joe Biden dan Kemala Harris, 20 Januari 2021. Kondisi ini terbentuk akibat pembangkangan...

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.