in

Saatnya Jokowi Memindahkan Ibu Kota


Palangka Raya [sumber foto: liputan6.com]
Masalah pemindahan ibu kota kembali mengemuka setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Sumantri Brojonegoro menyatakan pihaknya tengah mengkaji ide pemindahan ibu kota negara.

 

Wacana tersebut bukan baru. Sejak Presiden Soekarno wacana itu sudah digulirkan, bahkan telah mendatangkan perencana kota dari Rusia untuk mendesain Kota Palangka Raya sebagai calon Ibu Kota RI. Itu sebabnya tata bangunan kota tersebut tampak rapi, rumah-rumah di tepi jalan dibuat masuk ke dalam, sehingga bila sewaktu-waktu jalan dilebarkan, pemerintah tidak perlu menggusur warga, apalagi lahan yang tersedia masih mencukupi.

Wacana pemindahan Ibu Kota RI itu terkubur selama masa Orde Baru, karena masa Orde Baru pembangunan difokuskan di Jawa saja dengan menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan maupun bisnis. Konsekuensinya, Jakarta menjadi pusat urbanisasi nasional.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya di tahun 2010, wacana pemindahan ibu kota itu muncul kembali, tapi hanya sesaat dan kemudian tenggelam lagi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya ingin mewujudkan gagasan lama Presiden Soekarno itu untuk memindahkan Ibu Kota RI dari Jakara ke Palangka Raya. Bukan sekadar alasan politis bahwa Presiden Jokowi ingin melanjutkan gagasan yang sudah dirintis Presiden Soekarno saja, tapi memang saatnya keruwetan Kota Jakarta saat ini, terutama menyangkut transportasi dan lingkungan hidupnya, hanya bisa diurai dengan memecah konsentrasi kegiatan nasional ke luar Jakarta, terutama luar Jawa.

Tanpa memecah konsentrasi kegiatan nasional ke luar Jakarta, infrastruktur (transportasi) apa pun yang dibangun di DKI Jakarta tidak akan dapat mengurai keruwetan transportasi di ibu kota, karena jumlah kendaraan akan terus bertambah seiring pertambahan jumlah pendduduk.

Agar perdebatan lebih fokus, pertanyaannya adalah yang diperlukan pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan? Ini dua hal yang berbeda. Jika pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lain di luar Jawa, tentu prosesnya lebih panjang karena memerlukan persetujuan DPR.

Baca Juga :   Perang Satu Malam di YLBHI dan Lilin yang Tetap Menyala

Namun, jika yang diperlukan adalah pemindahan pusat pemerintahan saja, sedangkan ibu kota negara tetap Jakarta, maka proses politiknya lebih sederhana karena masih menjadi domain pemerintah, DPR cukup mengetahui saja. Contoh kasus Malaysia; ibu kotanya masih tetap Kuala Lumpur, namun pusat pemerintahan dipindahkan ke Putra Jaya.

Kita bisa saja meniru Malaysia, Ibu Kota Negara Republik Indonesia masih tetap Jakarta, namun pusat pemerintahannya dipindahkan ke kota baru (Palangka Raya). Kantor presiden maupun kementerian/lembaga (K/L) berpindah ke Palangka Raya, secara otomatis ratusan ribu pegawai K/L juga akan pindah ke Palangka Raya.

Kepindahan kantor presiden dan kementerian/lembaga dari Jakarta ke Palangka Raya tentu akan membawa perubahan signifikan terhadap kondisi lalu lintas di Jakarta dan sekaligus berdampak luas untuk pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya maupun Pulau Kalimantan pada umumnya. Karena Ibu Kota RI masih tetap Jakarta, maka kantor-kantor kedutaan maupun kantor perwakilan negara lainnya masih tetap di Jakarta. Jadi, tujuan pemindahan pusat pemerintahan itu betul-betul sekadar untuk memecah konsentrasi kegiatan maupun pemerataan pembangunan.


Keterbatasan Anggaran

Pada zaman Presiden Soekarno dan SBY wacana pemindahan ibu kota itu terkendala oleh aspek politik. Pada masa Presiden Soekarno, situasi politik saat itu amat labil dan ditambah kondisi ekonomi juga hancur sehingga kurang tepat untuk melakukan proyek besar, seperti perpindahan ibu kota.

Sedangkan pada masa Presiden SBY, kondisi ekonomi cukup stabil, namun kita tahu SBY dikenal sebagai presiden peragu, sehingga tidak berani mengambil putusan. Padahal, seandainya wacana tersebut diputuskan saat itu (2010), dukungan politik cukup kuat dan kondisi ekonomi juga stabil, meski efek krisis global masih tersisa.

Saat ini Jokowi merupakan presiden yang berani mengambil putusan, namun keterbatasan anggaran akan menjadi kendala. Kita hanya berharap pada akhir tahun harga minyak dunia naik sehingga turut mendongkrak pendapatan negara. Demikian pula pendapatan dari pajak juga dapat ditingkatkan. Bila kedua hal itu bisa terjadi pada APBN 2018, proses pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan dapat dilaksanakan. Namun, keterbatasan anggaran itu bisa diatasi dengan melibatkan swasta dalam membangun kota baru.

Baca Juga :   Telolet, Klakson, dan Ironi Jalanan Kita

Bila pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan secara serentak tidak memungkinkan, maka yang moderat adalah kantor kementerian/lembaga diletakkan di daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Misalnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Kalimantan atau Papua, Kementerian Kelautan di Maluku, Kementerian Pariwisata di Bali, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Yogyakarta, dan seterusnya.

Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat, koordinasi antar instansi itu tidak ada masalah lagi karena rapat-rapat bisa dilakukan dengan teleconference.

Saya termasuk orang yang punya optimisme dengan pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan tersebut. Hal itu mengingat budaya kita yang paternalistik. Betul bahwa Jakarta telah berkembang menjadi kota bisnis barang dan jasa, tapi jangan lupa bahwa bisnis para konglomerat itu terbangun karena adanya kongkalingkong (kolusi) dengan penguasa. Hampir tak ada bisnis besar di Indonesia yang tumbuh bebas dari kolusi antara penguasa dan pengusaha.

Maka, karena bisnis itu dibangun salah satunya berkat kolusi antara penguasa dan pengusaha, maka pengusaha akan selalu dekat dengan penguasa. Di mana penguasa ada, pengusaha akan berusaha mendekatinya. Bila penguasa itu adanya di Palangka Raya, mereka akan mengejarnya ke sana.

Dengan mendekatnya pengusaha ke penguasa di Palangka Raya, otomatis akan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru di sana sehingga arus urbanisasi akan berpindah dari Jakarta ke Palangka Raya dan sekitarnya. Dan ketika ekonomi dan urbanisasi tumbuh di sana, itu otomatis akan mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta, karena sebagian kendaraan, terlebih kendaraan dinas, akan berpindah ke Palangka Raya.

Majunya Kota Palangka Raya juga akan diikuti dengan pengembangan fasilitas pendidikan yang baik, sehingga tidak semua menyerbu ke Jakarta.

Teori urbanisasi yang menyatakan “di mana ada gula di sana ada semut” itu berlaku universal di seluruh dunia dan sepanjang masa. Jadi, selama gulanya ada di Jakarta,  maka semut-semut tetap akan menyerbu Jakarta. Tapi bila gula-gulanya itu dipecah ke luar Jawa, maka serbuan semut-semut itu juga akan sampai ke luar Jawa.

Baca Juga :   Video HTI, Organisasi Islam, dan Produk Intelijen

Mengatasi kemacetan di Jakarta dengan membangun infrastruktur transportasi massal saja tidak cukup, bila 30% produksi otomotif terserap di Jakarta dan sekitarnya setiap tahunnya. Serapan yang tinggi itu tidak terlepas dari posisi Jakarta sebagai pusat gula-gula nasional.

Kita tahu bahwa 70% ekonomi nasional digerakkan oleh dana APBN, dan dana APBN itu akan selalu berputar di sekitar pusat kekuasaan. Bila pusat kekuasaan tetap di Jakarta, maka perputaran dana APBN juga hanya di Jakarta dan sekitarnya. Namun bila pusat kekuasaan itu pindah ke Kalimantan Selatan, maka perputaran dana APBN yang besar akan terjadi di sana.

Pilihan Presiden Soekarno ke Palangka Raya sebagai calon ibu kota baru juga didasarkan pada alasan geografis. Kota Palangka Raya posisinya di tengah-tengah dari seluruh wilayah Indonesia, sehingga baik dari Sumatra, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, maupun Papua merasakan jaraknya sama, tidak seperti saat ini.

Argumen lain mengenai pentingnya pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan itu adalah kondisi lingkungan Kota Jakarta yang tidak mendukung lagi untuk terciptanya hidup yang layak karena terlalu padat, penuh tanaman beton, dan minim cadangan sumber air baku. Kecuali itu, distribusi penduduk yang 60% bertumpu di Jawa hanya mungkin terdistribusi ke luar Jawa bila ada magnet yang sangat kuat, yaitu pusat kekuasaan.

Mendorong daerah untuk mengembangkan pusat perekonomian guna menekan arus urbanisasi itu akan menjadi ilusi belaka bila tak ada distribusi kekuasaan ke daerah. Sebab, uang selalu melekat pada kekuasaan.

Pemindahan Ibu Kota Negara: Dari Imam Ali, Sukarno, hingga Anies Baswedan

Belajar Melupakan Jakarta


Written by Darmaningtyas

Darmaningtyas

Analis pendidikan yang juga Ketua INSTRAN (Inisiatif Strategis untuk Transportasi), Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR