in

Politik Orang Baik


Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Kabupaten Batang (2012-2017) dan Gubernur Basuki

Ketika itu saya pertama kali menumpang salat ashar di Masjid Balai Kota DKI Jakarta. Sekaligus menunggu waktu pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Saya menyambangi kantor Ahok karena alasan pribadi. Sahabat saya, Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Kabupaten Batang 2012-2017, Jawa Tengah, meminta saya untuk mendampinginya bertemu dengan orang nomor satu di Ibu Kota.

Yoyok punya kepentingan bertandang ke Balai Kota untuk mengantarkan undangan Festival Anggaran Batang, sementara saya hanya penonton. Saya menceritakan ini bukan sebagai anak magang “Bapak” di Balai Kota, layaknya banyak pengakuan yang sudah berseliweran di dunia maya.

Tak butuh waktu lama menunggu Basuki. Lima belas menit setelah kami bersandar di sofa yang empuk, sosok tinggi besar menggunakan batik berwarna kemerah-merahan dan hitam menghampiri kami. Senyumnya hanya terpancar sekitar beberapa menit, lalu sisanya tatapan serius.

Ahok membuka pembicaraaan sebagai seorang tuan rumah. Dia menjelaskan berbagai persoalan Jakarta, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan lahan. Di sinilah pertama kalinya saya melihat dua orang kepala daerah berprestasi berdebat konsep ala warung kopi.

Perdebatannya sangat berkualitas. Mereka benar-benar tanpa malu mempertaruhkan reputasi masing-masing untuk saling serang. Di ruang tertutup seperti itu, mereka memang tidak perlu berebut citra.

Saya melihat tidak ada juga staf Balai Kota yang merekam pertemuan tersebut. Hanya saya satu-satunya orang luar yang merekam perbincangan. Mungkin para staf sudah mendapat perintah sebelumnya.

Saya rasa beginilah pertemuan-pertemuan Ahok dengan Megawati atau Aguan, yang tidak didokumentasikan layaknya rapat-rapat dengan birokrat. Seperti yang diakui Ahok, dia memang memiliki pertemuan yang tidak ada rekamannya. Ahok lebih terbuka, santai, dan kadang agak pedas.

Baca Juga :   Di Balik Kampanye Bagi-bagi "Rumah Gratis" ala Anies

Pengalaman berharga bagi saya menyaksikannya secara langsung dari dekat. Tidak banyak orang, hanya saya, Yoyok, Ahok, dan satu orang staf Balaikota.

Bagian paling menarik dalam diskusi tersebut adalah perdebatan mereka soal penggunaan lahan. Di sini mereka jelas memiliki posisi yang sangat berbeda.

Ahok begitu meyakini bahwa tanah negara harus dikuasai penuh oleh pemerintah. Warga miskin tidak boleh diberikan tanah, agar tidak dijual begitu saja. Dia tidak ingin warga yang diberi tanah hidup kembali ke kolong jembatan. Ahok sangat sinis dengan perilaku masyarakat Jakarta kelas bawah.


Bagi Ahok, kota adalah milik orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memilikinya. Makanya, semua rumah susun yang ada berbentuk hunian sewa, bukan hak milik mereka yang tidak mampu.

Ahok berkeyakinan dengan hak sewa spekulan kehilangan bancakan. Ditambah lagi, dia melakukan pengawasan rutin terhadap penghuni. Jadi, penyimpangan akan mudah diatasi.

Sementara itu, Yoyok menjelaskan pengalamannya memimpin Batang. Dia membagikan tanah-tanah negara yang terbengkalai kepada masyarakat melalui mekanisme legal. Baginya, tanah adalah tempat hidup dan harta paling berharga bagi masyarakat. Ketika lahan digunakan untuk kebutuhan produksi, mereka harus memilikinya, agar kesejahteraan makin dirasakan.

Bagi Yoyok, kepemilikan lahan tidak hanya persoalan ekonomi, namun juga kebanggaan. Ketika orang memiliki sesuatu yang bisa diwariskan kepada anak-cucunya, sisa kehidupan mereka pasti akan dijalani dengan lebih bahagia.

Memang, ada perbedaan antara Batang dan Jakarta, Yoyok pun mengakui itu. Namun, persoalan kepemilikan ruang untuk hidup merupakan sesuatu yang universal.

Baca Juga :   Pak Ridwan Kamil, Jangan Melacur di Pilgub Jawa Barat!

Untuk menjaga komitmen warga, Yoyok mengeluarkan Peraturan Bupati yang mengharuskan tanah pembagian tidak boleh dijual dan hanya diizinkan sebagai barang warisan untuk kebutuhan produksi. Yoyok menilai Ahok sangat abai terhadap dimensi psikologis dan budaya.

Karena terobosannya tersebut, Menteri Agraria waktu itu Ferry Mursidan Baldan memberikan penghargaan Reforma Agraria Awards untuk Yoyok. Keberhasilan tersebut memang bukan karena Yoyok seorang, tapi juga melibatkan elemen civil society, seperti Handoko Wibowo Omah Tani Batang, yang memang sudah mengadvokasi persoalan konflik agraria sejak reclaiming 1999. Pemerintahan yang kolaboratif ini memang kekuatan Yoyok Riyo Sudibyo.

Hingga akhir pertemuan, tidak ada kesepakatan apa-apa di antara mereka berdua. Namun, pertemuan itu memang tidak dibuat untuk mencari kesepakatan. Mereka tetap berjalan dengan cara masing-masing. Dua pemimpin hebat tersebut bekerja dengan keistimewaan dan kekurangan masing-masing.

Meski memiliki perbedaan cara pandang, kedua tokoh ini sepertinya kini memiliki nasib yang relatif sama. Mereka terancam tidak bisa mengabdi lagi untuk rakyat Indonesia dalam waktu dekat ini.

Ahok, penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013 (BHACA), harus mendekam di dalam bui karena kasus penistaan agama. Reputasi sebagai seorang penista akan lekat pada dirinya, bisa saja itu semua menenggelamkan semua cerita baik dan pengorbanannya.

Sementara itu, Yoyok Riyo Sudibyo, penerima BHACA 2015, juga tidak lagi ingin meneruskan karir pemerintahannya. Dia berkomitmen memimpin Kabupaten Batang hanya satu periode. Sekarang, Yoyok lebih banyak mengurusi bisnis distro dan fashionnya di Papua. Dia sepertinya sudah tak punya gairah politik apa-apa lagi.

Ini jelas sebuah preseden buruk bagi orang-orang yang berprestasi untuk masuk ke dunia politik. Apakah ekosistem politik kita memang tidak begitu cocok untuk menjadi tempat hidup orang-orang yang memiliki konsep dan pandangan? Politik kita sepertinya memang sangat menakutkan, padahal nasib kita ditentukan oleh proses politik.

Baca Juga :   Ahok, Sunan Kalijodo, dan Pemimpin Transformatif

Kita berharap ada perlawanan dari orang-orang yang berprestasi dari berbagai bidang di Indonesia. Mereka harus masuk ke birokrasi dan partai politik.

Coba bayangkan jika orang seperti Ahmad Zacky (CEO Bukalapak), Nadiem Makarim (CEO Gojek), atau Alfatih ‘Timy’ Timur (CEO Kitabisa) mau ikut terlibat mewarnai politik kita. Mungkin agak janggal membayangkan seorang inovator menjadi anggota partai politik.

Saya yakin keadaan akan jauh lebih baik jika orang seperti mereka berani terlibat. Mereka pengusaha yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap konsesi dan izin-izin usaha yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, mereka juga punya kemandirian ekonomi, melihat valuasi dari perusahaan mereka.

Sejauh ini harus diakui, perusahaan yang dimiliki oleh Zacky, Timy, dan Nadiem sudah memberikan kontribusi besar untuk publik. Banyak Usaha Kecil dan Menengah yang diberdayakannya oleh Bukalapak. Sementara itu, Nadiem melakukan pengelolaan dan pemberdayaan ojek, agar lebih tertata dan menguntungkan berbagai pihak. Lalu, Timy memfasilitasi crowdfunding untuk berbagai persoalan publik.

Politik kita harus memberi ruang untuk orang-orang seperti mereka. Elite-elite lama yang membosankan sudah saatnya pensiun. Tonton saja bagaimana generasi baru bekerja, yang pasti jauh lebih kompeten.

Orang-orang baik dan berprestasi dari berbagai bidang harus mendapatkan pinangan dari dunia politik. Jangan wariskan negara ini kepada elite yang tidak paham watak generasi ini.


Written by Arie Putra

Arie Putra

Peneliti Komunikasi Politik MediaCitra dan Analis Kebijakan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN RI).

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR