OUR NETWORK
Pengunjuk rasa membawa poster bergambar Ketua DPR Setya Novanto saat aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/9). Aksi dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) itu meminta KPK tegas untuk segera menuntaskan kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik. ANTARA FOTO/Makna Zaezar.

Secara sederhana, politik bisa diartikan sebagai kegiatan dan kebijakan yang bertujuan untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan dalam pemerintahan atau guna mengawasi dan mempengaruhi pemerintahan yang berjalan. Banyak jenis sistem pemerintahan, namun dalam sistem demokrasi seperti yang kita anut umumnya persaingan untuk meraih kekuasaan dilakukan melalui partai politik.

Partai politik hakekatnya dibentuk oleh sekumpulan orang yang memiliki misi dan ideologi yang serupa dan bersepakat untuk meraih kekuasaan guna mencapai tujuan bersama. Orang-orang yang menjadi anggota dan bergiat dalam partai itu disebut sebagai politisi dan kiprahnya diberi nama politik praktis.

Politik praktis bisa sangat berbeda dengan ilmu politik yang diajarkan di perguruan tinggi. Seorang yang meraih gelar doktor dalam ilmu politik belum tentu bisa manjadi politisi ulung karena ilmuwan politik lebih tertarik kepada seluk beluk ketatanegaraan, sejarah perpolitikan, sistem pemeritahan dan sebagainya. Sedangkan praktik politik adalah seni komunikasi untuk meraih kekuasaan dengan jalan meyakinkan berbagai kelompok kekuatan dalam masyarakat guna mendukung tujuan peraihan kekuasaan.

Semua yang disampaikan di atas itu berasumsi bahwa politisi bersaing meraih kekuasaan dengan tujuan yang mulia demi kebaikan rakyat. Kita semua tahu, dalam praktiknya tidak selalu bahkan lebih sering tidak demikian. Ada para penganggur yang masuk partai untuk mencari kerja. Bila terpilih sebagai anggota legislatif, lumayan gaji dan fasilitas yang diterimanya. Lebih dari cukup untuk membiayai hidupnya dan keluarga plus kadang-kadang dapat biaya jalan-jalan untuk apa yang sering disebut sebagai studi banding.

Namun, yang paling buruk adalah para pencuri dan koruptor yang mendirikan atau masuk partai untuk mengeruk uang rakyat secara tidak sah. Ada pengusaha besar bermasalah yang mencari perlindungan dari partai. Ada pula calo-calo yang kerjanya di parlemen setiap hari mencari peluang dalam anggaran negara, bagi-bagi proyek dengan imbalan fee dari pengusaha. Ada anggota DPR yang menawarkan harga tertentu bagi yang berminat untuk memasukkan klausul yang menguntungkan pihak tertentu dalam merancang undang-undang baru.

Yang lain bisa menggunakan statusnya sebagai anggota DPR untuk menekan mitra kerjanya di pemerintahan guna meraih kemudahan atau fasilitas tertentu bagi diri atau kawannya. Semua itu tidak gratis tapi ada tarifnya. Yang paling tragis adalah mereka yang banyak berhutang guna membiayai kampanyenya dan harus menutup hutang itu dari penghasilan di DPR. Mereka ini biasanya pada mulanya jujur tapi, karena terpaksa dan tergoda, menjadi gelap mata dan menghalalkan segala cara.

Untuk menjalankan mesin partai diperlukan biaya yang tidak sedikit. Apalagi bila datang saat dekat pemilu, dana yang diperlukan menjadi berlipat. Sekadar sumbangan dari anggota partai saja pasti tidak cukup. Karenanya, partai sering memiliki Godfather berduit atau menugaskan anggota-anggota tertentu, utamanya yang berhasil duduk di pemerintahan atau DPR, untuk mencari dana partai buat partai. 

Banyak cara untuk itu. Dari korupsi langsung sampai kepada menjual perlindungan kepada mereka yang memerlukan, atau menerima uang mahar bagi calon bupati, kepala daerah, dan lainnya yang ingin dicalonkan, atau yang mencari jabatan di pemerintahan.

Saya berkeyakinan bahwa mayoritas anggota DPR masih terdiri dari orang-rang baik. Namun demikian, bila sepuluh atau dua puluh persen saja yang busuk, sudah cukup untuk menjadikan negeri ini terpuruk. Lagi pula, anggota-anggota DPR yang baik itu seringkali diam dan tidak angkat suara karena kuatir akan merugikan partainya atau sekadar tidak ada keberanian melawan kekuatan hitam dalam partai.

Karena memang sejak awal niatnya menjadi politisi untuk memperkaya diri, maka politisi koruptor itu menyiapkan berbagai taktik dan strategi antara lain dengan melakukan salah satu dari dua hal. Pertama, berupaya berbaik dan bekerja sama dengan penegak hukum agar bisa selamat dari jeratan hukum dengan cara bagi hasil atau bila tertangkap dapat dibebaskan atau paling tidak mendapat hukuman yang ringan.

Gagal itu mereka harus melawan dan bila mungkin menghantam dan menghancurkan lembaga hukum yang tidak bisa diajak berkompromi. Inilah sekarang yang sedang terjadi ketika secara ramai-ramai, tanpa risih dan malu ada upaya-upaya terbuka untuk merontokkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mencabut wewenang penyidikan dan penuntutannya, dan bahkan bila perlu membekukannya.

Bagi saya, yang paling mengusik rasa kebangsaan saya ada dua hal. Pertama, diamnya mayoritas anggota DPR yang saya perkirakan berakhlak baik tetapi tidak punya keberanian untuk menyuarakan hati nuraninya. Bisa jadi karena memang dasarnya penakut atau bisa juga takut kehilangan posisi di partai dan DPR.

Kedua, dan ini lebih gawat, sebagian besar mereka yang menginginkan dipangkasnya KPK adalah anggota partai pemerintah yang mengusung dan mendukung Presiden Jokowi. Apa artinya ini? Pertama, diamnya pimpinan partai bisa ditafsirkan bahwa mereka menyimpan kotoran di bawah karpetnya dan kuatir suatu saat akan terbongkar oleh KPK.

Atau kedua, ketatnya kontrol pemerintah dalam proyek-proyek yang bersumber dari APBN dan ancaman lembaga anti rasuah KPK telah mempersempit ruang gerak mereka untuk meraup dana bagi partai dan anggota-anggotanya sehingga halangan ini harus dienyahkan.

Presiden Jokowi yang sejauh ini kita percaya sebagai kepala pemerintahan yang bersih, saat ini dikepung oleh paling sedikit dua kekuatan politik yang tidak menguntungkan. Pertama, kelompok partai oposisi yang berambisi merebut jabatan presiden pada tahun 2019 dan kedua, bagian besar partai-partai “pendukung” pemerintah yang tidak ingin melihat negeri ini bersih dari korupsi.

Harapan kita tinggal satu. Ketegasan dan konsistensi Presiden Jokowi dalam melawan kekuatan-kekuatan hitam yang akan memorak-porandakan negeri ini dan menjauhkannya dari tujuan-tujuan mulia yang dicanangkan dalam Nawacita. 

Kembali kepada definisi di atas bahwa politik sebagai seni untuk meraih kekuasaan, setelah mengamati perkembangan terakhir, kita sebagai konstituen calon pemilih dalam pemilu mendatang harus mencatat dan mengingat rekam jejak siapa saja politisi dan partai politik yang tidak patut diberi kekuasaan kembali untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Kolom terkait:

Agar Jokowi dan KPK Tak Mati Suri

Menanti Komitmen Jokowi untuk KPK

Menjaga Marwah Gerakan Antikorupsi

Abdillah Toha

Pengusaha, mantan politisi, peminat pemerhati sosial politik ekonomi keagamaan. Pendiri, Komisaris Utama Grup Mizan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

REKOMENDASI

KARTUN HARI INI

OPINI TERBARU

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

    Processing files…