Minggu, April 11, 2021

Politik Kecebong

Al-Muqtadir: Remaja 13 Tahun yang Menjadi Khalifah dan Hilangnya Hajar Aswad

Dikarenakan kekuasaan khilafah tidak berdasarkan prinsip kemampuan dan pilihan rakyat, maka siapa pun yang merupakan keluarga inti dari Dinasti Abbasiyah berhak diangkat sebagai khalifah...

Giring ‘Nidji’ Berlabuh ke PSI: Betul Mau Bikin Seleb Politik Bertaji?

Kabarnya, karena terinspirasi oleh keteladanan Presiden Jokowi, vokalis Nidji, Giring Ganesha, terjun ke dunia politik. Dan, hari ini, Rabu (6/09) Giring mendaftarkan diri sebagai...

Ihwal Pribumi dalam Pidato Anies Baswedan

Membaca utuh teks pidato Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, sepintas tak ada masalah dalam teks tersebut. Bahkan secara keseluruhan pidato itu meneguhkan persatuan....

Inspirasi dari Pidato Perpisahan Obama

Presiden Barack Obama adalah satu-satunya presiden Amerika Serikat (AS) yang cukup dekat dengan Indonesia—dulu, sekarang, mungkin selamanya. Berayah-tiri warganegara Indonesia, dia pernah tinggal di...
Avatar
Moh. Abdul Hakim
Kandidat Doktor Psikologi Politik, Massey University, New Zealand Dosen Psikologi Sosial & Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Kecebong semakin naik daun saja di ruang publik kita beberapa hari ini. Padahal, dipandang dari segi apa pun, nyaris tak ada yang menarik dari si anak kodok itu. Ora mbejaji blas, kata orang Jawa. Pun dalam siklus biologis kodok, ia bahkan cuma sekadar satu fase hidup yang sifatnya sementara.

Namun, saat kecebong mulai hadir di tengah diskursus politik di tanah air, ia menjadi entitas politik yang penting dan diperhitungkan secara serius.  Ia dicari-cari oleh sebagian politisi dan dibenci oleh sebagian lainnya.

“Kita ini hanya ditantang oleh cebong-cebong itu sudah biasa, jangan takut,” seru Amien Rais, guru besar politik Universitas Gadjah Mada dan tokoh pentolan gerakan reformasi itu, di hadapan para peserta Kongres Alumni  212 pada Kamis lalu (30/11, www.cnnindonesia.com).

Tapi, sebenarnya seperti apa politik kecebong itu?

Kecebong-kecebong yang sering kita lihat di air genangan tentu tak sama dengan kecebong politik. Jelas karena yang pertama secara harfiah adalah anak-anak kodok, sementara yang disebut terakhir tentu saja adalah manusia-manusia politik dengan karakteristik tertentu. Meskipun demikian, sesuai dengan namanya, keduanya memiliki pola perilaku dan sifat-sifat tertentu yang bisa dibilang mirip.

Politik Kerumunan

Tak seperti kodok dewasa yang mampu hidup mandiri, kecebong lebih suka hanyut di tengah kerumunan. Tanpa kerumunan, ia sulit untuk survive. Demikian halnya dengan si kecebong politik. Politik kecebong adalah politik kerumunan, politik identitas.

Dari kacamata psikologi politik, politik kecebong yang hanya mengikuti kerumunan menunjukkan gejala kemalasan fikir dalam memahami kasunyatan politik secara lebih utuh dan rasional.  Ia adalah sebentuk keengganan untuk mengoptimalkan kapasitas kognitif dalam memproses informasi secara kritis, dan membangun sikap politik secara mandiri.

Alih-alih orang-orang yang larut oleh politik kerumunan cenderung menyandarkan pilihan-pilihan politiknya di atas tumpukan ikatan emosional dengan kelompok sosialnya sendiri, baik itu suku, agama, ras, atau golongan sosial-politik. Dan sebagaimana yang diungkapkan oleh psikolog politik dari University of California Los Angeles (UCLA) David O. Sears (1993), banyak orang yang menyukai jalan politik kerumunan karena ia tak menuntut banyak kerja kognitif (less cognitive effort), sehingga lebih nyaman (comforting) secara psikologis.

Lebih dari satu abad yang lalu psikolog sosial Prancis Gustave Le Bon (1895) pun pernah mengungkapkan kegelisahannya akan irasionalitas kerumunan politik. Orang-orang yang larut oleh politik kerumunan cenderung tak lagi mampu berfikir apakah pilihan-pilihan politik kelompoknya diambil seturut pertimbangan akal sehat atau justru diniati oleh kepentingan jahat; apakah ia membawa kemaslahatan bersama atau justru memecah belah kehidupan bermasyarakat.

Di dalam realitas politik kita sekarang ini, kecebong-kecebong politik itu bisa ditemukan di mana-mana, lintas partai, agama, golongan sosial-ekonomi, atau ideologi politik. Mereka bisa kita temukan di tengah kerumunan demonstrasi, berteriak marah-marah tanpa mengerti substansi kemaslahatan publik apa yang hendak dicapai. Atau mungkin saja ia sedang duduk tenang di rumah sembari jari-jarinya sibuk menyebarkan berita bohong (hoax) di grup-grup sosial media yang ia ikuti.

Para kecebong politik tentu tak selalu dibenci. Sebagian elite politik justru dengan sengaja mengembangbiakkannya sebagai komoditas politik yang mudah dan murah untuk dimobilisasi, namun berdaya jangkau luas. Cukup dengan mengeksploitasi identitas sosial tertentu, para politisi tak perlu bersusah payah menunjukkan kompetensi diri dan membangun rekam jejak. Mereka tak perlu repot-repot memikirkan kebijakan-kebijakan publik apa yang paling relevan dengan kebutuhan publik, dan bagaimana mereka dapat menawarkannya selama kampanye.

Toh, para kecebong politik cenderung ikut ke mana saja kerumunan mereka akan membawanya.

Menjaga Daya Nalar

Politik kecebong tentu tak sehat dalam praktik berdemokrasi. Hanyut dalam kerumunan hanya akan memperlemah daya nalar seseorang untuk dapat melihat realitas politik secara jernih, dan mengevaluasi kinerja para politisi dan institutsi politik (misal partai, pemerintah, dan DPR) secara rasional. Kecebong-kecebong politik yang hanyut oleh kerumunan akan dengan mudah mengabaikan kemaslahatan bersama (common goods), demi kepuasan subyektif dan absurd atas dominasi kelompoknya sendiri.

Demokrasi, kata Christopher H. Achen (Princeton University) dan Larry M. Bartels (Vanderbilt University), semestinya bekerja atas dasar keputusan-keputusan rasional setiap warga negara. Di dalam pemilihan umum, publik  memilih individu-individu yang dianggap mampu menegosiasikan kepentingan-kepentingannya di pemerintah dan DPR. Atau di waktu lain, publik bahkan dapat ikut ambil bagian langsung dalam pengambilan keputusan sebuah kebijakan melalui referendum.

Tentu demokrasi yang ideal semacam itu sulit untuk terwujud dan nyaris mustahil mengharapkan setiap orang sepenuhnya bebas dari pengaruh-pengaruh identitas kelompok atau kerumunan. Sudah menjadi fitrah evolusioner bahwa manusia cenderung hidup di dalam kelompok-kelompok, membentuk identitas bersama, dan kemudian mempertahankannya (Tajfel, 1976).

Namun, bukan berarti hal itu menjustifikasi politik kerumunan ala kecebong sebagai sesuatu yang lumrah. Terlepas dari identitas kelompok yang kita miliki, sebagai manusia kita telah diberkahi dengan daya nalar agar mampu berfikir secara kritis, memilah mana politik yang akan membawa kebaikan bersama, dan mana politik yang hanya akan menciptakan chaos.

Dengan menjaga daya nalar itu, kita semestinya mengerti bila sentimen identitas sosial sudah mulai dieksploitasi demi kepentingan segelintir orang. Dan itulah saat di mana kita harus berani mengambil sikap politik yang berbeda.

Bacaan Terkait:

Pidato Penting Presiden Kita

Bangkit Menggebuk Bersama Jokowi

Tommy Soeharto dan Islamisasi Oligarki

Ormas Radikal dan Demokrasi yang Tersandera

“Pribumi” Anies, 2019, dan Politik Sentrifugal

Avatar
Moh. Abdul Hakim
Kandidat Doktor Psikologi Politik, Massey University, New Zealand Dosen Psikologi Sosial & Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Berita sebelumnyaBertemu Hamdi Zaqzuq
Berita berikutnyaMengenang Emmanuel Subangun
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Laporan Keuangan? Basi?

Berbicara soal laporan keuangan, tentu sudah tidak asing lagi di telinga orang ekonomi, apalagi yang bergelut dalam dunia akuntansi. Secara singkat, laporan keuangan adalah...

Mengenang Hans Küng (1928-2021), Tokoh Dialog Antar Agama

Bagi para pegiat dialog antar agama, sosok dan pemikiran Hans Küng tak asing lagi. Namanya kerap disebut seiring dengan pemikirannya tentang upaya mewujudkan perdamaian...

Stop Propaganda Anti Syiah, Bersatulah Sunni dan Syiah

Apabila kita search dengan kata kunci Syiah, entah itu di youtube, google, instagram, dan lain sebagainya. Kita pasti akan menemui berbagai gambar atau video...

Kudeta Militer Myanmar, Asumsi Media Tentang Posisi Indonesia

Pada awal tahun 2021 dunia internasional dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi di salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yakni Myanmar. Negara yang dulunya...

Barter Fatwa, Bolehkah?

Saya tersentak atas pemberitaan media yang mensinyalemen adanya barter fatwa. Barter fatwa yang dimaksud adalah menukar fatwa halal dengan jabatan komisaris sebuah BUMN. Majalah Tempo...

ARTIKEL TERPOPULER

Jihad Versi Kristen?

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti kata jihad sebagai usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. Mengamati definisi ini paling tidak kita memiliki pengertian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Remaja dan Zona Nyaman

Remaja pada umumnya selain terlihat fisiknya yang berubah, tetapi juga mengubah perlahan tentang pola pikirnya. Pola pikir ini berhubungan dengan sebuah tahanan sesorang remaja...

Presiden Joe Biden: Gesture pada Islam dan Dunia Muslim

Joe Biden telah empat bulan lalu dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke 46 pada 20 Januari 2021. Joe Biden bersama pasangan wakil presiden Kamala...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.