in

Politik Cinta Tanah Air


Cinta tanah air merupakan sikap politik yang sudah mendarah daging bagi para pejuang kemerdekaan dan para pendiri bangsa. Pada saat negerinya dijajah, hatinya langsung tergerak, jiwanya berontak. Padahal, jika mereka mau, bekerjasama dengan penjajah akan lebih menguntungkan secara materi, jabatan tinggi sebagai abtenaar atau amtenar pun bisa diraih.

Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terjajah. Semboyan ini menunjukkan betapa besar kecintaan para pejuang kepada tanah airnya. Hidup bukan soal kenikmatan duniawi, bukan soal harta dan jabatan, tapi soal harga diri, soal kebebasan dan hak-hak hidup yang harus dihargai. Buat apa bergelimang harta, buat apa bertakhta, jika rakyat yang dipimpinnya sengsara karena diperas bagaikan sapi perah.

Bagi yang hidupnya hanya untuk kenikmatan duniawi, mungkin akan berpikir betapa naifnya Pangeran Diponegoro yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan sebidang tanah miliknya yang ingin dikuasai penjajah. Bagi Pangeran Diponegoro, bukan soal kepemilikan tanah yang ia perjuangkan, tapi soal harkat dan martabat, dan soal hak-hak yang tidak bisa dirampas secara semena-mena.

Pangeran Diponegoro, juga para pejuang yang lain, serta para penerusnya hingga generasi Sukarno dan Muhammad Hatta, adalah tokoh-tokoh yang patut diteladani dalam mempertahankan hak kemerdekaan hidup dan kehidupannya yang meliputi tanah air dan bangsanya.

Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama sangat rawan dipecah belah oleh penjajah dengan siasat devide et impera (politik pecah belah). Kecintaan kepada tanah air membuat para pejuang bersatu, bahu membahu mengusir penjajah. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa perbedaan suku, ras, dan agama sangat mudah dijadikan alat penjajah untuk memecah belah. Lantas perbedaan itu mereka jadikan sebagai kekayaan demografi untuk bersama-sama membebaskan bangsanya dari penjajahan.

Baca Juga :   Generasi Millenial: Pancasila, Semangat Toleransi & Kebhinekaan

Di era media sosial (medsos) seperti saat ini, politik pecah belah kembali muncul dengan wajah yang lebih rumit. Dulu para pejuang tidak sulit membedakan mana penjajah dan mana pihak yang terjajah. Di era medsos, perbedaan itu menjadi kabur karena tiga hal: pertama, penjajahan saat ini tidak lagi fisik, tapi ideologi dengan anasir-anasirnya yang kompleks.


Kedua, yang melakukan bukan hanya orang asing, tapi juga orang-orang pribumi yang membawa nilai-nilai budaya dan berperilaku layaknya orang asing. Belum lagi, antara pribumi dan asing sudah berbaur dan sulit dipisahkan karena bisa bertukar peran kapan saja sesuai kehendak masing-masing yang membuat konsep “pribumi” dan “asing” menjadi tidak relevan.

Ketiga, medsos bisa dijadikan alat penyamaran yang sempurna oleh siapa pun yang ingin memecah belah bangsa, di samping bisa juga dijadikan alat untuk menyebar berita-berita fitnah (hoaks) secara efektif.

Di tengah situasi seperti ini, politik cinta tanah air perlu digelorakan kembali untuk menjaga keutuhan NKRI yang terus-menerus dirongrong oleh nilai-nilai budaya asing yang merasuk dalam ideologi agama yang memang sangat mudah dijadikan alat untuk memecah-belah.
Jangan salah paham, bukan agamanya yang memecah belah, tapi agama dijadikan alat oleh kepentingan yang mencoba memecah belah kekuatan bangsa. Tujuan utamanya untuk mengubah ideologi negara menjadi ideologi lain selain Pancasila.

Baca Juga :   Jokowi, Tragedi Manokwari, dan Keadilan untuk Papua

Ada dua kelompok yang sangat rentan terhadap merasuknya ideologi anti-Pancasila. Pertama, “generasi tua” yang bertaubat. Mereka adalah orang-orang yang sudah selesai dengan urusan duniawi dan berupaya melakukan titik balik dengan cara berpaling pada kehidupan spiritual. Mereka melahap apa saja yang berbau “agama” dan mendukungnya, termasuk dukungan finansial.

Kedua, generasi baru yang sedang tumbuh, terutama yang menuai banyak kesulitan hidup, baik karena kalah dalam persaingan maupun himpitan ekonomi. Mereka mudah terbuai dengan iming-iming surga. Mereka berupaya lari dari kenyataan yang disebutnya sebagai hijrah dari suasana jahiliah menuju ilahiah.

Menghadapi kelompok rentan ini, para pejuang politik cinta tanah air harus lebih berhati-hati, karena yang termasuk kelompok pertama adalah kelas menengah yang menguasai banyak hal, termasuk ilmu pengetahuan dan sumber-sumber ekonomi, di samping memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak asasi manusia sehingga pilihan terhadap ideologi apa pun dianggap bagian dari hak asasi.

Sementara kelompok kedua adalah mereka yang secara psikologis sangat labil dengan tingkat kekepoan (rasa ingin tahu) yang sangat tinggi sehingga mudah termakan hoaks dan bisa bersikap sangat agresif terhadap siapa pun yang dianggap musuh, terutama kalangan yang mereka sebut jahiliah.

Oleh karena itu, ada dua langkah yang seyogianya ditempuh para pejuang politik cinta tanah air. Pertama, melakukan konsolidasi. Para pemeluk agama moderat yang mayoritas tapi lebih banyak diam (silent majority) harus dikonsolidasikan, bisa dalam bentuk organisasi formal, bisa juga dengan menciptakan komunitas-komunitas kreatif yang terus menerus menginisiasi gerakan-gerakan baru yang bisa menjaring semua kalangan tanpa sekat ideologi (paham) agama, suku, ras, dan kelas sosial.

Baca Juga :   Titik Balik Nasionalisme

Kedua, dengan cara terus-menerus mencari rumusan baru yang lebih menarik tentang ideologi cinta tanah air dan mendiseminasikannya dengan metode-metode yang kreatif dan menyenangkan, jauh dari unsur-unsur kekerasan baik secara fisik maupun mental.

Dengan demikian, cinta tanah air bisa menjadi ideologi politik yang benar-benar dicintai semua kalangan. Dengan rasa cinta, semua tantangan akan lebih mudah diatasi.

Kolom terkait:

Mari Gus, Rebut Kembali!

Ketika Anak Bertanya Dalil Mencintai Ibu

Islam, Pancasila, dan Fitrah Keindonesiaan Kita

Kearifan Politik dalam Menyikapi Perbedaan

Sejarah Perbedaan Pendapat dalam Islam


Written by Jeffrie Geovanie

Jeffrie Geovanie

Anggota MPR RI 2014-2019

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR