OUR NETWORK

Pilkada, Golput, dan si Anak Tiri Demokrasi

golput
Aksi damai agar warga DKI menghindari Golput di Pilgub 2017 [Foto: theJak.co]
“Kalau tidak ada yang bisa dipercaya, ngapain repot-repot ke kotak suara? Daripada nanti kecewa.” Perkataan Gus Dur ini direkam di buku Mengapa Kami Memilih Golput (2009). Siapa berani meragukan kapasitas beliau untuk memperjuangkan nilai demokrasi di Indonesia? Tak ada! Tapi dari beliaulah pilihan untuk tidak memilih justru mendapat restu. Sedikitnya, ini jadi modal awal bahwa golongan putih alias golput bukanlah aktor antagonis dalam demokrasi.

 

Ada yang terabaikan setelah aksi coblos-mencoblos pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak kelar digelar. Masyarakat sepertinya kurang antusias membicarakan golput. Kalaupun ada, sifatnya hanya berupa ajakan normatif untuk menjauhinya. Jarang yang mau memperbincangkannya dengan serius. Alhasil, pilihan politik ini tersisihkan begitu saja. Golongan putih, tak ayal lagi, jadi anak tiri demokrasi.

Masyarakat memang memandang golput sebelah mata. Kita, umumnya, melihatnya bak sebuah sikap apolitis. Nadanya selalu terlantun sumbang. Mereka dituding pula seakan pesimis. Bahkan, ada yang memadankannya sebagai perilaku politik yang tak bertanggung jawab.

Saya pribadi melihat sedang terjadi proses simplifikasi dalam tudingan terhadap golput. Para penuding belum menyempatkan diri melihat alasan rasional di balik keputusan ini. Mereka menerima begitu saja propaganda Orde Baru; yang menyebut mereka semacam golongan “setan”.

Malahan, ada kesalahan berpikir tersirat jelas: fallacy of dramatic instance. Sebuah pengambilan kesimpulan umum beranjak dari satu-dua kasus rujukan. Seolah semua golput beralasan dan berkarakter sama. Masyarakat memukul rata kelompok ini jadi seragam.
Penyederhanaan seperti ini jelas merugikan. Kita, akhirnya, gagal memantau kompleksitas di balik pilihan politik ini.

Alhasil, potensi kritis yang (mungkin) ada di dalamnya terabaikan. Sehingga, reaksi yang muncul hanyalah sebatas nyinyir, tanpa diskursus, serta nir-substansi. Sejujurnya, komentar terhadap golput kebanyakan muncul dari argumentasi tak berakar.

Mengapa Perlu Memperhatikan Golput?
Kita perlu memperkarakan persoalan ini dengan serius. Kenapa? Untuk kasus Jakarta, jumlah golput cukup tinggi dalam Pilkada Jakarta putaran pertama. Beberapa lembaga survei mengindikasikan angka 21-23%. Artinya, 1,4 juta warga Jakarta, bahkan lebih, tidak berpartisipasi di hajatan ini. Sebagai analogi, kurang-lebih satu dari lima pemilih Jakarta enggan menggunakan hak pilihnya.

Kalau menilik sejarah kelahirannya, data statistik ini mencerminkan banyak hal. Pertama, ada indikasi kurang beres dalam pagelaran pilkada. Cacatnya mungkin terdeteksi pada regulasi, program pasangan calon, atau bahkan praktik demokrasinya.

Kedua, masyarakat sudah berani dalam menentukan sikap. Kita tak lagi canggung mengartikulasikan perbedaan pendapat. Gagasan kontras sudah berani menari gemulai tanpa larangan. Setidaknya, ini pertanda bahwa demokrasi kita sedang mengalami pertumbuhan.

Ketiga, kekuatan golput tak lagi bisa disepelekan. Berdasarkan hasil hitung cepat, Pilkada DKI mungkin akan berlangsung dua putaran. Tim sukses paslon perlu menyiapkan strategi khusus agar memikat hati anak-anak tiri ini. Aspirasi mereka perlu didengarkan. Jangan-jangan, kunci kemenangan justru ada di tangan si anak tiri.

Oleh karena itulah, kelompok ini perlu dipindai secara mendalam. Kegunaannya demi melihat potensi tersembunyi yang mungkin bisa berdampak bagi kemajuan demokrasi. Entah sebagai kritik, bahan evaluasi, atau kepentingan pragmatis untuk memenangkan pilkada ronde dua.

Sejarah Kelahiran Golput
Pemilu 1971 adalah bidan kelahiran golput. Pemilu pertama Orde Baru di bawah pemerintahan Suharto. Di masa itu, rezim mengharamkan kebebasan berpendapat. Kita semua tahu bahwa pemenang pemilu sudah muncul jauh sebelum pelaksanaannya. Golongan Karya (Golkar) sebagai partai penguasa adalah bintang tunggal. Sementara yang lain tak lebih sekadar partai boneka untuk menambah semarak pesta.

Para pemuda dan mahasiswa (Angkatan 66), kala itu, memprotes. Alasannya, mereka berpendapat ABRI-lah sebagai penentu nasib serta masa depan negara, bukan rakyat. Sehingga, ada-tidaknya Pemilu tak berdampak demi perubahan kondisi bangsa. Perhelatan lima tahunan itu dinilai tidak bertumpu pada prinsip demokrasi, bahkan cenderung melecehkannya. Singkatnya, barisan taruna ini menolak karena pemilu dirasa tiada faedah.

golput-okPemilu 1971 menghadirkan angka 3,4% untuk golput. Angka terendah sepanjang sejarah Indonesia. Tentu saja itu bukan suatu keheranan. Rezim, ketika itu, mewajibkan semua warga harus ke tempat pemungutan suara (TPS). Ini jugalah yang menjadi konteks kenapa istilah Golput muncul. Para penganjurnya tidak melarang orang agar datang ke TPS. Tapi, mereka menyarankan agar mencoblos kertas suara di luar gambar partai yang berwarna putih. Suara dibuat cacat.

Golput adalah gerakan moral. Tujuannya hanya ingin mengekspresikan kebebasan berpendapat sesuai UU. Mereka tidak mengonsolidasikan diri pada agenda pemenangan program politik tertentu. Seperti lazimnya gerakan moral, energinya digunakan untuk tenaga penggerak perubahan. Gerakan seperti ini hadir karena peran negara dan demokrasi dinilai kandas sebagaimana mestinya.

Alasan Golput
Tekanannya ada pada fakta konstitusional bahwa memberikan suara adalah hak, bukan kewajiban. Oleh karena itulah, golput sejatinya bukan pelanggaran hukum, walaupun tindakan menganjurkannya dinyatakan sebagai pelanggaran. UU No. 8 Tahun 2012 di pasal 308 menyatakan itu adalah tindak pidana.

Agar mengetahui alasannya, kita perlu mendefinisikan istilah ini secara ketat. Golput adalah orang yang secara sadar-sengaja bersedia mengalpakan pilihan politiknya. Mereka memiliki suatu intensi, target, dan pertimbangan jelas dalam menolak menyumbangkan suara. Dengan demikian, golput merupakan sebuah gerakan terencana dengan kalkulasi tertentu.

Jadi, mereka yang melepaskan hak suaranya karena alasan teknis, dikeluarkan dari kategori ini. Misalnya, karena ketiduran, kurang informasi, jauhnya TPS, luput pendaftaran, dan sebagainya.

Pendeknya, golput lahir dari sebuah pandangan politik dan ideologis tertentu. Dia tidak muncul dari sebuah konteks hampa. Pertama, opsi ini muncul karena absennya keterwakilan politik dari kandidat yang ada. Kedua, secara ideologis, mereka meragukan mekanisme mesin demokrasi yang dipakai.

Menganakemaskan si Anak Tiri
Kecil kemungkinan “golput” karena alasan teknis muncul di Jakarta. Ramainya pertengkaran di media sosial antar pendukung paslon, serta-merta membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menginformasikan perhelatan ini. Jarak TPS pun dekat karena kondisi geografis Ibukota yang mudah. Lagi pula berapa juta sih orang yang ketiduran saat hari pencoblosan?

Keterwakilan politik mungkin masalah pertama dan utama. Penegakan HAM kelihatannya masih isu terhangat jadi penyebab tingginya golput. Kasus reklamasi dan penggusuran merupakan dua wacana mendasar yang tetap jadi sorotan. Berbagai kelompok masyarakat menyatakan penolakannya pada paslon. Alasannya karena kaburnya solusi yang disuguhkan terhadap persoalan tersebut. Tawaran dari pesaing petahana pun terlihat belum mantap ketika menyikapi kasus ini. Terlalu imajinatif, belum konkret.

Kedua, terlalu seringnya politik identitas berbasis SARA dimainkan. Ini membuat Pilkada DKI terasa jumud. Pusaran perdebatan jauh dari program. Dinamika argumentasi logis-rasional hampir tak ada. Akibatnya, kesempatan warga meninjau keterwakilan politiknya terhadap kandidat terabaikan.

Dari putaran pertama, politik identitas terbukti kurang ampuh. Buktinya, Ahok, yang dituding menista agama, tetap tampil jadi pemenang. Ada baiknya, dalam rangka merebut hati para golput, para kontestan mengubah gaya kampanye. Tim sukses paslon harus mulai merayu anak tiri ini dengan kreatif sekaligus rasional. Mereka harus berani menjelaskan programnya dengan cara yang lebih terang. Bakal calon harus lebih jujur, terbuka, sekaligus gaya kritik berbasis data harus lebih dimajukan.

Ketiga, Pilkada DKI diklaim sebagai kompetisi para oligark. Ini jadi salah satu alasan krusial kenapa golput jadi pilihan. Sekelompok masyarakat memilih cuek pada hajatan. Penyebabnya karena ada kecurigaan kepada aktor di balik paslon. Percaya atau tidak, isu yang berkembang adalah Pilkada Jakarta merupakan kompetisi para pemodal. Jadi, siapa pun pemenangnya, kelas masyarakat kapitalis yang makan untung lebih banyak. Kelompok “kiri” mengistilahkannya: mekanisme demokrasi borjuis.

Untuk putaran kedua, beranikah para kontestan menguak tabir borjuasi ini? Bisakah mereka meyakinkan para golput kalau agenda politiknya tidak berpihak pada kepentingan para oligark? Mampukah mereka dengan pasti meluluhkan hati rakyat kecil? Keberanian kedua nomine mungkin akan sangat signifikan dalam menentukan hasil akhir.

Jika melihat fakta dan berbagai kemungkinan di atas, masihkah kita remeh pada golput? Kekeliruan besar kalau menganggap enteng mereka. Suka atau tidak, mereka punya daya ledak tersembunyi yang mempengaruhi banyak hal dalam pilkada. Mereka bisa membalikkan banyak kemungkinan. Karenanya, para kandidat harus menatap serius golongan ini.

Para kontestan putaran kedua wajib mengkhususkan perhatiannya kepada golput. Jumlah suaranya sangat banyak. Malah, lebih besar dari perolehan suara Agus-Sylvi. Sangat disayangkan, jika Ahok dan Anies memubazirkan peluang suara tak bertuan ini. Pada ronde kedua, entah itu “orang tua”, “om” atau “tante” harus “memanjakan” anak tiri ini. Dua jago Pilkada DKI harus merebut hatinya, bila perlu menjadikannya sebagai anak emas.

Dengan ini, mari kita sama-sama berharap, semoga angka golput diputaran kedua bisa terus menyusut!

Rinto Pangaribuan
Pegiat di Ut Omens Unum Sint Institute - Jakarta

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…